Beranda blog Halaman 825

Bupati Sidoarjo Ajak Warga NU Todak Mudah Terprovokasi Isu yang Memecah Belah Umat

Sidoarjo Bersholawat di gelar PCNU Sidoarjo di Masjid Agung Sidoarjo, Senin malam, (8/9). Kegiatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut dihadiri ribuan warga NU Sidoarjo. Sidoarjo Bersholawat yang ke 18 itu juga diisi dengan tausiyah oleh KH. Fahmi Amrullah dari Jombang.

Forkopimda Sidoarjo turut hadir ditengah-tengah warga Nahdliyin Sidoarjo. Diantaranya Bupati Sidoarjo H. Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing serta Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo.

Bupati H. Subandi dalam sambutannya menyampaikan majelis seperti ini bukan sekadar untuk melantunkan doa dan pujian. Namun juga menjadi perekat persaudaraan, penguat ukhuwah islamiyah, serta peneguh komitmen bersama untuk menjaga Kabupaten Sidoarjo tetap aman, damai, dan kondusif.

“Sidoarjo Bersholawat yang digagas PCNU Sidoarjo ini telah menjadi tradisi mulia, yang bukan hanya menumbuhkan kecintaan kepada rasulullah, tetapi juga menjadi wahana memperkokoh persatuan umat,” ucapnya.

Oleh karenanya Bupati H. Subandi mengatakan pentingnya kegiatan seperti ini rutin diselenggarakan. Menurutnya kebersamaan seperti ini akan mempererat kerukunan umat. Masyarakat juga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengancam persatuan. la yakin lewat kegiatan Sidoarjo Bersholawat akan tercipta suasana Sidoarjo yang religius, guyub rukun.

“Dalam suasana kebersamaan seperti inilah, kita diajarkan untuk menjauhi segala bentuk perpecahan, menjaga kerukunan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat mengganggu harmoni kehidupan kita,” ujarnya.

Untuk itu Bupati H. Subandi menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung kegiatan keagamaan seperti ini. Menurutnya selain sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga untuk membangun spiritualitas masyarakat serta memperkuat moral.

“Mari kita jadikan Sidoarjo Bersholawat sebagai momentum untuk terus menjaga persaudaraan, mempererat ukhuwah, serta bersama-sama membangun Sidoarjo yang lebih maju, sejahtera, dan diridhai Allah SWT,” ajaknya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Jepara Tinjau Langsung SCJ, Dorong UMKM Naik Kelas dan Jadi Destinasi Kuliner Unggulan

Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit), meninjau langsung Shopping Center Jepara (SCJ) pada Selasa (9/9) malam. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi para pedagang, kebersihan fasilitas, serta ragam kuliner yang tersedia.

Mas Wiwit menyampaikan bahwa SCJ harus menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. la berharap pusat kuliner ini tidak hanya mendukung perekonomian pedagang lokal, tetapi juga mampu menarik lebih banyak pengunjung dari dalam maupun luar Daerah.

Kehadiran Bupati disambut antusias oleh para pedagang. Mereka tampak senang dan menyapa langsung Mas Wiwit beserta rombongan yang hadir di lokasi.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk perhatian Pemerintah terhadap pengembangan sektor kuliner dan UMKM Jepara naik kelas.

Turut mendampingi Bupati, Staf Ahli Jepara Muh Tahsin, Kepala Disperindag Jepara Zamroni Lestiaza, Kepala Bappeda Hasanuddin Hermawan, Kepala Dishub Ony Sulistijawan, dan Kepala Disparbud Eko Udyyono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Makassar Dorong Sekolah Hidupkan Budaya Sopan Santun

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar akademik, tetapi juga harus menjadi ruang pembinaan karakter siswa sekaligus penghidupan budaya lokal, khususnya nilai sopan santun sejak usia dini.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada peresmian hasil tanggung jawab sosial perusahaan atau Tanggung jawab corporate social responsibility (CSR).

