Beranda blog Halaman 919

Ada Jaga Desa, Mendes Minta Kades Tidak Perlu Takut

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Mendes PDT, Yandri Susanto menghadiri peluncuran Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Duding Dana Desa atau Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Selasa (29/7/25) malam.

Mendes Yandri mengapresiasi Kejaksaan Agung lewat program Jaga Desa telah membantu desa untuk memastikan setiap rupiah anggaran di desa sesuai peruntukkannya.

Mendes Yandri menekankan pentingnya kolaborasi antara BPD dan Pemerintah Desa agar pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan fakta.

“Kondisi kekinian memang ada pergeseran adat dan kultural di desa, olehnya kami kolaborasi dengan Menteri Kebudayaan agar nanti ada Desa Budaya,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri menegaskan jika Kades saat ini tidak perlu takut lagi karena adanya program Jaga Desa ini berarti ada interaksi yang baik. Kades tidak perlu lagi takut ada tekanan dari pihak lain.

Menteri Kelahiran Bengkulu ini menegaskan jika Asta Cita Ke Enam Presiden Prabowo Subianto harus dikawal dari berbagai sisi, baik dari sisi budaya dan adat istiadat.

“Kolaborasi dengan Kejaksaan ini memastikan program pembangunan desa yang gunakan Dana Desa atau Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara transparan,” kata Mendes Yandri.

Untuk itu, Mendes Yandri menegaskan agar kolaborasi dan transparansi perlu didengungkan agar masyarakat desa bisa menikmati adanya Koperasi Desa Merah Putih, BUMDesa, dan program pembangunan desa lainnya.

“Perlu diingat, program Presiden Prabowo saat ini banyak dilaksanakan di desa. Olehnya mari kita sukseskan program itu,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Agung, Kemendagri hingga antara Bupati/Walikota se-Jawa Barat dengan Kajari se-Jawa Barat.

Jaksa Agung Muda Intelejen Reda Manthovani berharap dengan kehadiran Para Jaksa bisa mendampingi Para Kepala Desa untuk menjalankan program Pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih.

Jamintel berharap penandatanganan Nota Kesepakatan bisa membantu Kades dan Perangkat Desa menjalankan program di desa termasuk yang menggunakan Dana Desa.

“Jaga Desa ini menjadi amanah bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas karena membangun desa, kita membangun Indonesia,” kata Jamintel.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap agat Kepala Desa untuk lebih transparan dengan seluruh anggaran yang berada di desa.

Gubernur Dedi berharap jika seluruh pembangunan desa telah sukses selama minimal lima tahun, desa diharapkan miliki lembaran saham di Bank Jabar-Banten.

“Nantinya Desa akan menerima dividen setiap tahun dari Bank Jabar-Banten,” kata Gubernur Dedi.

Gubernur Jabar bakal luncurkan Peraturan Budaya Desa untuk bisa menjaga desa, ternasuk potensi-potensi yang dimiliki, data soal kekayaan hingga budaya di desa.

Turut hadir Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri La Ode Ahmad Balombo, Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, anggota DPR Muhammad Khoerudin Amin, Kajati Jabar Katarina Endang Sarwestri dan Sekda Jabar Herman Suryatman.

Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, Kajari se-Jawa Barat, dan Asosiasi BPD se-Jawa Barat.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Dirjen PEID Tabrani, Irjen Teguh, dan Inspektur V Fahmi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Dorong Kepala Daerah se-Lampung Bebaskan BPHTB bagi Warga Kurang Mampu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendafataran tanah pertama kali kepada masyarakat kurang mampu.

Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses sertipikasi tanah, terutama bagi warga yang sudah memiliki peta bidang namun terhambat biaya pengurusan sertipikat.

“Kalau kita ingin menyelamatkan rakyat supaya punya kepastian hukum, saya minta tolong kepada Bapak-Ibu sekalian. Untuk warga yang kurang mampu, berikan keringanan atau pembebasan BPHTB, supaya lahan mereka bisa disertipikasi,” ujar Menteri Nusron dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/07/2025).

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang ada, sekitar 83,84% bidang tanah di Lampung telah berhasil terdaftar, dan 70,27% di antaranya sudah disertipikasi. Masih terdapat peluang peningkatan sekitar 13 persen, yang ke depan diharapkan dapat dipercepat penyelesaiannya, salah satunya melalui kebijakan keringanan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.

Untuk tetap menjaga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, Menteri Nusron menawarkan solusi integrasi data antara Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Menurutnya, integrasi tersebut akan berdampak positif terhadap akurasi data dan peningkatan penerimaan pajak.

“Banyak sekali tanah yang belum masuk ke dalam NJOP atau terdaftar di Dispenda. Atau ada yang di NJOP-nya tertulis dua hektare, padahal di sertipikatnya 15 hektare. Kalau ini diintegrasikan, nggak mungkin ada data yang meleset. Saya jamin, PBB Bapak-Ibu bisa naik minimal tiga sampai empat kali lipat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Nusron juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan legalisasi tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk menggerakkan masyarakat agar segera menyertipikatkan tanah milik mereka.

