Beranda blog Halaman 824

Seno Aji Paparkan Transformasi Digital Kaltim di Hadapan Pasis PKDN Sespimti Polri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Transformasi digital di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya sebatas jargon. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji saat menerima Perwira Siswa (Pasis) Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34 Gelombang 2 Tahun 2025.

Agenda yang diisi diskusi interaktif itu dipandu Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Arih Frananta Filifus (AFF) Sembiring.

Salah satu pertanyaan datang dari Kolonel POM Moendi Noegroho yang menyoroti implementasi nyata transformasi digital di Kaltim, serta kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi percepatan era Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menjawab hal tersebut, Wagub Seno Aji menegaskan Pemprov Kaltim telah menerapkan sistem digital di berbagai lini.

“Semua surat-menyurat di Kaltim sudah melalui aplikasi Srikandi. Kami sudah paperless, tidak ada lagi surat manual. Selain itu, layanan perizinan sudah berjalan lewat OSS (Online Single Submission). Jadi, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor PTSP membawa berkas. Semua bisa dipantau secara online, mulai dari proses hingga kekurangan dokumen,” jelas Seno Aji di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (10/9/2025).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal turut menambahkan bahwa kunci keberhasilan transformasi digital ada pada para pimpinan. Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong pejabat struktural untuk mengikuti program Digital Leadership Academy (DLA).

“Kalau pimpinannya tidak punya mindset digital, SPBE bisa jadi SPBU-harus diisi terus, hanya jadi slogan. Kami bahkan menjalin kerja sama dengan Tsinghua University di Tiongkok untuk kursus singkat Digital Leadership Academy bagi para pimpinan perangkat daerah,” ungkap Faisal.

Menurutnya, percepatan digitalisasi di Kaltim sejalan dengan hadirnya IKN. Namun, ia menekankan perlunya keseimbangan antara percepatan teknologi dengan literasi digital masyarakat.

“Jangan sampai sinyal sudah 5G, tapi masyarakatnya hanya pakai untuk judi online, game, atau hal negatif lainnya. Karena itu, kami rutin melakukan sosialisasi literasi digital berbasis empat pilar: skill, etika, budaya, dan keamanan,” kata Faisal.

Hasil dari upaya ini terlihat dari capaian berbagai indeks nasional. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim meningkat signifikan, dari 2,9 menjadi 3,79, dan ditargetkan tembus angka 4 tahun ini. Indeks Literasi Digital Kaltim masuk peringkat 3 nasional, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kaltim juga masuk di jajaran tiga besar nasional.

Pemprov Kaltim juga berhasil meraih Peringkat II Nasional dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024, Indeks Demokrasi Kaltim juga selalu masuk 5 besar nasional, sementara Indeks Kebebasan Pers Kaltim pernah menempati posisi 1 dan 2 nasional.

“Artinya, transformasi digital Kaltim tidak berdiri sendiri, tapi sejalan dengan penguatan demokrasi, transparansi, dan daya saing daerah,” pungkas Faisal. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala Diskominfo Kaltim Tegaskan Etika Jadi Fondasi Utama Kompetensi Wartawan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa etika merupakan fondasi utama dalam membangun kompetensi wartawan. Hal ini disampaikan saat membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kaltim 2025, di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin (8/9/2025).

“Kompetensi itu ada tiga, yakni pengetahuan, keterampilan, dan etika. Dari ketiganya, etika harus menjadi dasar yang paling penting. Wartawan bisa saja hebat menulis atau pandai menggunakan teknologi, tapi tanpa etika, kepercayaan publik akan runtuh,” tegas Faisal.

Menurutnya, etika tidak sekadar aturan formal, tetapi nilai yang harus melekat dalam setiap karya jurnalistik. Di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan dituntut bukan hanya cepat, tetapi juga akurat, berimbang dan beretika.

Kepala Diskominfo Kaltim menilai media lokal memiliki peran strategis sebagai infrastruktur pengetahuan dan penguat demokrasi. Namun, peran ini hanya bisa dijalankan apabila jurnalis menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya.

“Etika adalah kunci agar berita tidak sekadar menjadi informasi mentah, tetapi mampu memberi makna, mencerdaskan, dan membangun masyarakat,” ujarnya.

Kepala Diskominfo Kaltim menyebut Pemprov Kaltim menyampaikan apresiasi tinggi kepada penyelenggara UKW dan seluruh penguji yang berkomitmen meningkatkan kualitas wartawan daerah. Kepala Diskominfo Kaltim berharap kegiatan ini menjadi momentum lahirnya jurnalis yang kompeten dan berintegritas.

