Beranda blog Halaman 751

Kementerian Imipas Manfaatkan 54 Persen Lahan Tidur Tahanan untuk Tanam Sayur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memanfaatkan 54 persen lahan tidur di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk ditanami sayur. Tujuannya untuk memberdayakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman.

“Pembinaan yang baik pasti akan berkorelasi positif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di lapas,” kata Direktur Pengamanan dan Intelijen Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas Tatan Dirsan Atmaja melalui keterangan tertulis, Senin, 13 Oktober 2025.

Tatan mengatakan, lahan itu diambil untuk ditanami sayur agar warga binaan bisa memahami konsep ketahanan pangan. 54 persen lahan tidur tahanan yang dipakai tersebar di seluruh lapas di Indonesia.

“Tentunya mereka diberikan bekal keterampilan dan pendampingan, sebelum akhirnya terjun mengolah lahan-lahan untuk produktivitas ketahanan pangan,” ucap Tatan.

Keputusan penanaman sayur ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan lahan terbuka yang ada. Tatan meyakini proyek ini bisa membuat masalah ketertiban di lapas semakin membaik.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik program ini. Dia meyakini penanaman sayur ini bagian dari pembelajaran warga binaan untuk bisa kembali bekerja.

“Pemerintah juga harus hadir untuk warga binaan, khususnya saat mereka sudah kembali ke masyarakat,” tutur Yassierli.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perluas Jejaring Internasional, KPK Gandeng Kiribati Lawan Korupsi

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jejaring internasionalnya dengan menggandeng Public Service Office (PSO) Republik Kiribati melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10). Kerja sama ini menandai penguatan kolaborasi antikorupsi di kawasan Asia Pasifik, sejalan dengan komitmen bilateral Presiden Indonesia dan Presiden Kiribati pada Februari 2023.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa MoU ini menjadi bentuk komitmen nyata Indonesia melalui KPK dalam membangun jejaring internasional yang lebih kuat.

“Ini menjadi awalan penting. Tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih,” ujarnya saat menyambut delegasi PSO Kiribati.

Agus menambahkan, KPK selama ini aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti Serious Fraud Office (SFO) Inggris, Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, UNODC, serta forum multilateral ASEAN-PAC dan OECD.

Sekretaris PSO Kiribati, Ritite Tekiau, didampingi Direktur Integrity and Corruption Control Division (ICCD), Kireata Meauke, menyampaikan komitmen untuk mengimplementasikan seluruh isi perjanjian dengan tekad tinggi.

“KPK menjadi acuan bagi kami dalam membangun sistem dan kebijakan upaya pemberantasan korupsi di Kiribati,” tegas Tekiau.

MoU yang ditandatangani oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dan Sekretaris PSO Kiribati, Ritite Tekiau, mencakup penguatan kebijakan dan praktik pencegahan korupsi, pertukaran informasi lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan antar lembaga. Penandatanganan ini disaksikan oleh pimpinan KPK, Agus Joko Pramono, Johanis Tanak, dan Ibnu Basuki Widodo, serta jajaran PSO Kiribati.

Sebagai tindak lanjut, delegasi PSO Kiribati akan mengikuti rangkaian pelatihan dan benchmarking di Indonesia. Materinya meliputi analisis informasi intelijen, akuntansi forensik, penanganan perkara korupsi, strategi pemulihan aset, asesmen risiko korupsi, serta pelibatan masyarakat dalam program edukasi dan sosialisasi antikorupsi. Delegasi juga akan mengunjungi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK dan Ombudsman Republik Indonesia untuk belajar praktik baik kelembagaan.

Melalui kerja sama ini, KPK menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam memperkuat upaya antikorupsi lintas negara. Indonesia melalui KPK terus mendorong kolaborasi yang dapat menjadi model pemberantasan korupsi efektif bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BPOM Ajak Pegawai Tanamkan Spirit Sumpah Pemuda dalam Pengabdian

Penulis
Syifa
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengajak seluruh pegawai BPOM untuk menanamkan semangat Sumpah Pemuda dalam setiap langkah pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam acara Kajian Islam bertajuk “Sumpah Pemuda, Spirit Sahabat Muda: Persatuan, Perubahan, dan Peradaban”. Kegiatan yang diselenggarakan pada Selasa (14/10) di Masjid As-Salam BPOM ini dihadiri para pegawai serta penceramah tamu, Irfan Aulia.

