Beranda blog Halaman 797

Pemkab Boyolali Salurkan Bantuan Sembako untuk 200 Keluarga Rentan Pangan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Susu yang membutuhkan. Kali ini, bantuan berupa penanganan kerawanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Boyolali pada Kamis (18/9).

“Yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan. Ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada warganya. Semoga bantuan ini bisa meringankan sedikit beban dan tentunya bisa memberikan semangat kehidupan sehari hari,” ungkap Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana yang berkesempatan memberikan bantuan secara langsung.

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Kabupaten Boyolali, Dhian Mujiwiyati bahwa bantuan tersebut diberikan kepada wilayah yang masuk dalam prioritas satu, dua dan tiga pada peta ketahanan dan kerawanan pangan Kabupaten Boyolali.

“Untuk tahun ini ada empat desa. Yaitu Desa Kedungmulyo Kecamatan Kemusu, Desa Kemusu Kecamatan Kemusu, Desa Bojong Kecamatan wonosegoro dan Desa Ngampon Kecamatan Ampel,” katanya.

Masing masing desa terdapat 50 keluarga kurang mampu yang akan mendapatkan bantuan paket sembako.

“Bantuan tersebut berisi 5 kilogram beras, 2 kilogram gula, 2 liter minyak goreng,” ujarnya.

Nantinya, bantuan tersebut akan disalurkan dan akan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan selama empat bulan, mulai dari bulan September, Oktober, November dan Desember di tahun 2025 ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Lamongan Terima Penghargaan KAI Terkait Pengamanan Jalur Kereta Api

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lamongan terus meneguhkan komitmen dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, melalui penghargaan kategori Kontribusi Pengamanan Perjalanan Kereta Api Pada Perlintasan Sebidang, Minggu (21/9) di Halaman Kantor DAOP 8 PT KAI Persero dalam rangka peringatan HUT ke 80 PT KAI Persero.

Menerima penghargaan secara langsung, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menuturkan bahwa penghargaan ini adalah wujud kerja nyata Pemkab Lamongan dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Serta motivasi untuk meningkatkan keamanan di perlintasan sebidang.

“Penghargaan yang diraih menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Lamongan dalam menghadirkan keselamatan, keamanan, sekaligus kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan maupun pengguna jasa kereta api,” tutur Pak Yes sapaan akrabnya.

Tercatat, sebanyak 37 Jalur Perlintasan Langsung (JPL) di Kabupaten Lamongan sudah terpasang palang pintu. Sedangkan total JPL di Kota Soto ada 45 perlintasan.

Tahun 2025 ini, akan ada penambahan palang pintu sebanyak tujuh palang pintu dari Provinsi Jawa Timur.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik saja, Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan juga memperkuat sisi sumber daya manusia. Yangmana telah diusulkan penambahan jumlah petugas jaga perlintasan agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal, pada tahun 2026 mendatang.

Personel yang menjaga perlintasan sebidang memiliki peran penting dalam menunjang kinerja palang pintu di perlintasan sebidang.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) juga telah diteken oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang penataan kawasan Kabupaten Lamongan yang bersinggungan dengan aset milik PT Kereta Api Indonesia Persero maupun jalur kereta api.

Ditambahkan oleh Pak Yes, sistem perhubungan tidak akan maksimal jika hanya ditunjang dengan infrastruktur fisik, sehingga harus dilengkapi dengan pelayanan yang maksimal. Sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Widiyanti Serap Aspirasi Mahasiswa Poltekpar Makassar untuk Majukan Pariwisata

Penulis
Syifa
-

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berdialog dengan mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar untuk menyerap aspirasi dan bertukar gagasan mengenai pengembangan kepariwisataan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

Melalui diskusi terbuka ini, Menteri Widiyanti berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan optimal dengan mengidentifikasi tantangan sekaligus memanfaatkan ide-ide segar dari generasi muda.

“Saya datang ke sini untuk mendengar langsung keluhan maupun ide dari mahasiswa. Anak muda selalu punya gagasan inovatif yang bisa membantu kami di pemerintahan. Karena itu mari kita ngobrol dan berbagi,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti dalam agenda Ngobrol Bareng 30 Mahasiswa Poltekpar Makassar di Kampus Poltekpar, Makassar, Sabtu (20/9).

Salah satu mahasiswa bernama Voli Feda Pratiwi dari Program Studi Usaha Perencanaan Wisata Semester 5 menyampaikan aspirasinya. Menurut Voli perlunya edukasi dan peningkatan kesadaran tentang kapal pinisi sebagai ikon Sulawesi di Bulukumba.

