Beranda blog Halaman 890

Bupati Banyumas Resmi Buka MKKS Cup IX Banyumas Raya 2025 di GOR Satria Purwokerto

Penulis
Syifa
-

Menjadi tuan rumah gelaran MKKS Cup IX Banyumas Raya 2025, Bupati Banyumas Drs Sadewo Tri Lastiono secara resmi membuka kegiatan tersebut pada Sabtu (9/8) di Gor Satria Purwokerto.

Turut hadir dalam upacara pembukaan diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara, Para Ketua MKKS SMP, para Kepala SMP Se Eks Karesidenan Banyumas, serta para peserta MKKS Cup IX Banyumas Raya 2025.

Bupati Sadewo mengucapkan selamat datang kepada para peserta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cup. Ia merasa senang dan bersyukur dapat bertemu langsung dengan para insan pendidikan dari empat kabupaten, yakni Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

“Semoga suasana Banyumas bisa menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta,” ucapnya mengawali sambutan.

Menurut Sadewo kegiatan ini menjadi momen yang menyegarkan di tengah padatnya tugas para Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah, mengurus administrasi, membina guru, mendampingi siswa, dan menghadapi berbagai tantangan pendidikan. Kehadiran para peserta juga menjadi bukti kuatnya jalinan sinergi dan solidaritas antar pimpinan sekolah di wilayah Banyumas raya.

“Saya meyakini bahwa kegiatan seperti ini dapat menjadi model interaksi antar pimpinan sekolah yang tidak hanya produktif tetapi juga sehat secara emosional dan sosial, mengingat komunikasi yang dibangun di luar forum resmi seringkali lebih efektif dalam membuka ruang kolaborasi baru, menumbuhkan empati, dan memperkuat kekompakan lintas wilayah,” ucapnya.

Ia berharap melalui MKKS Cup ini, akan lahir ide-ide kreatif yang dapat memperkuat sinergi dalam memajukan mutu pendidikan di wilayah Banyumas Raya.

Sementara itu Kepala MKKS Kabupaten Banyumas Slamet S.Pd menuturkan kegiatan yang mengusung tema ‘Sportivitas, Mempererat Persahabatan, Majukan Pendidikan’ ini digelar dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat persahabatan serta sebagai ajang silaturahmi Kepala Sekolah anggota MKKS se eks Karesidenan Banyumas.

Ia mengatakan peserta perlombaan adalah seluruh Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta anggota MKKs se eks Karesidenan Banyumas berjumlah 544 orang.

“Peserta dari Kabupaten Banyumas 170 orang, Kabupaten Cilacap 196 orang, Kabupaten Purbalingga 78 orang, Kabupaten Banjarnegara 100 orang,” jelasnya.

Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut antara lain bola voli, tenis meja, catur, tenis lapangan, karaoke, senam masal, bulu tangkis dan sepak bola.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bengkulu Tinjau Lokasi Banjir Sawah Lebar, Janji Cari Solusi Drainase

Penulis
Syifa
-

Saat meninjau lokasi banjir di Jalan Merawan 7 RT 27 RW 6 Kelurahan Sawah Lebar, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menerima laporan dari warga bahwa banjir semakin parah sejak berdirinya sekolah SDIT Iqra dan SMAIT di lokasi tersebut.

Sebagian warga mengadukan bahwa siring setelah jembatan di RT 25 dan 26 sangat kecil sehingga aliran air tidak lancar ketika curah hujan tinggi. Dedy menampung semua Kelurahan dan laporan warga. Namun Dedy berpesan agar warga jangan saling menyalahkan.

“Di sini posisinya memang cekungan. Kata warga bahwa banjir ini semakin parah sejak berdirinya sekolah. Sekolah sudah terlanjur berdiri dan tidak mungkin dirobohkan, kita masih cari seperti apa solusinya. Saya minta jangan saling menyalahkan. Hujan itu dari Allah, sekolah sudah terlanjur berdiri dan pemerintah lagi mencari solusi,” sampai Dedy.

