Beranda blog Halaman 929

Pergantian Kepala Kejari, Wali Kota Cimahi Berharap Sinergi Pemkot-Kejari Terus Terjalin

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana-Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira hadir pada acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi di Convention Hall Cimahi Techno Park, Rabu (23//7). Acara tersebut menandai peralihan kepemimpinan Kepala Kejari Cimahi Nurintan M.N.O. Sirait, S.H., M.H. yang menggantikan Arif Raharjo, S.H., M.H.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi Arif Raharjo selama dua setengah tahun menjabat. Masa kepemimpinan Arif telah membawa hubungan erat dan harmonis antara Kejari Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi, terutama dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah.

“Selama menjabat, Pak Arif telah menjadi mitra strategis Pemkot Cimahi dalam menciptakan iklim hukum yang adil dan berintegritas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bertugas di tempat baru,” ujarnya.

Kepada pejabat Kepala Kejari Cimahi Nurintan Sirait, Ngatiyana menyampaikan ucapan selamat datang dan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum di Cimahi, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Dia menggarisbawahi tantangan Kota Cimahi terkait kepadatan penduduk dan potensi gesekan sosial yang memerlukan penanganan hukum yang cermat dan responsif.

“Pemkot Cimahi siap mendukung sepenuhnya Kejaksaan Negeri Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat demi terwujudnya supremasi sipil yang kokoh dan dinamis,” ungkapnya.

Ngatiyana juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap institusi penegak hukum agar stabilitas dan ketertiban tetap terjaga. Ia berharap, melalui kerja sama yang erat, Cimahi mampu mempertahankan berbagai prestasi yang telah diraih dan terus bertransformasi menjadi kota yang lebih maju, tertib, cerdas, dan sejahtera.

Sementara itu Kejari Cimahi Nurintan menyebutkan bahwa jabatan barunya ini bukan hanya sekedar penugasan ini, tetapi merupakan kehormatan sekaligus amanah yang sangat berarti. Ia juga berharap kolaborasi yang telah terjalin dengan Pemkot Cimahi dapat terus dijaga dan diperkuat, demi mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Kota Cimahi.

Nurintan pun berkomitmen untuk mengemban amanah baru tersebut dengan penuh integritas dan profesionalisme, “Saya berkomitmen untuk meneruskan capaian yang telah dirintis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Resmikan Stasiun LRT Terintegrasi dengan Summarecon Mall Kelapa Gading

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan hak penamaan (naming rights) Stasiun LRT Jakarta Boulevard Utara–Summarecon Mall, sekaligus fasilitas jembatan penghubung (connecting bridge) dari stasiun tersebut ke Summarecon Mall Kelapa Gading. Peresmian ini menjadi wujud nyata kolaborasi strategis antara PT LRT Jakarta sebagai operator transportasi publik dengan perusahaan pengembang properti PT Summarecon Agung Tbk.

“Kerja sama ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam menghadirkan kemudahan akses, peningkatan kenyamanan, serta integrasi antara moda transportasi publik dan destinasi wisata belanja bagi masyarakat Jakarta,” ujar Gubernur Pramono saat meresmikan fasilitas tersebut di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (24/7).

Ia menambahkan, Stasiun Boulevard Utara–Summarecon Mall yang berada di lokasi strategis dekat pusat perbelanjaan, tercatat sebagai salah satu stasiun dengan volume penumpang tertinggi di lintasan LRT Jakarta. Kehadiran jembatan penghubung ini memberikan kemudahan akses bagi penumpang LRT maupun pengunjung mal.

“Keberadaan jembatan ini mendukung upaya Pemprov DKI dalam mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) serta mengimplementasikan konsep mal yang ramah bagi pejalan kaki,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Iwan Takwin, mengatakan, Jakpro—sebagai BUMD yang membawahi PT LRT Jakarta—mendukung inisiatif hak penamaan ini sebagai bentuk sinergi antara transportasi publik dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem mobilitas yang lebih efisien, aman, dan nyaman.

“Inisiatif ini diharapkan menjadi alternatif akses yang mempermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi publik secara nyaman dan terintegrasi,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, jembatan penghubung tersebut dibangun sepanjang 120 meter, ditambah 20 meter menuju GAFOY. Untuk memaksimalkan sirkulasi udara, jembatan ini dirancang dengan konsep open air dan dilengkapi atap pelindung. Fasilitas ini beroperasi mulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB, mengikuti jam operasional mal.