Disisi lain, Rahma Dini Saputri dari Program Studi Usaha Perencanaan Wisata berpandangan bahwa dibutuhkan promosi pariwisata Kota Palopo yang kaya akan wisata bahari, budaya, dan sejarah. Palopo juga memiliki Pelabuhan Tanjung Ringgit yang kerap disinggahi kapal pesiar.

Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata menekankan pentingnya kolaborasi dengan para ahli untuk memperkaya edukasi mengenai kapal pinisi, yang telah menjadi bagian dari program unggulan Kementerian Pariwisata yaitu Wisata Naik Kelas melalui pengembangan wisata bahari.

Program Wisata Naik Kelas dirancang untuk meningkatkan kualitas pariwisata dari segala sisi, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, produk wisata, hingga promosi melalui pendekatan wisata minat khusus yang diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih personal, berkualitas, dan berkelanjutan.

“Indonesia memiliki potensi besar dengan 17 ribu pulau. Wisata bahari bisa menjadi industri kuat, namun regulasi pelayaran masih perlu diperkuat. Itu pekerjaan rumah besar yang harus kita benahi,” katanya.

Menteri Widiyanti juga menyampaikan rencana koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan regulasi pelayaran wisata.

Ada pula Irwandi, mahasiswa dari Program Studi Destinasi Pariwisata semester 5, berpandangan bahwa perbaikan infrastruktur di Toraja yang berpotensi menjadi destinasi unggulan, sekaligus regulasi penggunaan pemandu lokal oleh wisatawan mancanegara.

Mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pengelolahan Konvensi dan Acara Putri Salsabila mengajak Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia (HMPI) yang memiliki program kerja sejalan dengan Gerakan Wisata Bersih Kementerian Pariwisata dan Dewi Bimasta (Desa Wisata Binaan Mahasiswa) HPMI yang sejalan dengan program Pengembangan Desa Wisata Kementerian Pariwisata.

Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menambahkan bahwa Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah memuat kewajiban bagi wisatawan mancanegara untuk menggunakan jasa pemandu lokal.

“Peran pemerintah daerah dan dinas pariwisata sangat penting dalam menjalankan kebijakan ini. Mari kita libatkan kepala daerah agar sektor pariwisata makin maju. Pariwisata memberi multiplier effect nyata bagi perekonomian,” ungkap Bayu.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham, menambahkan bahwa promosi menjadi perhatian serius Menteri Pariwisata Widiyanti. Namun, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa.

“Hal sederhana yang bisa dilakukan teman-teman adalah membuat konten positif tentang destinasi Indonesia. Ayo bersama-sama promosikan keunggulan pariwisata kita, mulai dari makanan, tenun, suvenir, hingga karya kreatif mahasiswa,” kata Martini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Wonosobo Gandeng Pemkab Malaka Bangun Sister Hospital untuk Perkuat Layanan Publik

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo dan Pemkab Malaka, Nusa Tenggara Timur, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Sister Hospital antara RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dan RSUPP Betun Malaka, Jum’at (19/9/2025), di Pendopo BupatiWonosobo.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam bidang pelayanan kesehatan, sekaligus memperluas akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat di kedua kabupaten.

Dalam sambutannya, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka.

“Kehadiran Bapak dan Ibu di Wonosobo adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Kami harap kerjasama ini menjadi tonggak penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Afif juga menegaskan, bahwa pembangunan kesehatan merupakan prioritas penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami harapkan Sister Hospital bukan sekadar kerja sama antar institusi, melainkan juga menjadi ruang pembelajaran bersama dalam peningkatan mutu layanan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Kedepan, diharapkan kolaborasi akan terus berkembang tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga meluas kebidang pembangunan lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H., menegaskan bahwa pemilihan RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo sebagai mitra Sister Hospital bukan keputusan sepihak, melainkan atas rekomendasi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kami tidak sembarangan memilih, rekomendasi UGM menjadi acuan kami, dan Wonosobo dianggap sangat layakuntuk menjadi rumah sakit pembelajaran bagi kami. Inovasidan manajemen rumah sakit di sini sangat menginspirasi,”ujarnya.

