Beranda blog Halaman 885

Walikota Bekasi Bersama Ribuan Warga Susuri Jejak Sejarah di Kota Bekasi Berjalan Kaki

Penulis
Syifa
-

Pada Selasa, 12 Agustus 2025, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membuka sekaligus melepas peserta Napak Tilas Bekasi Vol. 6 yang digelar di Alun-Alun M. Hasibuan, Kota Bekasi, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80.

Acara ini menggabungkan Lomba Jalan Santai dan Roundtrip Kemerdekaan dengan rute bersejarah, mulai dari Alun-Alun M. Hasibuan, Monumen Perjuangan Bekasi, Rumah Tangsi, Masjid Al-Barkah, Gedung PMI, Kali Bekasi, Monumen Kali Bekasi, hingga Klenteng Hok Lay Kiong.

Mengusung konsep walking tour, peserta diajak tidak hanya berjalan kaki, tetapi juga menyelami kisah-kisah yang tertulis maupun yang tersimpan di balik monumen perjuangan, bangunan bersejarah, dan sudut-sudut kota. Tujuannya, menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang identitas dan perjalanan Bekasi dari masa ke masa.

“Ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah pengalaman untuk melihat Kota Bekasi dengan cara yang berbeda — lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna,” ujar Tri Adhianto.

Tri juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum ini sebagai wadah memperkuat rasa cinta terhadap tanah kelahiran. “Setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah bentuk penghormatan kepada para pejuang dan pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati adalah hasil perjuangan panjang,” tambahnya.

Hadir pula Wakil Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe, Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono, Sekretaris TP PKK Wuri Handayani Harris Bobihoe, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Drs. Junaedi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi. Peserta kegiatan ini berasal dari OPD Pemerintah Kota Bekasi, pelajar SMP dan SMA, hingga BUMD.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Endah Subekti Resmikan Jembatan Pejalan Kaki RSUD Wonosari

Penulis
Syifa
-

Memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, RSUD Wonosari menggelar acara Gedor Rasulan (Gerakan Donor Darah Sukarelawan) pada Rabu (6/8). Kegiatan ini dibuka dengan peresmian jembatan pejalan kaki senilai Rp297 juta dari dana BLUD, dilanjutkan peninjauan alat medis Trans Cranial Color Doppler (TCCD) di Klinik Saraf.

Plt Direktur RSUD Wonosari, Diah Prasetyorini, menjelaskan jembatan pejalan kaki ini dibangun untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Sementara TCCD menjadi inovasi layanan Klinik Saraf yang dapat mendeteksi risiko stroke lebih dini.

“Kegiatan donor darah Gedor Rasulan ini menjadi simbol nyata semangat gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat Gunungkidul,” ujarnya.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, yang hadir dalam acara tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati sesama rekan kerja.

“Cinta tanah air bukan hanya dinyanyikan lewat Indonesia Raya, tapi diwujudkan dengan rela berkorban, saling menyayangi, dan menghibahkan waktu untuk sesama,” kata Bupati.

Bupati menambahkan, HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan publik yang merata, cepat, transparan, dan penuh empati. Ia pun mengapresiasi RSUD Wonosari yang menghadirkan wujud nyata pelayanan publik melalui tiga langkah yaitu peresmian jembatan pejalan kaki, peningkatan layanan saraf dengan TCCD, dan kegiatan donor darah Gedor Rasulan.

“Ini bukan sekadar seremoni, tapi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kita harus terus menghadirkan keadilan sosial melalui pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tasikmalaya Lantik Dan Ambil Sumpah Jabatan 82 Pejabat Administrator Dan Pengawas

Penulis
Syifa
-

Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (12/8).

Pejabat yang dilantik ini berjumlah 82 orang, terdiri dari 28 pejabat administrator dan 54 pejabat pengawas.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan oleh para pejabat yang dilantik.

Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan bagian dari ketentuan normatif kepegawaian yang harus dilaksanakan.

“Hal ini merupakan suatu ketentuan normatif kepegawaian yang harus dilaksanakan terhadap para pejabat tersebut sebagai bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai,” ungkapnya.

Bupati juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar semakin memperkuat kapasitas dan kinerja dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai abdi negara.