“Kami minta tolong partisipasi pemda untuk menggerakkan masyarakatnya. Supaya punya kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf, tempat ibadah atau yayasan. Sepanjang yang bersangkutan mengajukan permohonan subyek hukum yang punya hak milik,” imbau Menteri Nusron.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa persoalan lahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam menarik investasi, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kawasan industri. Ia menekankan pentingnya percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sinkronisasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Setiap kali ada rencana investasi masuk, hal pertama yang ditanyakan pasti soal lahan. Tapi kita masih dihadapkan pada persoalan kepemilikan dan penguasaan. Karena itu kami dorong percepatan revisi RTRW dan sinkronisasi dengan RDTR agar pengelolaan ruang dan lahan bisa lebih jelas dan terintegrasi,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan ATR/BPN, Jhoni Ginting; Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala beserta jajaran; para bupati dan wali kota se-Lampung; serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Saksikan Penandatanganan MoU di Lampung, Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Kawal Sertipikasi Tanah Wakaf

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak organisasi keagamaan dan para tokoh agama di Provinsi Lampung untuk berperan aktif dalam mengawal proses sertipikasi tanah wakaf.

Hal ini sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini penting agar aset umat terlindungi secara hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kami mohon kepada para pemuka agama, ketua organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mohon dikawal oleh anggotanya masing-masing, jangan sampai tanah wakaf dan aset umat terbengkalai, apalagi menimbulkan konflik di kemudian hari,” tegas Menteri Nusron saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan pengurus organisasi keagamaan, yang berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/07/2025).

Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Lampung. Menteri Nusron pun meminta jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah agar tidak hanya fokus pada seremoni, melainkan benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami mohon kepada Pak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran Kantor Pertanahan agar tidak terlalu fokus pada seremoni. Yang terpenting adalah output dan kinerja, yakni sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Lampung dapat diselesaikan. Ini target kita bersama,” ujarnya.

Saat ini, dari total 761.909 bidang tanah wakaf, sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia telah mencapai 272.237 bidang atau mencapai 38 persen. Di Provinsi Lampung sendiri, sudah terdapat 6.732 bidang aset keagamaan yang telah memiliki sertipikat. Capaian ini menunjukkan langkah progresif dalam upaya perlindungan hukum atas aset keagamaan, yang ke depannya akan terus ditingkatkan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menteri Nusron menegaskan bahwa sertipikasi tanah wakaf merupakan bagian penting dari administrasi pertanahan modern, khususnya dalam pilar land tenure yang menjamin kepastian hukum atas tanah. Ia menyoroti bahwa masih banyak konflik yang muncul akibat belum adanya kepemilikan sah atas tanah, terutama karena sistem hukum pertanahan di Indonesia masih berbasis pada penguasaan fisik.

“Karena sistem kita ini masih menganut rezim penguasaan fisik, bukan kepemilikan. Artinya siapa yang menguasai lebih lama, bisa mengklaim hak. Ini yang berbahaya,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 3.114.044 sertipikat, dengan cakupan pemetaan mencapai 3.715.268 bidang tanah. Ke depan, masih terdapat potensi pemetaan sekitar 853.442 hektare atau setara 716.185 bidang tanah yang siap untuk terus dioptimalkan melalui program-program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Dari jumlah yang belum terpetakan tersebut, terdapat potensi 27.654 bidang tanah rumah ibadah, termasuk di dalamnya 25.512 bidang tanah wakaf. Karena itu, momentum penandatanganan kerja sama ini kami anggap sangat penting untuk mengakselerasi pendaftaran tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah di Provinsi Lampung,” ujar Hasan Basri Natamenggala.

Dalam acara tersebut, Menteri Nusron didampingi Gubernur Lampung, Mirzani Djausal juga menyerahkan 10 sertipikat tanah, yang terdiri atas sertipikat hak milik, sertipikat wakaf hasil program PTSL milik organisasi keagamaan, dan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu, dilangsungkan pula penyerahan Surat Keputusan (SK) Hibah serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Gubernur Lampung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.

Acara ini turut dihadiri oleh Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis; Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela; jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung; Bupati dan Wali Kota se-Lampung; Forkopimda Provinsi Lampung; serta para tokoh agama dan perwakilan organisasi keagamaan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026. Atas kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang turut serta dalam rapat tersebut, melaporkan kepada Presiden bahwa sekolah rakyat telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025.

“Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini,” ujar Mensos.

Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau depan, serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15 ribu siswa.

“Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Mensos turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk kementerian terkait yang telah memberikan dukungan atas penyelenggaraan sekolah rakyat. Dukungan tersebut, kata Mensos, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum pembelajaran, sarana dan prasarana, hingga dukungan anggaran.

“Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” kata Mensos.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyatakan bahwa secara akademik pelaksanaan sekolah rakyat telah berjalan sesuai dengan kurikulum. Abdul Mu’ti pun menyampaikan harapan agar sekolah rakyat terselenggara dengan baik.

“Kemudian untuk pelaksanaannya kami terus bersinergi sehingga pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Misteri Kematian Arya Daru Pangayunan Terungkap, Ini Temuan Autopsi RSCM

Penulis
Syifa
-

Dokter Forensik RSCM, Yoga Tohijiwa, mengungkap hasil autopsi jenazah Diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39). Pemeriksaan pun dimulai dari bagian liar.

Yogi merinci bahwa di bagian luar tubuh ditemukan luka terbuka pada bibir bagian dalam; luka lecet pada wajah dan leher serta memar-memar pada wajah; dan memar anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Ia menuturkan, memar anggota gerak atas kanan akibat gerakan memanjat saat berada di lantai 12 Gedung Kemlu.

“Diinformasikan oleh penyidik bahwa pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat ke tembok. Nah itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan,” jelas Yogi di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/25).

Menurutnya, pada jenazah Arya juga ditemukan tanda perbendungan seluruh organ dalam. Kendati demikian, tidak ditemukan penyakit pada organ dari Arya.

Sementara itu berdasarkan pemeriksaan toksikologi serta histopatologi juga tidak ditemukan zat yang dapat menyebabkan dampak terhadap pertukaran oksigen. Bahkan, tidak ditemukan juga adanya zat racun seperti sianida, alkohol hingga arsenik.

“Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas,” ungkap Yogi.

Di sisi lain, Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor) Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) buka suara mengenai kondisi mental diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya Daru Pangayunan (39). Analisa ini diberikan sebagai bentuk kolaborasi pengungkapan penyebab kematian korban di kamar kosnya.

Ketua Umum Apsifor, Nathanael Sumampouw, mengatakan bahwa Arya Daru Pangayunan terindikasi memiliki tekanan psikologis sebelum kematiannya.

“Situasi terakhir kehidupannya yang bersangkutan mengalami sedikit tekanan psikologis,” ujar Nathanael dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/7/25).

Nathanael menegaskan, dalam lingkungan kerja Arya dikenal sebagai pribadi yang positif dan sangat bisa diandalkan. Bahkan tidak ada tanda-tanda dia menjadi korban perundungan di kantor.

Menurutnya, tidak ada juga indikasi bully kepada Arya Daru Pangayunan. Dari data yang diperoleh atasannya, yang bersangkutan merupakan sosok staf sangat bisa diandalkan.

“Dipersepsikan terhadap rekan kerja sebagai orang yang sangat positif. Bertanggung jawab, dan juga tempat bertanya, dan juga memberikan motivasi kepada rekan kerja,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Dorong Kedaulatan Ekonomi Lewat Transaksi Mata Uang Lokal

Penulis
Syifa
-

Kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, ditandai dengan ketegangan geopolitik berkelanjutan dan implementasi kebijakan tarif oleh berbagai negara, menuntut Indonesia untuk memperkuat ketahanan sektor eksternalnya. Volatilitas nilai tukar yang tinggi dan risiko peningkatan harga komoditas akibat dinamika geopolitik juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di level global, Indonesia berhasil melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan memperoleh tarif resiprokal 19% yang tergolong rendah dibandingkan negara peers lainnya. Selain itu, kesepakatan Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) juga telah berhasil disepakati sehingga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengakses pasar Eropa.

“Di sisi domestik, Pemerintah terus melakukan mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu pertumbuhan melalui berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi dan investasi. Sejalan dengan upaya ini, Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal menjadi instrumen strategis yang sangat penting untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan membangun kedaulatan ekonomi berkelanjutan,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction (Satgasnas LCT), di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (25/07) lalu.

Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction terus menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tercatat hingga Mei 2025, total nilai transaksi LCT telah mencapai USD9,4 miliar, atau lebih dari 50% dari total transaksi LCT sepanjang 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa LCT bukan sekadar alternatif teknis melainkan telah menjadi bagian integral dari ekosistem transaksi internasional Indonesia.

Deputi Ferry yang juga berperan sebagai Ketua Satgasnas LCT tersebut menekankan pentingnya peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perluasan adopsi LCT. “BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam transaksi internasional Indonesia. Dengan mengadopsi transaksi mata uang lokal, BUMN tidak hanya memperkuat efisiensi biaya, namun juga mendukung stabilitas nilai tukar dan ketahanan keuangan perusahaan,” ujar Deputi Ferry.

Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT ini menandai kelanjutan komitmen lintas Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperkuat sinergi dalam implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut strategis dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Satgasnas LCT yang telah dilakukan pada 29 Agustus 2024.

