Beranda blog Halaman 930

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Berikut Lokasi dan Syarat Perpanjangan SIM

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling Jakarta hari ini, Jumat (25/7). Layanan ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Melalui akun resmi X (dulu Twitter) @tmcpoldametro, Ditlantas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa layanan mobil SIM keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima lokasi strategis di DKI Jakarta.

Berikut lokasi layanan SIM Keliling di Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Halaman Parkir Lobi Admisi Kampus Anggrek BINUS

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM Melalui SIM Keliling

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM melalui layanan ini, Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau agar membawa dan melengkapi sejumlah persyaratan perpanjangan SIM, yakni:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku

  2. SIM lama (asli) yang masih aktif

  3. Bukti pemeriksaan kesehatan

  4. Bukti telah menjalani tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol

Perlu diketahui bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih dalam masa berlaku. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, meskipun hanya lewat satu hari, pemilik SIM diwajibkan membuat permohonan baru di lokasi Satpas yang telah ditentukan oleh kepolisian.

Biaya Perpanjangan SIM 2024

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri, berikut biaya perpanjangan SIM:

  • Perpanjangan SIM A: Rp80.000

  • Perpanjangan SIM C: Rp75.000

Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan biaya tambahan untuk tes kesehatan dan tes psikologi yang dapat diakses melalui aplikasi Simpel Pol.

Penting Diketahui

Layanan SIM Keliling ini menjadi solusi praktis bagi warga ibu kota yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus antre di kantor Satpas. Meski demikian, warga diimbau untuk datang lebih awal dan membawa kelengkapan dokumen agar proses perpanjangan berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini Didominasi Cerah, Hujan Ringan Guyur Jakarta Selatan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan mengalami cuaca cerah sepanjang hari ini, Jumat, 25 Juli 2025. Meskipun demikian, wilayah Jakarta Selatan diperkirakan akan diguyur hujan ringan pada sore hari.

Berdasarkan informasi yang dirilis melalui laman resmi BMKG, kondisi cuaca cerah sudah mulai terasa sejak pagi hari. Langit cerah diprediksi menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Cuaca cerah ini diperkirakan akan berlanjut hingga siang hari di keenam wilayah tersebut. Namun, perubahan mulai terlihat pada sore hari. Meski sebagian besar wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprediksi tetap cerah, Jakarta Selatan justru berpotensi mengalami hujan ringan.

Memasuki malam hari, BMKG kembali memperkirakan langit cerah akan menyelimuti hampir seluruh wilayah Jakarta. Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur akan menikmati cuaca cerah, sementara Jakarta Selatan diprediksi cerah berawan.

Untuk suhu udara di DKI Jakarta hari ini, BMKG mencatat rentang suhu berada antara 26 hingga 34 derajat Celsius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara diperkirakan berada di kisaran 42 persen hingga 79 persen.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan informasi cuaca harian, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Hujan ringan yang berpotensi terjadi di Jakarta Selatan bisa memengaruhi mobilitas di sore hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Investasi dan Pertanian Bersih, KPK Perkuat Tata Kelola Pemkab Ngawi

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai langkah strategis menjaga potensi daerah tetap bersih dari korupsi. Fokus utama diarahkan pada sektor pertanian yang menjadi andalan utama Ngawi, serta 10 proyek strategis yang tengah digagas untuk memperkuat iklim investasi daerah.

Dorongan ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, dalam audiensi bersama jajaran Pemkab Ngawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/7). Ia menekankan pentingnya membangun fondasi sejak dari hulu, melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2025, Kabupaten Ngawi menempati posisi kedua sebagai produsen padi terbesar di Jawa Timur setelah Lamongan. Sepanjang tahun 2024, total produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 442.132 ton.

“Hasil pertanian Ngawi sangat menjanjikan dan bisa menjadi fondasi pembangunan daerah. Tapi potensi ini harus dikelola dengan tata kelola yang bersih dan berintegritas agar tidak membuka peluang korupsi,” ujar Wahyudi.

Dalam instrumen Monitoring Control for Prevention (MCP), Pemkab Ngawi menunjukkan peningkatan positif, dari skor 92 pada 2023 menjadi 94 pada 2024. Namun demikian, aspek pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi catatan penting dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Hasil SPI menunjukkan penurunan nilai integritas Pemkab Ngawi, dari 76,25 pada 2023 menjadi 74,04 pada 2024. Penurunan paling mencolok terlihat pada dimensi internal PBJ, dari 90,05 menjadi 68,25.

