Beranda blog Halaman 884

Layanan Samsat Keliling Hadir di 14 Titik Jadetabek, Ini Lokasinya dan Syaratnya

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Regident) kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Pada Rabu ini, layanan tersebut tersebar di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

Samsat Keliling menjadi solusi praktis bagi pemilik kendaraan yang ingin melakukan pengesahan STNK tahunan, membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) tanpa harus datang ke kantor Samsat pusat. Kehadiran gerai ini di berbagai lokasi memudahkan masyarakat menjangkau layanan terdekat.

Persyaratan Layanan Samsat Keliling
Bagi warga yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa dokumen yang perlu dibawa:

  • KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopi

  • STNK asli dan fotokopi

  • BPKB asli dan fotokopi

Syarat lainnya, pemohon tidak boleh memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun. Perlu dicatat, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor, wajib dilakukan di kantor Samsat terdekat.

Lokasi Samsat Keliling Hari Ini di Jadetabek
Berdasarkan informasi akun resmi X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro), berikut daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling Rabu ini:

  1. Jakarta Pusat – Halaman parkir Samsat & Lapangan Banteng (08.00-14.00 WIB)

  2. Jakarta Utara – Halaman parkir Samsat & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00-14.00 WIB)

  3. Jakarta Barat – Mall Citraland (08.00-14.00 WIB)

  4. Jakarta Selatan – Halaman parkir Samsat (08.00-15.00 WIB) & TMP Kalibata (09.00-14.00 WIB)

  5. Jakarta Timur – Halaman parkir Samsat & Pasar Induk Kramat Jati (08.00-14.00 WIB)

  6. Kota Tangerang – Alun-Alun Cibodas & parkiran busway Foodmosphere (08.00-14.00 WIB)

  7. Serpong – Halaman parkir Samsat Serpong (08.00-14.00 WIB) & ITC BSD (16.00-19.00 WIB)

  8. Ciledug – Perum Banjar Wijaya Cipondoh & Metland Cyber Puri (09.00-14.00 WIB)

  9. Ciputat – Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00-12.00 WIB)

  10. Kelapa Dua – Halaman GTown Square Gading (08.00-14.00 WIB)

  11. Kota Bekasi – Kantor Kecamatan Bekasi Selatan (09.00-12.00 WIB)

  12. Kabupaten Bekasi – Ruko Robson Lippo Cikarang (08.00-12.00 WIB)

  13. Depok – Halaman parkir Samsat Depok (08.00-14.00 WIB) & Kecamatan Tajur Halang (09.00-12.00 WIB)

  14. Cinere – Halaman kantor Samsat (08.00-14.00 WIB)

Dengan kehadiran Samsat Keliling ini, masyarakat di wilayah Jadetabek diharapkan dapat mengurus pajak kendaraan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa antre panjang di kantor Samsat pusat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada Hujan Ringan! Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Rabu, 13 Agustus 2025

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 13 Agustus 2025, akan bervariasi mulai dari cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan mengalami cuaca cerah berawan.

Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan masih mendominasi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi berawan.

Pada sore hari, hujan ringan diprakirakan mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Hanya Kepulauan Seribu yang akan mengalami cuaca berawan pada periode ini.

Malam harinya, seluruh wilayah DKI Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu hingga Jakarta Timur, diprediksi akan berawan.

BMKG juga memprediksi suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 23–30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 70–98 persen.

Dengan adanya potensi hujan ringan di sore hari, BMKG mengimbau masyarakat untuk menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Klarifikasi Soal Isu Kepemilikan Tanah oleh Negara, Menteri Nusron Minta Maaf

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kesalahpahaman yang timbul terkait isu kepemilikan tanah oleh negara.

Hal ini ia sampaikan kepada awak media dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/08/2025).

“Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” ucap Menteri Nusron.

Di hadapan lebih dari 40 awak media, Menteri Nusron menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan yang ia lontarkan adalah negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat, melainkan bertugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah yang dimilikinya.

“Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” terang Menteri Nusron.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kemakmuran rakyat. Sebagai ketentuan tambahan, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 ayat (1).

“Kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan (terkait kepemilikan tanah) tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya disampaikan, apalagi oleh seorang pejabat publik, karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Ia berharap, dengan penjelasan yang disampaikan hari ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kepemilikan tanah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Menteri Nusron juga mengajak semua pihak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.

“Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami,” pungkas Menteri Nusron.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Fokus Program Prioritas 2026, Wali Kota Andi Harun Tekankan Manfaat Langsung dan Efisiensi Anggaran

Memasuki tahap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali mengumpulkan jajaran pejabatnya untuk memastikan arah pembangunan kota tepat sasaran.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ballroom Auratala, Gedung B Bapperida Samarinda, Kompleks Balai Kota, Senin (11/8/2025), didampingi Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri dan Sekretaris Daerah Hero Mardanus Satyawan.

Dalam arahannya, Andi Harun menekankan pentingnya penyusunan program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi nasional yang terus berlanjut.

“Kalau dibandingkan antara besarnya APBD dengan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, itu tidak sebanding. PR kita banyak, sementara anggaran kita terbatas. Karena itu, kita harus benar-benar menyusun program yang tepat sasaran dan mengurangi belanja yang tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan anggaran harus berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengalokasikan belanja pada sektor yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. “Kita tidak boleh membuat shopping list keinginan belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan,” ujarnya.

Wali Kota memaparkan sejumlah sektor yang menjadi fokus utama pembangunan, mulai dari kelanjutan proyek pengendalian banjir, penataan kota, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sektor pendidikan juga menjadi perhatian, melalui perbaikan sarana-prasarana, peningkatan kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi untuk mengasah keterampilan siswa.

Di bidang ekonomi, Andi Harun mengingatkan pentingnya kemandirian pangan. Saat ini, pasokan bahan pangan pokok di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, masih bergantung pada daerah lain. “Kita harus punya mapping kebutuhan pangan secara detail. Jangan sampai ketika daerah pemasok mengalami masalah, distribusi ke Samarinda terganggu,” katanya.

Untuk itu, ia menekankan perlunya pemantauan stok setiap hari serta memanfaatkan APBD untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah membangun infrastruktur di sentra produksi, seperti jalan usaha tani, yang dapat menghubungkan langsung hasil pertanian dengan pasar.

“Belanja pembangunan harus terintegrasi dengan sektor ekonomi. Misalnya infrastruktur yang mendukung produksi pangan, penyediaan air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Semua ini harus berjalan selaras agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Cuma 3 orang di Kaltim, Wali Kota Andi Harun Terima Penghargaan Tertinggi Bintang LVRI dari Legiun Veteran Indonesia

Wali kota Samarinda, Andi Harun menerima penghargaan tertinggi dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Penghargaan tersebut diberikan karena Wali Kota Andi Harun dianggap telah berjasa serta peduli dalam perkembangan dan kemajuan Legiun Veteran di Indonesia yang berada di Kalimantan Timur.

Penghargaan ini disematkan secara langsung kepada Andi Harun pada moment Peringatan Hari Veteran Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Puri Bumi Senyiur pada Senin 11 Agustus 2025 malam.

Ketua DPD LVRI Kalimantan Timur,Letkol Purnawirawan Sabri, dalam sambutannya mengatakan penghargaan yang dianugerahi ke Wali Kota Samarinda tadi karena orang nomor wahid di kota tepian ini telah berjasa dalam perkembangan dan kemajuan Veteran di Kota Samarinda dan di Kaltim pada umumnya.

Sehingga menurut dia, penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang telah mengorbankan waktu dan energi dalam berkontribusi dengan berbagai jabatan strategis di pemerintahan maupun organisasi.

“Untuk di Kaltim hanya dua orang yang bisa menerima penghargaan ini, selain Wali Kota Samarinda bapak Andi Harun ada juga Pembina forum kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur HM Jos Soetomo,”tuturnya.

Tak lupa, Letkol Purn Sabri juga mengucapkan terima kasihnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang peduli dan selalu mendukung berbagai kegiatan Legiun Veteran Kaltim baik secara moral maupun finansial melalui kerja sama semua pihak.

Sementara, Wali Kota Andi Harun dalam sambutannya mengucapkan rasa syukurnya dan terima kasih atas penghargaan yang telah ia terima tadi.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan takdir dari yang maha kuasa dan tentunya menjadi kebanggaan tak terlupakan bagi dirinya.

“Karena tidak gegampangan untuk mendapat penghargaan tertinggi dari para legiun veteran ini. Saya koreksi di Kaltim selain saya dan Pak Jos Soetomo juga ada almarhum bapak Awang Faroek yang telah menerima penghargaan yang sama,”akunya.

Andi Harun berharap, atas prestasi tadi semoga dirinya bisa terus memberikan kontribusi positif dalam membangun Kota Samarinda untuk meneruskan perjuangan para veteran.

Sehingga dengan anugerah penghargaan tadi bisa menjadi notifikasi bagi dirinya untuk diberi kemudahan dalam menjalakan kebijakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Kami terus memohon doa kepada Bapak Ibu veteran maupun para senior agar bisa bersama untuk berbuat lebih demi Pembangunan kota yang lebih baik sebagai penerus bagi keluarga besar veteran Indonesia,”ungkapnya.

