Beranda blog Halaman 928

Kapolri Pantau Titik Api Via Udara, Cek Kesiapan Penanganan Karhutla di Riau

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan kesiapan penanganan karhutla di Riau. Peninjauan itu dilaksanakan dengan pemantauan titik api via udara dengan menggunakan helikopter.

“Saya lihat tadi titik api masih tetap ada sehingga kemudian ada penggunaan water bombing dan juga modifikasi TMC ya, ujar jelas Jenderal Sigit, Kamis (24/7/25).

Jenderal Sigit menerangkan bahwa penanganan karhutla telah dilakukan secara masif dengan berkoordinasi bersama lintas sektoral terkait. Ditekankan Kapolri, respons cepat penanggulangan karhutla menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Memang kalau kita lihat beberapa upaya sebenarnya sudah dilakukan dari awal mulai dari pencegahan, edukasi, sosialisasi, dan kemudian tentunya melakukan upaya untuk terus mengaktifkan aplikasi yang kita miliki untuk terus bisa memonitor sekaligus tentunya yang kita harapkan respons cepat manakala ada titik hotspot, ungkap Jenderal Sigit.

Menurut Jenderal Sigit, TNI-Polri dan elemen terkait lainnya dalam proses pemadaman api karhutla telah memanfaatkan alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki. Jenderal Sigit menegaskan, pentingnya untuk mencegah adanya titik api atau Hotspot tambahan.

Oleh karena itu tentunya memang penting untuk tidak lagi ada tambahan hotspot ataupun titik api, khususnya yang muncul dari unsur kesengajaan, ujar Jenderal Sigit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah: Kontribusi HKTI Luar Biasa Wujudkan Kedaulatan Pangan di Jatim

Penulis
Syifa
-

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jawa Timur, memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, hingga perkebunan. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di sela pelantikan pengurus HKTI dari 38 kabupaten/kota di halaman Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (24/7/2025) sore.

Gubernur Khofifah juga mengapresiasi terhadap peran aktif HKTI dalam mendukung produksi pangan nasional. “HKTI luar biasa. Bojonegoro misalnya, mencatat produksi padi tertinggi di Jawa Timur. Kalau Ngawi memang produktivitasnya tertinggi,” ujar Khofifah.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Jawa Timur menjadi provinsi dengan Luas Tambah Tanam (LTT) terbesar secara nasional tak lepas dari peran petani dan kelompok tani yang tergabung dalam HKTI. Khofifah juga memaparkan bahwa produksi padi Jawa Timur konsisten tertinggi di Indonesia sejak tahun 2020 hingga semester pertama 2025. “Ini berkat komitmen panjenengan semua,” katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menanggapi keluhan petani soal harga gabah dengan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) minimal Rp6.500, bahkan saat ini rata-rata sudah tembus Rp7.000.

Sementara itu, Ketua Umum HKTI Jatim, Arum Sabil, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berfokus pada penyediaan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas. “Kalau tanaman pangan ya bibit unggul. Kalau tebu varietas unggul. Untuk peternakan, kita berupaya regenerasi bibit unggul, karena tantangannya masih soal inses,” ujarnya.

Di bidang peternakan, HKTI juga mendorong program inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas genetika sapi lokal. Arum menjelaskan bahwa impor sapi pun harus memberikan manfaat ganda.

“Kalau impor dara bunting, kita bisa perbaiki genetika, dan itu membantu peternak juga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arum menyebutkan pentingnya sinkronisasi birahi dalam proses inseminasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan pengembangbiakan sapi.

“Kita perlu pemantauan serentak, sehingga umur dan kesiapan sapi bisa dikontrol lebih baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Rano Karno Resmi Lepas Kontingen KORMI DKI untuk FORNAS 2025 di NTB

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, secara resmi melepas kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) DKI Jakarta untuk mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025. Festival tersebut akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025.

