Beranda blog Halaman 918

OJK Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum terhadap Mantan Dirut Investree, Adrian Asharyanto

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi (Sdr. Adrian), mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya (Investree), yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta berstatus red notice.

Sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum, OJK terus mendorong proses pemulangan Sdr. Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri.

Menyikapi pemberitaan di media massa mengenai Sdr. Adrian, OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Sdr. Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia.

OJK akan meningkatkan dan melanjutkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menyikapi hal tersebut, termasuk memulangkan Sdr. Adrian ke tanah air untuk meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan baik secara pidana maupun perdata.

Sebagaimana diketahui, OJK telah melakukan langkah-langkah tegas sesuai kewenangan dalam penanganan kasus Investree dengan melakukan pencabutan izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lainnya.

Selanjutnya, OJK juga telah menjatuhkan sanksi larangan menjadi pihak utama kepada Sdr. Adrian, melakukan pemblokiran rekening dan penelusuran aset, serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

OJK juga telah menetapkan Sdr. Adrian sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK.

OJK berkomitmen untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. OJK akan memastikan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas sebagai wujud konsistensi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan RI-Menhan Belarusia Bahas Kerja Sama Pertahanan

Penulis
Syifa
-
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Pertahanan Belarusia mengadakan pertemuan untuk membahas kerja sama pertahanan, khususnya dalam pengembangan industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, serta pertukaran teknologi, di Belarusia, Senin (28/7).
Pada kunjungan kehormatan ini Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin diterima langsung oleh Chief of the General Staff and First Deputy Minister of Defence of the Republic of Belarus H.E. Major General Pavel Nikolaevich Muraveyko.
Kementerian Pertahanan RI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mayor Jenderal Pavel Nikolaevich Muraveyko atas sambutan hangat dalam kunjungan resmi delegasi Indonesia ke Belarus. Harapannya, hubungan pertahanan Indonesia–Belarus dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.
Dalam kesempatan ini disampaikan juga bahwa Indonesia menyambut baik undangan partisipasi dalam MILEX-2025, pameran persenjataan dan teknologi militer terbesar di Belarusia.
Partisipasi Indonesia melalui Atase Pertahanan yang terakreditasi untuk Federasi Rusia dan Belarus ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi penguatan kerja sama industri pertahanan, khususnya dalam bidang transfer teknologi, pengembangan sistem senjata, serta peningkatan kapasitas industri nasional.

Turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie dalam pertemuan tersebut yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandyo Budi Revita dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Marsdya TNI Yusuf Jauhari, M.Eng.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres dan Menaker Saksikan Penyaluran BSU di Pekanbaru

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyaksikan proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 di Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru, Riau, Senin (28/7).

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BSU yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Jakarta, dan Boyolali. Pekanbaru menjadi lokasi keempat yang dikunjungi Wapres untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan langsung dirasakan manfaatnya oleh pekerja.

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk intervensi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran dalam menjaga daya beli masyarakat, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hingga 28 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 14,7 juta pekerja dari total 15,9 juta calon penerima, atau setara 92,26 persen secara nasional. Di Riau, bantuan telah diterima oleh 368.586 pekerja (91,04 persen), termasuk 145.824 pekerja di Kota Pekanbaru (89,01 persen),” ujar Yassierli.

BSU diberikan kepada pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah, dengan total bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan sekaligus.

Sebagaimana pesan Wapres yang kerap diutarakan, para penerima diimbau untuk menggunakan bantuan secara bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal negatif seperti judi online atau game online.

“Namun melihat wajah-wajah para penerima BSU, sepertinya mereka jauh dari perilaku seperti itu,” tutur Menaker dengan nada berseloroh.

Yassierli menegaskan pentingnya peran aktif Kementerian Ketenagakerjaan bersama PT Pos Indonesia dalam menjangkau pekerja di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Ini menjadi tantangan tersendiri agar penyaluran bantuan benar-benar merata dan tepat sasaran,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi dukungan dan kehadiran langsung Wapres Gibran yang dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan BSU berjalan optimal dan diterima oleh pekerja yang berhak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes RI dan TB Alliance Teken MoU untuk Percepat Pengobatan TB Inovatif

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan TB Alliance menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah penting dalam memperkuat upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis (TB), kusta, dan penyakit mikobakterial lainnya, baik di tingkat nasional maupun global.

Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan pengobatan inovatif terbaru, memperkuat sistem kesehatan, serta mendorong inovasi dalam perawatan pasien. Kolaborasi ini juga menjadi cerminan komitmen Indonesia dalam memperkuat peran sebagai pemimpin dalam inovasi kesehatan, khususnya di bidang pengendalian TB.

Nota Kesepahaman tersebut mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama, seperti pertukaran pengetahuan ilmiah, penelitian dan pengembangan, produksi lokal, alih teknologi, serta implementasi pengobatan TB generasi baru.

“Kami sangat antusias dengan kemitraan strategis bersama TB Alliance, yang mencerminkan komitmen yang kuat dari bangsa Indonesia untuk mengatasi TB dan penyakit mikobakterial terkait,” ujar Dr. Rizka Andalucia, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI.

“Upaya ini juga akan semakin memperkuat kapasitas sistem kesehatan nasional serta para peneliti dalam menghadapi tantangan di masa depan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam inovasi kesehatan global,” lanjutnya.

Sementara itu, Presiden dan CEO TB Alliance, Dr. Mel Spigelman, menegaskan pentingnya kemitraan ini dalam memperluas jangkauan pengobatan inovatif yang berfokus pada pasien.

“Kami bangga memulai kemitraan dengan Kementerian Kesehatan Indonesia, yang menegaskan visi bersama untuk mempercepat pengembangan dan implementasi pengobatan termutakhir yang berpusat pada pasien untuk TB dan penyakit terkait lainnya,” ujar Spigelman.

“Indonesia adalah salah satu negara yang memimpin dalam penerapan inovasi untuk eliminasi TB. Dengan komitmennya terhadap inovasi kesehatan dan kerja sama erat dengan institusi nasional, kita dapat lebih cepat mengembangkan terapi baru yang transformatif, serta memastikan pengobatan tersebut menjangkau masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia yang membutuhkannya,” tambahnya.

Visi bersama ini sebelumnya telah diperkenalkan oleh TB Alliance dalam forum tingkat tinggi, High-Level Meeting on Tuberculosis, yang diselenggarakan pada November 2024 lalu di Bali. Forum yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan global untuk membahas upaya eliminasi TB.

Dalam forum tersebut, TB Alliance memaparkan pendekatan inovatif bertajuk “one by one”. Strategi ini menargetkan durasi pengobatan TB yang jauh lebih singkat dibandingkan metode konvensional. TB laten ditargetkan dapat disembuhkan dalam satu hari, sementara TB aktif ditangani dalam waktu satu bulan.

Pengembangan teknologi dan terapi baru yang termasuk dalam Nota Kesepahaman ini dinilai akan menjadi faktor krusial dalam mewujudkan pengobatan TB yang lebih cepat dan efektif. Langkah ini sejalan dengan ambisi Indonesia untuk tidak hanya menjadi negara penerima manfaat, tetapi juga pionir dalam pengembangan solusi kesehatan global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Berikan Tunjangan Khusus untuk Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

Pemerintah menyadari bahwa pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar, sehingga perlu diatasi melalui insentif yang adil, layak, dan berkelanjutan.

“Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian.

Di tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1100 dokter spesialis yang saat ini berpraktek di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Menurut Menkes Budi, keberadaan tenaga medis di wilayah sulit tidak hanya soal ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut kelangsungan hidup dan motivasi mereka dalam bekerja.

“Kalau kita ingin layanan kesehatan yang kuat, kita harus mulai memastikan kesejahteraan finansial bagi tenaga medis yang bertugas di daerah sulit,” tegasnya.

Wilayah penerima tunjangan khusus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan pemetaan kebutuhan nasional, dengan prioritas pada daerah dengan keterbatasan akses, kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ini, terutama terkait dengan alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

Selain pemberian tunjangan, tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier.