“Kami ingin melihat lebih banyak wartawan Kaltim yang naik kelas, bukan hanya lulus ujian. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan terutama etika yang kuat, mereka akan menjadi jurnalis yang kredibel, dipercaya publik, serta berdampak positif bagi pembangunan,” pungkasnya. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Adi Arnawa Tandatangani Kerjasama Trans Metro Dewata Sarbagita

Penulis
Syifa
-

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menandatangani naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) tahun 2026.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (4/9).

Ditemui usai acara, Bupati Adi Arnawa menyatakan bahwa penandatanganan kerjasama operasional Bus Trans Metro Dewata ini dalam rangka mendorong transportasi publik di Provinsi Bali. “Kerjasama ini sebagai bentuk komitmen kami, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten Sarbagita mendorong tumbuhnya transportasi publik di Bali,” terangnya.

Disisi lain Bupati mengakui bila dilihat dari persentase capaian dari Bus Trans Metro Dewata belum maksimal, bahkan baru mencapai 37 persen, namun nanti akan tetap dievaluasi sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan, penandatangan perjanjian kerjasama ini bukan hal baru, namun lanjutan dari kerjasama yang telah berjalan dari tahun 2025 lalu.

“Perjanjian kerjasama ini untuk pelaksanaan di tahun 2026, sehingga dalam penyusunan APBD 2026 dapat mengalokasikan untuk Trans Metro Dewata tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan, berdasarkan hitungan, total anggaran yang dibutuhkan di tahun 2026 sebesar Rp 56,3 miliar dan sudah dibagi Pemprov 30 persen dan Sarbagita 70 persen atau Rp 39,4 miliar. Terbagi menjadi Badung Rp 16, 6 ,miliar, Denpasar Rp 15,5 miliar, Gianyar Rp 5,3 miliar dan Tabanan Rp 1,6 miliar.

“Ini pagu saja dulu, nanti tim akan mengkaji dan evaluasi penyelenggaraan angkutan ini, yang saat ini masih kurang efektif dan kurang efisien,” tambahnya.

Namun Gubernur Koster tetap berkomitmen melakukan transportasi publik meneruskan secara berkelanjutan mengenai edukasi kepada masyarakat perlunya menggunakan transportasi publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Pariwisata: Danau Toba Raih Kembali Status Green Card UNESCO Global Geopark

Penulis
Syifa
-

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa kolaborasi dan kerja bersama semua pihak telah sukses mengembalikan status Geopark Danau Toba, di Sumatra Utara, menjadi kartu hijau (green card) dalam keanggotaanya pada UNESCO Global Geopark.

“Saya mengapresiasi kolaborasi dan kerja keras semua pihak mulai dari gubernur, kepala daerah, badan pengelola, dan stakeholder pariwisata yang sudah menjalankan semua masukan dari tim asesor sehingga Danau Toba bisa kembali menjadi green card,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (10/09/2025).

Status green card untuk Danau Toba diputuskan melalui Sidang Council UNESCO Global Geoparks (UGGp) yang dilaksanakan pada 5 – 6 September 2025 di Chili. Geopark Danau Toba mendapatkan status kartu hijau bersama Geopark Rinjani Lombok di NTB dan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, di Jawa Barat.

Untuk menjaga kualitas Geopark Global UNESCO, setiap geopark harus menjalani proses revalidasi menyeluruh setiap empat tahun. Green card menunjukkan perpanjangan status Geopark Global UNESCO selama empat tahun. Sedangkan, yellow card membatasi perpanjangan menjadi dua tahun, sekaligus memberikan waktu bagi geopark untuk menindaklanjuti rekomendasi Dewan. Dari 44 revalidasi yang dipertimbangkan, Dewan memberikan 38 green card dan 6 yellow card.

Sebagai tindak lanjut, sidang Council UNESCO Global Geoparks (UGGp) yang dihadiri oleh sekitar 150 pengamat dari 32 negara anggota ini akan menyampaikan laporan kepada Dewan Eksekutif UNESCO untuk mendapatkan pengesahan pada pertengahan tahun 2026.

Dalam upaya meraih kembali status green card, Kementerian Pariwisata telah memberikan dukungan melalui berbagai fasilitasi dan koordinasi. Salah satunya dengan pelaksanaan “The 1st International Conference: Geo tourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025”.

Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa Geopark Kaldera Toba merupakan wujud nyata visi pariwisata Indonesia. Sebuah destinasi yang menghadirkan keharmonisan antara alam, budaya, dan ilmu pengetahuan.