Program bedah SD Inpres Pagandongan I dan II di Jalan Pahlawan II, Salodong, Makassar, Rabu (10/9). Program renovasi ini merupakan bagian dari perayaan 50 tahun Summarecon.

Renovasi SD Inpres Pagandongan II berlangsung selama dua bulan, didahului riset selama enam bulan. Perbaikan meliputi atap dan ruang kelas, sehingga sekolah kini tampil lebih layak, aman, dan nyaman untuk digunakan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar.

“Dalam dunia pendidikan di Kota Makassar, kita harus melihat bagaimana program CSR mampu hadir sebagai bentuk kolaborasi yang baik dengan pemerintah kota,” ujar Appi.

“Ini bukan hanya terjadi di sekolah ini, tetapi juga kita harapkan bisa meluas ke berbagai titik lainnya,” lanjut Munafri.

Ia mengakui, tidak semua sekolah dasar di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar memenuhi standar yang ideal untuk mendukung proses pembelajaran.

Karena itu, Pemkot menjadikan peningkatan kualitas sarana pendidikan dasar sebagai salah satu prioritas utama.

Munafri juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Summarecon yang telah memberikan bantuan perbaikan sekolah berstandar baik di Pagandongan.

Menurutnya, kepedulian dunia usaha
Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR), terhadap pendidikan harus menjadi inspirasi bersama.

“Kehadiran sekolah yang memenuhi standar sangat baik ini menjadi inspirasi bagi pemerintah kota untuk lebih mengatensi kondisi sekolah lainnya. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan guru, siswa, serta seluruh warga sekolah untuk menjaga fasilitas yang sudah direnovasi.

“Setelah sekolah ini cantik seperti sekarang, tolong jangan lagi dicoret-coret, dipaku sembarangan, atau dikotori,” tuturnya.

“Mari kita rawat bersama agar benar-benar bermanfaat sebagai ruang belajar yang nyaman,” tambah Munafri.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepedulian terhadap pendidikan adalah wujud kepedulian terhadap generasi emas Makassar 2045.

“Anak-anak inilah yang kelak akan menjadi pemimpin masa depan. Karena itu, pendidikan harus mendapat perhatian serius dari kita semua,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Atasi Banjir, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Bangun Rumah Pompa Baru di Petudungan

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah genangan air akibat aliran sungai yang tersumbat dengan membangun rumah pompa baru di Jalan Petudungan Kecamatan Semarang Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah kota atau Pemkot Semarang mengurangi risiko banjir dan genangan sekaligus meningkatkan infrastruktur drainase di Kota Semarang.

“Pembangunan rumah pompa sejauh ini efektif mengurangi banjir dan genangan air, serta tentunya untuk memperkuat dan memaksimalkan sistem drainase di Kota Semarang,” kata Wali Kota usai meninjau langsung lokasi rumah pompa pada Sabtu (30/8).

Agustina mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan saluran air di sepanjang lokasi dan menyiapkan tempat penampungan air. Menurutnya, meski pengerjaan rumah pompa di wilayah tersebut baru mencapai 10 persen, dia optimis bisa selesai pada bulan Desember tahun ini.

“Kami upayakan agar pekerjaan selesai tepat waktu pada 20 Desember 2025 mendatang sehingga pembangunan ini terus kami kebut agar warga bisa segera merasakan manfaatnya saat menghadapi musim penghujan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Agustina menjelaskan, rumah pompa di Jalan Petudungan merupakan salah satu dari empat rumah pompa yang dibangun tahun ini. Proyek pembangunan yang menelan anggaran sekitar Rp 5 miliar dari APBD 2025 ini bertujuan untuk mengurangi genangan air khususnya di kawasan Petudungan hingga Mataram dan sekitarnya. Selain membangun rumah pompa, Pemkot Semarang juga melakukan pembangunan box culvert menuju Jalan M.T. Haryono.

“Mohon doa restunya agar pengerjaan rumah pompa ini bisa berjalan lancar dan dapat betul-betul mengurangi genangan air, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pengembangan infrastruktur kota kita,” imbuh Wali Kota.