Namun demikian, jumlah entitas BUMN yang aktif menggunakan LCT masih terbatas, sehingga Deputi Ferry mendorong agar kementerian teknis pembina BUMN lebih proaktif mendorong entitas BUMN di sektor-sektor strategis untuk mengadopsi LCT dalam kegiatan ekspor-impor, investasi, maupun transaksi dengan negara mitra. “Kita perlu menjadikan LCT sebagai bagian dari strategi korporasi, bukan hanya instrumen teknis,” imbau Deputi Ferry.

Porsi transaksi BUMN dalam LCT terutama berasal dari sektor energi, manufaktur, mineral dan batu bara, pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur dan logistik. Sejumlah BUMN besar seperti Pertamina dan PLN tercatat sebagai pengguna aktif dengan nilai transaksi yang signifikan.

Lebih lanjut, Deputi Ferry juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan dan koordinasi antar K/L untuk memperkuat ekosistem LCT nasional. Beberapa strategi yang perlu terus diperkuat yakni antara lain mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya BUMN dan sektor potensial, memetakan sektor prioritas untuk memperluas basis pengguna LCT, menguatkan pertukaran data antar instansi, dan memberikan insentif yang konkret bagi pelaku usaha pengguna LCT.

Dalam pertemuan ini, para pimpinan Komite Kerja Satgasnas LCT juga menyepakati sejumlah langkah konkret ke depan, termasuk penguatan program kerja pada tiga pilar utama, yaitu Sinergi, Insentif, dan Sosialisasi. Setiap Komite Kerja diminta menyelaraskan program kerja lintas sektor, memperkuat pertukaran data dan informasi, serta menyusun insentif yang tepat guna memperluas partisipasi pelaku usaha, termasuk BUMN, dalam ekosistem LCT. Salah satu arahan penting yang disepakati yaitu penyusunan pedoman teknis bersama dan bahan sosialisasi standar, agar setiap K/L memiliki acuan dan narasi yang seragam dalam menyampaikan kebijakan LCT kepada publik dan mitra strategis.

Kemenko Perekonomian meyakini bahwa penguatan peran BUMN dalam LCT dapat menjadi faktor penting dalam memperluas adopsi penggunaan mata uang lokal di Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya kerja sama LCT dengan negara mitra, seperti Korea Selatan dan Uni Emirat Arab, serta perluasan cakupan transaksi ke sektor investasi portofolio dan ritel digital, peluang pemanfaatan LCT juga akan makin terbuka lebar.

“Momentum positif ini harus terus kita jaga. Dengan memperkuat peran BUMN dalam ekosistem LCT nasional, kita tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga membangun fondasi kedaulatan ekonomi jangka panjang,” tutup Deputi Ferry.

Turut hadir dalam agenda ini yaitu di antaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, dan Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dwityapoetra S. Besar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Pastikan Bansos Tak Salah Sasaran, Ini Upaya Perbaikannya

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan dari 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang sedang dalam proses buka rekening kolektif atau burekol, sebanyak 1,6 juta KPM kini sudah berhasil diselesaikan.

“Buka rekening kolektif yang pernah kami sampaikan itu kan sekitar 3,6 juta, sudah selesai burekol sekarang 1,6 juta, jadi masih 2 juta lagi yang masih dalam proses burekol, buka rekening kolektif,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Sebagai informasi, KPM yang sedang Burekol yaitu:

• 1.315.886 KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himpunan Bank Negara (Himbara).
• 629.513 KPM adalah penerima PKH baru dari hasil validasi data terbaru masuk kelompok miskin (exclusion error)
• 1.953.139 KPM penerima Program Sembako sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara.
• 770.376 KPM penerima Program Sembako merupakan KPM baru dari hasil validasi data terbaru masuk kelompok miskin (exclusion error).

Dengan demikian, total ada 3,6 juta KPM yang masuk dalam proses burekol dan 1,6 Juta KPM di antaranya telah berhasil burekol. Untuk 2 juta KPM yang sedang dalam proses, Kemensos akan terus berkoordinasi dengan Himbara selaku lembaga penyalur bansos.

“Kita sudah koordinasi, kita sudah minta percepatan, mudah-mudahan yang tinggal 2 juta ini dalam beberapa minggu ke depan sudah selesai, Itu harapan kami,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan setelah proses burekol selesai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembagian kartu kepada KPM, bansos akan disalurkan setelah KPM menerima kartu.

Sementara itu, Kemensos juga sedang melakukan evaluasi penerima bansos yang menurut catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Dari sejumlah 603.999 KPM yang terindikasi terlibat judol, sebanyak 228.048 KPM saat ini sudah tidak menerima bansos triwulan ke-2, sementara 375.951 KPM sedang dilakukan evaluasi untuk bansos triwulan ke-3.

