Beranda blog Halaman 752

KDM: Dana Transfer Daerah Berkurang, Pembangunan Infrastruktur Tidak Boleh Terhambat

Penulis
Syifa
-

Meskipun dana transfer daerah dari pusat berkurang untuk Jabar sebesar Rp2.458.000.000.000, namun Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, memutuskan untuk tidak akan mengurangi belanja infrastruktur di Jabar, bahkan akan ditingkatkan.

“Dananya dari mana? Ya dari hasil efesiensi di beberapa bidang, seperti rapat dinas, perjalananan dinas, pengurangan pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, juga pos-pos lain yang dipandang tidak terlalu penting,” katanya, Senin (13/10).

Menurut KDM, infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, irigasi, konektivitas listrik dan internet harus tetap menjadi prioritas di Jabar.

“Bila infrastruktur baik, maka investasi akan masuk, bila investasi masuk lancar, maka ekonomi akan berjalan,” tegasnya.

Industri akan tumbuh, maka KDM meyakini, bila industri bisa tumbuh, maka masyarakat bisa memperoleh pekerjaan untuk biaya hidupnya. Jadi pertumbuhan infrastruktur sangat relevan dengan petumbuhan ekonomi.

“Dan bagi masyarakat, pembangunan itu dianggap ada, manakala ada pembangunan jalan, irigasi, bendungan. Andai ada anggapan pembangunan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan, pembangunannya tidak mandiri, menggunakkan anggaran pinjaman yang pembayarannya lebih besar dari kemampuan daerah atau lebih besar pasak dari pada tiang,” paparnya.

Jadi bagaimana pemerintah menggunakan anggaran yang baik? Pemerintah yang menggunakkan anggaran yang baik adalah pemerintah yang efesien.

“Menggunakan anggarannya untuk sebesar-besar belanja publik. Mengurangi perjalanan dinas, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja air dan lain sebagainya,” tambah KDM.

KDM menyebut juga tidak akan menggunakan dana pinjaman meski ada tawaran untuk itu.

“Lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efesiensi daripada meminjam, yang nantinya membebani APBD,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Apresiasi Magelang, Kerahkan Ribuan ASN Mutakhirkan DTSEN

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Bupati Magelang Grengseng Pamuji atas pelaksanaan program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) dengan melibatkan 8.277 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pendataan. Hal ini merupakan langkah strategis dan inovatif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Keren (program VDK-nya), ini saya buat contoh ke mana-mana. Itu Bupati Magelang tiru. ASN-nya sudah turun semua (untuk pendataan),” kata Gus Ipul di Ruang Rapat Menteri, Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Menurut Gus Ipul, keterlibatan ASN dalam pendataan tidak hanya penting untuk menghasilkan data yang valid, tetapi juga melatih kepekaan sosial di lingkungan. Ia juga menegaskan, model seperti Magelang perlu diadopsi daerah lain.

“Magelang saya jadikan model. Kami juga akan panggil semua daerah ini dan dinas sosialnya untuk tiru dan paparkan model seperti Magelang,” jelasnya.

Lebih jauh, Gus Ipul meminta agar pendataan juga menyentuh keluarga siswa Sekolah Rakyat. Data mendalam itu diharapkan bisa menjadi pijakan pemberdayaan sekaligus pelayanan sosial yang lebih komprehensif.

“Saya minta tolong didalami profil dari Keluarga Penerima Manfaat siswa Sekolah Rakyat. Itu khusus didetilkan orang tua (siswa) Sekolah Rakyat, (misal) seperti apa buruh taninya,” ujar Gus Ipul.