“FORNAS digelar dua tahun sekali. Kalau sebelumnya di Jawa Barat, sekarang di NTB. Jumlah kontingen kita hampir 700 orang. Tapi saya tekankan, ini adalah festival, bukan kompetisi. Meskipun ujungnya tetap prestasi, namun yang utama adalah kebersamaan dan kebahagiaan. Itu yang saya ingatkan kepada mereka,” ujar Wagub Rano usai pelepasan kontingen di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Kamis (24/7).

Ia berpesan agar seluruh kontingen bertanding dengan semangat juang tinggi dan menjunjung tinggi sportivitas, baik di dalam maupun di luar arena. Rano juga berharap kontingen KORMI DKI Jakarta meraih hasil terbaik dalam ajang FORNAS 2025.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa meraih peringkat kedua. Karena waktu di Jawa Barat, katanya kita berada di posisi keempat. Itu target realistis yang bisa dicapai. Filosofi FORNAS adalah festival, bukan kompetisi. Tapi, tetap punya nilai yang penting,” tuturnya.

Sejak pertama kali digelar, FORNAS menjadi wadah penting untuk mempererat semangat kebangsaan melalui olahraga rekreasi yang meriah dan penuh nilai kekeluargaan. Ajang ini menunjukkan bahwa olahraga rekreasi adalah milik semua kalangan, tanpa memandang usia, kemampuan, maupun latar belakang.

Wagub Rano menambahkan, sebagai kota metropolitan dengan ritme kehidupan yang sangat dinamis, Jakarta terus mendorong warganya untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat. Keikutsertaan DKI Jakarta dalam FORNAS mencerminkan komitmen dalam menjadikan olahraga sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari.

“Pemprov DKI Jakarta mendukung pengembangan olahraga berbasis komunitas secara berkelanjutan. Kami terus berupaya menyediakan fasilitas olahraga yang representatif, program pembinaan yang terarah, serta dukungan hibah untuk memperkuat ekosistem olahraga rekreasi di Jakarta,” tutup Wagub Rano.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin: GIIAS 2025 Jadi Katalisator Transformasi Industri Otomotif Nasional

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian berkomitmen menjaga ekosistem industri otomotif nasional di tengah dinamika global. Sebagai salah satu sektor andalan yang berperan besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri otomotif terus menunjukkan daya saing dan resiliensi melalui peningkatan investasi, inovasi produk, serta perluasan pasar ekspor.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) atas terselenggaranya salah satu pameran otomotif terbesar di dunia.

“Pemerintah merasa terhormat dan bangga dengan adanya GIIAS. Tentunya pameran ini mudah-mudahan bisa menjadi titik untuk mengembalikan keinginan belanja dari masyarakat Indonesia untuk membeli kendaraan,” kata Menperin di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Kamis (24/7).

Menperin mengemukakan, Indonesia mencatat penjualan kendaraan domestik tertinggi di kawasan ASEAN, yang mencerminkan besarnya potensi pertumbuhan pasar otomotif nasional dalam jangka panjang, meskipun rasio kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya mobil, di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

“Berdasarkan data Vehicles in Use 2024 dari International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), Indonesia mencatat Car Ownership Ratio (COR) sebesar 99 per 1.000 penduduk. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (490), Thailand (275), dan Singapura (211),” ungkapnya.

Menperin juga mengemukakan, industri otomotif Indonesia memiliki struktur yang kokoh dan terintegrasi dari hulu ke hilir, menjadi modal strategis dalam memperkuat daya saing nasional. Secara backward linkage, sektor industri otomotif didukung sekaligus mengakselerasi pertumbuhan industri hulu seperti logam, karet, dan elektronik. Sementara secara forward linkage, produk otomotif nasional menopang kinerja sektor hilir seperti perdagangan, transportasi, logistik, finance, dan insurance.