Pada kesempatan tersebut, selain meninjau langsung progres pembangunan rumah pompa di Jalan Petudungan bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin beserta jajarannya, Agustina juga menyempatkan diri berbincang dengan warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan sungai.

“Untuk seluruh warga Kota Semarang, mari kita ciptakan kota ini ramah dan bersih lingkungan. Saling menjaga lingkungan masing-masing, minimal dengan tidak buang sampah sembarangan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tangerang Terima Aspirasi Ojol: Jaminan Kesehatan hingga Perlindungan Kerja

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menerima audiensi perwakilan pengemudi Ojek Online (ojol) yang tergabung dalam Komunitas Ojol Kabupaten Tangerang. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Solear, Kantor Bupati Tangerang, Senin (8/9).

Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi M. Indra Waspada Amirullah, Dandim 0510 Tigaraksa Letkol Inf Yudho Setiono, Asisten Daerah, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka menerima aspirasi yang disampaikan para pengemudi ojol, di antaranya mengenai jaminan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kecelakaan kerja

“Kami menerima perwakilan ojek online yang menyampaikan beberapa hal, terkait dengan jaminan kesehatan, juga terkait dengan pendidikan, termasuk jaminan apabila terjadi kecelakaan,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah merespon baik aspirasi para Ojol dan akan akan berupaya memfasilitasi aspirasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah saat ini.

“Pengemudi ojol adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Tentunya usulan yang disampaikan akan disesuaikan dengan data yang ada, serta kebijakan keuangan daerah yang tersedia,” jelasnya.

Lanjut dia, beberapa poin lainnya yang diusulkan antara lain terkait dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta permohonan adanya ambulan respon cepat bagi pengemudi ojol maupun keluarganya yang membutuhkan penanganan medis.

“Pemerintah daerah berusaha mengakomodir sesuai dengan ketentuannya. Hal ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, termasuk para pengemudi ojol,” tandas Bupati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Kendal Resmikan Aplikasi “Siap Kendal” dan E-Magazine “Berdikari”

Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meluncurkan aplikasi inovatif bernama “Siap Kendal” (Sistem Layanan Informasi Publik), sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kendal, Rabu (10/9).

Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, sekaligus mencegah praktik korupsi.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyambut baik inovasi tersebut serta memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kendal dan seluruh pihak yang telah berperan.

“Badan publik berkewajiban menyajikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat untuk mendapatkan Informasi. Kehadiran aplikasi ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat sekaligus memperkuat keterbukaan informasi di Kendal,” ujar Bupati.

Melalui portal “Siap Kendal”, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi publik secara cepat, murah, dan transparan. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai kontrol bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyelesaikan permohonan informasi publik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

Pada kesempatan yang sama, Diskominfo Kendal juga melakukan launching E-Magazine “Berdikari”, sebuah media publikasi digital yang memuat berbagai program Pemerintah Kabupaten Kendal serta potensi unggulan daerah. Kehadiran majalah elektronik ini diharapkan menjadi sarana informasi yang inspiratif sekaligus promosi bagi potensi Kendal agar lebih dikenal luas oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Eko Istanto, menegaskan bahwa mekanisme permohonan informasi publik tetap ditujukan kepada PPID di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan batasan waktu yang harus segera dijawab atau direspons.

“Melalui sistem ini, proses permohonan informasi akan lebih terpantau dan terukur, sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas hak informasinya,” ungkap Eko Istanto.

Dengan hadirnya aplikasi “Siap Kendal” dan E-Magazine “Berdikari”, Pemerintah Kabupaten Kendal berharap terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan RI Sambut Kedatangan KRI Brawijaya-320, Frigate Terbesar di Asia Tenggara untuk Perkuat Pertahanan Maritim

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, menyambut langsung kedatangan kapal perang jenis Frigate Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) atau kapal perang multi fungsi terbesar di Asia Tenggara, KRI Brawijaya-320 (KRI BWJ-320).