“KPK telah memberikan surat rekomendasi untuk pelaksanaan konsolidasi dan e-audit PBJ di pemda tanggal 24 Maret 2025. Salah satunya mendorong penyedia lokal agar APBD berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Wahyudi.

Dalam APBD Murni 2025 senilai Rp2,5 triliun, belanja PBJ tersebar ke berbagai metode, antara lain penunjukan langsung sebesar Rp152 juta, pengadaan langsung Rp77,2 miliar, e-purchasing Rp171 miliar, tender Rp129 miliar, seleksi Rp2,2 miliar, dan pengecualian senilai Rp22 miliar.

KPK juga menekankan pentingnya fasilitasi terhadap penyedia lokal dan UMKM agar belanja pemerintah benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konsolidasi PBJ dinilai krusial untuk mendorong efisiensi dan dampak fiskal yang lebih luas bagi daerah.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, memaparkan 10 proyek strategis daerah yang tengah digarap guna menarik investasi dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun KPK mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar proyek-proyek tersebut tidak menjadi celah korupsi.

“Sejak Covid-19, anggaran terfokus pada proyek infrastruktur. Perekonomian sektor pertanian menjadi pemantik baik, tapi belum cukup mendukung ekonomi secara menyeluruh. Karenanya, kami memandang pentingnya investasi di Ngawi melalui 10 proyek strategis di daerah,” ungkap Ony.

Ia juga menegaskan komitmen mendorong kemandirian pertanian yang ramah lingkungan melalui keterlibatan masyarakat. Selain itu, pihaknya sedang merancang regulasi perpajakan untuk memperkuat sektor pertanian.

“Pun soal pengelolaan pajak kami memiliki strategi untuk membuat Peraturan Bupati. Persentase pendapatan pajak daerah diproyeksikan untuk lahan pertanian, sehingga roda pertanian di Ngawi berjalan dengan baik,” tambahnya.

KPK mengapresiasi pengaturan syarat proyek strategis yang dinilai sudah cukup baik. Namun ditegaskan pula pentingnya harmonisasi antarlembaga agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun potensi penyimpangan.

KPK juga menyoroti mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Ngawi. Wahyudi mengingatkan perlunya verifikasi yang ketat sejak tahap pengusulan hingga pencairan, agar tidak bertentangan dengan program perangkat daerah dan terhindar dari risiko korupsi.

Tercatat, ada 326 usulan pokir dengan total nilai mencapai Rp34,6 miliar. Namun ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan program di lapangan dan data yang tercatat di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Verifikasi pokir, termasuk hibah dan bansos, harus ketat sejak awal agar tidak menimbulkan masalah hukum. Pemkab sebagai pelaksana wajib memastikan dokumen dan mekanisme sesuai aturan,” ujar Wahyudi.

Analis Pemberantasan TPK pada Satgas Korsup Wilayah III KPK, Sri Kuncoro, menambahkan bahwa pokir harus dirancang secara realistis dan selaras dengan visi-misi kepala daerah. “Hati-hati dalam merancang pokir. Jangan sampai niat baik justru jadi celah penyimpangan,” tandasnya.

KPK berharap penguatan tata kelola di Kabupaten Ngawi dapat menjadi contoh sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran Direktorat Satgas Korsup Wilayah III KPK, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto, jajaran satuan kerja perangkat daerah, serta Ketua dan Anggota DPRD Ngawi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Dinobatkan Tokoh Pemimpin Kolaboratif

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menerima penghargaan untuk kategori tokoh pemimpin kolaboratif, dalam ajang Detik Jateng-Jogja Award 2025. Penghargaan tersebut diberikan Direktur Utama PT Trans Digital Media Abdul Aziz, kepada Luthfi, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (23/7/2025).

Penghargaan tersebut diberikan atas ide-ide kolaboratif yang dicetuskan Ahmad Luthfi, sejak dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah pada Februari 2025 lalu. Dalam waktu kurang dari enam bulan, dia dinilai mampu menciptakan sinergisitas dan kebersamaan dalam membangun Jawa Tengah.