Target VDK di Magelang adalah 87.791 keluarga miskin (desil 1 dan 2) yang tercatat dalam DTSEN per 31 Juli 2025. Pendataan telah dilakukan pada Agustus 2025, melibatkan ASN yang menyebar di 21 kecamatan dan 372 desa, dengan tugas mengumpulkan 36 data pokok registrasi sosial-ekonomi dan 12 pertanyaan tambahan.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan, seluruh ASN mendapat mandat resmi. “Seluruh guru sampai dengan sekretaris daerah saya beri surat tugas turun (pendataan). Satu orang (melakukan pendataan) 10–15 rumah,” ungkap Grengseng.

Ia menambahkan, pendataan tetap bersinergi dengan BPS agar hasilnya sesuai dengan DTSEN dan tidak terjadi duplikasi. “Jadi tidak ada nanti teman saya miskin, di sana tidak miskin. Nanti tiap tiga bulan sekali, izin kami dari Pemda akan minta data (DTSEN), untuk memadankan,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Gus Ipul kembali menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam memutakhirkan DTSEN.

“Ini contoh yang baik kerjasama BPS daerah, (Pemda) Kabupaten Magelang, Kementerian Sosial dan BPS bekerja bersama untuk validasi, verifikasi data. Keren itu, buat contoh untuk daerah lain,” tutur Gus Ipul.

Pertemuan turut dihadiri Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto; Kepala Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang Taufik Hidayat; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang Bela Pinarsi; Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial Dinsos Magelang Heru Nurprismawan; Kepala Bidang Informatika Heri Sigit; Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Magelang Rahayu Rahmawati; serta Fungsional Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Magelang Diana Larasati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pelaksanaan program peningkatan konektivitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional dan memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah.

Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) bertujuan memperbaiki kondisi jalan-jalan daerah yang rusak, terutama pada ruas penghubung kawasan produksi dan industri. Melalui dukungan dana pusat, Kementerian PU berupaya meningkatkan kemantapan jalan daerah agar terkoneksi dengan jaringan jalan nasional, khususnya pada wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, serta pendistribusian energi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam memperkuat daya saing nasional. “Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menteri Dody.

Pada periode 2025–2026, alokasi anggaran program IJD mencapai Rp8,98 triliun dengan target 427 kegiatan. Dari total tersebut, Rp3,98 triliun dialokasikan untuk Tahap I yang mencakup 234 kegiatan dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.333 orang. Sementara itu, Tahap II mencakup 193 kegiatan senilai Rp3,12 triliun yang menyerap 8.562 tenaga kerja, dan Rp1,88 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada TA 2026.

Secara tematik, kegiatan IJD mendukung empat fokus pembangunan, yakni swasembada pangan (73,51%), swasembada energi (1,26%), peningkatan konektivitas (11,28%), serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri, dan transmigrasi (13,95%). Berdasarkan wilayah, alokasi kegiatan tersebar 63,39% di wilayah barat dan 36,61% di wilayah timur Indonesia, dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.576 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter untuk Tahap I dan Tahap II.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas kegiatan IJD berdasarkan sejumlah kriteria, yakni aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan. Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi, serta penghubung antar simpul transportasi dan wilayah terisolasi. Penetapan daftar paket prioritas dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2025–2026.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di setiap provinsi, dibantu oleh konsultan supervisi guna menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan. Dalam prosesnya, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui sistem usulan berbasis aplikasi SITIA, dengan kewajiban melengkapi dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan (feasibility study), dan dokumen lingkungan.

Kementerian PU menekankan bahwa pelaksanaan Inpres Jalan Daerah tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. “Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun penciptaan lapangan kerja baru,” kata Menteri Dody.

Dengan percepatan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025, Kementerian PU berharap konektivitas antarwilayah semakin lancar, produktivitas kawasan meningkat, dan ketahanan nasional di bidang pangan dan energi dapat terwujud. Program ini juga diharapkan menjadi contoh sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Bentuk Pansel BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026–2031, Ini Daftar Namanya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah secara resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 pada Senin (13/10). Pembentukan Pansel ini dilakukan untuk mempersiapkan proses seleksi karena masa jabatan Dewas dan Direksi saat ini akan berakhir pada 19 Februari 2026.