“Saya berharap saudara-saudara yang telah dilantik dapat semakin memperkuat kapasitas dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Selain itu, sebagai pejabat, saudara memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.
“Saya ucapkan selamat, semoga saudara semua dapat mengemban amanah, tugas, dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Usai pelantikan, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Bupati Tasikmalaya kepada seluruh pejabat yang dilantik, serta foto bersama.

Hadir dalam acara ini unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala SKPD Kab. Tasikmalaya, Forum Camat Kab. Tasikmalaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tasikmalaya, dan tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Gelar NFSM 2025, Perkuat Peran Pembiayaan dan LKM untuk Ekonomi Nasional

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan National Forum of Financing Services and Microfinance 202​5 (NFSM 2025) bertema “Contribution of Financing Services and Microfinance Institutions to the National Economy” dengan tagline “Bright Ideas, Bold Moves, Stronger Impacts” di Jakarta, Selasa.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman publik mengenai peran dan kontribusi penting sektor pembiayaan dan LKM bagi masyarakat, menunjang program pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Forum ini juga merupakan kolaborasi strategis antara OJK, Kementerian dan Lembaga serta pelaku industri perusahaan pembiayaan, modal ventura, pergadaian, penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal ini dengan mempertimbangkan peran strategis sektor pembiayaan dan LKM dalam menopang transformasi ekonomi nasional, khususnya melalui pembiayaan kepada sektor produktif dan pelaku UMKM.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa NFSM 2025 menjadi ajang diskusi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang kinerjanya terus bertumbuh dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Inovasi dan kreativitas dari industri PVML menghasilkan berbagai produk pembiayaan dan dukungan keuangan yang juga menimbulkan risiko dan kompleksitas yang harus dimitigasi dengan baik. Risiko dan kompleksitas hendaknya dipandang sebagai tantangan untuk memahami, menguasai, menghitung dan memitigasinya. Sehingga, menghasilkan sistem yang kuat, teruji dan berkelanjutan,” kata Mahendra.

Lanjutnya, industri di bawah PVML juga memiliki ciri yang unik baik dari segi bankability dan feasibility jika dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk itu diperlukan pemahaman peraturan, perumusan kebijakan dan langkah pengawasan yang sesuai dengan mitigasi risiko yang tepat serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK juga senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai peraturan di PVML baik dalam bentuk penguatan, pengembangan, deregulasi, penyederhanaan peraturan dan meningkatkan efektifitas pelayanan. Langkah serupa juga dilakukan OJK di bidang Perbankan, Pasar Modal dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Selain itu, OJK juga mendorong proses business matching di daerah, mempertemukan antara lembaga jasa keuangan dengan pengusaha UMKM untuk memperluas akses pembiayaan. Kantor OJK di daerah juga diarahkan untuk memberikan dukungan dan fasilitasi business matching, termasuk mendorong sektor prioritas di daerah.

Kolaborasi dan sinergi dari semua stakeholders dibutuhkan untuk menyukseskan program ini. Forum ini diharapkan dapat menjadi titik awal sinergi lintas sektor, tidak hanya memberi solusi kebutuhan jangka pendek tetapi membangun pondasi yang lebih kokoh untuk wujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Diskusi yang dilakukan dapat menghasilkan ide konkret dan strategis yang memberikan manfaat kepada UMKM dan seluruh sektor jasa keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas PVML Agusman menyampaikan kegiatan ini menunjukkan komitmen dan kontribusi bersama untuk perekonomian Indonesia. Ini adalah flagship pertama yang dilakukan di bidang PVML yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan terhadap sektor produktif dan UMKM.

Ia menyampaikan bahwa OJK terus memperkuat regulasi melalui penerbitan ketentuan turunan UU P2SK. OJK juga menyiapkan langkah deregulasi untuk menyederhanakan aturan, menyesuaikannya dengan dinamika industri, serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan sektor PVML.

“Upaya ini diharapkan mampu memberikan kemudahan berusaha, memperluas akses pembiayaan, serta memperkokoh peran sektor PVML dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Agusman.

Lanjutnya, di bidang PVML, OJK telah menerbitkan 12 Peraturan OJK (POJK) serta sedang menyusun ketentuan pelaksanaan dari POJK dimaksud berupa Surat Edaran OJK. OJK juga telah meluncurkan roadmap industri Pinjaman Daring, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro sebagai pedoman bagi para pelaku industri untuk mendukung pengembangan dan penguatan sektor ini. OJK juga sedang memfinalisasi dua roadmap yaitu roadmap industri pergadaian dan roadmap kegiatan usaha bulion.