Kapal ini tiba di Dermaga 107, Pelabuhan JICT 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Senin (8/9). Kegiatan ini menandai implementasi nyata dari kebijakan Perisai Trisula Nusantara dalam memperkuat postur pertahanan maritim Indonesia.

Sebelumnya, peresmian dan serah terima kapal telah dilakukan di galangan kapal Fincantieri, Muggiano, Italia, pada 2 Juli 2025 lalu, dipimpin oleh KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali yang mewakili Menteri Pertahanan. KRI BWJ-320 yang dikomandani oleh Kolonel Laut (P) John David Nalasakti Sondakh ini diawaki oleh 160 prajurit.

Sejak diberangkatkan dari Italia, kapal ini telah menempuh pelayaran sejauh 9.189 Nm selama 23 hari, dengan menyinggahi beberapa negara, yaitu Turki, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Sri Lanka.

Sebagai kapal perang multifungsi atau Multi Purpose Combat Ship, KRI BWJ-320 memiliki kemampuan peperangan empat dimensi: anti-udara, anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, dan peperangan elektronika. Kapal sepanjang 143 meter ini mampu melaju hingga kecepatan 32 knot dan dilengkapi persenjataan canggih.

Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kedatangan kapal ini. Menhan menegaskan bahwa KRI BWJ-320 bukan sekadar alat, melainkan bagian integral dari penguatan TNI.

“Tantangan bagi kita adalah untuk terus memelihara kemampuan dan keterampilan agar TNI bisa mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujar Menhan.

Menhan juga berpesan kepada Panglima TNI dan KSAL untuk menjaga kesiapan seluruh perangkat kapal agar siap menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. Kehadiran KRI BWJ-320 ini mempertegas komitmen Indonesia dalam memodernisasi Alutsista TNI, sekaligus sejalan dengan program “Asta Cita” Presiden RI Prabowo Subianto dan menjadi salah satu program prioritas KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Menhan Sjafrie juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Italia atas kerja sama yang telah terjalin dan berharap kapal berikutnya, KRI Prabu Siliwangi, akan segera menyusul.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pratikno Luncurkan “Asta Mantra” untuk Perkuat Keluarga Indonesia di Tengah Tantangan AI

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, keluarga adalah institusi sentral dalam membangun manusia Indonesia. Ia menyampaikan, keluarga merupakan rumah utama sekaligus sekolah pertama bagi anak, tempat anak mengenal kasih sayang, budaya luhur, dan budi pekerti.

Namun, ia mengingatkan bahwa keluarga saat ini menghadapi ujian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu disrupsi teknologi digital dan pengaruh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat membuka kegiatan Aksi Keluarga Indonesia: Akselerasi Kolaboraksi Keluarga Indonesia dalam Rangka Mewujudkan SDM Unggul dan Berakhlak, di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (4/9).

“Layar _gadget_ lebih sering menatap anak-anak kita daripada mata orang tuanya. Suara notifikasi HP jauh lebih nyaring dari suara tawa keluarga. Dunia maya lebih menarik dibandingkan dunia nyata di sekitar anak-anak kita. Ini adalah tantangan yang bukan hanya berat tapi juga belum pernah ada sebelumnya,” ujarnya.

Menko PMK menegaskan bahwa tantangan disrupsi teknologi ini memang berat dan baru, tetapi tidak boleh membuat kita menyerah dan membiarkan anak-anak terhanyut dalam arus deras disrupsi digital.

“Kita tidak boleh membiarkan teknologi merenggut kehangatan keluarga kita. Kita tidak boleh membiarkan AI menggantikan kasih sayang orang tua. Ini harus kita sikapi bersama dengan komitmen kuat,”tegasnya.