Andi Harun juga memohon nasehat-nasehat membangun dari para legiun veteran dalam menjalankan roda pemerintahan dan senantiasa bisa berbuat bermanfaat sebagai generasi penerus.

“Seperti ungkapan yang pernah disampaikan Bapak Presiden Prabowo, jika belum bisa berbuat banyak untuk negeri ini setidaknya jangan pernah mengkhianati negeri ini,”tuturnya menutup.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Ajak Umat Beragama Wujudkan Indonesia sebagai Rumah Besar yang Damai

Menag Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri ini menjadi rumah besar yang nyaman, damai, dan rukun bagi semua. Ajakan ini disampaikan Menag saat menghadiri Ikrar Bela Negara dan Zikir Kebangsaan yang diinisiasi Jamiyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (JATMA ASWAJA) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (11/8/2025).

“Mari kita jadikan Indonesia rumah besar bagi umat beragama. Pluralisme yang kita miliki adalah kekayaan yang harus dibuktikan dengan kehidupan yang damai dan rukun,” ujar Menag.

Acara diawali pembacaan Ikrar Bela Negara oleh tokoh-tokoh besar keagamaan nasional. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, dihadiri para tokoh nasional maupun internasional. Momen ini menjadi ajang penting untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan cinta tanah air di tengah kemajemukan bangsa.

“Dengan hadirnya tokoh-tokoh besar di sini, kita berharap Indonesia dapat menjadi pemimpin peradaban Islam modern di masa depan. Peradaban maju lahir dari negara yang stabil dan damai penduduknya,” harap Menag.

Ia menegaskan, toleransi dan persatuan dapat terwujud bila setiap pemeluk agama mendalami ajarannya dengan sungguh-sungguh. “Jika setiap orang memahami agamanya dengan baik, semakin sulit menemukan alasan untuk saling membedakan, apalagi memecah belah,” tegasnya.

Menag menambahkan, inti semua ajaran agama adalah kebaikan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ini akan memperkuat daya tahan bangsa terhadap perpecahan.

Menutup acara, Menag mengajak seluruh pemeluk agama menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti pengamalan ajaran. Ia menekankan, rumah ibadah bukan hanya pusat ritual, tetapi juga pusat persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial.

“Rumah-rumah ibadah mestinya juga menjadi rumah kemanusiaan. Jika umat membutuhkan pertolongan, mereka tahu masjid atau rumah ibadah akan menjadi tempat yang memberi solusi dan harapan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Kediri Ajak Pelajar SMP Biasakan Menabung untuk Masa Depan Cemerlang

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, mengajak para pelajar tingkat SMP untuk membiasakan diri menabung, dalam acara Inklusi Keuangan bertema Cerdas Menabung untuk Indonesia Emas dan Gemilang (Cemerlang), Senin (12/8). Kegiatan yang digelar di Goa Selomangleng Kota Kediri ini, diikuti oleh 150 pelajar SMP swasta di Kota Kediri.

“Saya berterima kasih kepada Bank Jatim dan OJK Kediri yang telah berkolaborasi menggelar acara keren ini. Tema pada acara ini tepat sekali, karena masa depan bangsa yang emas dimulai dari generasi yang cerdas mengelola keuangan sejak dini,” ujar Wali Kota Kediri.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri juga menyampaikan bahwa penting bagi anak-anak untuk memiliki pemahaman tentang menabung sejak dini. Menurutnya, saat ini masih banyak pelajar yang belum memiliki kebiasaan menabung. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan setiap pelajar dapat membangun budaya menabung yang baik, sehingga kebiasaan ini bisa terbawa hingga dewasa nanti.

Lebih lanjut, Mbak Wali menyebutkan bahwa budaya menabung ini juga menjadi salah satu upaya pencegahan, agar pelajar tidak terjerumus dalam jeratan pinjaman online ilegal atau perilaku konsumtif yang merugikan, terutama di era sekarang ini.

“Harapan saya, gerakan menabung ini tidak hanya menjadi program, tetapi juga budaya yang melekat pada diri setiap pelajar Kota Kediri. Mari jadikan kegiatan ini sebagai langkah awal mengelola uang saku dengan baik, mulai dari menabung di bank hingga memahami berbagai produk keuangan,” tegasnya.