“Dengan koefisien backward linkage sebesar 0,975 dan forward linkage sebesar 0,835, industri otomotif Indonesia menunjukkan efek multiplikatif kuat terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Pada tahun 2024, industri otomotif ASEAN menghadapi tantangan besar dengan adanya penurunan volume penjualan sebesar 5,4%. Di Indonesia, penurunan tercatat 12,8%, sementara di Thailand bahkan mencapai 24,7%. Menperin menyampaikan, pemerintah dapat menerapkan benchmarking seperti salah satu contoh tepatnya dapat dilihat dari kinerja industri otomotif Tiongkok saat ini.

Berdasarkan data China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), kinerja otomotif Tiongkok mengalami peningkatan pada produksi sebesar 10,9% dan penjualan domestik sebesar 9,6%, yang didorong oleh dampak subsidi tukar tambah dan pricing position yang tepat. Selain itu, kinerja ekspornya juga mengalami peningkatan sebesar 7,9%, yang berkontribusi sekitar 20% terhadap total produksi.

“Peningkatan ekspor ini disebabkan oleh pemilihan tujuan ekspor yang strategis, seperti Meksiko, Australia, dan Timur Tengah, yang dapat menghindari tarif impor yang lebih tinggi ke tujuan Amerika Serikat,” kata Agus.

Menperin juga menyoroti tantangan eksternal yang dihadapi industri, seperti kenaikan harga bahan baku, disrupsi rantai pasok global, dan fluktuasi nilai tukar. Dalam kondisi ini, pemerintah berfokus menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan industri melalui berbagai kebijakan, termasuk menahan laju pemutusan hubungan kerja. “Ini perintah dari pemerintah kepada pelaku industri, jangan sampai ada PHK,” tegasnya.

Menperin optimis, masa transisi ini bersifat sementara, dan pemulihan pasar otomotif domestik akan segera terjadi. “Ketika momentum itu datang, industri otomotif kami harapkan telah siap untuk terbang tinggi dengan integrasi yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, Kemenperin menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan GIIAS 2025. “Pameran GIIAS tahun ini tidak hanya menampilkan produk dan inovasi terkini dari produsen otomotif global dan industri pendukung, tetapi juga menjadi katalisator kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor kendaraan di pasar regional maupun global,” tuturnya.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GAIKINDO, para penyelenggara, dan seluruh pelaku industri yang telah berkontribusi dalam GIIAS 2025, khususnya produsen yang telah meluncurkan produk eXtended Electric Vehicle (xEV) sebagai wujud nyata dukungan terhadap komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Big Data_ PCO Mencatat Reformasi Layanan Pertanahan Digital Kementerian ATR/BPN Jadi Sorotan Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN mendapatkan tonase pemberitaan positif dalam periode Juni–Juli 2025. Salah satu isu yang menarik masyarakat adalah terkait reformasi layanan pertanahan digital.

Demikian dikatakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati, dalam pertemuan bersama Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Kamis (24/07/25).

“Kaitannya dengan Kementerian ATR/BPN, dinamikanya cukup menarik karena jika memang dilihat topik-topik ini sesuai dengan isu-isu masyarakat. Dari _big data_ PCO periode Juni-Juli 2025, yang terpotret adalah reformasi layanan pertanahan digital,” ujar Adita Irawati di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Adita Irawati juga menyatakan kesiapan PCO untuk terus bekerja sama dalam menyampaikan program prioritas pemerintah. Hal ini sejalan dengan peran PCO sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan komunikasi dan informasi terkait program-program prioritas pemerintah dalam Kabinet Merah Putih.

“Kami siap untuk berkolaborasi (dengan Kementerian ATR/BPN). Kami juga memiliki aset-aset media yang dikelola PCO sebagai sarana menggaungkan masing-masing narasi, seperti akun sosial media Instagram, @presidenrepublikindonesia, @pcori dan lain sebagainya,” ungkap Adita Irawati.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis menyambut baik peluang kerja sama ini. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN juga membutuhkan dukungan dari PCO. “Ini akan sangat baik juga jika kita mendapat _advice_ dari Teman-teman PCO, tidak hanya soal isu-isu yang bergulir di masyarakat, namun juga strategi komunikasi secara nasional,” tuturnya.

