Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria membuka Rapat Kerja Kementerian Desa PDT di Discovery Hotel, Ancol, Kamis (9/10/25) malam.

Mendes Yandri berharap seluruh peserta untuk bersungguh-sungguh mengikuti Raker ini karena membahas program yang akan dijalankan di tahun 2026 mendatang setelah sebelumnya mengevaluasi program yang telah dijalankan tahun 2025 ini.

Mendes Yandri meminta agar setiap Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kemendes PDT menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pasalnya jika nanti Kooperasi ini bergerak bagus maka ada harapan ekonomi desa juga akan semakin bagus

“Ini merupakan porgram strategis nasional Presiden Prabowo. Kita bekerja sama dengan Kementerian Koperasi. Jadi tidak ada Unit Kerja yang lepas dari Koperasi Desa Merah Putih,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri menyakini jika KDMP menjadi solusi pembangunan desa dan bisa menggerakan desa, olehnya butuh kolaborasi dan sosialiasi secara gencar. Termasuk meluruskan informasi yang kurang tepat soal KDMP.

Dikatakan Mendes Yandri jika KDMP berhasil maka mampu menggeser status desa. Desa semakin Mandiri, Desa Maju naik kelas menjadi Desa Mandiri. Desa Berkembang jadi Desa Maju dan Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang.

“Jadi tidak ada lagi target kita, selama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Insya Allah desa-desa tertinggal di Indonesia bisa kita hapus dari Indonesia,” kata Menteri Kelahiran Bengkulu Selatan ini.

Sebelumnya, Mendes Yandri menandatangani Keputusan Bersama tentang Percepatan Pembangunan Fisik dan Operasionalisasi Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenkop Jakarta.

Ditandatanganinya keputusan bersama ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian/Lembaga untuk mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja melalui KDMP. Selain itu, pengadaan alat transportasi untuk memastikan KDMP beroperasi juga masuk dalam prioritas yang tengah digalakkan pemerintah.

Dalam momentum Raker ini, Mendes Yandri juga meminta untuk dilakukan evaluasi dan perkembangan 48 Memory of Understanding (MoU) yang sudah ditandatanganinya dengan Instansi lain seperti Kementan, KKP, Kemendagri hingga pihak swasta.

“Jangan sampai hanya sekedar tangan-tangan. Dan itu, mohon diberi tanggung jawab, untuk kalau belum ada PKS-nya, ditindaklanjuti termasuk realisasi di lapangan. Sehingga itu, tidak hanya sekedar di atas kertas,” kata Mendes Yandri.

Sebelumnya, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani mengatakan, ada tiga agenda utama dalam Raker Kemendes PDT 2025 ini. Pertama, evaluasi program kegiatan tahun 2025 dan menghadapi program tahun 2026 yang akan dipaparkan oleh Unit Kerja di lingkungan Kemendes PDT.

Kedua, strategi pelaksanaan kelanjutan pogram Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) untuk tahun selanjutnya.

Ketiga, dalam Raker ini bakal didiskusikan tentang pelaksanaan Hari Desa 2026. Tahun ini, pelaksanaannya hanya dipusatkan di Kemendes PDT dan tidak lagi dilaksanakan di tempat lain.

Dalam momentum itu juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2025 yang dimulai oleh Mendes Yandri dan Wamendes Ariza. Kemudian dilanjutkan dengan Pejabat Tinggi Madya dilingkungan Kemendes PDT hingga Staf Khusus Mendes PDT.

Turut hadir dalam Raker ini, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Irjen Teguh, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT, Staf Khusus Mendes, Penasehat Menteri dan Tenaga Ahli.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta putuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Yayasan Citta Loka Taru lewat putusan Nomor 130/G/TF/2025/PTUN.JKT tertanggal 9 September 2025.

Untuk diketahui Yayasan Citta Loka Taru menggugat Presiden Republik Indonesia dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sebagai tergugat II Internvensi. Objek gugatan adalah Tindakan Administratif Presiden yang berhentikan atau mengganti Yandri Susanto sebagai Mendes PDT pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada 24 Februari 2025 sebagaimana permohonan Penggugat tertanggal 26 Februari 2025 dengan Nomor 23/SK-IT/I1/2025.

Pihak Tergugat menyatakan jika Penggugat tidak miliki kepentingan hukum yang dirugikan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Objek sengketa bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan sengketa Pilkada yang telah di putus di Mahkamah Konstitusi dan telah dilaksanakan amarnya yaitu Pemilihan Suara Ulang.

Tergugat yang tidak Memberhentikan atau Mencopot Tergugat II Intervensi sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dikaitkan Penggugat atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik.

Jawaban Tergugat dikuatkan dengan saksi fakta dari Kementerian Sekretariat Negara, yakni Muhammad Zulkarnaen, Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara, yang menyatakan Biro Administrasi Pejabat Negara tidak melakukan analisis terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri karena semua itu merupakan Hak Prerogatif Presiden.

Pihak tergugat juga hadirkan dua orang saksi Ahli yaitu Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.; yang menjelaskan Penggugat hanya mendalilkan mengalami kerugian karena didasarkan pada asumsi Penggugat yang telah membayar pajak.

Pajak yang dibayar oleh Penggugat tersebut digunakan untuk membiayai Pemilihan Suara Ulang Pemilukada Bupati Kabupaten Serang tetapi tidak dapat membuktikan secara konkrit.

“Tidak ditemukan kalimat yang sifatnya imperative-naratif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan agar Tergugat memberhentikan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu secara legal formil dan legal materil maka tidak ada alasan dan kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan Tergugat II Intervensi,” demikin keterangan Prof Juanda.

Pernyataan penggugat yang menyatakan secara hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad), Penggugat harus memenuhi dan dapat membuktikan adanya tindakan secara nyata dan langsung merugikan kepentingan Penggugat yang disebabkan oleh tindakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang tidak sesuai dengan Asas Legalitas, norma peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Saksi Ahli lainnya yaitu Mantan Hakim Mahkamah Konistitusi Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H menjelaskan, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 kalau di dalam praktek jika sudah ada bukti campur tangan bunyi putusan bukan “perhitungan suara ulang” tetapi “diskualifikasi”;

Pemberhentian harus tegas dimana putusannya untuk dilaksanakan, tetapi kalau belum ada maka kita tidak dapat berdasarkan idealisme bahwa integritas seorang Menteri itu yang menjadi pembantu Presiden hanya ditegaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, keterbatasan Putusan Mahkamah Kontitusi yaitu berlaku untuk sengketa Pemilu untuk menentukan perhitungan suara atau untuk membatalkan hasil tetapi tidak bisa dipakai untuk Pemberhentian Menteri karena memiliki proses tersendiri.

Dan untuk itulah Due Proccess Of Law harus bisa diberikan kepada orang yang dituduh melakukan Nepotisme harus berdasarkan bukti yang otentik, kalau terbukti otentik maka harus diskualifikasi bukan pemungutan suara ulang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News