Dalam sambutannya, Kepala BPOM menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kajian tersebut yang menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai spiritual, motivasi, dan nasionalisme di kalangan pegawai. “Kita ingin mengambil spirit dan motivasi dari Sumpah Pemuda 1928. Saat itu, para pemuda Indonesia bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Dari semangat itulah lahir persatuan dan perubahan besar bagi bangsa,” ujarnya.

Tugas pegawai BPOM bukanlah sekadar pekerjaan administratif, melainkan amanah besar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman, berkhasiat, dan berkualitas. “Jangan anggap pekerjaan kita kecil. Dari tangan kita, produk makanan dan obat sampai ke masyarakat. Amanah kita adalah memberi jaminan bahwa apa yang dikonsumsi rakyat, bahkan yang diekspor, benar-benar aman,” tegas Kepala BPOM.

Dalam sambutannya, Kepala BPOM juga mengutip hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Bukhari, dan Muslim: “Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara: masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.”

Beliau menjelaskan bahwa hadits itu menjadi pelajaran bagi jajaran BPOM yang banyak terdiri atas pemuda yang berkarya dan berkarir. “Jika semangat muda ini dipadukan dengan tauhid, spiritual kita, akan banyak kemajuan yang dihasilkan bagi bangsa ini”, ujar Taruna.

Ia kemudian mengajak jajaran BPOM untuk niat bekerja bukan semata mencari nafkah, bukan semata mencari rezeki. Namun, jadikan ini sebagai pengabdian spiritual dan sebagai ibadah.

Dalam ceramahnya, penceramah tamu Irfan Aulia turut mengajak peserta merefleksikan nilai Sumpah Pemuda melalui kisah-kisah Al-Qur’an, khususnya dari Surat Al-Kahfi. “Surat Al-Kahfi mengandung empat kisah utama: bagaimana seseorang menghadapi fitnah, bagaimana ia belajar, bagaimana ia berkuasa, dan bagaimana ia menutup hidupnya dengan iman. Dalam pembukaannya, ada doa penting: ‘Rabbana aatina min ladunka rahmah wa hayyi’ lana min amrina rasyada’, yang berarti memohon agar Allah memberi petunjuk dalam setiap urusan kita,” jelasnya.

Doa ini menggambarkan makna irsyad, kemampuan seseorang memahami kebenaran sekaligus menggunakannya dengan bijak. Ia mencontohkan kisah seorang Presiden Amerika saat menjelang perang dunia, yang hanya menyalami tentaranya dan mengucap “terima kasih” tanpa pidato panjang. “Itulah contoh pemimpin yang bijak. Ia memahami kondisi psikologis bawahannya dan mampu merespons dengan tepat. Dalam konteks Islam, tentu Rasulullah adalah teladan terbaik dalam kebijaksanaan dan empati,” ujar Irfan.

Irfan menekankan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui perubahan nyata yang dimulai dari diri sendiri. Ia menguraikan empat pilar perubahan yang perlu ditanamkan oleh setiap insan, terutama generasi muda BPOM: fisik, rasio, rasa, dan ruh. “Rasulullah mengajarkan kita untuk melihat dan melayani mereka yang di bawah. Orang hebat adalah yang punya jiwa pelayanan tinggi. Melatih rasa bisa, dimulai dengan memberi langsung kepada yang membutuhkan, bukan sekadar berbagi secara simbolis,” ujarnya.