Saat ini, 519 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN, mulai dari Kantor Wilayah BPN Provinsi hingga Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah menjalankan strategi komunikasi (Strakom) di bawah ketetapan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024 tentang Strategi Komunikasi.

“Dari Kepmen Strakom ini, saya berani berikan KPI (Key Performance Indicator) mana Satker yang sudah menjalankan Strakom dengan baik, mana yang belum. Satker ini tak hanya me-_manage_ isu, namun juga menjalankan Strakom sesuai koridor,” ucap Harison Mocodompis.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama PCO, Hariqo Satria beserta jajaran; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian PKP dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Sediakan Rumah untuk Pekerja

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyepakati langkah awal kerja sama strategis dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para pekerja di Indonesia, melalui sinergi program perumahan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini telah memberikan dukungan nyata terhadap kebutuhan perumahan pekerja, baik dalam bentuk pembangunan maupun renovasi rumah.

“Sudah jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat. Tadi kami bahas, dalam tiga tahun terakhir mereka telah membantu 567 unit rumah di 2022, 494 unit di 2023, dan hingga Juni 2024 telah menyalurkan bantuan untuk 390 unit rumah. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target nasional 3 juta rumah,” ujar Menteri Maruarar (Ara) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Lebih lanjut, kerja sama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), dengan fokus pada sinergi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian PKP. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan memanfaatkan data kepesertaan yang dimiliki untuk melakukan profiling pekerja yang membutuhkan rumah, serta memastikan mereka mendapatkan akses pembiayaan yang tepat.

“Dengan jumlah peserta mencapai 39,3 juta orang, kami memiliki basis data yang kuat untuk menargetkan program FLPP dan MLT secara lebih efektif. Ini adalah bentuk nyata kontribusi kami dalam mendukung kesejahteraan pekerja,” jelas Pramudya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah tersalurkan 134.400 unit rumah melalui skema FLPP, dan 76 persen di antaranya diakses oleh pekerja swasta yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Rencana kerja sama ini juga mendapat dukungan dari sejumlah asosiasi perumahan yang disampaikan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan insentif berupa pembebasan uang muka bagi para pekerja yang mengakses rumah subsidi.

“Langkah konkret ini akan difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian PKP melalui sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan, agar pekerja semakin mudah mendapatkan akses rumah yang layak,” ujar Joko.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan menjadi pendorong percepatan pencapaian target nasional penyediaan 3 juta rumah, sekaligus memperluas akses perumahan yang terjangkau dan layak bagi pekerja di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

EBIFF 2025 Resmi dibuka! Malam Spektakuler Budaya Dunia di Bumi Etam

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Usai Kirab Budaya di pagi hari, malam pembukaan East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025 berlangsung meriah dan sarat makna di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Jumat (25/7/25).

Ribuan masyarakat hadir menyaksikan panggung kolaborasi seni budaya dari berbagai belahan dunia yang berpadu harmonis dengan kekayaan tradisi nusantara.

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), secara resmi membuka festival budaya internasional ini. Dalam berbagai hal, ia menekankan bahwa EBIFF adalah wajah baru Kalimantan Timur sebagai pusat budaya dan diplomasi kreatif di Asia Tenggara.

“EBIFF 2025 bukan sekedar festival, namun menjadi jembatan diplomasi antar budaya, ruang dialog antar bangsa, dan ini menjadi momen strategi untuk mempromosikan pariwisata daerah menuju kancah global,” ujar Rudy Mas’ud di hadapan para presentasi dan masyarakat.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta memperkenalkan Kalimantan Timur sebagai Paradise of The East.

“Warisan budaya yang ada, tak hanya untuk kita lestarikan saja, melainkan kita mendorong terus eksistensinya di tengah tantangan zaman, globalisasi, dan era digitalisasi saat ini,” imbuhnya.

