Beranda blog Halaman 883

Kontribusi Terhadap PNBP, KPK Setor Rp403 Miliar ke Kas Negara Selama Semester I 2025

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat capaian signifikan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang semester pertama 2025. Total Rp403,02 miliar telah disetorkan ke kas negara per 30 Juni 2025. Angka ini tidak hanya berasal dari penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tapi juga sektor non-penindakan seperti pelaporan gratifikasi dan PNBP umum lainnya.

Adapun PNBP tersebut mencakup uang rampasan tindak pidana korupsi (TPK) dan TPPU sebesar Rp70,13 miliar, uang pengganti Rp253,41 miliar, denda Rp9,44 miliar, barang rampasan hasil lelang Rp61,36 miliar, gratifikasi Rp1,59 miliar, serta penerimaan lainnya Rp7,09 miliar. Kontribusi ini menjadi bukti bahwa kerja KPK berdampak nyata, tidak hanya menegakkan hukum namun juga memulihkan kerugian negara.

Ketua KPK, Setyo Budianto, menegaskan capaian ini sekaligus mendukung upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara di luar sektor pajak. Transparansi angka PNBP ini penting untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja KPK dan menjadi tolok ukur yang dapat dipantau publik.

“PNBP yang dihimpun KPK, mencerminkan kinerja konkret pemberantasan korupsi. Tidak hanya dari penanganan perkara, tapi juga pencegahan dan pengelolaan aset yang terintegrasi,” ujar Setyo pada Konferensi Pers Kinerja Semester I KPK Tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8) lalu.

Kinerja penindakan menjadi pendorong utama capaian PNBP. Hingga 30 Juni 2025, KPK mencatat total asset recovery atau pemulihan keuangan negara sebesar Rp452,88 miliar, yang terdiri dari PNBP sebesar Rp402,61 miliar dan realisasi hibah/penetapan status penggunaan (PSP) Rp50,26 miliar.

“Efektivitas asset recovery tak hanya diukur dari seberapa besar nilai yang dikembalikan, namun juga dari strategi penelusuran dan penyitaan aset yang dijalankan secara proaktif,” tambah Setyo.

Diketahui, sepanjang Januari–Juni 2025, KPK menangani 186 perkara tindak pidana korupsi, dengan rincian status yaitu 31 penyelidikan, 43 penyidikan, 46 penuntutan, 31 perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan 35 eksekusi. Dua kegiatan tangkap tangan dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah sektor strategis, seperti dugaan suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut serta Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Selain menangani pelaku, KPK juga menyita berbagai aset bernilai tinggi dari sejumlah perkara. Di antaranya 13 kendaraan dari kasus dugaan TPK pengurusan Tenaga Kerja Asing di Kementerian Tenaga Kerja, 26 kendaraan dari dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar Banten (BJB), serta 11 kendaraan dan uang Rp56 miliar dari perkara dugaan gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara.

Hingga 30 Juni 2025, KPK telah menyerap Rp736,34 miliar atau 59,5 persen dari pagu efektif sebesar Rp1,17 triliun. Perbandingan nilai pemulihan keuangan negara dengan serapan anggaran ini, menunjukkan efektivitas kinerja KPK, di mana pemulihan keuangan negara sebesar Rp452,88 miliar mencapai 61,5 persen dari total anggaran yang digunakan.

Dengan serapan anggaran yang efisien, KPK mampu memulihkan kerugian negara yang nilainya setara lebih dari separuh pagu efektif. Strategi penelusuran dan penyitaan aset dilakukan secara proaktif, termasuk akselerasi lelang benda sitaan tanpa menunggu putusan inkrah, pemanfaatan fasilitas penyimpanan aset, hingga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

KPK menegaskan bahwa keberhasilan PNBP bukan hanya soal angka, tetapi memastikan setiap rupiah yang kembali ke kas negara dapat bermanfaat bagi kepentingan publik, sekaligus memberi efek jera kepada para pelaku korupsi.

Menaker Tegaskan Hubungan Industrial yang Harmonis Kunci Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa hubungan industrial yang harmonis dalam sebuah perusahaan merupakan elemen kunci dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat. Ia menilai, berbagai tantangan ketenagakerjaan saat ini sering kali berakar dari persoalan hubungan industrial yang belum ideal.