Irfan juga mengakhiri ceramahnya dengan pesan spiritual yang kuat. “Orang yang ihsan tidak akan disia-siakan Allah. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan berkontribusi tulus, tanpa sadar kita sedang membangun reputasi yang menjadi pelindung diri kita di dunia dan akhirat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ruang Aspirasi ke-4, Bupati Magelang Dengar Langsung Keluhan dan Usulan Warga Windusari

Penulis
Syifa
-

Bupati Magelang Grengseng Pamuji didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto beserta jajaran Forkopimda kembali menyelenggarakan kegiatan Ruang Aspirasi. Ruang Aspirasi kali ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Windusari, Jumat (10/10).

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyampaikan ruang aspirasi ini merupakan kanal atau saluran bagi masyarakat, tokoh masyarakat, ulama, pemuda dan siapapun masyarakat di Windusari untuk menyampaikan saran, masukan, keluhan, permintaan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang.

“Jadi ini bukan ruang untuk tampil di medsos. Ini adalah ruang untuk komunikasi untuk mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat di Windusari,” kata Grengseng Pamuji.

Ia mengatakan, kegiatan ini sudah dilakukan yang keempat kalinya bersama masyarakat dan jajaran Forkopimda. Menurutnya, ini sangat penting karena Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dan pembangunan tidak dapat berdiri sendiri.

“Kami adalah satu kesatuan yang ada untuk melayani masyarakat,” ungkapnya.

Ruang aspirasi ini juga akan menjadi ruang laporan bagi Pemerintah Daerah tentang apa yang dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Kendati demikian, dalam melakukan pembangunan tentunya juga ada skala prioritas yang dikarenakan kemampuan anggaran masih terbatas.

Oleh karena itu, beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pendataan yang berbasis ASN yaitu VDK (Verifikasi Data Kemiskinan) untuk mengumpulkan data secara akurat dan akuntabel, sehingga melalui data tersebut Pemerintah Daerah dapat menentukan skala prioritas.

Menurutnya, cara untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat adalah mengurangi beban dan menambah pendapatan. Apabila pemerintah belum bisa menambah pendapatan bagi orang miskin, maka pemerintah berkewajiban mengurangi beban bagi orang miskin melalui salah satunya pelayanan gratis bagi masyarakat.

“Oleh karena itu kami menetapkan (pelayanan) kelas 3 rumah sakit gratis, masuk sekolah SD, SMP seragamnya gratis, kemudian program pemuda berprestasi (beasiswa kuliah),” beber Grengseng.

Camat Windusari, Edi Purnomo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Magelang karena menjadi salah satu pilot project kegiatan ruang aspirasi yang selama ini belum pernah ada di Kabupaten Magelang.

Ia mengatakan Pemerintah Kecamatan Windusari sangat mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang yaitu Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan implementasi Sapta Cipta ke 5 yaitu Nglayani Birokrasine, untuk mewujudkan birokrasi yang lebih dekat, responsif dan solutif bagi masyarakat.

“Kami yakin melalui ruang aspirasi ini berbagai gagasan dan masukan dari masyarakat dapat langsung didengar dan ditindaklanjuti, sehingga pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” kata Edi.

Melalui laporannya, Edi menyampaikan Kecamatan Windusari terdiri dari 20 desa yang memiliki potensi yang hampir sama, baik di bidang pertanian (tembakau, cabai dan ubi Madusari) dan UMKM.

Kendati demikian, juga terdapat beberapa tantangan yang seringkali harus dihadapi oleh masyarakat di Windusari, diantaranya tambahan permodalan bagi pelaku UMKM dan di sektor pemasarannya. Kemudian dari segi SDM juga masih diperlukan peningkatan kapasitas.

Sementara di bidang kesehatan dan sosial, masih terdapat banyak kasus stunting, gizi buruk, anak putus sekolah, pernikahan dini dan juga ODGJ yang masih perlu ditangani bersama.

Selain itu, terkait lapangan Windusari, Edi berharap dalam waktu dekat sudah ada lapangan pengganti baru bagi Kecamatan Windusari. Lalu ia juga berharap pembangunan pasar Windusari dapat disegerakan karena rawan terjadi kemacetan saat pasaran, selanjutnya pembangunan jalan penghubung Windusari-Gondangrejo yang diharapkan agar segera dilaksanakan karena merupakan jalan alternatif yang cukup vital.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ruang aspirasi ini kami berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik,” harap Edi.