“Disamping itu setelah kita dengan PPATK ya, sudah kita dalami itu ada 200 (ribu) lebih yang sudah tidak kita salurkan lagi, nah sekarang kita sedang mendalami yang 300 ribu lebih itu, untuk kemudian mungkin tidak akan mendapatkan lagi pada (bansos) triwulan ke-3, kalau memang benar-benar NIK (Nomor Induk Kependudukan) tersebut menggunakan bansos untuk kepentingan judi online,” urainya.

Gus Ipul memastikan untuk rekening yang terindikasi terlibat judol atau rekening yang ditemukan tidak aktif dalam waktu cukup lama, bansosnya akan dialihkan kepada yang lebih berhak. “Pokoknya kalau sudah bisa kita pastikan ada rekening yang tidak aktif, ada rekening yang ikut judol, itu akan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak, itu yang penting,” tegasnya.

Kemensos terus melakukan langkah-langkah tegas demi integritas distribusi bansos. Selain koordinasi dengan PPATK, Kemensos juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi rekening penerima Bansos yang tidak aktif atau memiliki saldo tidak wajar.

“Dalam rangka bansos tepat sasaran berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), kita akan terus lakukan upaya-upaya nyata dalam memperbaiki data dan sekaligus menyalurkan bansos lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Gus Ipul menyampaikan Kemensos membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan usulan atau sanggahan berkaitan dengan proses penyaluran bansos melalui saluran-saluran yang telah disediakan. Namun, dia menekankan laporan tersebut sebaiknya dilengkapi dengan data-data yang cukup.

“Jika ada keberatan, jika ada protes, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, tentu kami sangat terbuka oleh siapapun, tetapi mohon disertai dengan data-data yang cukup,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Serukan Aksi Nyata untuk Wujudkan Negara Palestina Merdeka di KTT PBB

Penulis
Syifa
-

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional mengenai Implementasi Solusi Dua Negara yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi, di Markas Besar PBB di New York (29/7), Indonesia menyerukan tindakan nyata dan tegas untuk mengakhiri penjajahan panjang atas Palestina dan mewujudkan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Mewakili Pemerintah Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa situasi di Gaza bukan hanya tragedi kemanusiaan, namun juga ujian bagi hati nurani dan komitmen komunitas internasional.

“Kita hadir di sini bukan hanya untuk mengelola krisis, kita hadir untuk membela kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, dan menegakkan hak Palestina untuk duduk sejajar di komunitas bangsa-bangsa,” tegas Wamenlu Arrmanatha yang juga dikenal sebagai Tata.

Indonesia lebih lanjut mengingatkan bahwa selama lebih dari 75 tahun, rakyat Palestina telah kehilangan hak-hak mendasarnya, dan kini bahkan menghadapi ancaman terhadap keberadaan mereka sendiri.

“Ketika bantuan makanan menjadi hukuman mati, seberapa parah lagi yang harus terjadi agar masyarakat internasional bertindak? Berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang sebelum sistem multilateral menjalankan mandatnya untuk menegakkan perdamaian dan keadilan?” tanya Wamenlu Tata.

Dalam Konferensi ini, Indonesia menegaskan tiga langkah utama:

1. Pengakuan Bukan Simbolis — Tapi Strategis

Indonesia menyerukan pentingnya semua negara untuk segera mengakui Negara Palestina sebagai kewajiban hukum dan moral. “Mengakui Palestina bukan merupakan hadiah. Ini adalah kewajiban berdasarkan hukum internasional. Mengakui Palestina berarti membela keadilan. Percaya pada Piagam PBB, bukan sekadar mengutipnya,” tegas Wamenlu Tata.

Indonesia juga menekankan bahwa proses perdamaian yang sejati hanya dapat dimulai jika Israel dan Palestina duduk sebagai pihak yang setara, dan itu dimulai dari pengakuan politik.

2. Kekerasan dan Gencatan Senjata Harus Segera Dihentikan

Menegaskan urgensi kemanusiaan, Indonesia menyerukan gencatan senjata tanpa syarat di Gaza segera dilakukan. “Gencatan senjata bukan strategi negosiasi. Itu adalah keharusan moral,” seru Wamenlu Tata.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirim personel guna mendukung misi stabilisasi di Gaza di bawah mandat PBB. “Indonesia tidak hanya berbicara tentang perdamaian. Indonesia siap berkontribusi membangun perdamaian di lapangan,” tegas Wamenlu.

3. Masa Depan Palestina Harus Dipimpin oleh Palestina Sendiri

Indonesia lebih lanjut menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza dan arah masa depan politik Palestina harus sepenuhnya dimiliki dan dipimpin oleh rakyat Palestina. “Tak ada yang bisa membangun negara bagi Palestina, kecuali rakyat Palestina sendiri,” sebut Wamenlu.