OJK juga berharap pencapaian yang telah diraih dapat terus meningkat di masa depan dengan dukungan sinergi yang kuat antara OJK, kementerian/lembaga, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan.

Kontribusi sektor PVML tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 4,02 persen yoy menjadi Rp1.049,63 triliun per Juni 2025, dengan jumlah pelaku industri mencapai 742 entitas. Penyaluran pembiayaan juga meningkat sebesar 4,30 persen yoy, mencapai Rp955,97 triliun, dengan penyaluran konvensional sebesar Rp844,14 triliun (88,30 persen) dan penyaluran berdasarkan prinsip Syariah sebesar Rp111,83 triliun (11,69 persen). PVML juga telah menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp272,05 triliun.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Bappenas Vivi Yulaswati, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (AMVESINDO) Eddi Danusaputro, Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) Damar Latri Setiawan, dan Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar, dan Ketua Umum Aslindo Burhan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari kementerian/lembaga, asosiasi profesi lainnya, dan pelaku industri PVML. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring.

Kegiatan ini menghadirkan dua sesi diskusi. Sesi pertama membahas arah kebijakan ekonomi nasional dan isu strategis bersama Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Sesi kedua diisi paparan asosiasi sektor pembiayaan dan LKM mengenai kontribusi, peluang, tantangan, dan strategi industri dalam mendukung program ekonomi pemerintah.

OJK berharap NFSM 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara OJK, Kementerian dan Lembaga serta sektor pembiayaan dan LKM dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor pembiayaan dan LKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sidoarjo Sidak Rumah Tak Layak Huni, Dua Rumah Warga Segera Direhab

Penulis
Syifa
-

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Simogirang, Kecamatan Pramban, Kamis (7/8). Dua rumah warga yang kondisinya memprihatinkan menjadi perhation utama dalam kunjungan tersebut.

Kedua rumah yang disidak milik Mufid dan Sundusin. Kondisinya cukup mengkhawatirkan dengan atap yang hampir runtuh, dinding rapuh, dan tidak adanya fasilitas kamar mandi. Sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Pemerintah Desa Simogirang yang mengajukan permohonan bantuan perbaikan.

“Melihat langsung kondisi di lapangan, kami bersama Baznas akan segera merenovasi rumah Pak Mufid dan Pak Sundusin bulan ini. Prioritas utama adalah perbaikan atap dan pembangunan jamban sehat. Kami ingin mereka segera tinggal di rumah yang lebih layak dan aman,” tegas Abah Subandi sapaan akrab Bupati Sidoarjo.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa rumah keduanya sangat tidak layak huni, terutama saat musim hujan. Tidak adanya fasilitas sanitasi juga menjadi sorotan Bupati karena berisiko terhadap kesehatan keluarga.

Renovasi RTLH ini dilakukan melalui program bantuan Baznas Sidoarjo, yang menjadi bagian dari upaya Pemkab dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi kesehatan dan sosial.

Sundusin, salah satu penerima bantuan, tak kuasa menahan haru saat rumahnya dipastikan segera direnovasi setelah bertahun-tahun rusak.

“Rumah saya rusak sejak tahun 2017. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Subandi karena akhirnya rumah ini akan diperbaiki. Ini seperti mimpi bagi saya,” tuturnya sambil menitikkan air mata.

Langkah cepat tanggap Bupati ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memastikan setiap warga miskin mendapatkan hak atas tempat tinggal yang layak. Program RTLH pun menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut HUT ke-80 RI, Wali Kota Blitar Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih

Penulis
Syifa
-
Wali Kota Blitar membagikan sebanyak 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat saat Car Free Day (CFD) Blitar Gemas di ruas Jalan Merdeka, Minggu pagi (10/08/2025). Ribuan warga yang mengikuti kegiatan itu turut mengibarkan bendera secara serentak di sepanjang area CFD.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menjelaskan, pembagian bendera ini menjadi bagian dari program nasional 10 juta bendera yang digagas pemerintah pusat dalam rangka menyambut peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung meriah dengan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.
Pengibaran bendera dilakukan bersamaan dengan rangkaian aktivitas CFD, seperti senam massal, jalan sehat, dan pertunjukan seni. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga persatuan dan semangat kemerdekaan di tengah tantangan bangsa saat ini.
“Baru saja kami bagikan seribu bendera merah putih, kami bagikan di area CFD, masyarakat antusias menyambut kemerdekaan ke-80 RI. CFD jalan sambil kami mengibarkan bersama benderanya,” kata Mas Ibbin.
Selain memperingati kemerdekaan secara simbolis, wali kota berpesan, agar masyarakat turut mewujudkan semangat nasionalisme lewat kerja keras, gotong royong, dan komitmen membangun kesejahteraan bersama.