Edi mengajak warga Windusari untuk memanfaatkan ruang aspirasi ini dengan sebaik-baiknya dalam menyampaikan gagasan, saran serta opini untuk kemajuan bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Malang Tekankan Pentingnya Disiplin ASN untuk Wujudkan Birokrasi Bersih dan Berkualitas

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M. M. beri arahan pada Bimbingan Teknis Disiplin ASN Sebagai Instrumen Pengendalian Birokrasi Berkualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (13/10) pagi. Hadir pada Kesampatan yang sama Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Madya Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Dr. Yosua Jaya Edy, S. Sos., S. E., M. Si., Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang serta Seluruh Peserta Bimtek baik yang hadir melalui Daring maupun Luring.

Kita semua menyadari bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tulang punggung pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ASN dituntut untuk disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cermin dari etika kerja dan tanggung jawab moral seorang aparatur terhadap amanah jabatan yang diembannya. ASN yang disiplin bukan hanya datang dan pulang tepat waktu, tetapi juga menunjukkan komitmen, loyalitas, serta semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kapan pun dan di mana pun.

“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh ASN Kabupaten Malang untuk menjadikan disiplin bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena dorongan moral dan profesionalitas. Jadikan disiplin sebagai kebiasaan, sebagai budaya yang melekat dalam diri kita, bukan sekadar perintah atasan. Kita harus membangun birokrasi yang berjiwa melayani, bukan dilayani. ASN harus mampu menjadi contoh di tengah masyarakat, baik dalam ucapan, sikap, maupun tindakan. Dengan begitu, kehadiran ASN benar-benar menjadi solusi bagi rakyat, bukan sebaliknya,” ungkap Bupati Malang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang saat ini tengah berupaya keras mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Untuk itu, Bupati Malang menegaskan, diperlukan sistem pengendalian birokrasi yang kuat, salah satunya melalui penerapan disiplin ASN secara konsisten dan terukur. Disiplin ASN menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik dijalankan dengan tata kelola yang akuntabel, efisien, serta bebas dari penyimpangan.

“Melalui Bimbingan Teknis ini, saya berharap muncul semangat baru untuk menginternalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan hanya slogan, tetapi panduan moral dan perilaku dalam bekerja dan melayani masyarakat. Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Malang sangat bergantung pada disiplin dan integritas setiap ASN. Mari kita bersama-sama meneguhkan tekad untuk menjadi aparatur yang tidak hanya bekerja dengan benar, tetapi juga bekerja dengan niat yang benar, untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Malang tercinta,” tuturnya.

ASN Kabupaten Malang harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas. Mari kita bersama-sama wujudkan ASN Kabupaten Malang yang disiplin, profesional, dan berintegritas tinggi demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Benyamin Instruksikan DSDABMBK Tangsel Segera Tangani Kerusakan Jembatan Merpati Raya

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie segera menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) melakukan penanganan cepat terhadap kerusakan yang terjadi pada Jembatan Merpati Raya, setelah ditemukan bagian abutment jembatan roboh akibat tergerus arus sungai.

“Saya minta agar perbaikan Jembatan Merpati Raya segera diselesaikan dengan cepat dan tetap mengutamakan keselamatan serta kenyamanan warga yang melintas,” tegas Benyamin.

Kerusakan ini menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan dan dapat mengakibatkan jembatan roboh sewaktu-waktu, sehingga putusnya akses Jalan Merpati Raya apabila tidak segera ditangani.

Sebagai langkah antisipatif, Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK, Ahmad Fatulloh telah menurunkan tim teknis ke lokasi dan menetapkan penutupan sementara mulai selasa sore ini (14/10) selama 3 hari akses jembatan selama proses pekerjaan berlangsung.

“Kerusakan ini sudah kami antisipasi sejak awal dengan melakukan perbaikan minor, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penurunan badan jembatan terjadi lebih cepat dari perkiraan. Demi keselamatan masyarakat, kami harus melakukan penanganan secara menyeluruh,” ujarnya.