Iwan menambahkan, kerja sama ini tidak hanya memperkuat konektivitas antartitik strategis di wilayah Jakarta, tetapi juga menghadirkan pengalaman baru yang lebih ramah bagi pengguna transportasi publik. “Ke depan, Jakpro akan terus mendorong kolaborasi serupa guna menghadirkan layanan transportasi yang lebih inovatif dan berdampak langsung bagi warga Jakarta,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Paksaan dalam Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons dinamika yang terjadi di Sekolah Rakyat, khususnya terkait kabar beberapa siswa dari Sekolah Rakyat di Temanggung yang memilih kembali ke rumah. Gus Ipul menegaskan bahwa proses penerimaan siswa dilakukan secara terbuka dan melibatkan persetujuan orang tua.

“Semua anak yang sekolah di Sekolah Rakyat sudah melalui dialog. Setelah orang tuanya menyetujui, barulah diteruskan ke bupati untuk diusulkan menjadi siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada yang dipaksa,” kata Gus Ipul usai ikut makan malam bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor, Kamis (24/7/2025) malam.

“Kalau anaknya tidak kerasan dan orang tuanya sepakat untuk tidak melanjutkan, tentu kami tidak bisa memaksa,” ujarnya. Menurut Gus Ipul, dari lima siswa yang sempat meninggalkan asrama di Sekolah Rakyat Temanggung, dua di antaranya telah kembali, sementara tiga lainnya masih beradaptasi dan tetap dalam komunikasi dengan pihak sekolah dan orang tua.

“Di belakang mereka (siswa yang pulang) masih banyak yang mengantri calon siswa lain untuk masuk. Maka itu, kami akan prioritaskan mereka yang siap menggantikan,” tegas Gus Ipul.

Di sekolah rakyat, semua fasilitas diberikan kepada para siswa. Selain mendapatkan tempat tidur sendiri, mereka juga mendapatkan almari sendiri untuk penyimpanan barang.

Semua fasilitas juga dicukupi, tidak hanya makan sehari tiga kali dan dua kali snack, para siswa juga diberikan peralatan mandi mulai sabun mandi, sampoo, pasta gigi, sikat gigi bahkan deterjen untuk cuci pakaian.

Sementara itu, Gus Ipul juga mengakui bahwa program Sekolah Rakyat masih menghadapi sejumlah tantangan teknis. Namun ia memastikan semua itu akan terus disempurnakan seiring waktu, didukung semangat tinggi dari para guru dan kepala sekolah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Tindaret hingga Pulau Owi, Bahlil Pastikan Kemerataan Akses Listrik Desa Papua

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Listrik Perdesaan (Lisdes) telah menjangkau seluruh pelosok negeri secara merata. Guna memantau langsung progresnya, Menteri Bahlil mengunjungi sejumlah desa terpencil di Papua, mulai dari Desa Tindaret di Kepulauan Yapen hingga Pulau Owi di Biak Numfor, pada Kamis (24/7).

Di Desa Tindaret, aliran listrik mulai mengalir ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Kiriyow sehingga menghidupkan suasana belajar mengajar yang lebih modern dan interaktif. Penyediaan listrik ini sebagai bagian dari program Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saya ingin dengan listrik ini masuk, maka anak-anak kita sekolah bisa memakai teknologi. Suatu saat mereka-mereka itu akan menjadi pemimpin di Papua, akan menjadi pemimpin di bangsa ini, dan akan menjadi orang-orang hebat, itu bukan barang yang mustahil,” ujar Bahlil.

Program Lisdes di Yapen Utara ini tidak hanya menghadirkan listrik menyala, tetapi juga membuka pintu kesempatan bagi perkembangan ekonomi dan sosial desa.

Selanjutnya, Bahlil melanjutkan kunjungan ke Pulau Owi, Kabupaten Biak Numfor. Selama ini, masyarakat setempat hanya menikmati listrik selama 12 jam sehari dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Bahlil menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pembangkit dan penambahan tangki bahan bakar agar listrik dapat menyala 24 jam penuh.

“Ini yang punya listrik sudah datang, Pak Direktur Utama PLN datang di Kampung Bapak/Ibu. Semua ini hanya untuk mengatakan bahwa siap menjalankan apa yang diminta oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di pulau ini, untuk listrik menyala 24 jam,” ungkap Bahlil.

Berdasarkan roadmap Lisdes Papua 2025-2029 yang digagas Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero), untuk Kepulauan Yapen dan Biak Numfor sudah direncanakan pembangunan akses listrik desanya melalui perluasan jaringan listrik, mini grid dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual dengan baterai.