Bupati Malaka juga menyoroti beberapa inovasi unggulan yang dimiliki RSUD KRT Setjonegoro, seperti perbedaan seragam ASN rumah sakit yang mencerminkan identitas pelayanan, hingga kebijakan makan gratis bagi penunggu pasien kelas 3 sebagai wujud kepedulian sosial yang konkret.

Sementara itu, Plt. Direktur RSUD KRT Setjonegoro, dr. R. Danang Sananto Sasongko, menegaskan bahwa pihaknya terus mengedepankan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat jangkauandan kualitas layanan rumah sakit, termasuk dalam aspek pengelolaan manajemen keuangan BLUD serta pengembangan model sistem kolaborasi antar rumah sakit,” jelas dr. Danang.

Melalui MoU ini, sejumlah tujuan strategis yang ingindicapai antara lain, peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat di kedua kabupaten, transfer pengetahuan dan praktik terbaik dalam manajemen rumah sakit. Selain itu, pengembangan sistem kolaborasi pelayanan kesehatan yang berkelanjutan antar-daerah, dan mendorong efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan rumahsakit berbasis BLUD.

“Yang tidak kalah penting, kerja sama ini juga menjadi simbol semangat gotong royong dan solidaritas antar wilayah dalam membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dan merata,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Tangerang Hadirkan Transportasi Gratis bagi Siswa SD, SMP, dan SMA

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemudahan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah nyata yang kini telah dirasakan langsung manfaatnya adalah program angkutan Bus Tayo dan angkot Si Benteng gratis bagi pelajar di Kota Tangerang.

Program ini menjadi solusi konkret atas tantangan transportasi yang kerap dihadapi para pelajar, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah. Melalui layanan bus dan angkot gratis, Pemkot Tangerang tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa terhalang biaya perjalanan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Achmad Suhaely menyampaikan, kebijakan ini hadir sejak 2 Mei 2025, yang merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap generasi muda sebagai aset masa depan bangsa.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Kami ingin memastikan bahwa tak ada lagi anak Kota Tangerang yang absen sekolah karena kesulitan biaya atau akses transportasi. Layanan bus Tayo dan Si Benteng gratis ini adalah upaya kami untuk hadir di tengah rakyat,” jelas Suhaely, Senin (22/9/25).

Saat ini, armada Bus Tayo dan Si Benteng beroperasi di berbagai koridor strategis yang menghubungkan area permukiman dengan kawasan sekolah, baik negeri maupun swasta. Layanan ini berlaku Senin sampai dengan Jumat pada jam operasional angkutan kota, khususnya pada jam berangkat dan pulang sekolah.

Yaitu, syarat dan ketentuan jam operasional di pagi pukul 05.00 wib – 7.30 wib, di siang 12.00 wib – 15.00 wib dan sore di pukul 16.30 wib hingga 18.00 wib.

“Untuk memanfaatkan program ini, para pelajar harus mengenakan seragam sekolah dan ini berlaku untuk seluruh pelajar tingkat SD, SMP dan SMA sederajat di Kota Tangerang,” katanya.

Program ini pun disambut antusias oleh para pelajar. Banyak dari mereka merasa terbantu karena dapat menghemat biaya transportasi harian, dan merasa lebih aman dan nyaman dalam perjalanan menuju sekolah.

“Biasanya saya harus dianter jemput naik ojek. Sekarang alhamdulillah, saya bisa naik bus gratis. Hemat dan lebih tenang,” seru Erina, siswi SMPN 4 Kota Tangerang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Paripurna Ke-36, Gubernur Harum Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2025

Penulis
Syifa
-

Suasana khidmat mewarnai rapat paripurna ke-36 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (22/9). Dalam forum resmi yang digelar di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, atau yang akrab disapa Harum, hadir untuk menyampaikan Nota Penjelasan Keuangan sekaligus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Sebanyak 41 anggota dewan tercatat hadir, bersama Sekretaris DPRD Kaltim Hj. Norhayati Usman.

Turut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam paparannya, Gubernur Harum menyampaikan bahwa Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 Kaltim mengalami penyesuaian dari nilai awal Rp21 triliun menjadi Rp21,74 triliun. Penyesuaian itu disusun berdasarkan perkembangan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang terus bergerak dinamis.

Rincian Perubahan APBD 2025

• Pendapatan Daerah: dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun, turun Rp950,76 miliar atau 4,73 persen.

• Belanja Daerah: dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun, naik Rp746,85 miliar atau 3,56 persen.

• Penerimaan Pembiayaan: dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun, meningkat Rp1,69 triliun atau 153,02 persen.