Penutupan jalan dilakukan untuk mendukung proses pembongkaran jembatan dan perbaikan struktur abutment yang mengalami kerusakan parah. Tim Dinas SDABMBK berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian guna menerapkan rekayasa lalu lintas dan pemasangan barrier dan spanduk pemberitahuan agar mobilitas warga sekitar tetap dapat berlangsung dengan aman.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi sangat mendadak. Saat ini keselamatan menjadi prioritas utama beri waktu kami selama 3 hari kedepan untuk memperbaiki. Kami mohon dukungan dan pengertian warga agar proses perbaikan dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Jembatan Merpati Raya merupakan salah satu jembatan lama yang telah masuk dalam rencana rekonstruksi pada tahun 2026. Namun, akibat kondisi lapangan yang memburuk lebih cepat dari perkiraan, penanganan darurat harus dilakukan lebih awal.

Dinas SDABMBK memastikan akan melakukan pekerjaan secara optimal update penanganan kami informasikan secara berkala di media sosial @dsdabmbk. Kami berkomitmen menyelesaikan penanganan jembatan secepat mungkin agar akses masyarakat dapat kembali normal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM: Dana Transfer Daerah Berkurang, Pembangunan Infrastruktur Tidak Boleh Terhambat

Penulis
Syifa
-

Meskipun dana transfer daerah dari pusat berkurang untuk Jabar sebesar Rp2.458.000.000.000, namun Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, memutuskan untuk tidak akan mengurangi belanja infrastruktur di Jabar, bahkan akan ditingkatkan.

“Dananya dari mana? Ya dari hasil efesiensi di beberapa bidang, seperti rapat dinas, perjalananan dinas, pengurangan pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, juga pos-pos lain yang dipandang tidak terlalu penting,” katanya, Senin (13/10).

Menurut KDM, infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, irigasi, konektivitas listrik dan internet harus tetap menjadi prioritas di Jabar.

“Bila infrastruktur baik, maka investasi akan masuk, bila investasi masuk lancar, maka ekonomi akan berjalan,” tegasnya.

Industri akan tumbuh, maka KDM meyakini, bila industri bisa tumbuh, maka masyarakat bisa memperoleh pekerjaan untuk biaya hidupnya. Jadi pertumbuhan infrastruktur sangat relevan dengan petumbuhan ekonomi.

“Dan bagi masyarakat, pembangunan itu dianggap ada, manakala ada pembangunan jalan, irigasi, bendungan. Andai ada anggapan pembangunan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan, pembangunannya tidak mandiri, menggunakkan anggaran pinjaman yang pembayarannya lebih besar dari kemampuan daerah atau lebih besar pasak dari pada tiang,” paparnya.

Jadi bagaimana pemerintah menggunakan anggaran yang baik? Pemerintah yang menggunakkan anggaran yang baik adalah pemerintah yang efesien.

“Menggunakan anggarannya untuk sebesar-besar belanja publik. Mengurangi perjalanan dinas, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja air dan lain sebagainya,” tambah KDM.

KDM menyebut juga tidak akan menggunakan dana pinjaman meski ada tawaran untuk itu.

“Lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efesiensi daripada meminjam, yang nantinya membebani APBD,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Apresiasi Magelang, Kerahkan Ribuan ASN Mutakhirkan DTSEN

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Bupati Magelang Grengseng Pamuji atas pelaksanaan program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) dengan melibatkan 8.277 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pendataan. Hal ini merupakan langkah strategis dan inovatif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Keren (program VDK-nya), ini saya buat contoh ke mana-mana. Itu Bupati Magelang tiru. ASN-nya sudah turun semua (untuk pendataan),” kata Gus Ipul di Ruang Rapat Menteri, Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Menurut Gus Ipul, keterlibatan ASN dalam pendataan tidak hanya penting untuk menghasilkan data yang valid, tetapi juga melatih kepekaan sosial di lingkungan. Ia juga menegaskan, model seperti Magelang perlu diadopsi daerah lain.