Kementerian ESDM menegaskan komitmen kuat untuk terus berkolaborasi dengan PLN dan pemerintah daerah. Melalui sinergi ini, tantangan elektrifikasi di Papua diharapkan tuntas, mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Wapres Apresiasi Generasi Muda Peduli Lingkungan

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengapresiasi kontribusi generasi muda yang semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini disampaikan Wapres dalam paparannya, saat menghadiri Acara Puncak Green Impact Festival 2025 di Djakarta Theater, Jl. M.H. Thamrin No. 9, Jakarta Pusat, Kamis (24/7).

Menurut Wapres, kepedulian generasi muda tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang selalu menekankan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan visi, misi, dan program-program pemerintahannya.

Untuk itu, ia menyampaikan rasa bangganya melihat semakin banyak anak muda yang menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam keseharian, seperti membawa tumbler, kantong belanja sendiri, hingga memanfaatkan transportasi umum.

“Hari ini banyak sekali anak-anak muda, saya berterima kasih sekali, anak-anak muda sekarang hampir semuanya bawa tumbler ke kampus, ke kantor, bawa kontainer sendiri. Kalau belanja, pakai, bawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan sedotan plastik,” ungkap Wapres.

“Dan yang paling saya senang tadi banyak yang pakai Transjakarta,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pemenang lomba karya tulis dan karya ilmiah terkait lingkungan, dalam rangkaian kegiatan Green Impact Festival 2025. Ia juga mengapresiasi para digital ambassador yang aktif menyuarakan isu-isu lingkungan melalui media sosial.

“Tadi saya lihat ada dua digital ambassador, kayak influencer, gitu ya? Mana tadi yang dua orang itu? Enggak gampang menyuarakan hal-hal yang kurang populer, kayak kemarin saya membahas kemenyan,” ujar Wapres.

“Ada yang pakai parfum nggak? Itu bahannya dari kemenyan. Bukan cuma dukun yang pakai kemenyan. Yang namanya hilirisasi itu bukan hanya tambang. Ada yang lain-lain juga. Saya membahas kemenyan ribut. Bahas AI ribut juga. Apa salahnya AI? Aduh,” tambahnya.

Di tengah paparannya, Wapres pun sempat berdialog dengan dua orang digital ambassador bernama Aisyah yang masih duduk di bangku SMA, dan Alena, seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung, yang aktif mengedukasi masyarakat tentang aksi-aksi sederhana menjaga lingkungan.

“Boleh tahu namanya siapa yang dua ini? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian promosikan di akun kalian?” tanya Wapres.

“Kalau saya sendiri di akun saya, saya mempromosikan tentang keberlanjutan. Misalnya kayak cara-cara kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Misalkan membuang sampah pada tempat sampah, atau tadi menggunakan tumbler, atau mungkin menggunakan transportasi umum dan sebagainya,” jawab Alena.

Sementara, Aisyah menambahkan bahwa melalui konten-konten yang dibuat bersama teman-temannya, ia ingin mengajak anak-anak muda untuk tetap peduli dengan langkah-langkah kecil yang berdampak besar.

“Jadi kalau tujuan dari video yang saya buat dengan teman-teman saya, itu adalah mengingatkan kembali kepada generasi muda untuk boleh punya kayak visi besar, misi besar, tapi tetap harus ingat untuk menerapkan hal-hal kecil tadi. Seperti membawa tumbler sendiri, terus menggunakan transportasi umum, dan sebagainya,” ujarnya.

Wapres pun memuji inisiatif mereka dan menekankan pentingnya aksi nyata meskipun kecil dan sederhana.

“Karena kan aksi kolektif itu kalau dilakukan bersama-sama akan menjadi besar. Saya senang ya, soalnya anak-anak muda sekarang itu lebih care tentang environment,” terangnya.

Lebih jauh, Wapres juga sempat mengapresiasi sejumlah komunitas anak muda yang aktif mengedukasi dan menggerakkan aksi cinta lingkungan, seperti Pandawara, Zero Waste Indonesia, Trash Ranger, Society of Renewable Energy (SRE), dan Trash 2 Move. Ia berharap kiprah komunitas-komunitas tersebut terus bertambah dan menjadi inspirasi bagi masyarakat.

“Ini saya sangat senang sekali banyak komunitas-komunitas yang positif seperti ini, dan saya yakin ke depan akan makin banyak komunitas-komunitas seperti ini,” ucap Wapres.

“Makasih ya. Pokoknya jangan lelah, jangan bosan, jangan takut dibully untuk menyuarakan hal-hal baik seperti ini,” pintanya.