“Kalau hubungan industrial harmonis, maka akan tercipta budaya kerja yang transformatif, di mana buruh dan pengusaha dapat membentuk tim kerja yang luar biasa. Mereka memiliki visi bersama. Istilah kita itu buruh sejahtera, industrinya kuat dan maju. Core-nya ini culture,” ujar Menaker saat menjadi narasumber dalam Dialog Terbuka Menuju Hubungan Industrial yang Proaktif dan Transformatif di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/8/2025).

Menaker menambahkan, hubungan industrial yang harmonis dan kondusif akan mampu menyelesaikan banyak tantangan ketenagakerjaan yang ada saat ini. “Ketika hubungan industrial mencapai kondisi yang harmonis dan kondusif, maka banyak tantangan ketenagakerjaan yang akan terselesaikan dengan sendirinya,” imbuhnya.

Adapun tantangan-tantangan yang dimaksud antara lain mencakup penguatan link and match dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan, penyusunan regulasi ketenagakerjaan, penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan dan K3, serta penerapan hubungan industrial yang transformatif.

Lebih lanjut, Menaker menekankan bahwa kondisi hubungan industrial yang harmonis juga akan berdampak positif terhadap iklim investasi. Para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, umumnya akan mempertimbangkan stabilitas hubungan industrial sebagai salah satu indikator utama sebelum menanamkan modal.

“Kenapa orang mau berinvestasi di suatu negara? Karena situasinya kondusif. Itu yang harus kita bangun. Kondusif dalam arti adanya norma, nilai dan kesatuan visi,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Dianugerahi Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Penganugerahan ini dilaksanakan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Lapangan Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung, pada Minggu (10/8).

Penganugerahan pangkat kehormatan ini merupakan wujud penghargaan dan apresiasi negara atas dedikasi, pengabdian, serta jasa-jasa luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam bidang pertahanan dan kemiliteran.

Karier militer Sjafrie Sjamsoeddin dikenal cemerlang dan penuh dengan penugasan penting. Lulusan Akademi Militer tahun 1974 ini dikenal sebagai perwira berdisiplin tinggi dan berintegritas. Berbagai operasi militer krusial pernah diikuti, di antaranya Operasi Flamboyan di Timor Timur (1976, 1984, 1990), Operasi Nanggala XXI di Aceh (1977), dan Operasi Tim Maleo di Irian Jaya (1987), serta pernah dipercaya memimpin Grup Paspampres yang mengawal Presiden Soeharto.

Dengan anugerah ini, Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya berpangkat Letnan Jenderal TNI (Purn.), resmi menyandang pangkat kehormatan Jenderal TNI (Hor) Purn. Penghargaan ini melengkapi daftar panjang tanda jasa dan kehormatan yang telah diterima, baik dari dalam maupun luar negeri.

Upacara ini turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), serta para perwira tinggi TNI lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepatan Pembukaan Rekening Kolektif, Gus Ipul Pastikan Bansos Tepat Waktu

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sepakat mempercepat proses buka rekening kolektif (Burekol) penerima bansos agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini Burekol menjadi kendala karena prosesnya membutuhkan waktu lama.

Demikian disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wamensos Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi dengan Himbara di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (12/8).

“Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat, karena insya Allah setiap tiga bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari satu jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menuturkan Kemensos dan Himbara menyepakati agar data-data burekol bisa dikirim secara bertahap. “Yang kemudian setiap hari bisa dicetak kartunya,” katanya.

Ia menjelaskan tiap tiga bulan Kemensos selalu menyalurkan bansos. Penyaluran didasarkan pada hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) yang paling baru.

“Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening,” katanya.

Ia memastikan penerima bansos akan berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis sehingga terjadi inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos.

“Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” katanya.

Ia merinci waktu yang dibutuhkan untuk burekol mulai pengiriman data dari Kemensos dan cleansing data. Data yang memenuhi syarat akan diteruskan ke Himbara dan yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan. Proses tersebut memerlukan waktu.

“Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan pembukaan rekening kolektif jumlahnya besar karena dua alasan. Pertama, karena ada pengalihan dari PT Pos ke Himbara dan kedua lantaran adanya hasil ground check pemutakhiran data.

“Sehingga lebih dari 3 juta itu kita memerlukan untuk membuka rekening kolektif,” katanya.

