Beranda blog Halaman 823

Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Program Prioritas untuk Perluasan Lapangan Kerja

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/9), membahas percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah dan dampaknya dalam pembukaan lapangan kerja baru.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pada rapat tersebut Presiden Prabowo menyoroti sejumlah program, di antaranya terkait Koperasi Desa Merah Putih.

“Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal 5 tenaga kerja baru,” ujar Seskab.

Presiden Prabowo juga membahas terkait program di bidang pertanian yang turut menyumbang lapangan kerja baru.

“Program Kementerian Pertanian untuk melakukan replanting atau penanaman baru di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare, akan mampu membuka lapangan kerja sebanyak 1,6 juta orang selama 2 tahun mendatang.” tambah Seskab.

Selain itu, dibahas pula program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditargetkan mencapai 100 desa, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang. Ke depannya, menurut Seskab, Presiden memberikan target pembangunan sebanyak 4 ribu titik KNMP, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 200 ribu orang.

Lebih lanjut, Seskab juga mengungkapkan lapangan pekerjaan yang tercipta dari program di bidang kelautan dan perikanan.

“Penciptaan lapangan kerja dari program Revitalisasi Tambak Pantura (seluas 20 ribu hektare) bisa mencapai lebih dari 132 ribu orang. Program modernisasi 1.000 kapal nelayan, yang akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak hampir 600 ribu orang. Dan masih ada beberapa program lainnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Telepon Emir Qatar Pascaserangan Israel ke Doha, Presiden Prabowo Tegaskan Solidaritas

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berbincang langsung dengan Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, melalui sambungan telepon pada Rabu (10/9) dari Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Negara menanyakan kondisi terkini di Qatar pascaserangan Israel ke Doha yang terjadi sehari sebelumnya.

“Dalam perbincangan ini, Presiden Prabowo menanyakan kondisi terkini di Qatar pascaserangan Israel ke Doha, Qatar, pada 9 September 2025,” ujar Seskab dalam keterangan tertulisnya.

Seskab menyampaikan bahwa serangan Israel ke Doha merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk diantaranya adalah Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan.

“Serangan ini juga berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan,” ungkap Seskab.

Seskab pun menegaskan bahwa sikap Indonesia konsisten mendukung kedaulatan Qatar dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

“Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap Pemerintah dan rakyat Qatar dan menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara,” ucapnya.

Percakapan antara Presiden Prabowo dan Emir Sheikh Tamim ini mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Qatar. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina melalui solusi yang damai dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panggil Menkeu, Presiden Prabowo Terima Laporan Progres Pembahasan APBN

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9). Pertemuan tersebut membahas perkembangan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Purbaya mengatakan bahwa ia melaporkan progres diskusi anggaran yang masih berjalan.

“Kita melaporkan hasil proses diskusi anggaran dengan DPR,” ujarnya.

Menkeu menekankan bahwa angka-angka dalam rancangan APBN masih bersifat sementara karena belum diputuskan bersama DPR. Ia menyebut bahwa perubahan anggaran sangat mungkin terjadi, namun belum dapat dijelaskan lebih detail karena masih dalam tahap pembahasan.

“Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi. Tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan kepada Presiden mencakup keseluruhan APBN. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mendahului hasil keputusan resmi DPR.

“APBN keseluruhan. Masih didiskusikan,” tutur Purbaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tanggap Darurat Banjir Bali-NTT, Presiden Prabowo Perintahkan Penyaluran Bantuan Cepat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (10/9).

“Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur,” ujar Seskab.

Menurutnya, Presiden Prabowo langsung merespons cepat terhadap musibah tersebut. Kepala Negara langsung menginstruksikan Kepala BNPB beserta instansi terkait untuk bergerak cepat ke lokasi bencana, sekaligus menegaskan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

“Siang hari ini, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta instansi terkait lainnya untuk segera bertindak cepat di lokasi bencana. Kepala Negara juga menekankan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran,” ungkap Seskab.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Seskab mengatakan bahwa Kepala BNPB langsung bertolak ke Bali guna memimpin penanganan tanggap darurat. Kehadiran BNPB di lapangan diharapkan dapat memastikan upaya pencarian, pertolongan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terlaksana dengan baik.