Pansel BPJS Kesehatan terdiri atas unsur pemerintah dan tokoh masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili unsur pemerintah sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansel, didampingi Adang Bachtiar sebagai Wakil Ketua dari unsur tokoh masyarakat. Anggota Pansel BPJS Kesehatan meliputi Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, dan Hermanto Achmad.

Sementara itu, Pansel BPJS Ketenagakerjaan diketuai oleh Indah Anggoro Putri, dengan Abdul Gaffar Karim sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri atas Sudarto, Julizar Idris, Abdul Wahab, Arif Nugroho, dan Royanto Purba.

Pembentukan Pansel ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas serta Direksi BPJS. Sesuai ketentuan, Pansel terdiri atas dua unsur pemerintah dan lima unsur tokoh masyarakat.

Unsur pemerintah diwakili oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Sementara unsur tokoh masyarakat dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman profesional di berbagai bidang strategis seperti ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, pelayanan kesehatan, dana pensiun, hukum, dan manajemen risiko.

Ketua Pansel BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan sekadar mencari pengganti pejabat, tetapi merupakan bagian dari upaya reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Setelah sepuluh tahun berjalan sejak 2014, BPJS Kesehatan perlu melakukan pembenahan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemimpin BPJS Kesehatan yang baru harus memiliki visi perubahan, bersikap inovatif, profesional, akuntabel, serta mampu memastikan kemudahan akses layanan, proteksi finansial peserta, dan kualitas pelayanan yang merata. Reformasi institusi menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Abdul Gaffar Karim selaku Wakil Ketua Pansel BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tantangan utama yang dihadapi lembaga tersebut meliputi validasi data, kepatuhan iuran, serta efektivitas koordinasi antar lembaga.

“Pansel mencari sosok yang mampu melanjutkan reformasi dan bekerja dengan pendekatan berbasis peserta. Pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang mampu mengelola data secara akurat, membangun jejaring kerja sama dengan kementerian terkait, dan memiliki karakter reformis,” ujarnya.

Terdapat delapan tahapan seleksi yang akan dilaksanakan secara transparan. Proses dimulai dengan pengumuman pendaftaran, dilanjutkan penerimaan berkas pada 14–16 Oktober, serta pemeriksaan administrasi pada 17–23 Oktober.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 23 Oktober. Masyarakat kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap calon pada 23 Oktober–12 November. Tahap klarifikasi tanggapan akan dilakukan pada 13–17 November, diikuti uji kelayakan dan kepatutan pada 18–24 November.

Uji kelayakan mencakup tes kompetensi, psikologi, assessment, pemaparan visi-misi, wawancara, dan tes kesehatan. Penetapan calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi dijadwalkan pada 8 Desember 2025.

Pansel memastikan seluruh proses seleksi menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, integritas, profesionalisme, dan partisipasi publik guna menghasilkan pemimpin terbaik bagi BPJS. Pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif, baik dengan mendaftar sebagai calon maupun berperan sebagai pemantau independen demi menjaga transparansi.

Keberhasilan reformasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi fondasi penting bagi masa depan sistem jaminan sosial di Indonesia. Dengan kepemimpinan yang tepat, BPJS diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat perlindungan finansial peserta, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya: APBN 2025 Adaptif di Tengah Tekanan Global, Fiskal Tetap Sehat

Penulis
Syifa
-

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan ketiga 2025 tetap adaptif dan kredibel dengan defisit yang terjaga pada 1,56% dari PDB serta Keseimbangan Primer yang surplus Rp18 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah outlook tahun penuh sebesar 2,78 persen PDB.

“Ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga kesimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” ujar Menkeu Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (14/10).

Ia memaparkan, total Pendapatan Negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau 65,0 persen dari outlook yang ditetapkan. Meskipun telah mencapai lebih dari separuh target, capaian ini secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, tekanan utama tersebut bersumber dari penurunan harga komoditas global yang berdampak pada penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Meski demikian, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan.