Spirit yang selalu ia gaungkan adalah “together we can“. Spirit itu menjadi landasan utama, kebersamaan dalam percepatan pembangunan sangat penting.

Upaya-upaya kolaboratif Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi yang dilakukan, antara lain pembentukan Forum Rektor yang melibatkan 44 perguruan tinggi di Jawa Tengah, Forum Berlian yang yang berisi seluruh wakil rakyat dari seluruh fraksi, Forum Senayan yang berisi anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah.

Selain itu, Ahmad Luthfi juga menggandeng sejumlah organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan, teranyar adalah menggandeng 18 lembaga di bawah naungan PWNU Jateng.

Mantan Kapolda Jateng itu menggandeng para pengusaha untuk menggenjot investasi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dia juga mendorong seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menciptakan kawasan aglomerasi wilayah melalui menciptakan kawasan ekonomi dan pariwisata.

Selain itu, Ahmad Luthfi j menggandeng putra daerah yang saat ini menduduki jabatan penting di kementerian maupun lembaga di tingkat nasional. Selanjutnya, juga menggandeng sekolah swasta untuk menyediakan kuota bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, melalui Sekolah Kemitraan.

Tak ketinggalan, Ahmad Luthfi juga menjalin kerja sama dengan seluruh media dan jurnalis, untuk ikut serta membangun Jawa Tengah. Sebab, media menjadi salah satu pilar penting dalam penyebaran informasi dan kontrol sosial.

Menurutnya, anugerah itu akan memberikan motivasi bagi semua. Melalui ajang tersebut, seluruh tokoh di Jawa Tengah dan Yogyakarta, berkumpul dalam rangka memberikan inspirasi dan spirit bersama-sama membangun daerah, khususnya Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan.

“Secara tidak langsung, Detik Award kali ini adalah momentum, tidak hanya mendapatkan award, tetapi bagaimana Jawa Tengah harus punya daya saing dengan provinsi lain. Terhitung sekarang, triwulan I 2025, angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah di atas nasional yaitu 4,98 dengan Investasi senilai Rp21,7 triliun masuk di Jawa Tengah,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Penyusunan Peta Jalan AI, Gubernur Pramono: Jadikan Jakarta Kota Cerdas dan Modern

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Implementasi Artificial Intelligent (AI) di Jakarta bersama Boston Consulting Group (BCG) dan AI.3 di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (24/7). Ia mendukung FGD ini sebagai upaya menyusun peta jalan pengembangan AI untuk menjadikan Jakarta sebagai kota cerdas, modern, dan inklusif.

“Saya mengapresiasi kolaborasi jajaran perangkat daerah dengan Boston Consulting Group (BCG) dan AI.3 dalam menyusun peta jalan pengembangan AI. Ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak sekadar bicara tentang masa depan yang berkelanjutan, tapi juga aktif mengupayakannya,” kata Gubernur Pramono.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berinovasi menghadirkan pelayanan publik dan menjalankan tugas pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi dengan mengintegrasikan AI dalam sejumlah program nyata, di antaranya adalah penerapan Intelligent Traffic Control System untuk pengaturan arus lalu lintas agar lebih efektif dan efisien.

“Di lingkungan Balai Kota, teknologi AI Face Generator mulai dimanfaatkan untuk mengakses gedung kantor secara otomatis. Ini sebagai bagian dari upaya membangun sistem yang lebih aman, efisien, dan modern,” ujarnya.

Gubernur Pramono menilai, AI berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat layanan publik, memperbaiki perencanaan kota, hingga mendorong peningkatan pendapatan daerah secara terstruktur dan berkelanjutan.

“Saya meminta kepada jajaran birokrasi Pemprov DKI untuk mampu mengadopsi apa yang menjadi kelebihan AI. Saya berharap, hal yang bersifat pengulangan data dapat diselesaikan dengan AI. Misalnya, yang berkaitan dengan lalu lintas, KJP, KJMU, KTP, Jakarta One, pemetaan, JAKI,” terangnya.

Gubernur Pramono menambahkan, tantangan terbesarnya bukan sekadar membangun sistem yang canggih, tapi memastikan sistem ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mudah diakses, terjangkau, inklusif, dan berdampak nyata.

“Dengan penerapan AI di lingkungan Pemprov DKI, ini yang akan menjadikan Jakarta menjadi lebih modern dan siap menjadi kota global. Sekarang ini, Jakarta sedang berbenah ke arah itu,” tegasnya.