Langkah ini bertujuan agar tenaga medis di wilayah terpencil tetap memiliki akses untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

“Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” tambah Menkes Budi.

Menkes berharap kebijakan ini dapat menjadi daya tarik bagi tenaga medis muda untuk mengabdi di daerah prioritas, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harap Aksi Pembubaran Rumah Doa Tak Terulang, Menag Siapkan Dua Upaya Penanganan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar menyatakan keprihatinannya atas insiden pembubaran kegiatan ibadah di rumah doa milik umat Kristen di Padang, Sumatera Barat.

Menag menegaskan pentingnya memastikan peristiwa serupa tidak terulang di masa depan, dan menyampaikan bahwa Kementerian Agama tengah menyiapkan dua pendekatan: penanganan jangka pendek dan solusi jangka panjang.

“Kami sedang mencari data ya. Saya akan secepatnya, saya akan mengurus tim kami ke Padang, saya berharap itulah peristiwa yang terakhir kejadian di Indonesia. Ini obsesi kami, kesalahpahaman dan sebagainya itu harus dihentikan,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (30/7/25).

Ia menyebut telah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Barat dan dalam waktu dekat akan mengirimkan tim untuk merespons langsung situasi di lapangan.

Menag Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa kasus serupa yang sempat terjadi di Jawa Barat sebelumnya telah berhasil ditangani.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Kanwil-nya, kami akan mengutus tim kami nanti ke sana untuk mencari solusi yang terbaik, saya mendengar itu sudah terkendalikan oleh kawan-kawan dan pihak aparat. Tapi apapun juga, itu adalah sebuah pencitraan negatif dari bangsa kita dan saya berharap jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini dan saya pribadi sangat menyesalkan,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kemenag akan memperkenalkan kurikulum cinta untuk diterapkan di lingkungan pendidikan. Gagasan ini bertujuan membangun budaya saling pengertian dan mengikis prasangka antar kelompok masyarakat.

“Kementerian Agama punya falsafah sendiri, kalau seperti ini kejadiannya jangan-jangan nanti akan ada lagi. Maka itu, kami selaku Menteri Agama mencari pendekatan lain dengan cara memperkenalkan kurikulum cinta. Kurikulum cinta ini secara mendasar akan kita obsesikan untuk menghilangkan segala bentuk kecurigaan dan kesalahpahaman antara satu sama lain,” tuturnya.

Sebelumnya, sekelompok warga membubarkan ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada 27 Juli 2025. Dalam insiden tersebut, terjadi kepanikan di kalangan jemaat, termasuk anak-anak, serta aksi perusakan fasilitas oleh massa.

Video yang beredar menunjukkan puluhan orang mendatangi rumah doa sambil membawa kayu. Jemaat yang ada dalam rumah itu keluar, sementara sebagian massa merusak kursi dan kaca.

Menanggapi kejadian tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan sembilan orang sebagai terduga pelaku berdasarkan rekaman video di lokasi.

“Yang sudah kami amankan sembilan orang, tentunya akan berkembang lagi. Sembilan orang ini adalah yang sesuai di video yang ada,” ungkap Wakapolda Sumbar Brigjen Solihin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menpar: Pemerintahan Prabowo-Gibran Jadikan Pariwisata Sebagai Pilar Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif.

“Pariwisata nasional yang ditunjang oleh kekuatan sumber daya alam, budaya, dan masyarakat merupakan modal besar yang harus dimaksimalkan dengan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai dan menjaga nilai-nilai ini terus tumbuh dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

Menteri Pariwisata Widiyanti menjelaskan, kebijakan dan capaian pembangunan sektor pariwisata selama masa awal pemerintahan Presiden Prabowo menjadi cerminan arah kepemimpinan yang fokus, tegas, dan berpihak kepada rakyat. Seperti sejumlah program stimulus yang diluncurkan pemerintah pada momen natal dan tahun baru, lebaran, serta libur sekolah.