“Masyarakat harus bekerja keras. Bung Karno pernah menyampaikan, di masa beliau kemerdekaan didapat setelah melawan penjajah, di masa sekarang melawan bangsa sendiri. Mungkin ini pesan dari beliau bahwa saat ini ada sesuatu yang sulit untuk dibenahi, untuk maju bersama, susah diajak sejahtera,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Kediri Ajak Pelajar Gantungkan Cita-Cita Setinggi Langit dan Jauhi Perilaku Negatif

Penulis
Syifa
-

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana akrab disapa Mas Dhito, mengajak pelajar di Kabupaten Kediri untuk memiliki cita-cita tinggi dan menjauhi perilaku negatif.

Pesan ini disampaikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, saat membuka Lomba Baris-Berbaris (LBB) tingkat SMP/MTs dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia, Kamis (7/8).

Mas Dhito menekankan bahwa generasi muda adalah masa depan bangsa yang perlu dibekali semangat nasionalisme, kedisiplinan, dan arah hidup yang jelas. Ia juga mengingatkan agar pelajar menjauhi narkoba, rokok, dan kekerasan demi meraih impian.

“Cita-cita adalah arah hidup. Jauhi hal negatif agar kalian bisa mencapainya,” ujar Muhsin membacakan sambutan Mas Bupati.

Lomba ini diikuti pelajar SMP dan MTs se-Kabupaten Kediri. Peserta memulai barisan dari Kantor Pemkab Kediri dan berakhir di Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG), menunjukkan kekompakan, semangat, dan kedisiplinan. Selain baris-berbaris, peserta juga membawakan yel-yel yang membangkitkan semangat kebangsaan.

Mas Dhito menilai LBB bukan sekadar lomba keterampilan, melainkan wadah membentuk karakter pelajar yang disiplin, tangguh, dan cinta tanah air.

“Melalui lomba ini, kalian belajar kerja sama, semangat juang, dan kebanggaan terhadap bangsa sejak dini,” pungkas Muhsin.

Puluhan peleton putra dan putri tampil dalam lomba ini. Penampilan mereka menutup rangkaian LBB tingkat pelajar dalam peringatan HUT ke-80 RI.

Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan cinta tanah air masih tumbuh kuat di kalangan pelajar Kabupaten Kediri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Purworejo dan Ditjen Imigrasi Sepakat Percepat Pendirian Kantor Imigrasi

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka mendekatkan dan mempermudah layanan keimigrasian di daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo bersama Direktorat Jenderal Imigrasi menandatangani Kesepakatan Bersama terkait Pendirian Kantor Imigrasi di Kabupaten Purworejo, Jumat (8/8).

Penandatanganan berlangsung di Aula Lantai 12 Gedung Sentra Mulia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, dan dihadiri langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi serta Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, bersama dengan jajaran pejabat terkait dari kedua pihak.

Dalam sambutannya, Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terjalinnya kerja sama ini. Menurutnya, dengan mobilitas masyarakat antar negara yang semakin tinggi akibat globalisasi menuntut adanya layanan keimigrasian yang adaptif, responsif, dan mudah diakses.

“Keberadaan Kantor Imigrasi di daerah akan menghemat waktu dan biaya masyarakat, sekaligus mendorong efisiensi pelayanan publik. Melalui kerja sama ini, kita menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses, serta meningkatkan pengawasan keimigrasian di wilayah Kabupaten Purworejo,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab dan DPRD Purworejo atas dukungan dan sinergi yang terjalin. Menurutnya, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat kerja sama keimigrasian, mulai dari pelayanan publik hingga pengawasan orang asing.

“Kami saat ini sedang membahas bersama KemenPAN-RB terkait pembentukan Kantor Imigrasi Purworejo. Mohon doa dan dukungan penuh dari Pemkab serta seluruh pemangku kepentingan agar proses ini berjalan lancar dan segera mendapat persetujuan,” terangnya.