Hadir dalam acara ini, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri, Pimpinan Cabang Bank Jatim Kediri Slamet Masduki, Kepala Unit PUR Sudjarwadi, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Disbudparpora Zachrie Ahmad, Kabag Perekonomian Tetuko Erwin Sukarno, serta para pelajar SMP swasta peserta Inklusi Keuangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Hentikan 55 Ribu Penerima Bansos Tak Layak, 44 Ribu Lainnya Menyusul

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 ribu penerima sudah dihentikan bantuannya, sementara 44 ribu lainnya masih dalam proses penonaktifan.

“55 ribu sudah tidak terima bansos lagi. Tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul, Selasa (12/8/2025).

Penerima bansos berprofesi anomali ini mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat, ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait. Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antar kementerian/lembaga.

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk. Hasil pemutakhiran diserahkan kepada BPS untuk divalidasi dan diverifikasi, sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

Bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak, terutama mereka yang berada dalam desil 1 hingga desil 4, mencakup kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

“Secara bertahap yang salah sasaran akan kita koreksi, kita alihkan kepada mereka yang berikutnya. Fokus kita menyalurkan kepada desil 1 sampai desil 4,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan warga melaporkan penerima bansos yang tidak layak atau mendaftarkan calon penerima yang seharusnya berhak namun belum mendapatkan bantuan. Untuk pengajuan tersebut, pelapor harus melampirkan identitas dan kelengkapan lain sebagai bahan verifikasi dan validasi.

“Kalau merasa ada tetangganya, atau mungkin dirinya sendiri harusnya mendapat bansos tapi tidak mendapat, berikan informasi identitasnya supaya kita bisa verifikasi,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Kemensos berharap penyaluran bansos semakin akurat, tepat sasaran, dan mampu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmi Dijalankan, Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Jajarannya Gotong Royong Bentuk Kampung Pancasila

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar doa bersama sekaligus mengawali pelaksanaan Kampung Pancasila di lobby lantai 2 Balai Kota, pada Senin (11/8/2025). Doa bersama ini, dipimpin secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan diikuti seluruh jajaran kepala perangkat daerah (PD), camat, hingga lurah di lingkungan Pemkot Surabaya.

Pelaksanaan Kampung Pancasila ini tidak hanya diawali dengan doa bersama, akan tetapi juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua Satgas Kampung Pancasila Irvan Widyanto. Setelah doa bersama, Wali Kota Eri meminta kepada seluruh kepala PD, camat, hingga lurah bergerak ke 1.360 titik Kampung Pancasila yang tersebar di 153 Kelurahan.

Di awal pelaksanaan Kampung Pancasila kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan pesan kepada seluruh jajarannya untuk bergotong royong membantu warga Kota Surabaya. Melalui program ini, dirinya ingin taraf hidup masyarakat Kota Surabaya bisa lebih baik ke depannya. Maka dari itu, melalui Kampung Pancasila dirinya ingin semua warga miskin, ibu hamil risiko tinggi, anak putus sekolah, hingga pengangguran terbuka bisa terdata dengan baik.

“Hari peluncuran Kampung Pancasila, dan dibagi menjadi 15 tim ya, yang diketuai oleh kepala dinas dan camat, jadi ada dua kepala PD yang terlibat. Jadi mulai sekda, asisten, semuanya turun,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyebutkan, Kepala PD yang bertugas memberikan pendampingan akan dibagi 15 tim setiap harinya. Kepala PD yang bertugas sebagai tim pendamping itu, diharapkan bisa menjalankan Kampung Pancasila dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.

“Apa yang saya katakan Kampung Pancasila ini adalah kampung yang kita (ajak) benar-benar menjalankan Pancasila secara utuh, bukan hanya dalam lisan, tapi dalam hal perbuatan. Jadi apa? Seperti yang diajarkan agama kita, ada tolong-menolong, ada gotong-royong, sama seperti Pancasila. Maka di situ kita akan gugah,” ujar Wali Kota Eri.

Melalui Kampung Pancasila, lanjut Wali Kota Eri, nantinya warga akan diajak untuk saling bergotong royong membangun kampungnya masing-masing. Misal, ada warga yang mampu membantu warga lainnya yang kurang mampu. Selain itu, setiap warga juga diajak untuk bergotong royong menjaga keamanan kampungnya sekaligus melibatkan anak muda untuk menjaga keamanan di kampungnya masing-masing.