Adapun stimulus pada masa libur sekolah senilai Rp24,4 triliun guna mendongkrak pergerakan wisatawan nusantara. Sejumlah stimulus tersebut di antaranya diskon transportasi seperti tiket kereta api (30%) untuk 2,8 juta penumpang, tiket pesawat kelas ekonomi (6%), dan angkutan laut (50%), yang berlaku selama masa libur sekolah dengan total anggaran sebesar Rp940 miliar. Di samping, itu ada potongan tarif tol (20%) yang menargetkan sekitar 110 juta pengguna jalan tol pada Juni–Juli 2025, dengan anggaran sebesar Rp650 miliar.

Paket stimulus yang memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah seperti ini tentunya akan terus dijalankan pemerintah.

Kinerja sektor pariwisata saat ini juga terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara yang menjadi sinyal kuat kebangkitan pariwisata Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari hingga Mei 2025 ada 5,63 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Angka tersebut mencerminkan peningkatan sebesar 7,44 persen dibandingkan angka kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga Mei 2024. Sementara perjalanan wisatawan nusantara pada Januari hingga Mei 2025 mencatatkan 508,67 juta perjalanan, dengan peningkatan sebesar 16,13 persen dibandingkan Januari – Mei 2024.

Menteri Pariwisata Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata melalui program yang dijalankan juga menjadi bagian penting terhadap program-program prioritas nasional. Sepanjang Januari hingga Juli 2025, Kementerian Pariwisata berkolaborasi mendukung sejumlah program prioritas nasional di antaranya Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk program Koperasi Merah Putih, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Koperasi menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang pengembangan dan penguatan koperasi dalam mendukung optimalisasi sektor pariwisata di Desa Widosari, Yogyakarta, Jumat (9/5/2025). Adapun salah satu lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa wisata menjadi pengelola Koperasi Merah Putih.

Langkah yang didasari oleh besarnya potensi desa wisata dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi berbasis masyarakat ini, semakin dikukuhkan dengan peluncuran “Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)” di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7/2025).

Berdasarkan MOU sebelumnya, proyek percontohan akan dilakukan di 80 desa wisata di mana tiga desa di antaranya masuk dalam 103 proyek percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nasional.

Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Pariwisata, melalui Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan), memberikan pelatihan intensif bagi 1.600 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Politeknik Pariwisata NHI Bandung, 11-24 Juni 2025. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan pengelola dapur profesional yang mampu menjamin ketahanan pangan dan gizi sehat bagi 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.

Tidak hanya itu, komitmen Kementerian Pariwisata juga ditunjukkan melalui program-program strategis Kementerian yang dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar terhadap pariwisata dalam mendukung ekonomi nasional. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dan pelaku industri pariwisata berkolaborasi menjadikan pariwisata sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, melalui pemberdayaan masyarakat lokal hingga pengembangan usaha berbasis komunitas untuk membantu mengurangi kemiskinan secara berkesinambungan,” ujar Menteri Pariwisata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komdigi Latih Pelajar Jadi Garda Terdepan Keamanan Siber

Penulis
Syifa
-

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat literasi digital. Melalui program Basic Cyber Security Batch 2, ratusan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilatih menjadi agen perubahan yang siap menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dan sehat.

Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital BPSDM Kementerian Komdigi Rizki Ameliah menyatakan pelatihan ini menggunakan pendekatan baru yang menggabungkan kesadaran digital dan keterampilan praktis.

“Kesadaran saja tidak cukup tanpa keterampilan. Kegiatan ini mengintegrasikan literasi digital dengan pelatihan keterampilan digital dasar yang aplikatif,” tegasnya saat membuka pelatihan di SMKN 4 Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/07/2025).

Melalui pelatihan ini, Komdigi menunjukkan keberpihakan nyata pada penguatan kapasitas digital generasi muda. Bukan hanya sebagai pengguna teknologi.

“Pelajar SMK kini dibekali keterampilan untuk menjadi pelindung pertama ruang digital Indonesia,” ujar Rizki.