Selain pembentukan kantor baru, Ditjen Imigrasi juga berkomitmen memperkuat fungsi keimigrasian di Purworejo melalui program Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), dan Desa Binaan Imigrasi (DBI). Pihaknya juga membuka ruang bagi Pemkab Purworejo untuk memberikan masukan terkait pengembangan fungsi keimigrasian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Asesmen ASN, Bupati Serang Ratu Zakiyah Tegaskan Pengembangan Karir Berbasis Kompetensi

Penulis
Syifa
-

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah membuka Asesmen Metode Computer Assissted Competency Test (CACT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi pejabat administrasi, pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Asesmen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu dari 10 program prioritaa 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas.

Bupati Ratu Zakiyah mengatakan, asesmen merupakan komitmen Pemkab Serang mewujudkan birokrasi profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Juga untuk pemetaan potensi dan kompetensi ASN yang akurat sebagai dasar dalam pengelolaan manajemen talenta, dan penerapan sistem merit secara berkelanjutan.

“Asesmen untuk mengidentifikasi talenta-talenta terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, menyusun strategi pengembangan karier berbasis kompetensi dan kinerja,”ucapnya usai membuka asesmen di Hotel Kanaya Serang pada 11 Agustus 2025.

Bupati Ratu Zakiyah berpesan, agar menjadikan proses asesmen untuk menunjukkan kapasitas terbaik yang dimiliki, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk terus belajar dan berkembang. ”Mari kita bersama membangun birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia,” tandasnya.

Bupati Ratu Zakiyah mengungkapkan, asesmen juga bagian dari salah satu pencapaian program 100 kerja yakni tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendorong terciptanya sistem merit, sehingga nanti penempatannya adil, dan transparan.

”Maka ini dibutuhkan asesmen sehingga peluang bagi para ASN yang sudah lama bekerja untuk menduduki posisi tertentu, ada kesempatan. Nanti lebih terbuka, kita tahu dari hasil asesmen. Pengembangan karir supaya berbasis kompetensi dan kinerja, dan kita menginginkan mereka berorientasi dalam pelayanan publik,” terangnya.

Bupati Ratu Zakiyah menegaskan di kepemimpinannya sebagai Bupati Serang memastikan tidak ada jual beli jabatan. Pihaknya juga membuat surat edaran kepada seluruh ASN tidak ada jual beli jabatan di Pemkab Serang.

Kata Bupati, promosi dan rotasi akan dilakukan secara profesional. “Untuk semua para ASN di Kabupaten Serang, jangan coba-coba melakukan hal yang tidak bermoral. Saya tegaskan lagi bahwa tidak ada jual beli jabatan. Tidak perlu dekati saya, atau pak wakil, tidak perlu dekati BKPSDM. Kita akan fokus pada hasil asesmen,” tegasnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Surtaman mengatakan asesmen dalam rangka menggali potensi pegawai. ”Ibu Bupati akan tahu hasil asesmen, siapa yang potensinya sangat potensial, potensial, cukup potensial, atau kurang potensial. Sehingga dalam menduduki jabatan, orang-orang yang potensial, sangat potensial itu punya potensi atau punya kesempatan,” ujarnya.

Adapun untuk jumlah yang mengikuit asesmen sebanyak 2.000 orang dibagi 5 sesi. Perhari sebanyak 400 orang yang berlangsung pada 11 sampai 15 Agustus 2025. Turut hadir Kepala Kantor Regional III BKN, Wahyu, Staf Ahli Bupati Serang Rahmat Setiadi, dan Sekretaris BKPSDM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Dorong Pemerintah Utamakan Ketersediaan Pangan dan Segera Lepas Stok Beras Bulog

Penulis
Syifa
-

Ombudsman RI menekankan bahwa ketersediaan pangan, khususnya beras, harus menjadi prioritas utama pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan di tengah polemik perberasan yang terjadi belakangan ini. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam konferensi pers pada Jumat (8/8) di Kantor Ombudsman RI, mengingatkan bahwa rasa aman dan nyaman bagi seluruh pelaku usaha perlu segera diwujudkan, demi menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, melindungi konsumen, serta memastikan kesejahteraan petani.