Terlebih, menurut Wapres, Presiden Prabowo memberi ruang yang sangat besar bagi anak muda untuk berkreasi dan berinovasi.

“Jadi, saya sangat senang sekali anak-anak muda seperti ini diberikan ruang, dan ke depan pasti akan kita kawal karya-karya tulis yang tadi sudah dibuat. Nanti tolong dikirim ke saya juga. Coba kita pelajari apa nanti yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Sita 201 Ton Beras yang Tidak Sesuai Standar Mutu dan Takaran

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menyita sebanyak 201 ton beras dari sejumlah merek karena tidak sesuai standar mutu dan takaran. Ratusan ton beras tersebut terdiri atas beras premium dan medium.

Sampai pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton, kata Dirtipideksus sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Sebanyak 201 ton beras oplosan yang disita terdiri atas beras premium kemasan 5 kilogram dari berbagai merek sebanyak 39.036 kantong dan beras premium kemasan 2,5 kilogram sebanyak 2.304 kantong.

Disamping itu, Helfi menyatakan bahwa pihaknya juga menyita sejumlah dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, di antaranya dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan serta dokumen izin edar.

Ada juga dokumen sertifikat merek, dokumen standard operating procedure pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Hasil uji lab juga bagian dari pada barang bukti yang kita dapatkan, yaitu hasil lab dari Kementerian Pertanian terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita, jelas Helfi.

Helfi memastikan pihaknya akan melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak korporasi produsen beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Setelah itu melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.

Brigjen Helfi mengungkapkan informasi awal adanya dugaan beras tidak sesuai mutu ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Helfi menyatakan bahwa saat itu Amran menemukan anomali pada harga beras.

Pada 26 Juni Mentan menemukan anomali karena di masa panen raya beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa, ini yang disampaikan, dan trennya tidak menurun, tapi malah naik, sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan, dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi, mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras kata Helfi saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7).

Adapun hasilnya sebagai berikut temuan pada sampel beras premium;

– Terdapat ketidaksesuaian mutu, di bawah standar regulasi, sebesar 85,56%,

– Ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%

– Ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%

Temuan pada sampel beras medium;

– Terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%

– Ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%,

– Ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 90,63%.

Atas temuan tersebut, Helfi mengatakan ada kerugian yang dialami masyarakat. Nilai kerugian mencapai Rp 99,35

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkum Tegaskan Satria Arta Kehilangan Kewarganegaraan Secara Otomatis

Penulis
Syifa
-

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti menjadi tentara di negara asing.

“Saya tegaskan, jika seorang WNI menjadi tentara di negara asing maka secara otomatis yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan, ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Pasal 23 huruf d & e” tegasnya.

Pasal 23 mengatur tentang WNI yang kehilangan kewarganegaraan. Di huruf (d) dengan tegas berbunyi, WNI kehilangan kewarganegaraan jika “ masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”

Sementara huruf (e) juga menegaskan, seorang WNI kehilangan kewarganegaraan jika: “secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia”.

“Ketentuan Undang-Undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pasal 31, PP Nomor 2 Tahun 2007 tentangTata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Rekan rekan silahkan membaca detil isinya” Ungkap Supratman.

Lantas, bagaimana dengan peristiwa yang menimpa Satria Arta Kumbara, seorang mantan TNI angkatan Laut (AL) yang dikabarkan menjadi tentara di negara asing.

“Saya tegaskan, tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara menjadi WNI, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing karena sudah melanggar UU Kewarganegaraan RI” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, polemik status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara, mantan TNI Angkatan Laut (AL) yang sempat menjadi tentara asing kembali mengemuka setelah yang bersangkutan diberitakan di berbagai media menyesal telah menandatangani kontrak menjadi tentara asing dan ingin kembali menjadi WNI.

Namun demikian, Menteri Hukum juga memastikan sampai saat ini, Kementrian Hukum belum pernah menerima laporan secara resmi status Satria Arta yang menjadi tentara di negara lain.

“Jika memang yang bersangkutan terbukti menjadi tentara asing maka otomatis kehilangan status kewarganegaraan dan jika ingin kembali menjadi WNI maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Kewarganegraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, yang merupakan bagian dari proses pewarganegaraan (naturalisasi murni),” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah dan DPR Sepakati Kisaran Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun 2026 pada Kamis (24/07). Laporan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid.

“Hari ini, hadir pada Sidang Paripurna @dpr_ri saya mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” ungkap Menkeu dalam Instagram @smindrawati.