Gubernur Pramono berharap, melalui FGD ini, berbagai gagasan dan rencana dapat diterapkan menjadi solusi serta aksi nyata yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup warga Jakarta.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nur Rahmania mengatakan, FGD ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI dalam mendorong transformasi digital yang menjadi fondasi pembangunan menuju Jakarta sebagai kota global.

“Kolaborasi bersama BCG dan AI.3 diharapkan bukan hanya memperkenalkan dan mengaktivasi teknologi, tetapi membangun cara pandang dan kerangka pikir dalam menjawab tantangan perkotaan. Mulai dari permasalahan kemacetan, banjir, hingga efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran,” tutur Atika.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Serahkan Hasil Reviu atas Laporan VNR SDGs Indonesia 2025

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Voluntary National Review (VNR) Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Tahun 2025 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Jumat (18/7) di Kantor Pusat BPK.

Diserahkan oleh Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, kepada Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN) II BPK, Nelson Ambarita, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas, Rr. Trisacti Wahyuni, dan pejabat tinggi lainnya.

Dalam sambutannya, Anggota II BPK menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Laporan VNR keempat, yang akan dipresentasikan pada forum internasional High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development. Ia menegaskan bahwa konsistensi penyusunan dan penyampaian VNR mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Reviu yang dilakukan BPK atas permintaan resmi Kementerian PPN/Bappenas ini mencakup tiga fokus utama, yaitu keselarasan Laporan VNR dengan laporan sebelumnya dan dokumen nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, kepatuhan terhadap due process internasional dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) dan relevansi laporan terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK.

Hasil reviu menunjukkan sejumlah capaian positif, seperti penyusunan laporan yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan kualitas narasi, data dan analisis tren pada lima tujuan utama, serta kurasi praktik baik yang memperkaya pelaporan dan menguatkan nilai pembelajaran nasional.

Namun demikian, BPK juga mengidentifikasi sejumlah ruang perbaikan, antara lain penguatan prinsip SDGs dalam laporan, peningkatan respons atas tantangan VNR sebelumnya, serta pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK yang lebih optimal.

BPK juga memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah, termasuk menjaga konsistensi pengungkapan prinsip SDGs, memperkuat integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memastikan pemenuhan due process sesuai pedoman internasional.

“Sebagai catatan bahwa ruang perbaikan yang kami sampaikan telah diakomodasi dalam versi final Laporan VNR SDGs Indonesia Tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pembelajaran berkelanjutan dan penyempurnaan Laporan VNR ke depannya,” ujar Anggota II BPK.

Di akhir sambutannya, Anggota II BPK menyatakan kesiapan BPK untuk terus memberikan pendampingan dan masukan dalam pelaksanaan pelaporan VNR berikutnya agar transparansi, akuntabilitas, serta kualitas VNR semakin meningkat serta menjadi bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola dan integritas pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Tekankan BIPA sebagai Bahasa Persahabatan Antar Negara

Penulis
Syifa
-

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow dan Belarusia, dalam hal ini Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Moskow, menyelenggarakan acara temu BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di ruang serba guna KBRI Moskow, Rusia (21/7). Acara yang diselenggarakan dengan model hybrid ini sebagai rangkaian kegiatan Sekolah Musim Panas Rumah Nusantara KBRI Moskow Rusia.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti; Duta Besar RI Moskow, Jose Tavares; Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin; Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Iwa Lukmana, Atase Pendidikan KBRI Moskow, Khoirul Rosyadi, dan (40) pemelajar BIPA 2025 serta jajaran di KBRI Moskow.

Dalam arahan dan sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan pentingnya kegiatan BIPA di KBRI Moskow Rusia 2025 ini sebagai salah satu cara untuk mempromosikan Bahasa Indonesia ke seluruh dunia, termasuk ke Rusia dan negara sekitarnya. “Saya percaya dengan program ini Bahasa Indonesia semakin mendunia dan dikenal luas, selain itu dengan Bahasa Indonesia akan memperkuat persahabatan dan persaudaraan antara warga negara Indonesia dan Rusia,” ucap Menteri Mu’ti yang hadir secara daring.

