Beranda blog Halaman 900

Gubernur Pramono Tinjau Taman Langsat: Siapkan Penanganan Banjir

Penulis
Syifa
-
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung Taman Langsat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai langkah awal dalam penataan kawasan taman yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf internasional. Penataan ini mencakup integrasi tiga taman ikonik di Jakarta Selatan—Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser—yang akan disatukan menjadi satu kawasan bernama Taman Bendera Pusaka.
Penataan ini bukan sekadar memperindah taman, tetapi juga untuk menjawab keluhan lama warga tentang banjir dan bau tak sedap di sekitar taman. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan sistem drainase dan infrastruktur hijau dalam desain taman untuk memaksimalkan daya resap air dan sirkulasi udara.
“Baru kali ini kita membangun taman dengan pendekatan ekologis yang serius. Kita tidak bisa lagi menunda masalah banjir dan polusi bau yang mengganggu. Perlu biaya besar, iya, tapi ini investasi untuk kualitas hidup warga Jakarta,” tegas Gubernur Pramono.
Selain itu, penataan ini juga menjadi upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau yang sehat, aman, dan fungsional.
“Ke depan, Taman Langsat akan dilengkapi berbagai fasilitas olahraga gratis serta sarana yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat,” ujar Gubernur Pramono.
Sebagai bagian dari kebijakan taman 24 jam, integrasi ini bertujuan membuka akses yang lebih luas dan adil bagi masyarakat.
Rencana desain dan konsep taman disusun secara kolaboratif dengan melibatkan arsitek, akademisi, komunitas, dan warga. Taman ini akan menjadi representasi nilai kebangsaan dan sejarah Indonesia, sekaligus ruang publik modern yang siap menyambut tamu dari negara-negara ASEAN, mengingat letaknya yang strategis di kawasan Blok M—pusat kawasan ASEAN di Jakarta.

Penataan Taman Bendera Pusaka ditargetkan rampung secara bertahap dan diharapkan menjadi model taman kota yang inklusif, fungsional, dan menginspirasi pembangunan ruang publik di wilayah lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Tegaskan Evaluasi Bansos 5 Tahun Sekali

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bantuan sosial (bansos) bukan program seumur hidup, melainkan bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum diarahkan menuju pemberdayaan.

Pesan ini ia sampaikan dalam kegiatan dialog bersama pilar-pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur, Senin (4/8/2025).

Kegiatan ini diikuti 435 peserta, terdiri dari 199 pilar sosial Ponorogo, 107 pilar sosial Pacitan, dan 129 pilar sosial Trenggalek. Mereka berasal dari berbagai unsur pilar sosial, meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pordam), serta pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos).

Menurut Gus Ipul, di era Presiden Prabowo Subianto, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting sehingga pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

“Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita akan evaluasi setiap lima tahun sekali. Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa bansos memiliki peruntukan yang jelas dan tidak bisa digunakan seenaknya. Misalnya, bantuan Rp750.000 per tiga bulan bagi ibu hamil digunakan untuk asupan gizi, atau bantuan untuk bayi 0–6 tahun, lansia, dan penyandang disabilitas sesuai kebutuhan masing-masing. “Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Gus Ipul juga mengutarakan keprihatinannya terkait temuan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, di mana sekitar 300 ribu di antaranya adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). “Sebanyak 230 ribu sudah langsung kami putus penyalurannya. Sisanya masih kami dalami, termasuk kemungkinan data mereka disalahgunakan pihak lain,” katanya.

Evaluasi dan pemutakhiran data bansos dilakukan secara berkala bekerja sama dengan BPS, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Data terbaru dari BPS menjadi acuan penyaluran bansos setiap triwulan.

“Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ujar Gus Ipul.

Dalam forum tersebut, para pendamping PKH menyampaikan berbagai masukan terkait beban kerja dan tantangan lapangan. Seorang pendamping dari Ponorogo mengungkapkan bahwa tugas mereka sering menumpuk pada waktu bersamaan, mulai dari pendampingan Sekolah Rakyat, pemeriksaan pertumbuhan anak, monitoring sosial, hingga penanganan kasus.