“Status geopark bukan hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai peluang untuk membuka ruang pembelajaran dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Banyumas Dukung Percepatan Transformasi Digital melalui Penerapan SPBE

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengukuhkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, digital, dan akuntabel. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Banyumas tidak hanya berupaya mengikuti arahan presiden, tetapi juga menargetkan posisi prestisius. Upaya itu diwujudkan salah satunya melalui Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Smart Room Graha Satria pada Selasa, (9/9).

​Berdasarkan evaluasi SPBE tingkat Jawa Tengah, Banyumas berhasil menduduki peringkat ke-7 dari 36 kabupaten/kota. Sebuah pencapaian yang membanggakan, namun Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak lantas berpuas diri.

​“Kita mentargetkan paling tidak bisa masuk lima besar atau bahkan tiga besar,” tegas Sekda Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie.

Perkembangan indeks SPBE Banyumas dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang sangat positif:

  • ​2022: Nilai 2,60 (Baik)
  • ​2023: Nilai 3,39 (Baik)
  • ​2024: Nilai 4,09 (Sangat Baik)

​Peningkatan ini membuktikan bahwa program Trilas, yang berfokus pada pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan, dan solutif, telah menjadi motor penggerak utama dalam percepatan transformasi digital.

Sebagai wujud implementasi, Pemkab Banyumas meluncurkan sejumlah program layanan digital, antara lain: SIHOKI (Sistem Informasi Honor Kita), SIPANJIMAS (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Banyumas), Doyong Dadi Bombong (bantuan rumah tidak layak huni), SIMPATIK Terintegrasi, Sistem Informasi Desa (SID), DIMAS SATRIA AI Chat, serta Sistem Penataan Layanan Digital. Selain itu, Pemkab juga menggelar Pelatihan SDM TIK dan menyiapkan Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Awards 2025 sebagai apresiasi terhadap kepemimpinan Sekretaris Daerah (Sekda) berkinerja digital.

​Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas Budi Nugroho, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat koordinasi yang baru saja diselenggarakan menjadi wadah penting untuk menyatukan visi dan misi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah-langkah strategis.

Budi Nugroho juga menjelaskan bahwa penerapan SPBE bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi menuju digitalisasi layanan. “Melalui SPBE, pelayanan publik akan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Masyarakat akan merasakan langsung manfaat transformasi digital ini,” ujarnya.

​Selain itu, Budi Nugroho juga menekankan pentingnya penggunaan perangkat lunak yang legal. Hal ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga untuk menjamin keamanan sistem dari berbagai ancaman siber.

​Dengan adanya regulasi yang komprehensif serta dukungan kelembagaan yang kuat, Kabupaten Banyumas optimis mampu mempercepat akselerasi transformasi digital. Hal ini sejalan dengan program nasional SPBE yang dicanangkan pemerintah pusat, serta menjadi bagian dari komitmen Banyumas dalam mewujudkan pemerintahan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Kawal Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Menuju Generasi Emas 2045

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas nasional di bidang pembangunan manusia untuk mewujudkan Generasi Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Anggota III BPK Akhsanul Khaq, saat membuka workshop Pemeriksaan Tematik Nasional Pembangunan Manusia yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Selasa (9/9).

Anggota III BPK menyampaikan bahwa BPK menerapkan strategic based audit approach sebagai metode pemeriksaan yang berorientasi pada isu strategis dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“BPK akan mengawal transformasi sosial melalui pemeriksaan atas layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta perlindungan sosial yang adaptif. Tujuannya, agar pembangunan manusia Indonesia berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Dalam Rencana Strategis BPK 2025-2029, pemeriksaan tematik pembangunan manusia akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Beberapa topik yang menjadi perhatian meliputi angka kematian Ibu yang tinggi, prevalensi stunting, rendahnya kualitas pendidikan, distribusi guru, data perlindungan sosial yang belum akurat, serta keterbatasan akses layanan dasar bagi masyarakat tidak mampu.

Anggota III BPK berharap, melalui pemeriksaan ini BPK dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 pada 2024 menjadi 0,59 pada 2029.

Selain itu, Anggota III BPK juga berharap rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat memberikan manfaat dan dampak pemeriksaan pada pemerintah dan masyarakat.

“Saya berharap rekomendasi BPK dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, desain kebijakan, pola sinkronisasi dan pengendalian dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pembangunan Manusia,” ujarnya.

Oleh karena itu, Anggota III BPK mengimbau agar pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara sinergi dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh entitas terkait, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan.