Dedy mengatakan, banjir itu terjadi karena tiga faktor. Pertama penyebabnya curah hujan tinggi, yang kedua karena daerah dataran rendah, yang ketiga karena drainase.

“Nah kalau faktor drainase tugas pemerintah. Kalau tersumbat itu kita luruskan, kalau sendimentasi atau pendangkalan kita gali. Kemudian jika nanti ada pola pola lain itu akan kita benahi. Tapi kalau hanya gara-gara curah hujan tinggi, itu jangan kita salahkan karena hujan itu Tuhan yang ngasih. Tinggal kita berdoa Allah ngasih hujan, tapi hujan yang berkah sehingga tidak sampai banjir,” jelas Dedy.

Pada kesempatan itu Dedy juga menyerahkan bantuan kepada warga sekitar yang terkena banjir.

Salah satu warga RT 27 bernama Sarkowi yang sudah cukup lama tinggal di kawasan tersebut mengatakan bahwa sebelum berdirinya sekolah di sana banjir tidak begitu parah.

“Sejak dua sekolah ini berdiri, banjir di sini semakin parah pak,” ujarnya.

Sementara menurut keterangan warga lainnya, Susilawati bahwa banjir juga disebabkan siring yang kecil di RT 25 dan RT 26.

“Karena siring setelah jembatan di ujung itu RT 25 dan 26 sangat kecil, kalau dibesarkan atau dilebarkan airnya pasti lancar dan cepat mengalir. Di sini seringnya lebar tapi di ujung setelah jembatan itu kecil siringnya,” tutur Susilawati.

Di RT 27, ada sekitar 15 rumah yang terkena banjir. Seperti dituturkan Iya, yang rumahnya juga kebanjiran.

“Di sini sekitar 15 rumah yang banjir pak, termasuk rumah saya. Pagi tadi air naik sampai di atas lutut,” kata Ita.

Tampak hadir mendampingi walikota di lokasi banjir Kadis Sosial Sahat Marulitua Situmorang dan Kepala BPBD Will Hopi. Selain di Sawah Lebar, banjir juga terjadi di RT 15 Kelurahan Penurunan, RT 8 dan RT 10 Kelurahan Kebun Beler.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri dan Wamendes Hadiri Gelar Pasukan di Lanud Suparlan Batujajar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Mendes dan PDT Ahmad Riza Patria, menghadiri Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Minggu (10/8/2025).

Mendes Yandri dan Wamendes Ariza hadir ke Lanud Suparlan menggunakan Baju Loreng Komcad dengan Baret.

Mendes Yandri terlihat mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Keduanya terlihat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga akhir.

Dalam Gelar Pasukan tersebut, Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI yang sempat kosong selama 25 tahun.

Presiden Prabowo juga memberikan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang IV kepada Purnawirawan.

Presiden Prabowo yang menyematkan langsung anugerah jenderal kehormatan itu kepada mereka yang hadir. Ada juga yang diwakili oleh pihak keluarga.

Lima tokoh yang mendapat anugerah jenderal kehormatan bintang empat yaitu Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin, Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Herindra, Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Agus Sutomo, Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) (KKO) Ali Sadikin dan Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Yunus Yosfiah.

Dalam acara ini, Prabowo juga meresmikan Komando Daerah Angkatan Laut dan Udara. Dia juga meresmikan pembangunan 5 Batalyon Komando Pasukan Gerak Cepat.

“14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon pembangunan teritorial, 5 Batalyon Infantri Marinir, 5 Batalyon Komando Korps Pasukan Gerak Cepat,” ujar Prabowo.

Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan ini menampilkan kekuatan operasional dan kesiapan tempur TNI dari tiga matra: AD, AL, dan AU.

Komandan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer ini yakni Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Muhammad Fadjar.