Dalam laporannya, Jazilul menyampaikan kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500-16.900 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,6-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia US$60-80 per barel, lifting minyak bumi 605 ribu-620 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 953 ribu-1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, postur makro fiskal tahun 2026 yaitu pendapatan negara 11,71-12,31 persen PDB, belanja negara 14,19-14,83 persen PDB, keseimbangan primer (0,18)-(0,22) persen PDB, defisit (2,48)-(2,53) persen PDB, dan pembiayaan 2,48-2,53 persen PDB.

“Laporan yang disampaikan oleh Banggar hari ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden @prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2025 nanti,” jelas Menkeu.

Menkeu sangat mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2026. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat akan menghasilkan APBN yang sebesar-besarnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Terima kasih kepada para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, serta jajaran dari Banggar DPR yang terus menjadi partner konstruktif pemerintah dalam merancang APBN agar dapat terus diandalkan menjadi instrumen penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Tegaskan Tidak Ada Penyerahan Bebas Data Pribadi ke AS

Penulis
Syifa
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui siaran pers ini memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang berkembang terkait klausul transfer data pribadi dalam Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang diumumkan oleh Gedung Putih pada 22 Juli 2025.

Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo bahwa negosiasi masih berjalan terus dan tertulis dalam rilis White House untuk bagian Removing Barriers for Digital Trade Barrier, bahwa kesepakatan masih dalam tahap finalisasi. Pembicaraan teknis masih akan berlangsung.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 22 Juli 2025 oleh Gedung Putih bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce. Prinsip utama yang dijunjung adalah tata kelola data yang baik, pelindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional. Mengutip pernyataan Gedung Putih bahwa hal ini dilakukan dengan kondisi ‘… adequate data protection under Indonesia’s law.’.

Pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum. Contoh konkret dari aktivitas pemindahan data yang sah antara lain: penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, komunikasi digital melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital.

Pengaliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional. Landasan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan prasyarat pengiriman data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia.

Pemerintah memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global, namun tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya.

Sebagai tambahan, pengaliran data antarnegara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama dalam konteks tata kelola data digital. Negara-negara anggota G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal. Transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya di masa depan adalah keniscayaan. Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai fondasi utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Warga Jadetabek Bisa Bayar Pajak Kendaraan di 14 Titik Samsat Keliling Hari Ini, Ini Daftarnya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat (25/7). Layanan ini ditujukan bagi wajib pajak yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus datang ke kantor Samsat utama.

Informasi ini disampaikan melalui akun resmi X @TMCPoldaMetro. Layanan Samsat Keliling Jadetabek mulai beroperasi sejak pagi hari dan tersebar di berbagai lokasi strategis.

Berikut daftar lokasi dan jadwal layanan Samsat Keliling hari ini:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00-14.00 WIB

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading, pukul 08.00-14.00 WIB

  • Jakarta Barat: Mall Citraland, pukul 08.00-14.00 WIB

  • Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan (08.00-15.00 WIB) dan Gedung Wali Kota Jaksel (09.00-14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur (08.00-15.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00-14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan Foodmosphere Busway Parkir (09.00-13.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00-14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00-19.00 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Fresh Market Green Lake City (09.00-12.00 WIB)

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung, pukul 09.00-12.00 WIB

  • Kelapa Dua: Gading Town House Square, pukul 08.00-14.00 WIB

  • Kota Bekasi: Samsat Kota Bekasi, pukul 09.00-14.00 WIB

  • Kabupaten Bekasi: Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, pukul 08.00-14.00 WIB

  • Depok: Samsat Depok, pukul 08.00-14.00 WIB

  • Cinere: Samsat Cinere, pukul 08.00-14.00 WIB

Untuk memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan di Samsat Keliling, masyarakat diimbau membawa dokumen asli dan fotokopi berupa KTP pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK. Perlu dicatat, layanan ini hanya berlaku untuk kendaraan yang tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Sementara untuk keperluan perpanjangan pajak lima tahunan, termasuk penggantian pelat nomor kendaraan, masyarakat tetap harus mengurusnya langsung di kantor Samsat terdekat.

Sebagai alternatif digital, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan secara online di 33 provinsi langsung dari ponsel. Setelah proses selesai, STNK akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan.

Namun, SIGNAL tidak dapat digunakan untuk kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari satu tahun. Dalam kasus tersebut, pemilik kendaraan diwajibkan datang langsung ke kantor Samsat.

Dengan beragam pilihan layanan ini, diharapkan masyarakat semakin dimudahkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB, serta turut mendukung peningkatan kesadaran pajak kendaraan bermotor secara luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...928929930...4,918Halaman 929 dari 4,918