Rangkaian pelatihan Basic Cyber Security Batch 2 ini berlangsung di tiga SMK mitra, yakni SMKN 4 Bogor dari tanggal 17 s.d. 19 Juli 2025. Kepala SMKN 4 Bogor Mulya Mulpihartono menilai program ini membawa sekolahnya selangkah lebih maju.

“Terutama dalam memperkuat keterampilan digital siswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan teknologi,” ujarnya.

Dalam momen terpisah, Ketua Tim Keterampilan Digital Dasar BPSDM Kementerian Komdigi, Fahrizal Lukman Budiono menyatakan pendekatan yang digunakan dalam pelatihan ini mendorong peserta tidak hanya memahami risiko digital, tapi juga mampu mengambil peran aktif dalam menjaga ruang digital yang inklusif dan aman.

“Pelajar tidak hanya harus awas terhadap tantangan digital, tapi juga terampil dan siap menjadi pelindung lingkungan siber yang sehat,” tegasnya saat mewakili Kapus Pengembangan Literasi Digital di SMK Al Muhtadin, Depok, Rabu (23/7).

Pelatihan ini merupakan bagian dari program keterampilan digital dasar yang serentak berlangsung di Bogor dan Depok sepanjang Juli 2025. Pelatihan berlangsung dua hari yang dirancang berbasis modul interaktif, siswa diajak memahami isu kebijakan digital, respon insiden siber, keamanan siber dasar, serta komunikasi dan jaringan. Pada hari kedua diisi materi lebih teknis, mencakup keamanan informasi, keamanan fisik dan jaringan, serta pengenalan perangkat keras dan lunak.

Pelaksanan pelatihan di SMK Al Muhtadin Depok berlangsung dari tanggal 23 s.d. 24 Juli 2025 dan pada tanggal 24 s.d. 25 Juli 2025 di SMK Harapan Bangsa.

Kepala SMK Al Muhtadin Depok Umie Purwanti berharap lebih banyak siswa bisa mengikuti pelatihan serupa.

“Kami sangat antusias dengan pelatihan ini. Harapannya, ke depan lebih banyak siswa kami bisa mengikuti pelatihan serupa, karena manfaatnya sangat nyata,” tutur Umie.

Kepala SMK Harapan Bangsa Suwanto menekankan bahwa literasi digital kini menjadi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Literasi digital sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelatihan ini membantu siswa memahami dan menggunakan teknologi secara bijak dan produktif,” kata Suwanto.

Seluruh kegiatan pelatihan mendapat dukungan penuh Relawan TIK Indonesia (RTIK), yang juga menjadi mitra fasilitator dalam pelatihan. Secara khusus, Ketua Umum RTIK, Hani Purnawanti, mendorong para pelajar untuk menjadi agen pengetahuan di lingkungan sekitarnya.

“Kalau kita tahu satu hal yang bermanfaat, tugas kita menyebarkannya,” ungkapnya di hadapan peserta pelatihan di SMK Harapan Bangsa Depok.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hasil Pengawasan Haji 2025: Layanan Meningkat, Jemaah Terlayani

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi akuntabilitas, profesionalitas layanan, serta keberpihakan terhadap kenyamanan dan keamanan jemaah. Hal ini tercermin dalam laporan hasil pengawasan internal yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Agama pada 28 Juli 2025.

Inspektur Jenderal Kemenag, Khairunas, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek layanan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

“Kami melakukan pendampingan dan pengawasan yang bersifat preventif dan korektif agar setiap layanan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan maksimal bagi jemaah,” ujarnya saat memberikan paparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (29/7/2025).

Kinerja Layanan Embarkasi Meningkat

Layanan embarkasi dinilai sangat memuaskan dengan skor kepuasan jemaah mencapai 85,88. Fasilitas yang disiapkan menunjukkan ramah lansia, profesional, dan nyaman bagi jemaah. Saat ada catatan perbaikan, baik terkait sarana kamar mandi dan fasilitas fast track, langkah-langkah perbaikan langsung direspons oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) setempat.

“Seluruh temuan langsung ditindaklanjuti di lokasi, dan layanan embarkasi umumnya berjalan baik,” ujarnya.