Upacara diikuti oleh 27.394 prajurit.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Apkasi Sikapi Rencana Pemotongan TKD di 2026. Semakin Beratkan Keuangan di Daerah

Penulis
Syifa
-

Sinyal pemerintah pusat yang akan meneruskan kebijakan efisiensi anggaran tahun depan tak pelak membuat keresahan bagi para kepala daerah. Menyikapi isu panas ini, di mana pemerintah tampaknya akan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) di APBN 2026, Apkasi langsung menyuarakan keberatannya. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, saat memimpin rapat Dewan Pengurus Apkasi secara daring, Sabtu (9/8).

Bursah Zarnubi mengatakan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan tahun ini sudah cukup merepotkan kepala daerah dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga kalau dipangkas lagi ini akan sangat memberatkan. “Kami akan membawa hasil diskusi dengan teman-teman bupati hari ini untuk nanti dituangkan dalam surat dan rumusan kemudian akan disampaikan kepada Presiden. Intinya, kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan,” ujar Bupati Lahat ini yang diamini para bupati peserta rapat.

Beban fiskal di daerah, imbuh Bursah Zarnubi saat ini sudah berat dan ini berdampak terhadap sistem desentralisasi. “Kalau ini akan dikurangi tentu akan lebih berat lagi. Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin meningkat, dan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan akan menurun drastis,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah. “Dampak terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, puskesmas, penyediaan air bersih, dan jaringan irigasi akan mengalami hambatan serius. Banyak proyek infrastruktur strategis di daerah terpencil berpotensi terhenti akibat keterbatasan anggaran, serta program-program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan akan sulit mencapai target yang ditetapkan,” kata Bursah lagi.

Dari sisi dampak terhadap pelayanan publik, Bursah juga melihat bahwa kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan akan menurun seiring berkurangnya alokasi anggaran. Ia berujar, “Layanan kesehatan dasar berpotensi mengalami penurunan kualitas dan keterjangkauan dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan, termasuk jalan pertanian, akan terhambat.”

Bursah menegaskan melalui Apkasi, kepala daerah siap mendukung program prioritas pemerintah pusat. “Kami siap diajak berdialog dan kalau perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai dampak pemangkasan TKD terhadap kemampuan daerah. Diperlukan mekanisme transisi yang memadai jika kebijakan ini harus dilaksanakan. Terpenting, Apkasi siap menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah,” tukasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

GPR Champions 2025: Apresiasi untuk Kinerja Humas Pemerintah Berprestasi

Penulis
Syifa
-

GPR Institute dengan bangga mempersembahkan Annual Achievement Reports: GPR Champions 2025, sebuah publikasi apresiatif untuk kinerja humas pemerintah berprestasi baik pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

Majalah ini hadir sebagai bentuk pengakuan terhadap institusi yang telah menunjukkan dedikasi dan konsistensi dalam membangun komunikasi publik yang strategis dan berdampak. GPR Champions 2025 bukan hanya sekadar dokumentasi, tetapi juga ruang kolaboratif antarpraktisi humas pemerintah untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat kredibilitas kelembagaan di tengah era keterbukaan informasi.

Founder GPR Institute, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, menyampaikan bahwa peran Government Public Relations (GPR) kini semakin vital dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan publik. Menurutnya, GPR bukan sekadar aktivitas penyebaran informasi, melainkan proses membangun kepercayaan yang memerlukan integritas, profesionalisme, dan inovasi berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa GPR Champions 2025 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk memberikan ruang apresiasi yang mampu mengangkat kerja-kerja kehumasan yang strategis dan berdampak luas.

“GPR Champions 2025 hadir sebagai ruang apresiasi yang mampu menampilkan institusi atau lembaga pemerintah inspiratif di balik keberhasilan komunikasi publik nasional dan daerah. Kami berharap publikasi ini dapat menjadi sumber inspirasi, pembelajaran, dan kolaborasi lintas lembaga menuju GPR yang lebih berdampak dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik,” kata Prof. Dr. Widodo Muktiyo di Jakarta, Jum’at (8/8).