“Magelang saya jadikan model. Kami juga akan panggil semua daerah ini dan dinas sosialnya untuk tiru dan paparkan model seperti Magelang,” jelasnya.

Lebih jauh, Gus Ipul meminta agar pendataan juga menyentuh keluarga siswa Sekolah Rakyat. Data mendalam itu diharapkan bisa menjadi pijakan pemberdayaan sekaligus pelayanan sosial yang lebih komprehensif.

“Saya minta tolong didalami profil dari Keluarga Penerima Manfaat siswa Sekolah Rakyat. Itu khusus didetilkan orang tua (siswa) Sekolah Rakyat, (misal) seperti apa buruh taninya,” ujar Gus Ipul.

Target VDK di Magelang adalah 87.791 keluarga miskin (desil 1 dan 2) yang tercatat dalam DTSEN per 31 Juli 2025. Pendataan telah dilakukan pada Agustus 2025, melibatkan ASN yang menyebar di 21 kecamatan dan 372 desa, dengan tugas mengumpulkan 36 data pokok registrasi sosial-ekonomi dan 12 pertanyaan tambahan.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan, seluruh ASN mendapat mandat resmi. “Seluruh guru sampai dengan sekretaris daerah saya beri surat tugas turun (pendataan). Satu orang (melakukan pendataan) 10–15 rumah,” ungkap Grengseng.

Ia menambahkan, pendataan tetap bersinergi dengan BPS agar hasilnya sesuai dengan DTSEN dan tidak terjadi duplikasi. “Jadi tidak ada nanti teman saya miskin, di sana tidak miskin. Nanti tiap tiga bulan sekali, izin kami dari Pemda akan minta data (DTSEN), untuk memadankan,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Gus Ipul kembali menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam memutakhirkan DTSEN.

“Ini contoh yang baik kerjasama BPS daerah, (Pemda) Kabupaten Magelang, Kementerian Sosial dan BPS bekerja bersama untuk validasi, verifikasi data. Keren itu, buat contoh untuk daerah lain,” tutur Gus Ipul.

Pertemuan turut dihadiri Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto; Kepala Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang Taufik Hidayat; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang Bela Pinarsi; Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial Dinsos Magelang Heru Nurprismawan; Kepala Bidang Informatika Heri Sigit; Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Magelang Rahayu Rahmawati; serta Fungsional Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Magelang Diana Larasati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pelaksanaan program peningkatan konektivitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional dan memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah.

Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) bertujuan memperbaiki kondisi jalan-jalan daerah yang rusak, terutama pada ruas penghubung kawasan produksi dan industri. Melalui dukungan dana pusat, Kementerian PU berupaya meningkatkan kemantapan jalan daerah agar terkoneksi dengan jaringan jalan nasional, khususnya pada wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, serta pendistribusian energi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam memperkuat daya saing nasional. “Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menteri Dody.

Pada periode 2025–2026, alokasi anggaran program IJD mencapai Rp8,98 triliun dengan target 427 kegiatan. Dari total tersebut, Rp3,98 triliun dialokasikan untuk Tahap I yang mencakup 234 kegiatan dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.333 orang. Sementara itu, Tahap II mencakup 193 kegiatan senilai Rp3,12 triliun yang menyerap 8.562 tenaga kerja, dan Rp1,88 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada TA 2026.

Secara tematik, kegiatan IJD mendukung empat fokus pembangunan, yakni swasembada pangan (73,51%), swasembada energi (1,26%), peningkatan konektivitas (11,28%), serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri, dan transmigrasi (13,95%). Berdasarkan wilayah, alokasi kegiatan tersebar 63,39% di wilayah barat dan 36,61% di wilayah timur Indonesia, dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.576 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter untuk Tahap I dan Tahap II.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas kegiatan IJD berdasarkan sejumlah kriteria, yakni aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan. Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi, serta penghubung antar simpul transportasi dan wilayah terisolasi. Penetapan daftar paket prioritas dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2025–2026.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di setiap provinsi, dibantu oleh konsultan supervisi guna menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan. Dalam prosesnya, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui sistem usulan berbasis aplikasi SITIA, dengan kewajiban melengkapi dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan (feasibility study), dan dokumen lingkungan.