Adapun pembukaan acaranya berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WITA, menampilkan penampilan istimewa dari negara-negara peserta seperti india, India, Korea Selatan, Rumania, Rusia, dan Polandia.

Tak kalah daya tariknya, delegasi budaya daerah Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara turut menyemarakkan malam pembukaannya dengan pertunjukan yang menggambarkan kemiripan identitas Nusantara.

Dukungan penuh juga datang dari sanggar seni dan komunitas budaya seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, menjadikan EBIFF sebagai ruang inklusif bagi seniman lokal untuk tampil di kancah internasional.

Turut hadir pada malam pembukaan EBIFF 2025 ini sejumlah pejabat tinggi daerah diantaranya Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, DPRD Provinsi Kaltim, Forkopimda Kalimantan Timur, Konsul dan perwakilan Kebudayaan dari negara peserta, Para kepala daerah dan wakil dari masyarakat kabupaten/kota se-Kaltim, Para Pimpinan Perangkat Daerah atau yang membantu, tokoh, seluruh tamu lainnya, serta umum yang menghadiri acara antusias menghadiri acara.

Festival yang terbuka untuk umum ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan yakni 25-29 Juli 2025, dan diharapkan mampu menjadi magnet wisata budaya serta menginspirasi generasi muda untuk lebih melestarikan dan melestarikan seni tradisi yang ada di Bumi Etam. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri PKP Optimis Targetkan 350 Ribu Unit Rumah Subsidi Tahun Ini Tercapai

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema KPR subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi menjadi salah satu prioritas nasional yang strategis dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Menteri PKP saat menghadiri akad massal Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 779 debitur Bank Negara Indonesia (BNI) secara serentak di 38 kota di Indonesia, Rabu (23/7). Acara ini juga menjadi momentum penting dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, BNI, dan BP Tapera untuk alokasi KPR FLPP sebanyak 25.000 unit pada 2025, naik signifikan dari kuota sebelumnya yang hanya 10.750 unit.

“Kami terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Tahun ini, target kami adalah 350 ribu unit rumah subsidi, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan sinergi semua pihak, target ini bisa tercapai,” ujar Menteri Maruarar.

Menteri Maruarar menekankan bahwa penyediaan rumah subsidi bukan semata urusan angka, tetapi menyentuh langsung kehidupan masyarakat. “Satu unit rumah subsidi dapat menyerap lima tenaga kerja. Jika tahun depan mencapai 500 ribu unit, itu artinya ada 2,5 juta lapangan kerja langsung, belum termasuk 183 industri turunan seperti toko bangunan, logistik, hingga warung-warung kecil di sekitar proyek,” paparnya.

Dalam konteks ini, kolaborasi lintas lembaga dan sektor menjadi kunci. Selain dengan BNI dan BP Tapera, Kementerian PKP juga menggandeng pihak lain seperti SMF dan Koperasi Merah Putih untuk memperluas jangkauan program perumahan. Pemerintah juga mendorong perbankan nasional untuk lebih proaktif mendukung program ini, termasuk dalam penyediaan rumah bagi kelompok khusus seperti tenaga migran dan petani.

BNI menjadi salah satu mitra strategis yang tahun ini berkontribusi 5,71% dari total kuota nasional FLPP. BNI juga menyatakan komitmennya untuk menyuplai hingga 40.000 unit rumah subsidi bagi petani dan pekerja migran, sejalan dengan program pemerintahan Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan berbasis kerakyatan.

Menteri PKP optimistis bahwa hingga akhir 2025, peningkatan realisasi rumah subsidi bisa mencapai 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama 2025 saja, realisasi rumah subsidi telah naik 44 persen.