Ombudsman RI mendorong pemerintah segera melepaskan cadangan beras yang dimiliki oleh Perum Bulog untuk mengisi pasar dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Beras di gudang Bulog harus segera keluar mengingat masyarakat membutuhkan ketersediaan beras, sementara pelaku usaha pun perlu diyakinkan dengan mekanime yang menjamin rasa aman agar mau menyerap beras Bulog,” ujar Yeka. Ia menambahkan, sebagian beras di gudang sudah berumur lebih dari satu tahun, beras yang paling lama Februari 2024, sehingga berpotensi menurun kualitasnya.

Sebagai langkah cepat, Ombudsman RI menyarankan Badan Pangan Nasional mempertimbangkan penyesuaian penerbitan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, agar harmonis dengan SNI 6128/2020 agar tidak berpotensi menghambat distribusi. Penyesuaian ini penting agar pasokan beras di pasar tetap terjaga. Kedepan, perlu ada kebijakan standar mutu beras yang memberikan insentif peningkatan kualitas produksi beras.

Hasil pemantauan Ombudsman RI menunjukkan sejumlah persoalan di rantai tata niaga beras. Di tingkat petani, produktivitas padi saat ini di wilayah amatan mencapai rata-rata 5,5 ton per hektare, meningkat dibanding dua hingga tiga musim sebelumnya yang kerap mengalami gagal panen. Namun, sangat disayangkan varietas padi yang digunakan oleh Petani masih banyak yang ditemukan tidak tersertifikasi. Selain itu, harga gabah saat ini sudah mencapai di kisaran Rp7.500-Rp8.400 per kilogram, hal ini tentu akan mendorong kenaikan harga beras juga, sehingga HET beras akan sulit patuhi.

Di tingkat penggilingan padi, persaingan untuk mendapatkan gabah semakin ketat, bahkan memicu banyak penggilingan padi kecil tidak beroperasi dan bahkan sudah ada yang tutup. Gudang penggilingan padi banyak yang kosong tidak memiliki stok gabah maupun beras, akibat kekhawatiran para pelaku usaha terhadap kebijakan tata niaga perberasan saat ini. Sementara itu, harga beras di pasar naik berkisar Rp2.000-Rp3.000 kenaikannya per kilogram, dan mayoritas beras dijual dalam bentuk curah tanpa label mutu.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ombudsman RI menekankan perlunya langkah mitigasi Pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan beras yang kondusif agar stok beras pada Bulog dapat tersalurkan, mengevaluasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai kondisi riil, serta membina dan menata industri penggilingan padi agar lebih modern, efisien, harmonis, dan menyejahterakan petani. Dalam kondisi persaingan gabah yang sangat tinggi, penerapan HET beras premium dinilai tidak efektif, sehingga disarankan untuk dihapus dengan fokus pengendalian harga pada beras medium.

Ombudsman RI juga mendorong evaluasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar dilakukan pada periode yang tepat, yakni Agustus hingga Januari, serta meninjau ulang rantai distribusi dari Bulog-Ritel-Konsumen menjadi Bulog-Penggilingan Padi-Ritel-Konsumen. Pemerintah diimbau melarang penjualan beras curah dan mendorong peredaran beras kemasan kecil dengan label mutu yang jelas, sekaligus memperkuat industri benih bersertifikat untuk menjamin kualitas produksi.

Menanggapi polemik istilahberas oplosan, Ombudsman RI menilai penyebutan tersebut kurang tepat. Yeka menjelaskan bahwa yang terjadi adalah praktik pencampuran (mixing) antar varietas, antar bentuk beras (utuh, butir patah, menir), antar beras lama dengan baru, serta antar beras impor dengan lokal. Praktik tersebut umum terjadi dan aman dikonsumsi, selama tidak menyesatkan konsumen. “Hal yang dilarang adalah membohongi konsumen,” tegasnya. Selain itu Ia menambahkan bahwa, hal yang dilarang jelas adalah mencampur beras SPHP dengan beras komersil di pasaran.

Dalam hal penegakan hukum, Ombudsman RI mendukung langkah aparat terhadap pelanggaran labelisasi, isi, dan kemasan beras. Namun, penerapan hukum diminta mengedepankan prinsipultimumremedium, serta dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan pembinaan dan edukasi sebelum penindakan, terutama jika perbedaan mutu yang ditemukan tidak signifikan atau disebabkan karena proses penanganan dan transportasi (handling).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...884885886...4,914Halaman 885 dari 4,914