“Kami tetap kuat, tetapi berharap ada penjadwalan yang lebih terstruktur agar bisa menjalankan tugas dengan lebih optimal,” katanya. Menanggapi hal itu, Gus Ipul mengakui beratnya beban kerja para pendamping dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka.

“Saya terima kasih kepada teman-teman pendamping. Memang cukup berat, tapi arahan saya jelas ya, Kementerian Sosial ini arahnya ke mana. Kita sama-sama konsolidasi agar ke depan lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan pendamping PKH dari Pacitan mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk bupati dan pemerintah pusat, yang telah memberikan perlengkapan kerja seperti seragam pelindung.

“Kami siap untuk program nasional selanjutnya dan berharap dukungan seperti ini semakin banyak di seluruh Indonesia,” katanya.
Gus Ipul menutup dialog dengan ajakan agar seluruh pilar sosial terus menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. “Kalau kita konsisten, data makin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Ungkap Strategi Kemnaker dalam Mendukung Dunia Usaha

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha melalui penguatan ekosistem ketenagakerjaan. Hal ini diwujudkan melalui pendekatan supply dan demand yang bertujuan menyiapkan tenaga kerja berkualitas sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO ke-34 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, (5/8).

Dalam paparannya, Menaker menjelaskan bahwa pendekatan supply difokuskan pada penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu strategi utamanya adalah transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja.

“Kita menyadari bahwa modalitas BLK merupakan aset besar yang sudah kita miliki. Karena itu, penting bagi kami untuk terus meningkatkan otoritas dan kapasitasnya agar lebih banyak orang yang bisa dilatih dengan kurikulum yang lebih mutakhir, serta mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Inilah yang saat ini sedang kami lakukan,” ujar Menaker.

Sementara itu, pendekatan demand dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang terbuka bagi semua kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Strategi yang ditempuh antara lain pengembangan kebijakan rekrutmen yang inklusif, pembentukan Talent & Innovation Hub untuk melatih tenaga kerja mandiri, serta pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional guna meningkatkan daya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Airlangga: KEK dan Digitalisasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8%

Penulis
Syifa
-

Salah satu penyumbang kinerja solid perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,12% (yoy) pada Triwulan II-2025 yakni dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang naik 6,99% (yoy), yang sekaligus mencerminkan peningkatan investasi, baik dari swasta maupun Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan capaian investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Salah satu capaian investasi yang meningkat adalah di Kawasan Ekonomi Khusus, dan dari segi produksi kita lihat bahwa industri pengolahan itu kontribusinya 18,67%. Nah, kita baru masuk menjadi negara industri kalau kontribusi dari industrinya di atas 20%. Jadi ini target kepada seluruh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK untuk mendorong investasi dan meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan kepada PDB,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membuka Rapat Kerja Nasional dan Evaluasi Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Semester I Tahun 2025, di Jakarta, Rabu (6/08).

Menurut Menko Airlangga yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK, keberadaan KEK, Kawasan Industri (KI), dan investasi yang masuk akan dapat mempertahankan kinerja baik pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi yang secara regional lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan adanya kawasan industri seperti di Morowali dan Bantaeng.

Lebih lanjut, dalam Rapat Terbatas pada 22 Juli 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung telah memberi arahan kepada para pimpinan BUPP KEK untuk mendorong percepatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja di masing-masing KEK. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan percepatan pengembangan KEK, khususnya KEK pendidikan digital dan medis.

“Tentu yang menjadi catatan yakni KEK yang diharapkan bisa menjadi cikal-bakal atau prototipe kesehatan, jadi sangat didorong yaitu KEK Batam dengan Rumah Sakit Apollo. Karena itu akan menjadi game changer terhadap industri kesehatan, terutama untuk bersaing dengan Singapura dan Penang di Malaysia. Dari situ, seluruh kedokteran dan kesehatan internasional semua akan bisa masuk, dan kalau tidak salah itu kan dikerjasamakan juga dengan rumah sakit BP Batam yang existing. Jadi untuk menarik investasi, biasanya mereka minta first class hospital, kemudian keberadaan direct flight dari internasional ke Bandara Hang Nadim Batam, dan juga pelabuhan harus diperbagus di KEK Tanjung Kelayang,” ungkap Menko Airlangga.