Dari sisi Belanja Negara, realisasi mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sementara Transfer ke Daerah telah terealisasi Rp648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu.

“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur,” jelas sang Bendahara Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin Raih Komitmen Investasi Rp5,25 Triliun dari Chery untuk Tingkatkan Produksi di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasi kepada Chery atas kontribusinya dalam mengembangkan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Pemerintah mendukung penuh langkah Chery yang telah berpartisipasi dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) melalui pengembangan tiga jenis teknologi kendaraan, yaitu Full Hybrid, Plug-in Hybrid, dan Electric Vehicle (EV).

“Komitmen investasi ini menunjukkan keseriusan Chery dalam memperkuat industri otomotif nasional, khususnya pada kendaraan rendah emisi dan berbasis listrik. Pemerintah akan terus mendorong percepatan realisasi investasi tersebut,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).

Adapun investasi Chery telah dimulai sejak tahun 2024, dan perusahaan berkomitmen untuk terus berinvestasi hingga tahun 2030. Secara kumulatif, nilai investasi akan mencapai lebih dari Rp5,2 triliun yang mencakup pengembangan fasilitas produksi di Indonesia, baik melalui kemitraan dengan pihak lain maupun pembangunan pabrik mandiri.

Pemerintah Indonesia meminta Chery untuk segera menyampaikan rencana bisnis (business plan) yang lebih rinci untuk lima tahun ke depan, terutama yang terkait dengan penguatan kapasitas produksi dan strategi ekspor. “Kami berharap Indonesia dapat menjadi basis produksi dan ekspor kendaraan listrik (EV) Chery untuk kawasan ASEAN,” tambah Menteri.

Data penjualan nasional menunjukkan tren positif untuk kendaraan ramah lingkungan. Penjualan kendaraan battery electric vehicle (BEV) terus meningkat signifikan, dari hanya 0,08% pada tahun 2021 menjadi 10,22% dari total pasar kendaraan roda empat pada Januari–Agustus 2025. Chery sendiri kini telah menempati posisi ke-4 merek dengan penjualan BEV terbesar di Indonesia.

Pemerintah mendorong Chery untuk memperluas lini produk kendaraan ramah lingkungan di Indonesia agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sesuai karakteristik konsumen dalam negeri. Selain itu, Kemenperin juga membuka peluang kerja sama lebih luas untuk pengembangan teknologi, SDM, dan ekosistem industri kendaraan listrik.

Lebih lanjut, Kemenperin juga meminta Chery untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya dan melakukan ekspor ke negara ASEAN hingga Australia. Hal ini dikarenakan brand Chery cukup kuat di Australia dan memiliki kemiripan platform dengan model yang diproduksi di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tiba di Tanah Air, Presiden Prabowo Langsung Pimpin Rapat Bahas Isu Strategis Nasional

Penulis
Syifa
-

Usai tiba di tanah air setelah melakukan kunjungan ke Republik Arab Mesir, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada Selasa (14/10). Dalam rapat yang berlangsung di ruang tunggu Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan terkait perkembangan isu strategis dalam negeri dari para menteri.

Dalam keterangan pers usai rapat, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden mendapat laporan dari sejumlah menteri, diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir. Menpora melaporkan hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus memohon maaf atas belum lolosnya tim nasional Indonesia.

“Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos. Tetapi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, juga menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Ada dua event besar yang kita hadapi, Piala Asia di 2027 dan Olimpiade 2028,” ucap Mensesneg.

Selain dari sektor olahraga, Presiden juga menerima paparan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani terkait realisasi investasi nasional.

“Bapak Rosan melaporkan mengenai realisasi investasi kita, termasuk patriot bond dan program pengelolaan sampah yang akan dibangun di 34 kabupaten/kota dengan volume sampah di atas 1.000 ton per hari,” kata Mensesneg.