Indonesia juga menolak tegas setiap upaya untuk memindahkan penduduk secara paksa, mengubah demografi, atau mengatur kedaulatan Palestina secara sepihak. “Negara Palestina yang kuat dan bersatu, dengan kendali penuh atas wilayah dan institusinya, adalah fondasi perdamaian kawasan yang berkelanjutan,” tegas Wamenlu.

Di tengah kehancuran yang terus terjadi, Indonesia tetap berkomitmen mendukung rakyat Palestina, khususnya melalui pendidikan bagi generasi muda. Wamenlu Tata sampaikan: “Indonesia percaya, suatu hari nanti, anak-anak Palestina yang kita bantu hari ini akan menjadi pemimpin negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat.”

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu menyerukan kepada seluruh negara untuk bergerak melampaui retorika, dan mengambil langkah tegas, nyata, dan tidak dapat diubah menuju solusi dua negara, berdasarkan hukum internasional, perbatasan 1967, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan.

“Biarlah ini menjadi momen ketika dunia berhenti mengelola krisis, dan mulai mengakhirinya. Indonesia siap bekerja sama dengan semua negara yang percaya bahwa janji terhadap Palestina harus ditepati, bukan ditunda,” pungkas Wamenlu.

Indonesia secara khusus sampaikan apresiasi kepada Menlu Perancis atas keberanian Pemerintah Perancis untuk mengakui negara Palestina pada bulan September 2025.

Indonesia juga apresiasi keinginan Inggris untuk mengakui negara Palestina di bulan September 2025 jika Israel tidak merubah situasi kemanusiaan di Gaza, tidak menghentikan tindakan militer, dan tidak menyampaikan komitmen jangka Panjang terhadap Solusi Dua Negara.

Konferensi Tingkat Tinggi Internasional PBB menghasilkan New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State solution. Deklarasi ini mendapat dukungan yang luas dari negara anggota PBB. Deklarasi antara lain menegaskan pentingnya untuk segera mengakhiri perang di Gaza, membuka blokade bantuan kemanusiaan, dan mendukung segera di implementasi Arab-OIC Reconstruction Plan, guna membangun kembali Gaza dan memulai proses pencapaian solusi dua negara.

Deklarasi juga melampirkan ringkasan Annex dari 8 kelompok kerja yang mengangkat berbagai isu yang perlu mendapat perhatian dalam mengakhiri perang di Gaza dan pelaksanaan perundingan pasca perang antara Palestina dan Israel dalam mencapai solusi dua negara. Beberapa isu tersebut antara lain pelaksanaan gencatan senjata, keamanan, bantuan kemanusiaan, recovery dan rekonstruksi Gaza, situasi kemanusiaan di Tepi Barat, rencana untuk mencapai Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan refomasi Otorita Palestina.

Dalam proses persiapan Konferensi tersebut, Indonesia bersama Italia telah menjadi Co-chair dalam kelompok kerja keamanan yang menghasilkan berbagai rekomendasi terkait menciptakan keamanan permanen di Gaza dan Tepi Barat, pasca perang di Gaza. Kelompok kerja melakukan konsultasi intensif untuk mengumpulkan berbagai langkah nyata yang perlu diambil dalam menjamin keamanan Palestina dan Israel serta Kawasan Timur-Tengah yang lebih luas.

Konferensi Tingkat Tinggi Internasional ini merupakan mandat Pertemuan Darurat Majelis Umum PBB tahun 2024 sebagai salah satu cara dalam mengimplementasikan Advisory Opinion dari ICJ terhadap isu pendudukan ilegal Israel di Palestina.

Pelaksanaan Konferensi awalnya merupakan usulan dari Komite Palestina PBB (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People / CEIRPP) dimana Indonesia merupakan salah satu Wakil Ketua dari Komite tersebut.

Konferensi dihadiri oleh Sekjen PBB, Presiden Majelis Umum PBB, 2 Perdana Menteri, 6 Deputi Perdana Menteri, 22 Menteri Luar Negeri, 1 Menteri bidang Infrastruktur, 17 Wakil Menteri Luar Negeri, 3 Special Envoy/Special Representatives, 8 pimpinan organisasi internasional, dan negara anggota PBB.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Bantah Isu Badai PHK di Industri Manufaktur

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah dengan tegas terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terjadi di sektor industri manufaktur. Sanggahan ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani dan data dari Kementerian/Lembaga lain.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief menyatakan bahwa narasi mengenai dominasi PHK di sektor industri manufaktur perlu dilihat secara lebih proporsional, didukung data yang akurat dan analisis serta penjelasan lebih komprehensif. Beberapa subsektor industri memang mengalami pengurangan tenaga kerja, itu lantaran disebabkan karena residu kebijakan relaksasi impor sebelumnya sehingga produk impor murah membanjiri pasar domestik.