Lebih lanjut, Duta Besar RI Moskow, Jose Tavares, menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen yang telah mendukung pelaksanaan BIPA di KBRI Moskow. “Kami ucapkan terima kasih kepada Kemendikdasmen atas dukungan penyelenggaraan BIPA ini, kami berharap kegiatan BIPA 2025 ini semakin mempererat hubungan diplomasi antara Rusia dan Indonesia,” kata Dubes Jose Tavares

Di sisi lain, Hafidz Muksin sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjelaskan jika hingga Juni tahun 2025, telah menugaskan sebanyak 2.213 pengajar untuk melayani 200.956 orang pemelajar BIPA di 772 lembaga di 57 negara yang memfasilitasi pengembangan program BIPA.

“Fasilitasi pengembangan program BIPA untuk KBRI Moskow, Rusia telah dilaksanakan sejak periode 2017—2020 secara luring dan daring. Pada waktu itu untuk memfasilitasi lembaga penyelenggara program BIPA di Rusia yang meliputi KBRI Moskow, Lomonosov Moscow State University, dan Kazan Federal University,” jelas Hafidz.

“Saat ini pembelajaran Bahasa Indonesia di Moscow State University dan Kazan Federal University masih berlanjut dengan pembiayaan mandiri universitas,” tambahnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2025, melalui Badan Bahasa memberikan fasilitasi pengembangan program BIPA dengan menyediakan tujuh orang pengajar BIPA secara daring yang dimulai pada 21 Juli-31 Desember 2025. “Jumlah pemelajar yang mengikuti program BIPA KBRI Moskow, Rusia pada tahun 2025 sebanyak 149 orang yang berada dalam level BIPA 1-6,” pungkas Khoirul Rosyadi, Atase Pendidikan KBRI Moskow.

Harapannya program BIPA tidak hanya menjadi alat diplomasi untuk memperkuat hubungan antar negara namun Bahasa Indonesia juga dapat diminati oleh warga negara asing sebagai Bahasa Asing di negara lain.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beras yang Sesuai Mutu dengan Label yang Baik Harus Ter-deliver ke Masyarakat Indonesia

Penulis
Syifa
-

Sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan beras bagi rakyat Indonesia harus baik dan tidak boleh ada unsur penipuan, untuk itu para pelaku usaha perberasan diharapkan dapat memperbaiki produknya agar sesuai dengan label dan informasi yang tertera di kemasan. Kesesuaian mutu beras penting bagi masyarakat sebagai konsumen.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kalau isi dalam kemasan beras tak sesuai dengan yang tertera di label, itu penipuan. Tidak hanya beras, berlaku juga bagi semua komoditas,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam suatu dialog yang disadur pada Kamis (24/7/2025).

“Potensi kerugian konsumen kalau dari hasil investigasi Kementerian Pertanian bisa sampai Rp 99 triliun setahun. Itu sederhananya, kalau harga beras medium sekitar Rp 12.000 tapi dijual premium, ada selisih harga Rp 3.000 per kilonya. Jadi kesesuaian mutu dari beras yang ingin dibeli oleh masyarakat, itu harus ter-deliver,” tambah Arief

Menurut Arief, anomali ini berawal dari tren produksi beras nasional yang tengah menanjak, tetapi harga beras justru semakin berfluktuasi. Melalui langkah investigasi ke beras yang beredar di pasaran, akhirnya ditemukan ketidaksesuaian antara beras dengan label kemasan.

“Jadi sebenarnya logika yang dipakai itu adalah pada saat panen raya kemarin, kita bisa surplus. Bahkan produksi versus konsumsi surplusnya bisa 3-4 juta ton, sehingga tidak masuk akal kalau harga beras naik signifikan. Kemudian setelah di cek, memang kesesuaian antara packaging dan beras isi yang ada dalam packaging itu yang menjadi concern,” ungkap Arief.

Mengenai produksi beras nasional, sebagaimana dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri Januari sampai Agustus 2025 diproyeksikan dapat mencapai sampai total 24,96 juta ton. Sementara jika dibandingkan pada periode yang sama di 2024 ada surplus produksi 3,08 juta ton, karena total produksi saat itu di 21,88 juta ton.

Selanjutnya produksi Januari-Agustus pada 2023 ada surplus 1,33 juta ton karena produksinya 23,63 juta ton. Surplus produksi terjadi pula di 2022 sebesar 1,3 juta ton dengan produksi saat itu di 23,66 juta ton.