Mensesneg menambahkan, proyek waste to energy kini telah mencapai tahap persiapan pembangunan di 10 titik awal, termasuk salah satunya di Bantar Gebang. Menurutnya, pemerintah telah menemukan skema pembiayaan yang melibatkan Danantara untuk mempercepat penanganan sampah secara berkelanjutan.

“Jadi alhamdulillah tahun ini kita, dengan sekarang memiliki Danantara, dapat mencari skema sehingga penanganan terhadap masalah sampah, terutama di 34 kabupaten/kota dan ini sudah akan siap dibangun di 10 titik, termasuk di Bantar Gebang. Itu yang dilaporkan oleh Bapak Rosan sebagai Menteri Investasi,” lanjutnya.

Sementara dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Presiden juga mendengarkan laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengenai strategi peningkatan sumber daya manusia (SDM) berbasis STEM.

“Bapak Presiden menugaskan beliau di dalam rangka pembangunan sumber daya manusia kita, di dalam rangka persiapan hilirisasi, di dalam rangka persiapan pengawakan dari beberapa program-program besar dari pemerintah di bidang perkebunan, di bidang kelautan yang tentunya itu membutuhkan sumber daya manusia, maka Bapak Presiden menugaskan khusus kepada Menteri Diktisaintek, untuk mempersiapkan sumber daya manusia tersebut,” ucap Mensesneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Proses Perdamaian di Timur Tengah

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung proses perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Demikian disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (14/10), usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Republik Arab Mesir.

“Saya baru saja tiba dari Mesir, dari Sharm El-Sheikh. Di situ banyak tokoh dari berbagai negara hadir menyaksikan penandatanganan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan,” ujarnya.

Presiden menilai bahwa penandatanganan dokumen perdamaian tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam upaya bersama mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kepala Negara pun menyambut baik perkembangan positif di kawasan seperti dimulainya gencatan senjata dan rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza.

“Yang penting, gencatan senjata sudah berjalan. Kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas,” kata Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Internasional yang terus melibatkan Indonesia dalam proses besar menuju perdamaian. Hal ini sejalan dengan tekad Indonesia sebagai bangsa besar yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

“Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina,” lanjutnya.

Dalam keterangannya, Kepala Negara turut menyampaikan konsistensi negara dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, Indonesia secara aktif mendukung kemerdekaan Palestina dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik.

“Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras kita kirim. Dan kita terus commit untuk mendukung ini,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk pengiriman pasukan perdamaian.

“Saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, Amerika Serikat, dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya bagaimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hari Ini, Rabu: Cek Lokasinya di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah DKI Jakarta, Rabu (15/10).

Melalui akun resmi X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan bahwa layanan SIM Keliling hari ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima titik yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Berikut daftar lokasi SIM Keliling Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Untuk mengakses layanan ini, masyarakat wajib membawa KTP dan SIM asli beserta fotokopinya, mengisi formulir permohonan, serta mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai.

Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan, layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Sementara itu, bagi pemegang SIM yang telah habis masa berlakunya, proses pengajuan harus dilakukan di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu sebesar Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A maupun SIM C.

Dengan adanya layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memperpanjang SIM tanpa harus datang ke Satpas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 15 Oktober 2025: Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 15 Oktober 2025, akan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan di beberapa titik.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah Jakarta — meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur — diperkirakan akan mengalami cuaca cerah berawan.

Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan masih akan terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Namun, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Sementara itu, pada sore hari hujan ringan berpotensi turun di hampir seluruh wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Adapun Kepulauan Seribu diperkirakan akan mengalami cuaca berawan.

Menjelang malam, kondisi cuaca diprediksi akan relatif lebih tenang. Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprakirakan berawan, sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan kembali cerah berawan.

BMKG juga mencatat suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 57–92 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...751752753...4,907Halaman 752 dari 4,907