Gus Ipul mengatakan Kemensos selalu berkoordinasi dan konsolidasi dengan Lembaga terkait untuk pemutakhiran DTSEN, sehingga dapat mengetahui lebih jauh siapa saja penerima bansos lengkap dengan profilnya.

“Ini kita mulai dalami, baik melakukan ground check datang ke rumah setiap penerima bansos dan juga kita mengetahui profil rekeningnya penerima bansos. Disamping dengan PPATK kita juga dengan perbankan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Panggil Kepala BGN Bahas Percepatan Program MBG, Penerima Manfaat Tembus 15 Juta

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/8), membahas perkembangan program prioritas nasional, termasuk progres Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini terus mengalami percepatan. Kepala BGN menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

SPPG tersebut, imbuhnya, menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.

Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

Dadan juga menyebut bahwa implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” ungkapnya.

Dadan menjelaskan bahwa hingga hari ini terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah diverifikasi, dengan proses percepatan hingga 200–300 verifikasi per hari. Dadan pun memastikan bahwa pihaknya akan terus memperketat standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas makanan.

“Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari empat jam,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh penting ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam (12/8). Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Hadir diantaranya Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” ujar Seskab.

Meski berlangsung secara tertutup, Seskab menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

“Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” ucap Seskab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensesneg: 16 Ribu Undangan Hadiri Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Penulis
Syifa
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan total 16 ribu tamu undangan akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 17 Agustus nanti. Rencananya pada setiap sesi, pagi dan sore hari, masing-masing akan dihadiri oleh 8.000 undangan.

“Dalam kesempatan ini kami juga selaku pribadi dan mewakili panitia memohon maaf kalau memang karena keterbatasan tempat maka banyak masyarakat yang sebenarnya antusias ingin ikut hadir merayakan. Tetapi sekali lagi karena keterbatasan tempat tidak bisa semuanya tertampung,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media.

Terkait busana saat mengikuti rangkaian acara di Istana, Mensesneg menjelaskan bahwa tamu undangan resmi diharapkan mengenakan pakaian adat seperti tahun sebelumnya. Sementara bagi masyarakat umum yang hadir, Istana tidak mewajibkan masyarakat untuk mengenakan pakaian tertentu.

“Yang penting semangatnya. Nuansanya kalau memang di rumah punya baju warna merah, ada nuansa merah putihnya, berkenan dipakai ya alhamdulillah,” katanya.

Pada peringatan HUT Ke-80 RI di Istana, Mensesneg mengungkapkan bahwa beragam pengisi acara dari unsur masyarakat, instansi, hingga kelompok seni turut ambil bagian. Menurutnya, masukan dan ide untuk memeriahkan acara di Istana tidak sedikit dan terus bermunculan.

“Banyak sekali, karena memang juga masukan atau ide itu juga dinamis ya. Jadi ada yang kemudian mengusulkan untuk ditambahkan ini. Dan bagi kami panitia, sepanjang itu bisa diakomodir, tidak mengganggu acara inti, acara pokok, nggak ada masalah. Karena toh semangatnya semua ingin ikut berpartisipasi,” ucap Mensesneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hujan Tak Surutkan Semangat Pasukan Upacara Ikuti Gladi Kotor Rangkaian HUT RI di Istana

Penulis
Syifa
-

Hujan yang membasahi halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8) tidak menyurutkan semangat pasukan upacara untuk melaksanakan gladi kotor rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak pagi, seluruh unsur yang akan bertugas dalam peringatan HUT tanggal 17 Agustus mendatang hadir untuk memulai gladi.

“Alhamdulillah hari ini sudah kita mulai rangkaian gladi. Hari ini baru gladi kotor. Semua yang akan tampil nanti di Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi hadir mencoba untuk beradaptasi dengan lokasi tempat upacara nanti tanggal 17 (Agustus),” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai menyaksikan gladi kotor yang turut dihadiri Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Meski hujan sempat mengguyur saat gladi upacara berlangsung, tetapi suasana gladi tetap berjalan dengan khidmat.

“Alhamdulillah juga suasananya syahdu. Tadi mendung, kemudian turun hujan, tapi lanjut terus. Kita ingin memberikan yang terbaik pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia,” tambahnya.