“Kepala BNPB pun atas perintah Presiden Prabowo segera berangkat langsung ke Bali siang ini, untuk langsung memimpin penanganan tanggap darurat dan memastikan upaya pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga terdampak bisa dilaksanakan secara optimal,” ucapnya

Seskab juga menjelaskan bahwa sebelumnya BNPB telah menyalurkan bantuan awal ke daerah terdampak berupa perahu karet dan mesin, tenda pengungsi, paket sembako, matras, selimut, pompa alkon, hingga dana dan dukungan lain sesuai kebutuhan di lapangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dana KJP Plus Tahap II 2025 Resmi Dicairkan, Berikut Besarannya per Jenjang

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mencairkan dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2025 mulai 10 September 2025. Pencairan dilakukan secara bertahap dengan jumlah penerima mencapai 707.513 peserta didik, sedikit berkurang dibandingkan periode sebelumnya pada Juni 2025 sebanyak 707.622 penerima.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kak Taga Radja Gah, menjelaskan bahwa jumlah penerima KJP Plus Tahap II ditentukan berdasarkan hasil verifikasi ketat. Proses ini melibatkan pengecekan data kependudukan, status Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta kepemilikan aset keluarga.

Kemudian, anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK) tidak memiliki kendaraan roda empat dan tidak memiliki aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar, anggota keluarga dalam KK tidak ada yang berstatus ASN/TNI/Polri dan pegawai tetap BUMN/BUMD.

“Maka dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2025 (periode Januari -Juni 2025) sebanyak 707.622 siswa. Tahap II Tahun 2025 (periode Juli-Desember 2025) sebanyak 707.513 siswa,” kata Taga seperti dilansir dari laman Antara, Kamis (11/9).

Dana KJP Plus disalurkan untuk berbagai jenjang pendidikan, dengan besaran bantuan berbeda sesuai kebutuhan. Untuk jenjang SD/SDLB/M, 338.771 siswa menerima Rp250 ribu per bulan, plus tambahan Rp130 ribu untuk SPP sekolah swasta.

Selanjutnya untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs, 192.020 siswa menerima Rp300 ribu per bulan, ditambah Rp170 ribu untuk SPP swasta. Untuk 61.139 siswa SMA/SMALB/MA mendapat Rp420 ribu per bulan, plus Rp290 ribu untuk SPP swasta.

Khusus anak 112.891 siswa SMK akan menerima Rp450 ribu per bulan, dengan tambahan Rp240 ribu untuk SPP swasta. Terakhir, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 2.696 peserta didik menerima Rp300 ribu per bulan.

Dinas Pendidikan DKI menegaskan bahwa dana personal maksimal dapat dicairkan secara tunai sebesar Rp100 ribu setiap bulan. Sisa dana disalurkan non-tunai untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, seperti buku, perlengkapan sekolah, hingga transportasi.

Lalu, bagi penerima baru memerlukan pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM. Kemudian pengambilan serta penerimaan buku tabungan dan ATM serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima oleh Bank Jakarta.

Program bantuan pendidikan KJP Plus menjadi salah satu instrumen penting Pemprov DKI dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun serta membuka akses pendidikan yang lebih adil dan merata.

Selain itu, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta dan mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.ada program Koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya itu, hal serupa juga berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi Samsat Keliling Jadetabek 11 September 2025 untuk Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis (11/9).

Informasi resmi dari akun X TMC Polda Metro Jaya menyebutkan, layanan Samsat Keliling dibuka di sejumlah titik berikut:

  • Jakarta Pusat: halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Utara: halaman parkir Samsat dan Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Selatan: halaman parkir Samsat (09.00–15.00 WIB) dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–15.00 WIB).

  • Jakarta Timur: halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB).

  • Serpong: halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Mal ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB).

  • Ciledug: Green Lake City Cipondoh dan Giant Poris Gaga (09.00–12.00 WIB).

  • Ciputat: halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB).

  • Kelapa Dua: GTown Square Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Bekasi: Pizza Hut Jatiasih (08.00–12.00 WIB).

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Sentral Lippo Cikarang (09.00–14.00 WIB).

  • Depok: halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kelurahan Tugu (08.00–12.00 WIB).

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pasir Putih (08.00–12.00 WIB).

Polda Metro Jaya mengingatkan, wajib pajak yang ingin menggunakan layanan ini perlu menyiapkan sejumlah dokumen, yaitu KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi.

Adapun Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan maupun penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Selain itu, masyarakat diminta tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak saat melakukan pembayaran di lokasi layanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi dan Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Kamis 11 September 2025

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling Jakarta bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kamis (11/9).

Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X, diinformasikan bahwa layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima lokasi tersebar di wilayah DKI Jakarta.