Kementerian PU menekankan bahwa pelaksanaan Inpres Jalan Daerah tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. “Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun penciptaan lapangan kerja baru,” kata Menteri Dody.

Dengan percepatan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025, Kementerian PU berharap konektivitas antarwilayah semakin lancar, produktivitas kawasan meningkat, dan ketahanan nasional di bidang pangan dan energi dapat terwujud. Program ini juga diharapkan menjadi contoh sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Bentuk Pansel BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026–2031, Ini Daftar Namanya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah secara resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 pada Senin (13/10). Pembentukan Pansel ini dilakukan untuk mempersiapkan proses seleksi karena masa jabatan Dewas dan Direksi saat ini akan berakhir pada 19 Februari 2026.

Pansel BPJS Kesehatan terdiri atas unsur pemerintah dan tokoh masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili unsur pemerintah sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansel, didampingi Adang Bachtiar sebagai Wakil Ketua dari unsur tokoh masyarakat. Anggota Pansel BPJS Kesehatan meliputi Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, dan Hermanto Achmad.

Sementara itu, Pansel BPJS Ketenagakerjaan diketuai oleh Indah Anggoro Putri, dengan Abdul Gaffar Karim sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri atas Sudarto, Julizar Idris, Abdul Wahab, Arif Nugroho, dan Royanto Purba.

Pembentukan Pansel ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas serta Direksi BPJS. Sesuai ketentuan, Pansel terdiri atas dua unsur pemerintah dan lima unsur tokoh masyarakat.

Unsur pemerintah diwakili oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Sementara unsur tokoh masyarakat dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman profesional di berbagai bidang strategis seperti ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, pelayanan kesehatan, dana pensiun, hukum, dan manajemen risiko.

Ketua Pansel BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan sekadar mencari pengganti pejabat, tetapi merupakan bagian dari upaya reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Setelah sepuluh tahun berjalan sejak 2014, BPJS Kesehatan perlu melakukan pembenahan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemimpin BPJS Kesehatan yang baru harus memiliki visi perubahan, bersikap inovatif, profesional, akuntabel, serta mampu memastikan kemudahan akses layanan, proteksi finansial peserta, dan kualitas pelayanan yang merata. Reformasi institusi menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Abdul Gaffar Karim selaku Wakil Ketua Pansel BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tantangan utama yang dihadapi lembaga tersebut meliputi validasi data, kepatuhan iuran, serta efektivitas koordinasi antar lembaga.

“Pansel mencari sosok yang mampu melanjutkan reformasi dan bekerja dengan pendekatan berbasis peserta. Pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang mampu mengelola data secara akurat, membangun jejaring kerja sama dengan kementerian terkait, dan memiliki karakter reformis,” ujarnya.

Terdapat delapan tahapan seleksi yang akan dilaksanakan secara transparan. Proses dimulai dengan pengumuman pendaftaran, dilanjutkan penerimaan berkas pada 14–16 Oktober, serta pemeriksaan administrasi pada 17–23 Oktober.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 23 Oktober. Masyarakat kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap calon pada 23 Oktober–12 November. Tahap klarifikasi tanggapan akan dilakukan pada 13–17 November, diikuti uji kelayakan dan kepatutan pada 18–24 November.

Uji kelayakan mencakup tes kompetensi, psikologi, assessment, pemaparan visi-misi, wawancara, dan tes kesehatan. Penetapan calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi dijadwalkan pada 8 Desember 2025.

Pansel memastikan seluruh proses seleksi menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, integritas, profesionalisme, dan partisipasi publik guna menghasilkan pemimpin terbaik bagi BPJS. Pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif, baik dengan mendaftar sebagai calon maupun berperan sebagai pemantau independen demi menjaga transparansi.

Keberhasilan reformasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi fondasi penting bagi masa depan sistem jaminan sosial di Indonesia. Dengan kepemimpinan yang tepat, BPJS diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat perlindungan finansial peserta, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...750751752...4,906Halaman 751 dari 4,906