• Pengeluaran Pembiayaan: tetap Rp50 miliar, tidak mengalami perubahan.

Img 9672

Menurut Gubernur Harum, penyesuaian ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta memastikan program prioritas dapat berjalan optimal.

“Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPRD Kaltim atas kerja sama yang terjalin baik selama ini. Ke depan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan legislatif akan terus kita tingkatkan demi pembangunan yang berkualitas dan merata,” ujarnya.

Harum juga menekankan pentingnya komunikasi dan silaturahmi yang harmonis antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan daerah.

Ia berharap, Perubahan APBD 2025 ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk senantiasa memohon bimbingan dan petunjuk Allah SWT agar pembangunan yang dijalankan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Lampung: ASN Harus Jadi Garda Terdepan Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas

Penulis
Syifa
-
Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura memimpin apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Senin (22/9).
Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM, menegaskan pentingnya disiplin dan sinergi antarperangkat daerah sebagai kunci utama dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Apel mingguan ini, menurut Gubernur, merupakan forum strategis untuk menyampaikan informasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kedisiplinan para pegawai.
“Apel ini bukan sekadar rutinitas, tetapi wujud nyata dari komitmen kita untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.
Dalam amanatnya, Gubernur menyoroti peran penting Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Gubernur menekankan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Penerapan SPM harus didasarkan pada prinsip ketersediaan, keterjangkauan, dan kesinambungan.
“Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen penuh dalam mendukung kegiatan SPM di Provinsi Lampung, khususnya terkait Air Minum dan Air Limbah,” ujar Gubernur.
Gubernur juga memaparkan capaian SPM di Provinsi Lampung. Berdasarkan laporan, capaian Akses Air Minum Layak mencapai 83,30%, sementara Akses Air Minum Aman sebesar 9,48%. Untuk Akses Sanitasi Layak sebesar 86,12%, dan Akses Sanitasi Aman sebesar 2,32%.
Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK), terus berupaya meningkatkan capaian ini. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk penyusunan RISPAM Regional dan kajian kelayakan SPAM Regional, serta pengawasan terhadap implementasi SPM di 15 kabupaten/kota.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam segala upaya pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.

“Mari kita bersama-sama bergotong-royong demi mewujudkan Lampung yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran ke Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni: Kita Dapat Perhatian untuk Papua yang Kita Cintai Ini

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, ke berbagai titik strategis di wilayah Provinsi Papua. Di antaranya SMP Negeri 2 Sentani, Puskesmas Kampung Harapan, Badan Keuangan Negara dan Gedung Negara, Jayapura, Papua, Rabu (17/9).

“Kita bersyukur dapat kunjungan dari beliau sehingga ini keberkahan bagi masyarakat Papua dan kita mendapat perhatian untuk Papua yang kita cintai ini,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Papua.

Dalam kunjungannya ke Puskesmas, Wapres menyaksikan langsung antusiasme masyarakat dalam mengikuti layanan kesehatan gratis. Fatoni menyampaikan bahwa kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

“Tadi Bapak Wapres menyaksikan langsung di Puskesmas, begitu antusisas masyarakat mengikuti tes kesehatan dan tau bahwa kapasitas itu masih kurang sehingga ada kemungkinan nanti bisa ditingkatkan lagi dan dibantu untuk dibangun puskesmas yang lebih besar lagi,” kata Fatoni.

Selain itu, Wapres juga meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Sentani yang mendapat respons positif dari para siswa dan siswi. Makanan yang disediakan dinilai cukup lengkap dan bergizi, sehingga program ini akan terus didorong untuk diperluas di wilayah Papua.

“Termasuk juga tadi meninjau MBG, MBG berlangsung cukup baik, cukup bergizi, makanan cukup lengkap ini juga jadi motivasi kita untuk memperluas lagi pelayanan MBG di seluruh Papua,” ujar Fatoni.

Terakhir, Fatoni juga menyampaikan berbagai masukan kepada Wapres terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan infrastruktur, serta optimalisasi pemanfaatan dana transfer dan dana Otsus.

“Banyak masukan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, terkait dengan pasti infrastruktur misalnya, kemudian terkait dengan dana transfer, terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Itu tadi sudah dibicarakan, tadi seperti disampaikan Bu Wamen tadi,” pungkasnya.