Dengan langkah strategis tersebut, BPK berharap dapat memperkuat tata kelola pembangunan manusia di Indonesia, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Selain narasumber internal BPK, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal, yaitu dari Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas serta dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN) III, Dede Sukarjo, Dirjen PKN V, Widhi Widayat, Dirjen PKN VI, Laode Nusriadi serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Belitung Lantik Marzuki sebagai Sekda Definitif

Penulis
Syifa
-

Bupati Belitung, Djoni Alamsyah melantik Marzuki sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belitung, Selasa (9/9). Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Serbaguna H. Ishak Zainuddin, Tanjungpandan. Marzuki dilantik sebagai Sekda definitif usai dirinya menjabat sebagi Penjabat Sekda kurang lebih satu tahun terakhir.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 800.1.3.3/126/KEP/BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

Dalam sambutannya, Bupati Djoni menegaskan pentingnya peran Sekda dalam mempercepat jalannya roda pemerintahan daerah. Sekda juga diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik.

“Harapan saya setelah dilantiknya Saudara Marzuki, segera mempercepat pelaksanaan roda pemerintahan dan meningkatkan koordinasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan agar Sekda segera mengisi jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai peraturan yang berlaku. Pengisian jabatan ini roda pemerintahan bisa berjalan dengan optimal.

“Terdapat kekosongan jabatan, baik eselon II, III, maupun IV. Saya minta segera dilakukan pengisian agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan optimal,” tegas Bupati Djoni.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk merubah paradigma kerja. Menurutnya ASN saat ini harus mengutamakan etos kerja, dengan berlandaskan moralitas dan etika.

“ASN harus meninggalkan image lama. Bukan lagi dilayani masyarakat, tetapi melayani masyarakat. Tingkatkan disiplin, etos kerja, serta jadilah teladan dengan menjunjung tinggi moralitas dan etika,” kata Bupati.

Bupati berharap Sekda yang baru dapat menjadi teladan dalam disiplin, profesionalisme, serta kerjasama yang saling menghargai, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Belitung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Setor Madu di Kertosari, Bupati dan Wabup Lumajang Dekatkan Layanan ke Warga

Penulis
Syifa
-

Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Yudha Aji Kusuma melaksanakan kegiatan Setor Madu (Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu) di Desa Kertosari dan wilayah Kecamatan Pasrujambe, Selasa (9/9). Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati dan Wabup meninjau Posyandu di Dusun Kebonan Timur serta berdialog dengan warga mengenai kebutuhan layanan kesehatan. Selain itu, keduanya juga mengunjungi rumah seorang lansia bernama Ngasti’ah di Dusun Kebonan Barat yang sudah tidak layak huni.

Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah memastikan rumah tersebut akan direnovasi paling lambat tahun depan melalui Dinas Sosial. “Kami tidak ingin menunggu laporan masuk, tapi hadir langsung untuk mendengar keluhan masyarakat dan memberikan solusi,” tegasnya. Pada kesempatan itu, Bunda Indah juga menyerahkan paket sembako untuk membantu kebutuhan sehari-hari.

Wakil Bupati Mas Yuda menambahkan bahwa Setor Madu akan rutin dilakukan di seluruh kecamatan. Dengan pola jemput bola, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan pelayanan lebih cepat dan tepat sasaran.

Program Setor Madu menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk lebih dekat dengan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Gresik Apresiasi Aksi Cepat Pemprov Jatim, KRI Surabaya 591 Angkut Bantuan Logistik untuk Pulau Bawean