Menutup acara, Menteri Maruarar secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada penerima manfaat dan menyampaikan pesan agar rumah tersebut menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. “Pemerintah hadir bukan sekadar membangun fisik, tapi membangun harapan. Rumah subsidi bukan hadiah, tapi hak rakyat yang harus dipenuhi negara,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara ini Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Mojokerto Luncurkan Program Penyaluran Bantuan Pangan

Penulis
Syifa
-

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barraa, meluncurkan program Penyaluran Bantuan Pangan (PBP) alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Program yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu diketahui Kabupaten Mojokerto mendapatkan 1.671.780 kg beras yang akan disalurkan kepada 83.589 penerima.

Gus Bupati, sapaan Muhammad Al Barraa, mengatakan, para penerima PBP adalah masyarakat yang telah terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI untuk dijadikan rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial serta program pemberdayaan masyarakat.

“Penyerahan bantuan ini datanya diambil dari DTSEN, jadi Pemerintah Pusat melalui Bapanas menyerahkan bantuan pangan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan sesuai dengan kriteria DTSEN Kementerian Sosial,” jelasnya dalam rilis humas Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rabu (23/7).

Gus Bupati mengatakan harapannya agar program penyaluran PBP beras ini bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat penerima. Oleh karena itu, ia juga berpesan kepada para Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto yang juga selaku Penanggung Jawab atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), untuk terus memantau dengan jelas dan teliti pada tiap sesi penyalurannya di desa masing-masing. Termasuk apabila terdapat pergantian penerima bantuan dikarenakan data penerima yang tidak ditemukan.

“Saya berpesan kepada Kepala Desa selaku yang bertanggung jawab atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pergantian penerima agar secara amanah untuk dapat memilih penerima yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan pangan beras,” ujar Gus Bupati pada kegiatan yang dilangsungkan di Balai Desa Sambilawang Kecamatan Dlanggu itu.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, pada sesinya menjelaskan penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Mojokerto untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025, dimulai pada 22 Juni hingga 29 Juli. Untuk titik penyalurannya berada di Kantor Kepala Desa atau Balai Desa di seluruh wilayah Bumi Majapahit.

“Penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Mojokerto dimulai 22 Juli sampai dengan 29 Juli 2025, dengan titik bagi penerimaan beras di masing-masing kantor desa,” ungkap Husin.

Husin juga menjelaskan para penerima bantuan pangan beras, nantinya akan mendapatkan sepuluh kilogram (10 kg) beras per-bulan. Jadi untuk periode Juni-Juli, total para penerima akan mendapat 20 kg beras. Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya, Husin menyatakan masih harus menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat melalui Bapanas.

“Untuk program pemerintah ini masih berjalan di bulan Juni dan Juli, untuk berikutnya kita masih menunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat,” pungkas Husin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OIKN Ajukan Perubahan Status Bandara, Puan: DPR Akan Tinjau Dahulu

Penulis
Syifa
-

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono resmi menyerahkan surat permohonan konsultasi terkait perubahan rencana induk IKN kepada DPR RI. Salah satu poin krusial dalam surat tersebut adalah usulan perubahan status bandara IKN dari fasilitas VVIP menjadi bandara umum. Merespon hal itu, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan untuk mempertimbangkan alih status tersebut.

“Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VVIP menjadi bandara umum,” kata Puan kepada wartawan setelah rapat paripurna di Selasar Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).

Dia menyebut usulan perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum dibahas dalam rapat antara pimpinan DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang digelar sesaat sebelum rapat paripurna dimulai pada Kamis pagi.

“Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VVIP menjadi bandara umum,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain soal bandara, dalam surat yang diajukan juga terdapat usulan mengenai perluasan rumah-rumah dinas pejabat negara di IKN. DPR akan mempelajari kebutuhan tersebut sebelum menyatakan sikap.

“Kami akan melihat apakah memang layak ada perluasan, dan seberapa luas rumah-rumah yang dibutuhkan di IKN,” ujar Puan.

Puan menambahkan bahwa keputusan akhir atas seluruh permintaan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR dan fraksi-fraksi terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...927928929...4,918Halaman 928 dari 4,918