Annual Achievement Reports: GPR Champions 2025 disusun secara khusus untuk merekam berbagai pencapaian komunikasi publik dan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun terakhir. Publikasi ini menjadi wujud komitmen GPR Institute dalam memperkuat peran komunikasi pemerintah melalui penerapan praktik yang lebih terbuka, profesional, dan melibatkan partisipasi publik.

Melalui GPR Champions 2025, institusi yang dinilai berhasil menjalankan fungsi kehumasan secara konsisten dan berdedikasi akan diberikan pengakuan resmi berupa sertifikat GPR Champions 2025. Penyerahan apresiasi akan dilakukan secara langsung dalam forum nasional GPR Forum 2025 yang akan dihadiri peserta dari berbagai instansi dan narasumber kompeten dari berbagai sektor.

Kriteria penetapan GPR Champions didasarkan pada rekam jejak kinerja institusi, khususnya bagi mereka yang telah meraih Top GPR Award selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2024, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan keberlanjutan dalam membangun komunikasi publik yang strategis dan berdampak.

Institusi-institusi tersebut akan mendapatkan ruang khusus dalam majalah dan memperoleh sertifikat apresiasi khusus sebagai bentuk pengakuaan atas kontribusinya dalam memperkuat komunikasi publik di Indonesia.

Di sisi lain, Direktur GPR Institute, Arief Munajad, menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya dinilai dari seberapa luas informasi tersebar, melainkan dari seberapa besar dampaknya terhadap pemahaman, kepercayaan, dan keterlibatan publik.

Arief berharap majalah ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya apresiasi dan dokumentasi yang berkelanjutan bagi seluruh insan kehumasan pemerintah di Indonesia.

“Kami percaya keberhasilan komunikasi publik tidak cukup hanya diukur dari luasnya informasi disampaikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemahaman, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat,”

GPR Institute mengajak seluruh instansi pemerintah yang telah memenuhi kriteria untuk mengambil bagian dalam publikasi ini, yang akan diterbitkan dalam format cetak dan digital, serta didistribusikan kepada pemangku kepentingan strategis, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan media nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi https://gprinstitute.id atau hubungi tim redaksi Majalah GPR Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Upaya ini ditegaskan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) KDMP di Bali, pada Jumat (8/8).

KDMP tidak sekadar wadah koperasi, melainkan gerakan pemberdayaan ekonomi desa yang memberikan akses langsung bagi masyarakat untuk mengelola berbagai usaha penunjang kebutuhan sehari-hari. Mulai dari penyediaan pupuk, LPG, sembako, hingga layanan kesehatan, koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa.

Pemerintah akan fokus memperkuat regulasi dan mempercepat pembentukan Satgas KDMP di berbagai daerah. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan program.

“Sinergi ini adalah kunci untuk menjadikan desa sebagai pusat perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wamenkeu.

Dukungan penuh juga datang dari Kementerian Keuangan melalui skema pembiayaan sesuai PMK 49/2025. Skema ini memungkinkan koperasi mengembangkan lini usaha, sehingga KDMP dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa.

Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, KDMP diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menguatkan ketahanan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panglima TNI Mutasi dan Rotasi 42 Perwira Tinggi TNI

Penulis
Syifa
-

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 42 Perwira Tinggi (Pati) TNI. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan di lingkungan TNI. Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1001/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Dari total 42 Pati yang dimutasi, sebanyak 21 berasal dari TNI Angkatan Darat, 9 dari TNI Angkatan Laut, dan 12 dari TNI Angkatan Udara. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian organisasi terhadap tantangan strategis yang terus berkembang, sekaligus untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok TNI di semua matra.

Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian, antara lain Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, Gubernur Akademi Militer (Akmil), dan Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapa AD). Selain itu, mutasi juga mencakup jabatan-jabatan penting di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, satuan pendidikan, satuan operasional, serta penugasan lintas institusi lainnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari sistem pembinaan karier yang sehat dan terukur. “Mutasi ini tidak hanya menyangkut pergeseran jabatan, tetapi juga merupakan strategi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memperkuat struktur organisasi TNI secara menyeluruh,” ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 6 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Kapuspen menjelaskan bahwa melalui kebijakan ini, TNI terus mendorong peningkatan profesionalisme, soliditas, dan kapabilitas satuan di seluruh jajaran. Hal ini penting untuk menjaga kesiapan operasional serta mendukung pelaksanaan tugas dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan mutasi ini sekaligus menjadi wujud komitmen TNI dalam menempatkan sumber daya manusia terbaik pada posisi yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi. Proses ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, integritas, serta kesiapan dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Pastikan Pengadaan Laptop Siswa Sekolah Rakyat Transparan dan Akuntabel

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan,” kata Gus Ipul saat mengajak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti makan malam bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Kota Bandung, Sabtu (9/8/2025).

Seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. Pada tahap pertama, sebanyak 9.705 siswa akan menerima laptop. Tahap kedua menyusul dengan 5.665 siswa, sehingga total mencapai lebih dari 15.370 siswa penerima manfaat. Spesifikasi laptop akan disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan masing-masing siswa.

Selain laptop, Kementerian Sosial juga menyalurkan seragam sekolah sebagai bagian dari fasilitas pendukung.
Mensos menegaskan, seluruh proses pengadaan laptop dan seragam dilakukan secara transparan dan terbuka, sesuai arahan Presiden untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, maupun pelanggaran aturan.

“Karena ini sesuai dengan arahan presiden, tidak ada korupsi. Pastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Kita juga minta didampingi oleh aparat,” ujarnya.

Menurutnya, penyediaan laptop bukan sekadar bantuan fasilitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Fasilitas ini adalah bagian dari komitmen untuk memastikan siswa Sekolah Rakyat mendapatkan lingkungan dan sarana belajar yang layak dan setara dengan sekolah-sekolah terbaik.

Saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 67 titik dan ditargetkan mencapai 100 titik pada pertengahan Agustus 2025. Pada September mendatang, jumlahnya akan bertambah menjadi 159 titik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pada kunjungan kerja di SRMP 9 Kota Bandung, Mensos dan Wamen PU tidak hanya berdialog dengan siswa dan tenaga pendidik. Namun juga duduk membaur makan malam bersama siswa-siswi.

Momen hangat itu diwarnai obrolan santai dan canda, menciptakan suasana kekeluargaan di antara anak-anak yang kini tinggal di asrama sekolah. Bagi Mensos, interaksi langsung seperti ini penting untuk memahami kebutuhan siswa sekaligus memberikan dukungan moral.

Sekolah Rakyat adalah program yang digagas Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas operasional dan pembangunan gedung dan sarana prasarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, kurikulum dan seleksi guru digodok oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan guru agama dari Kementerian Agama. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam penetapan siswa serta penyediaan lahan untuk pembangunan gedung permanen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Dorong RS Maranatha Jadi Model Rumah Sakit Efisien dan Humanis

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong Rumah Sakit Maranatha di Bandung menjadi contoh rumah sakit yang dikelola secara efisien dan berpihak pada kemanusiaan, khususnya dalam memberikan pelayanan bagi peserta BPJS.

“Tempatnya bersih dan bagus. Mudah-mudahan kualitas ini bisa terus dijaga, tidak hanya lima tahun, tapi sepuluh tahun ke depan,” ujar Menkes saat meresmikan gedung perawatan VIP dan pusat rehabilitasi medis RS Maranatha, Kamis (7/8).

Menkes menekankan bahwa kebersihan dan kerapihan perlu dibarengi dengan efisiensi pengelolaan. Ia menyoroti bahwa masih banyak rumah sakit merugi karena tidak efisien dalam pembelian obat dan alat kesehatan, serta terdampak oleh keterlambatan pembayaran BPJS.

“Supaya layanan makin baik, rumah sakit juga harus untung. Ada rumah sakit yang pasiennya 95% BPJS, tapi marginnya bisa sampai 28% karena efisien,” jelasnya.