Keberadaan KEK di seluruh wilayah Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, para perusahaan yang ada di KEK diharapkan bisa mendorong pendidikan bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha, di mana Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan Super Deduction Tax sampai 200% untuk perusahaan yang berperan dalam pendidikan atau vokasi.

Selanjutnya, Menko Airlangga berharap dalam pengembangan semua KEK di Indonesia dapat mempunyai keterkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap PDB, dan investasi tambahan.

“Kita berharap bahwa KEK ini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan perekonomian nasional. Arahan Bapak Presiden bahwa dalam tiga tahun ke depan pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8%. Kuncinya hanya dua, kesatu adalah KEK, dan kedua digitalisasi. Tidak ada pengungkit yang bisa lebih cepat mengakselerasi ekonomi daripada dua sektor tersebut,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam agenda ini di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, kemudian Wakil Ketua I dan II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, perwakilan Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK, dan BUPP KEK, serta Kepala Lembaga National Single Window (LNSW).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan, Pendidikan, dan Infrastruktur Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat respons strategis terhadap sejumlah isu seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur melalui sejumlah langkah konkret. Dalam keterangan pers bersama usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (06/08/2025), sejumlah Menteri Koordinator menyampaikan perkembangan terbaru terkait kebijakan pemerintah di sektor pangan, pendidikan, dan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan langkah pemerintah dalam merespons isu terkait dengan ketersediaan dan distribusi beras. Menurutnya, para pelanggar yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas.

“Masyarakat tidak usah khawatir kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton. Dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua, sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton,” ujar Menko Pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli turut menyampaikan laporan mengenai percepatan operasional koperasi desa. Sementara itu, dalam keterangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan total sekolah rakyat yang akan beroperasi pada tahun 2025 mencapai lebih dari 150 sekolah.

“Itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di desil 1 kemiskinan ekstrem,” jelas Menko PM.

Menanggapi kedua program tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada percepatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan.

“Misalnya dengan perbaikan irigasi, termasuk juga membangun dan revitalisasi bangunan-bangunan untuk sekolah rakyat yang tadi menjadi program unggulan dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Agus.

Lebih lanjut, pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo kembali menegaskan urgensi pembangunan giant seawall sebagai langkah strategis perlindungan wilayah pantai utara Jawa (pantura). Menurut Agus, pemerintah akan terus menyempurnakan desain proyek tersebut dan mencari skema pendanaan yang berkelanjutan.

“Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun giant seawall. Jadi untuk melindungi masyarakat, puluhan juta masyarakat yang ada di Pantura sekaligus bukan hanya keberlangsungan hidup, tetapi juga banyak sekali pusat industri termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur pantura,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Antusiasme Membludak! Istana Tambah Undangan Upacara Kemerdekaan Gelombang II dan III

Penulis
Syifa
-

Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Jakarta cukup tinggi. Sejak pendaftaran undangan umum dibuka melalui situs pandang.istanapresiden.go.id pada Senin (04/08/2025) pukul 11.45 WIB, lonjakan pengunjung langsung terjadi.

Dalam waktu setengah jam, tercatat lebih dari 26 ribu pengguna mengakses situs resmi Istana untuk memperebutkan kuota terbatas. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengapresiasi antusiasme luar biasa masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang kemarin telah dengan antusiasme yang sangat tinggi ikut mendaftar untuk mendapatkan undangan.” ujar Mensesneg di hadapan awak media, Selasa (05/08/2025).

Data menunjukkan peminat terbesar berasal dari DKI Jakarta, disusul Jawa Barat dan Banten. Namun, semangat “nge-war” ini juga menjangkau seluruh nusantara. Warga Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua turut berebut kesempatan bersejarah ini.

Atas animo tersebut, Mensesneg pun menyampaikan bahwa Istana akan memberikan kuota tambahan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara di Istana. Tambahan kuota ini, menurut Mensesneg merupakan pengalihan di luar kuota 80 persen yang ditujukan untuk masyarakat.

“Nah, tapi tentunya kita coba mengevaluasi bisa jadi nanti ada beberapa yang di luar yang 80 persen itu juga yang akan kita kurangi,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa kuota tambahan akan diberikan kepada masyarakat karena kuota sebelumnya telah habis. Rencana pendaftaran untuk kuota tambahan akan dibuka pada 7 dan 8 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.