Untuk itu, Menko PMK menawarkan delapan panduan yang disebutnya “Asta Mantra” guna membangun keluarga berkualitas di era digital. Delapan mantra tersebut yaitu:

Pertama, Kurangi Screen Time, Perbanyak Green Time. Dengan mengajak anak berinteraksi dengan alam; Kedua, Bangun Kota dan Desa yang Liveable dan Lovable, kota desa ramah keluarga melalui ruang publik, taman, dan trotoar yang aman. Ketiga, Orang Tua Harus Menjadi Pengasuh Efektif, hadir sebagai pengasuh utama, bukan gadget; Keempat, Hidupkan Nilai Agama dan Akhlak Mulia, sebagai benteng moral keluarga.

Kelima, Lestarikan Budaya Luhur Bangsa, agar budi pekerti jadi kebiasaan, bukan sekadar pelajaran; Keenam, Aktifkan Solidaritas Ketetanggaan, gotong royong sebagai benteng sosial. Ketujuh, Kolaborasi Lintas Sektor, antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, ulama, dan tokoh adat. Kedelapan, Manfaatkan Digital Untuk Koordinasi, Bukan Memecah Belah, teknologi digital untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi.

Pratikno menyampaikan bahwa Asta Mantra ini tidak mudah untuk dijalankan, tetapi harus dilakukan. Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Ia menekankan pentingnya aksi nyata, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga instansi keluarga untuk melaksanakan Asta Mantra ini.

“Mari kita bersama-sama kembalikan dan perkokoh keluarga sebagai pilar terpenting dari moralitas, mentalitas, dan pendidikan bangsa. Keluarga harus menjadi _superhero_ bagi anak-anak kita, cucu kita, dan orang-orang di sekitar kita,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Nadjematul Faizah, serta Ketua Umum MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Amany Lubis. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kemenko PMK dengan IIQ Jakarta, serta peluncuran buku berjudul: “Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2045” hasil kolaborasi antara Kemenko PMK dengan MUI.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Ketua Umum MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Amany Lubis, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Amurwani Dwi Lestari, Deputi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Imdadun Rahmat, Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri, Nitta Rosalin, Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Kemendukbangga/BKKBN Nyigit Budiamini, dosen IIQ Jakarta Siti Rohmah.

Talkshow dimoderatori Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum. Seluruhnya sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor dan peran aktif berbagai pihak merupakan kunci dalam memperkuat pembangunan keluarga Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Turut hadir pula JPT Madya dan Pratama Kemenko PMK, para peserta dari kalangan mahasiswi IIQ Jakarta, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko PMK, Generasi Berencana (Genre) serta perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan serta peserta lain yang mengikuti secara luring maupun daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SKB 4 Kementerian: Dorong Digitalisasi Perizinan Tenaga Medis Lewat MPP Digital Nasional

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) menjadi tonggak penting transformasi pelayanan publik di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya mendukung penuh implementasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) untuk perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kabupaten/kota.

Ia menekankan bahwa digitalisasi layanan publik harus menghadirkan kenyamanan, transparansi, dan bebas dari praktik korupsi dengan menghadirkan suasana pelayanan yang modern seperti di Badung, di mana ruangannya nyaman, petugas ramah, layanan cepat, serta seluruh proses tercatat, terpantau, dan pembayaran hanya melalui outlet resmi sehingga potensi pungli dapat ditekan.

“Dengan sistem digital, potensi korupsi bisa ditekan karena semuanya transparan, terpantau, dan pembayaran jelas melalui outlet. Layanan publik harus sederhana, cepat, dan bebas pungli,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan adanya tantangan besar di tingkat daerah, terutama terkait infrastruktur teknologi informasi dan keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, menurutnya, implementasi harus dilakukan bertahap melalui daerah percontohan sebelum direplikasi ke seluruh wilayah.

Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa penerapan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui MPP Digital memberikan dampak nyata. Proses yang sebelumnya memakan waktu lebih dari dua minggu kini bisa diselesaikan dalam hitungan jam, dengan data yang langsung terintegrasi.

“Dari aspek waktu, persyaratan, biaya, akurasi, hingga sertifikasi, semuanya kini lebih sederhana. Masyarakat mendapatkan layanan lebih cepat, pemerintah daerah lebih efisien, dan pemerintah pusat bisa memantau secara real-time,” jelas Rini.