Tidak hanya itu, Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu juga mengajak untuk saling menjaga toleransi dalam hal keagamaan. “Kita menghormati betul bagaimana membangun Surabaya ini bukan dibangun oleh orang tertentu, tapi sejatinya dibangun sendiri oleh orang dari setiap kampungnya itu sendiri. Yang kedua, kita membiasakan untuk saling toleransi untuk menjaga bagaimana sesama agama sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Ketiga, yang kita lakukan adalah ketika bagaimana dari semua agama tadi membentuk jiwa-jiwa yang memiliki jiwa sosial yang tinggi,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Cak Eri menekankan, setelah Kampung Pancasila berjalan, setiap Ketua RW harus bisa memastikan bahwa sudah bisa melakukan pemilahan sampah, menggerakkan Karang Taruna, dan perekonomian di kampungnya. Tidak hanya itu, Cak Eri juga meminta kepada setiap Kepala PD dan ASN Pendamping untuk melakukan pendataan terhadap warga miskin, ibu hamil risiko tinggi, anak putus sekolah, stunting, hingga pengangguran terbuka.

“Jadi nanti kita bisa tahu oh di dalam RW ini (warga) yang membantu siapa? Kemudian (didata) ada berapa ibu hamil. Maka akan tahu, ketika (ada) ibu hamil berisiko tingg, ketika akan ke rumah sakit manapun jangan disuruh melahirkan secara normal, karena sudah bahaya. Maka, dia melahirkannya akan dilakukan secara caesar. Dan ini sudah terkoneksi (datanya),” paparnya.

Di samping itu, Kepala BPBD Surabaya sekaligus Ketua Satgas Kampung Pancasila, Irvan Widyanto mengaku bersyukur, Kampung Pancasila yang diinisiasi oleh Cak Eri Cahyadi bisa berjalan mulai hari ini. Sebanyak 15 tim pendamping mulai dari dinas, kecamatan, hingga kelurahan seluruhnya bergerak di 1.360 RW di Surabaya.

Irvan menjelaskan, 15 tim pendamping dari jajaran kepala PD itu mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BPBD, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Kecamatan, dan Kelurahan.

“Mudah-mudahan di tahun ini 1.360 RW bisa terjaga. Kami juga ada 669 ASN dan non-ASN yang diterjunkan menjadi Pendamping ASN di seluruh RW yang ada di Kota Surabaya,” pungkasnya.

Diketahui pembentukan Kampung Pancasila tertuang dalam Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/ 142/436.1.2/2025 tentang Satgas Kampung Pancasila yang ditetapkan pada 2 Juli 2025. Satgas ini dibentuk sebagai langkah lanjutan dari program Kampung Madani yang telah diimplementasikan di seluruh RW. Program Kampung Madani sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan wilayah berbasis RW.

Satuan Gugus Tugas di tingkat kota terbagi ke dalam empat bidang Satgas. Keempat bidang itu adalah Satgas Lingkungan, Satgas Kemasyarakatan, Satgas Ekonomi, dan Satgas Sosial Budaya. Selanjutnya di tingkat wilayah, Satgas Kampung Pancasila dibentuk berdasarkan keputusan Camat, dan diketuai oleh masing-masing Ketua RW. Mereka dibantu oleh koordinator dan anggota kelompok Kerja dari elemen masyarakat setempat.

Struktur di tingkat wilayah terdiri atas Dewan Pengarah yang meliputi Camat, Danramil, dan Kapolsek. Sedangkan Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Ketua LPMK, berperan sebagai Pembina. Sementara Ketua RW bertindak sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila. Satgas di tingkat kewilayahan ini terbagi dalam empat bidang kelompok kerja (Pokja). Keempat bidang itu meliputi Pokja Lingkungan, Pokja Kemasyarakatan, Pokja Ekonomi dan Pokja Sosial Budaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Sukabumi Ajak PNS Penerima Satyalancana Karya Satya Tingkatkan Profesionalisme

Sebanyak 260 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdi selama 10 hingga 20 tahun pada Pemerintah Kota Sukabumi, dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia.

Pemberian dan penyematan tanda kehormatan tersebut, dilaksanakan dalam acara yang diadakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Sukabumi pada 12 Agustus 2025 di Gedung Juang 45.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dalam sambutannya pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh PNS yang menerima tanda kehormatan, untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas dalam bekerja. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi agar PNS tetap menjaga kedisiplinan, kesadaran, tanggung jawab, serta keikhlasan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Tingkatkan profesionalisme. Dalam era kemajuan teknologi harus terus belajar sampai akhir hayat dan selalu solid serta kompak,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana ketika diwawancarai usai acara, mengharapkan penghargaan ini bisa menambah kreativitas para PNS untuk melahirkan berbagai inovasi dalam pelaksanaan tugas.

“Harapannya tentu saja supaya menambah semangat bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, kemudian juga menambah inovasi dan lain sebagainya,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News