Untuk mengikuti proses pendaftaran, calon undangan harus melengkapi syarat, seperti mengisi data diri lengkap dan email aktif, mengunggah foto KTP, serta mengunggah swafoto bersama KTP. Jika proses ini berhasil, calon undangan akan menerima konfirmasi melalui email yang telah didaftarkan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan keamanan data sekaligus menghindari pemalsuan identitas.

Tingginya animo masyarakat tidak hanya karena ingin menyaksikan pengibaran Sang Saka Merah Putih, tetapi juga karena makna historisnya. Upacara HUT Kemerdekaan RI dari halaman Istana Merdeka merupakan momen sakral yang hanya bisa disaksikan oleh segelintir orang beruntung. Kesempatan ini pun menjadi impian banyak warga untuk merasakan atmosfer kebangsaan yang penuh haru dan kebanggaan.

“Beliau (Presiden Prabowo Subianto) juga menghendaki bahwa peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus itu nuansanya adalah nuansanya penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan optimisme,” tutup Mensesneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Termasuk Tertinggi di G20 dan ASEAN

Penulis
Syifa
-

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi termasuk di antaranya percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (06/08/2025).

“Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12 (persen). Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” ujar Menko Perekonomian.

Airlangga menambahkan, peningkatan tersebut juga tercermin dari sisi ketenagakerjaan. Menurutnya, sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap. Hal ini setara dengan 3,59 juta orang dalam satu tahun terakhir.

Selain itu, Presiden memandang bahwa daya saing dengan berbagai negara menjadi penting. Untuk itu, Presiden mendorong percepatan reformasi perizinan berusaha.

“Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah juga menitikberatkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Menurut Airlangga, sejumlah program unggulan disiapkan, termasuk dorongan terhadap investasi kawasan, ekspor, serta pembiayaan sektor perumahan.

“Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan Rp5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan Rp20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” katanya.

Selain itu, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir 2025. Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program strategis dalam rangka menyambut periode Natal dan Tahun Baru.

Lebih lanjut, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang akan disampaikan oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang. Namun demikian, Presiden juga menekankan bahwa program-program nonanggaran yang dapat memperkuat iklim investasi harus tetap menjadi prioritas kementerian dan lembaga.

“Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan nonanggaran ini harus terus didorong oleh kementerian/lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Dorong Reformasi Perizinan dan Pangkas Beban Bonus Manajemen BUMN

Penulis
Syifa
-

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8). Rosan menjelaskan bahwa analisis menyeluruh terkait kebijakan penghematan anggaran dari pemberian tantiem dan bonus kepada manajemen perusahaan telah disampaikan kepada Kepala Negara.

“Untuk memberi tahu bahwa penghematannya itu, dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap,” ujar Rosan dalam keterangannya.

Rosan juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah penghematan melalui surat edaran terkait pemberian tantiem dan bonus bagi jajaran komisaris dan direksi BUMN.

“Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan, yang terhadap tantiem dan bonus untuk board of commissioners atau komisaris, dan juga untuk direksi yang berhak mendapatkan, manajemen yang berhak mendapatkan tantiem atau bonus sesuai dengan kinerja perusahaannya,” ujar Rosan.

Selain soal penghematan, Rosan juga memaparkan perkembangan deregulasi perizinan yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Rosan juga menyampaikan bahwa peraturan baru yang mendukung percepatan proses perizinan telah diterbitkan.

“Alhamdulillah, PP-nya (peraturan pemerintahnya) baru saja keluar. Jadi untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan, apabila sudah sesuai jangka waktunya dan tidak ada tanggapan kembali ke kami, maka otomatis perizinan akan kami keluarkan,” jelasnya.

Menurut Rosan, langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian waktu dan mendorong efisiensi birokrasi. Presiden Prabowo juga telah meminta agar kementerian atau lembaga lain yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perizinan segera menyesuaikan diri.

“Jadi itu juga memberikan kepastian waktu, itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah baru saja keluar,” tegas Rosan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Samsat Keliling di 14 Wilayah Jadetabek, Ini Lokasi dan Jadwal Lengkapnya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling untuk masyarakat di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada hari Kamis.

Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajiban administrasi kendaraan bermotor tanpa harus mengantre di kantor Samsat utama.

Melalui layanan Samsat Keliling, masyarakat dapat melakukan berbagai layanan penting seperti pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pembayaran Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Polda Metro Jaya menyediakan total 21 titik lokasi Samsat Keliling yang tersebar di 14 wilayah strategis. Layanan ini digelar di tempat-tempat yang mudah dijangkau, seperti pusat perbelanjaan, kantor kelurahan, dan lapangan umum, agar masyarakat dapat mengaksesnya lebih praktis dan cepat.

Berikut adalah jadwal dan lokasi Samsat Keliling Jadetabek hari ini yang diambil dari akun resmi X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya, @TMCPoldaMetro:

Lokasi Samsat Keliling di Jakarta dan Sekitarnya:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara & Mal Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB) & Gedung Garuda TV Cilandak (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jaktim & Pasar Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Tangerang Raya:

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas & Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) & ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Ruko Batu Ceper & Fresh Market Green Lake City (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Gtown House Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

Bekasi dan Depok:

  • Kota Bekasi: Pizza Hut Jatiasih (08.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Central Lippo Cikarang (09.00–14.00 WIB)

  • Depok: Samsat Depok (08.00–14.00 WIB)

  • Cinere: Samsat Cinere (08.00–14.00 WIB)

Persyaratan Pembayaran Pajak Kendaraan di Samsat Keliling

Agar proses layanan berjalan lancar, masyarakat diimbau untuk membawa dokumen berikut:

  • KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopinya

  • STNK asli dan fotokopinya

  • BPKB asli dan fotokopinya

Penting untuk diperhatikan, Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian plat nomor, pemohon tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Layanan ini menjadi solusi praktis untuk warga Jadetabek dalam mengurus pajak kendaraan tanpa antre panjang, serta bagian dari upaya digitalisasi dan modernisasi pelayanan publik di sektor lalu lintas dan angkutan jalan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hadir di Lima Lokasi Jakarta, Ini Syarat dan Biayanya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan ini tersedia pada Kamis (tanggal disesuaikan), dan tersebar di lima titik strategis wilayah DKI Jakarta.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM, khususnya bagi pemilik SIM A dan SIM C yang masa berlakunya masih aktif.

Melalui akun Instagram resmi @tmcpoldametro, diinformasikan bahwa layanan mobil SIM Keliling Jakarta ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Berikut daftar lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Kantor Garuda TV Pasar Minggu

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM Melalui SIM Keliling

Untuk dapat memperpanjang SIM melalui layanan keliling ini, pemohon diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

  • Fotokopi dan SIM asli yang masih berlaku (hanya untuk SIM A dan SIM C)

  • Fotokopi KTP yang masih aktif

  • Bukti cek kesehatan

  • Bukti telah mengikuti tes psikologi

Penting untuk diketahui, SIM yang masa berlakunya telah habis tidak dapat diperpanjang melalui layanan SIM Keliling. Pemohon harus mengurus permohonan SIM baru langsung di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Masa Berlaku dan Biaya Perpanjangan SIM

Sesuai dengan ketentuan terbaru, masa berlaku SIM kini dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan lagi berdasarkan tanggal lahir pemilik. Kebijakan ini diberlakukan untuk memberikan kejelasan waktu kedaluwarsa berdasarkan sistem yang lebih terstruktur.

Adapun biaya perpanjangan SIM sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah:

  • Rp 80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp 75.000 untuk perpanjangan SIM C

Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan dana tambahan untuk:

  • Tes Psikologi: Rp 60.000

  • Tes Kesehatan: Rp 35.000

Sanksi Jika Mengemudi Tanpa SIM yang Berlaku

Ditlantas Polda Metro Jaya juga mengingatkan, bahwa pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM aktif saat berkendara akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi tersebut berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal sebesar Rp 250.000.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah dalam memperpanjang masa berlaku SIM secara tepat waktu dan legal. Pastikan Anda mengecek masa berlaku SIM Anda dan segera manfaatkan layanan ini sebelum terlambat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...899900901...4,918Halaman 900 dari 4,918