“Ini tentu menjadi motivasi, semangat bagi kita di Papua, untuk lebih kerja keras lagi, untuk bersinergi, untuk bersama-sama bergotong royong, bersatu, dan tetap semangat membangun Papua yang kita cintai,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Dody Tinjau Bendungan Tanju untuk Maksimalkan Fungsi Irigasi Pertanian di Dompu

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (21/9), untuk memastikan bendungan multifungsi tersebut dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung suplai air irigasi pertanian. Bendungan Tanju selesai dibangun pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, memiliki kapasitas tampung 17,86 juta m³ dengan luas genangan 324,20 hektare.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian jaringan irigasi agar air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian masyarakat.

“Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air. Karena itu, saya membentuk tim teknis terpadu yang akan turun langsung mencari solusi komprehensif agar bendungan ini berfungsi optimal,” kata Menteri Dody.

Bendungan Tanju dirancang untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Tanju seluas 2.242 hektare, serta memperkuat sistem Rababaka Komplek yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di wilayah Dompu dan Bima.

Menteri Dody menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk mempercepat penyelesaian saluran irigasi sepanjang 24 km kanan dan kiri (48 km total) yang menyalurkan air dari bendungan menuju sawah.

“Saya sudah berdiskusi dengan petani dan kepala desa. Mereka sudah berkorban tanahnya untuk pembangunan bendungan ini, dan sekarang saatnya mereka merasakan manfaatnya. Saya tidak mau lagi masyarakat menunggu bertahun-tahun. Harapan saya, dalam waktu dekat solusi teknis bisa segera diterapkan,” tegasnya.

Dengan adanya kontinuitas suplai air dari Bendungan Tanju, para petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali setahun diharapkan dapat menanam 2–3 kali setahun. Hal ini akan meningkatkan produktivitas pertanian di Dompu yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung dan beras di NTB.

Menteri Dody menambahkan akan kembali meninjau Bendungan Tanju setelah tim teknis menyelesaikan kajian lapangan secara menyeluruh. “Saya ingin memastikan bendungan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di Kawasan Timur Indonesia,” pungkasnya.

Kepala Desa Tanju Buyung Susanto setempat menyampaikan bahwa keberadaan Bendungan Tanju merupakan harapan lama masyarakat desa-nya yang tinggal di kawasan dengan kondisi alam relatif tandus. “Kami berharap bukan hanya jagung yang menjadi andalan, tetapi juga padi bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Buyung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut dan Baznas RI Sepakat Optimalkan Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima kunjungan Direktur Perencanaan ZIS-DSKL Nasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Ahmad Hambali, di Pamengkang Pendopo Kabupaten Garut, Jumat (19/9). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan Baznas dalam optimalisasi pengumpulan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

‎‎Bupati Garut mendorong masyarakat menyalurkan zakat melalui Baznas sebagai lembaga resmi negara.

‎‎“Baznas adalah satu-satunya lembaga yang dibuat oleh negara yang akan membantu negara dalam menjalankan fungsinya,” ujar Bupati.

‎‎Ia juga meminta Baznas lebih aktif menyampaikan informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial, agar masyarakat semakin teredukasi.

‎‎“Ini harus menjadikan pertimbangan untuk kita ke depan melaksanakan kegiatan Baznas agar lebih terbuka,” tambahnya.

‎‎Direktur Perencanaan Baznas RI, Ahmad Hambali, menyambut baik perhatian Pemkab Garut. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap Baznas sangat besar.

‎‎“Dengan adanya kantor Baznas yang termegah ada di Garut, bertempat di Islamic Centre,” katanya.

‎Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan informasi zakat kepada masyarakat.

‎‎“Semoga apa yang didiskusikan hari ini menjadi awal baru untuk terus mewujudkan bukan hanya pengumpulan dana zakat, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.

‎‎Ketua Baznas Kabupaten Garut, Abdullah Efendi, menambahkan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemkab Garut, terutama dalam pemanfaatan data untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Ia menyebut, Baznas Garut memiliki tiga misi utama yang sejalan dengan visi Pemkab, yakni kemiskinan, sosial, dan kebencanaan.

‎‎“Mudah-mudahan rencana strategis Baznas ke depan bisa sejalan dan menjadi alat ukur seberapa dana zakat bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,” ujarnya.

‎‎Ke depan, setiap ajuan dari masyarakat akan diverifikasi terlebih dahulu melalui Dinas Sosial. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat dalam data desil 1, sebagai upaya mewujudkan Garut Hebat dan Berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...796797798...4,911Halaman 797 dari 4,911