Berikut daftar lokasi SIM Keliling Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM Keliling

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM wajib membawa sejumlah dokumen, di antaranya:

  • KTP dan SIM asli beserta fotokopi

  • Formulir permohonan perpanjangan

  • Mengikuti tes kesehatan di lokasi layanan

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bagi SIM yang telah melewati masa berlaku, pemohon diwajibkan mengurus SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Dengan adanya layanan ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses perpanjangan SIM tanpa harus datang langsung ke Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini 11 September: Hujan Ringan Merata, Suhu 23-29 Derajat

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan akan melanda seluruh wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Kamis (11/9).

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, hujan ringan sudah turun sejak pagi hari di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu. Namun, wilayah daratan Jakarta, mulai dari Pusat, Utara, Barat, Selatan hingga Timur, masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada sore hingga malam hari. BMKG menyebutkan hujan ringan masih berpotensi terjadi merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.

Adapun suhu udara di Ibu Kota pada hari ini berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembapan udara relatif tinggi, yakni 71 hingga 96 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN dan DPD RI Sepakati Kolaborasi P4GN Serta Penguatan Regulasi Rehabilitasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja, pada Selasa (9/9), di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI, Jakarta Pusat.

Rapat ini bertujuan untuk menginventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait rehabilitasi medis dan sosial, serta menjalin kolaborasi program kerja kedua lembaga.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dipaparkan kondisi terkini penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pada tahun 2023, angka prevalensi tercatat sebesar 1,73% atau setara dengan 3,33 juta penyalahguna, di mana 2,71 juta di antaranya berasal dari kelompok usia produktif (15–49 tahun).

Pada kesempatan tersebut, BNN turut memaparkan peran strategisnya dalam mendukung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui Asta Cita ke-7, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Hal ini selaras dengan Program Prioritas ke-6 pemerintah yang juga menekankan pentingnya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Rapat kerja ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan kesepakatan penting, antara lain:
• Dukungan Anggaran: Komite III DPD RI berkomitmen untuk mendukung peningkatan anggaran BNN dalam mewujudkan Asta Cita ke-7 dan program prioritas pemerintah.
• Pembiayaan Rehabilitasi: Komite III DPD RI akan mendorong kebijakan agar BPJS Kesehatan menanggung biaya layanan rehabilitasi bagi pasien korban narkoba.
• Regulasi dan Pengawasan: Komite III DPD RI mendukung penetapan regulasi untuk keseragaman pola tarif layanan rehabilitasi dan akan mendorong pemerintah daerah untuk mengawasi standar penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
• Penambahan Tenaga Ahli: Komite III DPD RI mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah jumlah konselor BNN dan petugas layanan rehabilitasi di seluruh provinsi.
• Perbedaan Perlakuan: BNN melalui Balai Besar Rehabilitasi BNN didukung untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara pasien korban narkoba dengan pelaku/pengedar yang berproses hukum.
• Kolaborasi Program: Kedua lembaga sepakat untuk menguatkan kolaborasi dalam advokasi, edukasi, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah. Hal ini juga mencakup usulan agar kurikulum khusus tentang narkoba ditambahkan di sekolah.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam sinergi antara BNN dan DPD RI untuk mengatasi permasalahan narkoba dan memperkuat ketahanan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Raih WTP, Menag: Program Harus Berdampak Nyata dan Positif bagi Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komitmen Kementerian Agama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kembali membuahkan hasil. Untuk kesembilan kalinya secara beruntun sejak 2016, Laporan Keuangan Kemenag kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cermin konsistensi tata kelola yang bersih dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.

Opini WTP disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 31a/S/VII/05/2025 tertanggal 27 Mei 2025 atas LKKA per 31 Desember 2024. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun penjelasan rinci atas angka-angka keuangan telah tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKKA.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa raihan WTP ke-9 tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian teknis, tetapi harus menjadi pemicu semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih nyata dan bermakna bagi masyarakat.

“Saat ini tidak cukup kita hanya meraih WTP. Lebih dari itu, saya minta jajaran Kemenag untuk melakukan kerja-kerja yang berdampak bagi masyarakat. Program-program yang kita buat jangan sekadar seremoni, melainkan harus menghadirkan dampak nyata,” tegas Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Ia juga menekankan pentingnya empati dalam merancang program. “Pikirkan dan laksanakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar program mercusuar,” tambahnya.

Dengan capaian WTP ke-9 berturut-turut ini, Kementerian Agama meneguhkan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, Kemenag bertekad menjadikan setiap program dan kebijakan sebagai wujud nyata pelayanan publik yang berorientasi pada kebermanfaatan, bukan sekadar simbolis.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...822823824...4,913Halaman 823 dari 4,913