“Penting untuk digarisbawahi bahwa PHK tersebut tidak mencerminkan kondisi umum sektor industri. Banyak sektor lain seperti jasa dan perhotelan yang juga mengalami PHK dalam skala besar, namun tidak mendapat sorotan yang seimbang. Hemat kami, bu Shinta (Apindo) termasuk pendukung terbitnya kebijakan relaksasi impor yang terbit pada bulan Mei 2024 sehingga mengakibatkan pasar domestik banjir produk impor murah, menekan utilisasi industri dalam negeri dan pengurangan tenaga kerja. Residu kebijakan tersebut telah dirasakan hingga saat ini seperti “badai PHK” yang dia ungkapkan pada publik,” ujar Febri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/7).

Penegasan ini juga diperkuat oleh data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, yang menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan mengalami penurunan karena aktivitas industri melemah karena banjirnya produk impor murah di pasar domestik. Per Februari 2025, jumlah tenaga kerja sektor industri tercatat 19,60 juta orang, turun dibandingkan pada Agustus 2024 sebanyak 23,98 juta orang. Ini terjadi sejak pemberlakuan kebijakan relaksasi impor sampai sekarang.

“Artinya, sektor industri mengalami tekanan yang berat akibat dampak regulasi terkait relaksasi impor, sehingga terpaksa untuk melakukan PHK, terutama pada sektor padat karya seperti industri tekstil dan alas kaki. Inilah bukti dampak pemberlakuan kebijakan relaksasi impor produk murah tersebut,” tambahnya.

Febri menambahkan, indikator kinerja industri justru menunjukkan tren yang positif, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada Semester – I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan melaporkan sedang membangun fasilitas produksi baru dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun. Tenaga kerja yang terserap pada industri baru dibangun tersebut diperkirakan mencapai 3,05 juta orang. Angka ini jelas jauh lebih besar dari jumlah PHK yang disampaikan oleh Kementerian lain ataupun asosiasi pengusaha.

Begitu juga dengan produksi manufaktur pada bulan Juni 2025 juga menunjukkan kinerja ekspansif. Berdasarkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Kemenperin, pada bulan Juni 2025 IKI mencapai 52,50 yang berarti lebih dari 50 persen industri menyatakan bahwa kinerja mereka lebih baik dari bulan sebelumnya serta penyerapan tenaga kerjanya. Kinerja industri berorientasi ekspor dan pasar domestik juga ekspansif yang ditunjukkan masing-masing oleh IKI Ekspor sebesar 52,19, dan sektor domestik 51,32. Ekspansifnya tiga indikator kinerja manufaktur berarti permintaan, produksi dan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur pada tingkat lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya.

“Data ini membuktikan bahwa sektor manufaktur nasional tidak sedang mengalami kontraksi seperti yang diungkap pada publik melainkan terus bertumbuh dengan kehadiran fasilitas produksi baru dengan menyerap tenaga kerja lebih besar lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Febri optimistis bahwa serapan tenaga kerja di sektor industri, terutama industri padat karya akan terus meningkat ke depan. Optimisme ini didukung empat hal:

Pertama, pemerintah telah menerbitkan revisi kebijakan relaksasi impor atau Permendag 8 tahun 2024. Meski kebijakan ini berlaku dalam waktu dua bulan kedepan namun, semangatnya telah ditangkap oleh industri dalam negeri terutama industri yang berorientasi pasar domestik. Kebijakan ini diharapkan mengendalikan volume produk impor murah ke pasar domestik dan kembali mendongkrak utilisasi produksi serta penyerapan tenaga kerja terutama pada industri padat karya.

Kedua, Kemenperin telah merampungkan proses harmonisasi antar Kementerian terkait Rancangan Permenperin KIPK (Kredit Industri Padat Karya). RPermenperin akan diterbitkan bersamaan dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang juga masih dalam proses. Dengan Permenperin ini maka sekitar 2.722 perusahaan industri pada karya berpeluang akan dapat menikmati insentif ini dan membantu mereka menahan untuk tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya, meningkatkan utilisasi produksi, dan daya saing produknya.

Ketiga, dampak dua kesepakatan dagang bersejarah yang dicatat oleh Presiden Prabowo, yakni kesepakatan dagang Indonesia-Amerika dan kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa. Berkat dua kesepakatan dagang ini telah menggairahkan industri dalam negeri terutama industri yang berorientasi ekspor. Kemenperin juga telah menerima laporan dari beberapa industri dalam negeri yang sebelumnya berorientasi domestik untuk mulai mengarahkan produknya ke pasar Amerika dan Uni Eropa pasca penandatanganan kesepakatan dagang tersebut. Meningkatknya permintaan ekspor dan utilisasi produksi pasca kesepakatan dagang tersebut akan melindungi pekerja industri dari PHK dan juga menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

“Kami juga optimis bahwa penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Amerika dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan dapat membuka peluang lebih besar bagi industri ekspor Indonesia ke pasar Eropa. Tidak hanya industri ekspor, industri berorientasi pasar domestik juga mulai tertarik untuk mengekspor produknya masuk pada pasar Amerika dan Uni Eropa. Perjanjian ini menjadi angin segar bagi industri yang sebelumnya kesulitan menembus pasar Eropa, dan akan memperluas kapasitas produksi, mempertahankan pekerja dan bahkanya menyerap tenaga kerja baru lebih banyak lagi,” paparnya.