Penulis
Syifa
-
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hal ini karena aksi cepatnya mengirimkan bantuan logistik bagi masyarakat Pulau Bawean yang terdampak lonjakan harga bahan pokok akibat terhambatnya distribusi logistik karena gelombang tinggi.
“Dalam beberapa hari terakhir, harga kebutuhan pokok di Bawean melonjak tajam. Telur tembus Rp60.000 per kilogram, ayam mencapai Rp90.000–Rp100.000 per kilogram. Warga benar-benar kesulitan. Kehadiran Ibu Gubernur bersama jajaran Pemprov Jatim dan TNI AL adalah bentuk nyata kehadiran negara yang sangat dirasakan manfaatnya,” ujar Bupati Yani.
Pada Jumat (5/9), Gubernur Khofifah dan Bupati Yani secara langsung melepas keberangkatan KRI Surabaya 591 dari Dermaga Semampir Baru Koarmada II Surabaya. Kapal perang tersebut membawa beragam bantuan logistik, mulai dari 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur ayam, 1 ton gula, 750 kg daging ayam beku, bawang merah, bawang putih, cabai, hingga 50 tabung gas elpiji ukuran 12 kg. Selain itu, juga terdapat 5.000 paket sembako, biskuit, susu, madu, 487 kardus air mineral, serta mobil cold storage untuk menjaga kualitas bahan pangan segar.
Tak hanya kebutuhan pokok, bantuan juga mencakup donasi 4.135 paket sembako dari Mayapada Group dan alat bantu mobilitas bagi lansia serta penyandang disabilitas.
“Bantuan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga wujud solidaritas yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari nelayan, keluarga miskin ekstrem, penerima PKH Plus, Tagana, hingga TKSK,” jelas Bupati Yani.
Selain logistik, KRI Surabaya 591 juga mengevakuasi puluhan warga yang sempat tertahan di Gresik akibat tidak beroperasinya kapal penumpang dan barang sejak 29 Agustus 2025.
“Kami arahkan 50 warga Bawean yang tertahan di Gresik untuk ikut berangkat bersama KRI 591. Semua ini berkat koordinasi yang solid lintas lembaga,” tambahnya.
Bupati Yani menegaskan, kesigapan ini hanya mungkin terwujud berkat dukungan banyak pihak, mulai dari Pangkoarmada II, Dankodaeral V, Bulog, hingga BPBD. “Arahan Ibu Gubernur sangat jelas, bantuan harus tiba lebih cepat dari target. Alhamdulillah, Sabtu pagi bantuan sudah bisa diterima warga. Ini bentuk kasih sayang dan kepedulian yang luar biasa,” ungkapnya.
Ia menutup dengan ajakan agar momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga jalur distribusi ke kepulauan tetap lancar.

“Bawean adalah bagian dari Gresik yang tidak boleh terpinggirkan. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar kebutuhan masyarakat kepulauan selalu terjamin, apa pun tantangannya,” tandas Bupati Yani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Turnamen Sepak Bola Piala Kapolres, Bupati Malang: Ajang Pengembangan Bibit Berkualitas

Penulis
Syifa
-

Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, MM membuka Turnamen Sepak Bola Piala Kapolres Malang berlokasikan di Lapangan Desa Undaan Kecamatan Turen, Rabu (10/9) siang. Turut hadir pada acara ini Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno, Kepala Kemenag Kabupaten Malang Drs. Sahid MM, Anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok, Ketua ASKAB PSSI Kabupaten Malang M Ukasyah Ali Murtadho, Kasdim 0818 Malang-Batu, Rektor Universitas Kepanjen, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Ketua PSSI Kabupaten Malang, Ketua Koni Kabupaten Malang, serta Kepala Desa Undaan Kecamatan Turen.

Turnamen Perebutan Piala Kapolres Malang ini diikuti oleh SMP dan MTS Sederajat di Kabupaten Malang. Liga Pelajar Perebutan Piala Kapolres Malang ini juga merupakan kerjasama antara Polres Malang bersama dengan ASKAB PSSI Kabupaten Malang yang akan diselenggarakan setiap tahun dengan tujuan semakin memupuk dan mendidik bibit-bibit pemain sepak bola yang berkualitas.

Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten Malang tentunya menyambut baik dilaksanakan kompetisi sepak bola ini. Dimana selain bernilai penting sebagai upaya untuk menggelorakan olahraga khususnya sepak bola di wilayah Kabupaten Malang.

“Turnamen seperti ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat dari Kabupaten Malang, yang nantinya mungkin dapat dipersiapkan sebagai atlet profesional yang siap untuk terjun pada level kompetisi yang lebih tinggi,” tutur Bupati Malang

Bupati Malang berharap melalui turnamen ini muncul talenta-talenta muda yang unggul, dan mampu membawa kemajuan bagi sektor olahraga, khususnya cabang olahraga sepak bola dan mengharumkam nama Kabupaten Malang secara nasional.

“Saya harap dari kegiatan ini juga muncul talenta muda, yang nantinya jadi atlet profesional, bahkan bisa mengharumkan nama Karawang di kancah sepak bola nasional,” pungkas Bupati Malang.

Bupati Malang pada kesempatan ini juga menyerahkan hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk diserahkan kepada pemenang turnamen sepak bola Piala Kapolres Malang.

Selanjutnya, Kapolres Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui turnamen ini diharapkan akan lahir bibit-bibit pemain sepak bola yang berbakat di Kabupaten Malang.

“Semoga nanti akan lahir pamain sepak bola tim nasional Indonesia usia 17, 19, 23 maupun timnas senior dari Kabupaten Malang,” tutur Kapolres Malang.

Kapolres Malang juga berpesan untuk para pemain agar terus menjunjung sportivitas, serta tetap kedepankan persaudaraan dalam setiap perlombaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...823824825...4,913Halaman 824 dari 4,913