Gladi kotor kali ini bersifat menyeluruh mulai dari kirab pasukan hingga prosesi upacara dijalankan. Menurut Mensesneg, setiap prosesi pada gladi kotor ini belum sepenuhnya sempurna dan masih akan ada evaluasi untuk perbaikan yang lebih baik.

“Kita juga coba mengevaluasi mana yang sekiranya perlu kita perbaiki. Itulah pentingnya kenapa kita hari ini sudah memulai untuk melakukan gladi kotor,” lanjutnya.

Sementara itu, gladi kotor ini turut menjadi momen pertama bagi 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) untuk melaksanakan gladi di Istana. Meski penampilan pertama para Paskibraka di Istana masih terlihat grogi, tetapi Mensesneg yakin para Paskibraka dapat bertugas dengan baik saat pelaksanaan 17 Agustus nanti.

“Tadi kami lihat sudah sesuai dengan yang kita harapkan hanya memang mungkin ya karena baru pertama kali menginjakkan kaki di Istana ya ada beberapa yang agak, agak masih grogi-grogi. Kalau pengalaman kami ini hanya karena belum terbiasa. Tapi insyaallah dari sorot matanya adik-adik kita akan insyaallah bisa tampil sebaik-baiknya,” kata Mensesneg.

Seiring padatnya rangkaian gladi yang akan berlangsung hingga tanggal 14 Agustus, lalu lintas di sekitar Istana Merdeka turut mengalami penyesuaian. Mensesneg pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak rekayasa lalu lintas ini.

“Pertama-tama tentu kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat di Jakarta yang beraktivitas di sekitar Istana Merdeka. Kalau memang dalam beberapa hari ke depan agak sedikit terganggu kenyamanannya karena kita mulai ada kegiatan di Istana Merdeka kami memohon maaf,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Rp80 di Jakarta Selama 17-18 Agustus 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memperpanjang pemberlakuan tarif khusus Rp80 untuk transportasi publik menjadi dua hari, yakni pada 17–18 Agustus 2025. Sebelumnya, tarif istimewa ini hanya direncanakan berlaku pada 17 Agustus, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus untuk mendorong penggunaan transportasi publik.

“Kami memutuskan untuk memperpanjang menjadi dua hari. Kami ingin warga Jakarta dan sekitarnya dapat menikmati momen kemerdekaan dengan lebih leluasa, sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujarnya, Selasa (12/8).

Syafrin menyampaikan, tarif Rp80 tidak sekadar bentuk peringatan simbolik, melainkan juga menjadi ajakan nyata kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan dengan cara yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berorientasi publik.

Selain sebagai bentuk perayaan nasional, program ini juga menjadi bagian dari kampanye jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik.

“Dengan kebijakan ini, Jakarta berharap perayaan HU ke-80 Kemerdekaan RImenjadi momen bersejarah yang tidak hanya dipenuhi semangat nasionalisme, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama terhadap transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sebagai informasi, tarif khusus Rp80 ini berlaku pada layanan Transjakarta (BRT, Non-BRT, dan Transjabodetabek), MRT Jakarta, serta LRT Jakarta untuk rute Velodrome–Pegangsaan Dua.

Semua pengguna transportasi tersebut dapat menikmati tarif ini, dengan metode pembayaran menggunakan uang elektronik seperti Bank Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI Tap Cash, BRI Brizzi, Kartu JakLingko, KMT, JakCard, atau melalui aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.

Sementara itu, layanan angkutan umum yang sejak awal telah diberlakukan dengan tarif nol rupiah seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan sosial lainnya, akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan tarif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Hadir di Lima Wilayah Jakarta Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Rabu (13/8). Layanan ini tersedia di lima titik di wilayah Jakarta dan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Mengutip informasi resmi dari akun X TMC Polda Metro Jaya, berikut lokasi pelayanan SIM Keliling hari ini:

  • Jakarta Timur: Area parkir depan lobby belakang Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Masyarakat yang hendak mengurus perpanjangan SIM diwajibkan membawa dokumen berupa KTP dan SIM asli beserta fotokopi, mengisi formulir permohonan, serta menjalani tes kesehatan di lokasi gerai SIM Keliling.

Perlu dicatat, layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis diwajibkan membuat permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Untuk biaya perpanjangan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tarifnya adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Dengan adanya layanan ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus antre di kantor Satpas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...882883884...4,914Halaman 883 dari 4,914