Menkes juga mendorong RS Maranatha berperan aktif dalam pendidikan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis dan dokter gigi, untuk menjawab kekurangan tenaga medis di Indonesia. Ia menyebut rasio dokter Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi peran RS Maranatha dalam mendukung transformasi sistem layanan kesehatan di provinsi ini. Ia menekankan bahwa transformasi bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga pendekatan menyeluruh terhadap pasien.

“Pasien harus dipandang sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya kasus medis, tapi juga secara rohani dan sosial,” ujar Erwan.

Pemprov Jawa Barat menyatakan komitmennya dalam memperkuat ekosistem kesehatan melalui regulasi, kemitraan, dan pengembangan SDM.

Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, Orias Petrus Mudak, menyampaikan bahwa 95% pasien RS Maranatha adalah peserta BPJS. Menurutnya, efisiensi dan ketepatan pembayaran menjadi faktor penting dalam keberlangsungan layanan.

“Pelayanan tidak menunggu rumah sakit untung. Sekalipun belum untung, kami tetap berjalan,” tegasnya.

RS Maranatha saat ini melayani hingga 12.000 pasien per bulan, dengan kapasitas tempat tidur yang meningkat dari 100 menjadi 250 setelah pembangunan fasilitas baru. Yayasan juga terus mengembangkan layanan, termasuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut serta rencana pembukaan klinik spesialis di Cihampelas.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Defile Militer Akhiri Gelar Pasukan, Presiden Prabowo Beri Penghormatan kepada Prajurit

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung defile pasukan sebagai bagian dari rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Landasan Suparlan, Komplek Pendidikan dan Pelatihan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Minggu, 8 Agustus 2025. Defile ini menjadi penutup yang menampilkan kekuatan, kekompakan, dan kebanggaan seluruh matra TNI, serta komponen pendukung pertahanan negara.

Sebelum defile dimulai, Presiden Prabowo terlebih dahulu menerima laporan resmi dari Komandan Defile. Setelah Presiden memberikan isyarat dimulainya prosesi, genderang semangat pun mulai bergema dari alunan drumben yang dimulai dari drumben Universitas Pertahanan, dilanjutkan SMA Taruna Nusantara, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, dan Akademi TNI.

Setelah itu, masuk rombongan pembawa lambang-lambang satuan melangkah tegap sambil menjunjung tinggi panji-panji kebanggaan masing-masing korps. Bendera dan simbol kehormatan itu berkibar gagah yang menjadi pengantar bagi barisan pasukan yang akan melintas di hadapan Kepala Negara.

Defile dimulai dengan derap langkah para taruna Akademi TNI yang penuh wibawa, diikuti oleh pasukan Yon Sniper Gabungan dan unit TNI Drone yang melangkah mantap. Selanjutnya, brigade Kopassus disusul brigade Marinir, brigade Kopasgat, serta brigade Kostrad yang melangkah gagah dan berbaris sempurna.

Rangkaian defile berlanjut dengan pasukan raider yang sigap, prajurit dari jajaran Kodam yang berwibawa, serta pasukan Koarmada RI yang menunjukkan kekuatan maritim. Di belakangnya, swabuang paksa, teritorial pembangunan, dan polisi militer gabungan melintas dengan ketertiban dan disiplin khas korps masing-masing.

Pasukan defile selanjutnya yang melintas di hadapan Presiden yakni barisan kadertih, komando cadangan, dan ditutup dengan formasi IPDN yang menampilkan kekompakan rapi para praja, serta barisan anak sekolah. Parade defile resmi ditutup dengan pertunjukkan drone dan atraksi udara lainnya.

Sepanjang jalannya defile saat pasukan melintas, Presiden Prabowo berdiri tegap di podium sembari memberikan penghormatan kepada setiap barisan yang melintas. Sorot mata Presiden mengikuti setiap langkah pasukan, seolah mengukir kebanggaan tersendiri atas dedikasi mereka dalam menjaga kedaulatan negara. Tepuk tangan hadirin turut mengiringi para pasukan yang tampil dengan penuh percaya diri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...889890891...4,914Halaman 890 dari 4,914