Akuntabilitas Pengadaan dan Layanan di Arab Saudi Terjaga

Pengadaan layanan di Arab Saudi, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan penyediaan fasilitas di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), secara umum telah dilaksanakan sesuai prosedur. Proses pengadaan dilakukan dengan prinsip keterbukaan, evaluasi risiko, dan pencegahan kecurangan.

Irjen Khairunas menyebut ketika terjadi kendala seperti perbedaan data manifest, keterlambatan pendistribusian kartu Nusuk, atau gangguan mobilitas di Mina, Kemenag menunjukkan respons cepat dan adaptif.

“Task force dibentuk bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, sementara solusi digital juga mulai diimplementasikan untuk kartu Nusuk,” ujarnya.

Peningkatan kualitas layanan juga terlihat dari pembaruan kontrak layanan konsumsi dan rekomendasi untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan penyedia yang tidak memenuhi standar. Di sisi transportasi, Kemenag mendorong peningkatan profesionalitas sopir dan penambahan driver asal Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah.

Hasil pengawasan ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian Agama dalam menjaga integritas, transparansi, dan pelayanan yang berorientasi penuh pada kepuasan jemaah. Penguatan sistem, perbaikan prosedur, serta sinergi dengan berbagai pihak menjadi fondasi menuju penyelenggaraan haji yang semakin berkualitas di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BPK Hadiri Pertemuan Para Pemimpin MIKTA SAIs sebagai Platform Konsultatif Regional

Penulis
Syifa
-

Ketua BPK, Isma Yatun, menghadiri pertemuan virtual para Ketua SAI anggota MIKTA SAIs pada tanggal 25 Juli 2025. Pertemuan ini diinisiasi oleh SAI Korea dimana Korea merupakan Ketua MIKTA tahun 2025 dan menjadi tindak lanjut atas pertemuan MIKTA SAIs yang diselenggarakan di Seoul pada tahun 2024. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua SAI Korea, Choe Jaehae, serta dihadiri oleh Auditor General Australia, Caralee McLiesh, dan Deputy President, SAI Turki, Orhan YAŞA.

Ketua SAI Korea secara resmi membuka acara, dengan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan SAI negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) terhadap MIKTA SAIs. Choe berharap MIKTA SAIs dapat mempererat solidaritas di antara SAI anggota utamanya dalam menghadapi isu global.

Sementara itu, Ketua BPK mengutarakan pentingnya pertemuan MIKTA SAIs sebagai upaya bersama mengembangkan MIKTA SAIs menjadi sebuah platform yang dinamis untuk kerja sama dan kolaborasi antar negara-negara anggota dengan tetap menghormati mandat unik yang dimiliki oleh masing-masing SAI. Dukungan dan komitmen kelembagaan diberikan kepada MIKTA SAIs untuk turut berkontribusi dalam menghadapi isu global dan mendukung forum komunitas SAI lainnya.

Pertemuan MIKTA SAIs kali ini mengumpulkan aspirasi mengenai operational guidelines dan work plan MIKTA SAIs. SAI Korea juga mengusulkan penyelenggaraan working-level seminar pada akhir September 2025 di Seoul dengan tema “The Role of Supreme Audit Institutions According to National Development Stages”.

Forum kerja sama MIKTA digagas pada pertemuan informal Menteri Luar Negeri G20 di Los Cabos, Meksiko pada tahun 2012 dan resmi berdiri pada pertemuan pertama MIKTA Foreign Ministers’ Meeting tahun 2013 di sela sesi ke-68 Sidang Majelis Umum PBB di New York. Sebagai forum “middle power”, MIKTA berperan sebagai ‘consensus maker’ dan ‘bridge builder’ antara negara-negara berkembang dan maju. MIKTA SAIs diharapkan dapat berfungsi sebagai platform bagi kelima SAI untuk memberikan tanggapan dan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang muncul di tingkat global, regional dan nasional, melalui berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pemeriksaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...917918919...4,918Halaman 918 dari 4,918