Dari sisi keamanan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho menegaskan pentingnya perlindungan data dan keamanan siber dalam setiap transformasi digital layanan publik.

“Transformasi digital harus memenuhi standar keamanan dan aturan perlindungan data pribadi. Keamanan siber bukan aspek statis, melainkan proses dinamis yang terus dipelihara, diaudit, dan diperkuat agar sistem tetap tangguh menghadapi ancaman,” tegas Nugroho.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya keterpaduan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung MPP Digital. Menurutnya, Komdigi berperan sebagai penyedia backbone digital dan penghubung antar sistem layanan publik.

“Transformasi ini hanya bisa berhasil bila semua layanan publik saling terintegrasi. Komdigi memastikan infrastruktur digital, pusat data nasional, dan perlindungan data pribadi berjalan dengan baik, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat langsung di layar ponsel maupun di meja layanan publik,” kata Nezar.

Keempat pejabat tersebut sepakat bahwa keberhasilan transformasi digital layanan publik hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan sinergi tersebut, MPP Digital diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang cepat, aman, transparan, dan merata di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Hasto Wardoyo Tuntaskan Penyertaan Modal Pemkot Yogyakarta ke BPD DIY

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi menyalurkan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY. Penyertaan modal tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Direktur Utama BPD DIY, Drs. Santoso Rohmad yang berlangsung di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Selasa (9/9).

Dimana dari jumlah Rp.468.000.000.000, yang sudah disetorkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Juli 2025 sebesar Rp.423.926.668.000. Sedangkan kekurangan sebesar Rp.44.043.332.000 diberikan pada hari ini.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat ditemui usai acara. Hasto berharap, dengan penyertaan modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta.

Penyertaan modal tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Direktur Utama BPD DIY, Drs. Santoso Rohmad yang berlangsung di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Selasa (9/9).

Ia juga menyampaikan pemenuhan kewajiban penyertaan modal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah meskipun kondisi fiskal masih terbatas. “Meskipun pemerintah dalam keadaan cukup berat, tapi karena ini sudah menjadi komitmen sejak lama, maka kami tunaikan kewajiban ini,” ujarnya.

Ia berharap, dengan penyertaan modal yang diberikan akan berdampak pada pembangunan Kota Yogyakarta. “Harapannya, dividen yang diterima akan meningkat dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Yogyakarta,” jelas Hasto.

Sementara itu, Direktur Utama BPD DIY, Drs. Santoso Rohmad, mengapresiasi dan berterima kasih dukungan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkot Yogyakarta.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Yogyakarta yang tetap memberikan perhatian di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Tugas kami menjaga agar perekonomian tetap tumbuh, khususnya lewat penyaluran kredit yang sehat bagi UMKM dan sektor produktif,” ungkapnya.

Selain itu, penambahan penyertaan modal Pemkot Yogyakarta diharapkan membawa sejumlah manfaat, antara lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kinerja BPD DIY yang akan berdampak pada naiknya laba dan dividen untuk daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperkuat permodalan BPD DIY dalam menyalurkan kredit kepada UMKM serta menciptakan lapangan kerja serta penguatan pelayanan publik khususnya dalam pembiayaan sektor produksi dan pemanfaatan teknologi digital.

Pihaknya menambahkan, berdasarkan Laporan Tahun 2024 Kepemilikan modal Pemerintah Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2024 sebesar 13.50 persen merupakan urutan ke tiga setelah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 52,92 persen dan Kabupaten Sleman sebesar 14,76 persen.

Santoso menambahkan, tantangan ke depan terletak pada kondisi likuiditas dan perlambatan serapan kredit. “Kita akan menjaga pertumbuhan kredit dengan memilih segmen pasar yang aman. Multiplier effect dari sektor pariwisata, misalnya tingkat okupansi hotel yang mencapai 70 persen, bisa menjadi peluang untuk mendorong kredit tetap tumbuh,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News