Keempat, Kemenperin akan meningkatkan demand produk manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pemerintah melalui reformasi tata kelola TKDN. Reformasi ini akan membuat proses penghitungan TKDN menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Skor TKDN yang tinggi akan meningkatkan aksesibilitas produk dalam negeri dalam belanja pemerintah, memperkuat permintaan industri lokal, meningkatkan utilisasi produksi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Saat ini, diperkirakan sekitar 3,2 juta rakyat Indonesia bekerja pada industri dalam yang memasok kebutuhan pemerintah ini. Dengan reformasi kebijakan TKDN diharapkan tenaga kerja yang terserap melalui belanja pemerintah atas produk dalam negeri bisa naik lebih tinggi.

“Kami meyakini bahwa dengan berbagai kebijakan strategis ini, sektor industri nasional akan tetap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Narasi badai PHK yang dilekatkan pada industri manufaktur tidak menggambarkan keseluruhan dinamika industri yang sedang ekspansif saat ini,” ungkap Febri.

Jubir Kemenperin juga menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat daya saing industri nasional melalui kebijakan pendalaman struktur industri dan pengendalian impor produk jadi. “Kami mengajak semua pihak untuk menyampaikan data dan analisis secara seimbang agar menjaga daya iklim investasi terutama investasi manufaktur dalam negeri,” tuturnya.

Sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan industri, Febri juga menyampaikan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara langsung telah meminta para pimpinan industri otomotif di Jepang untuk tidak melakukan PHK saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

“Dalam pertemuan bilateral di Jepang, Bapak Menteri Perindustrian RI menyampaikan secara tegas kepada para prinsipal otomotif bahwa kebijakan efisiensi yang berdampak pada PHK harus dihindari, terutama dalam situasi ekonomi yang sedang terus digenjot pertumbuhannya,” ungkap Febri.

Dengan berbagai langkah strategis dan sinyal positif dari kinerja industri, Kemenperin optimistis bahwa sektor manufaktur nasional akan tetap menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Febri mengajak semua pihak untuk menyampaikan informasi secara berimbang dan tidak menimbulkan keresahan yang tidak berdasar di masyarakat

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Bahas Isu Bilateral dan Stabilitas Kawasan Bersama PM Malaysia

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar annual consultation meeting atau pertemuan konsultasi tahunan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Pertemuan yang berlangsung hangat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, mulai dari penyelesaian isu bilateral hingga penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa diskusi antara kedua pemimpin mencakup capaian signifikan yang telah diraih kedua negara dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya terkait kerja sama pendidikan, khususnya bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

“Kemudian juga tadi disampaikan pembentukan-pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak dan murid-murid di semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak. Ya, anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana,” ujar Menlu Sugiono kepada awak media.

Pertemuan ini juga menyinggung isu keamanan kawasan, termasuk eskalasi yang sempat terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja. Menlu Sugiono menekankan bahwa Indonesia aktif berkomunikasi dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk mendorong langkah deeskalasi.

“Sejak insiden hari pertama, para menteri luar negeri ASEAN sudah saling berkoordinasi mencoba untuk menyampaikan kepada kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri. Dan Indonesia juga pada saat itu sudah menyampaikan kepada Ketua ASEAN dalam hal ini Malaysia, bahwa Indonesia siap untuk melakukan apa saja dalam rangka mencapai suatu suasana deeskalasi gencatan senjata di antara keduanya,” ungkap Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa ASEAN tetap berkomitmen mencari solusi berbasis kekeluargaan.

“Antara Kamboja dan Thailand itu ada yang namanya Joint Border Committee yang akan ditugaskan untuk membahas urusan perbatasan ini. Tapi kita juga menyampaikan bahwa ASEAN semuanya ada dalam suatu keyakinan yang sama bahwa kita ingin menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan dan dengan cara ASEAN,” ucap Menlu Sugiono.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya mempererat hubungan kedua negara dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi. Menurut Presiden, kesamaan budaya dan bahasa yang dimiliki menjadi landasan kuat untuk membangun kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan Malaysia.

“Hubungan persahabatan itu juga harus diwujudkan dalam hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara demi kesejahteraan kedua masyarakatnya,” tutur Menlu Sugiono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...918919920...4,918Halaman 919 dari 4,918