Terhadap kondisi produksi dan konsumsi beras di 2025 ini, dengan total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton. Dengan begitu, diperkirakan masih ada surplus antara produksi dengan konsumsi beras selama Januari-Agustus sejumlah 4,3 juta ton.

Lebih lanjut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan adanya kemungkinan penyusutan bobot barang sebagai akibat dari mobilisasi, itu merupakan yang biasa terjadi dan para pelaku usaha perberasan sudah paham mengatasinya. Ia mendorong para pelaku usaha beras dapat kembali lebih memerhatikan aspek keakuratan tersebut.

“Sebenarnya tidak ada alasan berat itu berkurang daripada yang seharusnya ada di labeling. Kalau beratnya 5 kilo, ya harusnya tidak terlalu jauh dari 5 kilo, karena biasanya toleransinya 1 per mil atau teknik berikutnya adalah dilebihkan sedikit, misalnya 5,05 kilo. Biasanya kalau teman-teman perberasan sudah memahami itu,” jelas Arief.

“Kemudian kalau kadar air itu maksimal 14 persen untuk beras medium dan premium. Tapi kalau dikirim dengan kadar air di bawah itu, khawatir bisa rentan patah dan malah jadi broken-nya bermasalah. Jadi sebenarnya di dunia perberasan ini sudah biasa dengan hal-hal itu. Tinggal bagaimana ke depannya, kita fokus perbaiki kembali dengan mengacu pada standar mutu beras yang ada,” tutup Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Hadiri Pelantikan Dua Ribu Perwira Remaja TNI dan Polri oleh Presiden RI

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Sebanyak 2.000 calon perwira remaja resmi dilantik dalam upacara tersebut, terdiri atas 827 lulusan Akademi Militer (Akmil), 433 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

Sebagai simbol penghargaan atas prestasi akademik dan kepemimpinan, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat perwira kepada delapan perwira remaja penerima Adhi Makayasa dari tiap matra, yaitu: Letda Arhanud Alim Bimo Pratowo (Akmil TK IV), Letda Inf Muh. Afridzal Muchlis (Akmil TK III), Letda Laut Pelaut Menanda Putra Duta (AAL TK IV), Letda Laut Teknik Aryya Handaru (AAL TK III), Letda Teknik Evan Basith Reswara (AAU TK IV), Letda Elektronika Axel Fahreza Aditama (AAU TK III), Ipda Muh. Malik Aditya K. (Akpol TK IV), dan Ipda Fathan Putra Rifito (Akpol TK III).

Selanjutnya, lima calon perwira remaja dari berbagai agama maju ke depan untuk mewakili rekan-rekannya dalam prosesi pengambilan sumpah perwira oleh Presiden Prabowo. “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujar Presiden Prabowo mendiktekan sumpah perwira TNI dan Polri.

Presiden Prabowo dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada para perwira remaja TNI-Polri yang baru dilantik dan mengingatkan tentang besarnya tanggung jawab yang kini dipikul, serta menekankan bahwa mereka bukan sekadar lulusan akademi, melainkan harapan seluruh rakyat Indonesia.

“Saudara harapan seluruh rakyat. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas perwira remaja TNI Polri 2025. Rakyat negara dan bangsa menanti dharma baktimu,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga berpesan agar para perwira remaja menjadi tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara pejuang, serta menjadi polisi rakyat, polisi nasional, dan polisi pejuang yang selalu membela dan mencintai rakyat.

Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Benyamin Dukung Hukuman Berat Predator Anak: Dipublikasikan hingga Hukum Kebiri

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie secara tegas dan sepakat memberikan efek jera terhadap predator kekerasan seksual terhadap anak. Dia sepakat identitas pelaku predator terhadap anak bisa dipublikasikan di ruang umum.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak tentu membuat Pemerintah Kota Tangerang Selatan ambil sikap. Jika nantinya pelaku tersebut dapat dihukum maksimal Benyamin pun setuju.

“Saya setuju sekali. Publikasikan di ruang-ruang publik. Di medsos, papan pengumuman kelurahan,” kata Benyamin usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, Rabu (23/07/2025).

Benyamin mengatakan tindakan tersebut sebagai bentuk peringatan terhadap pelaku kekerasan seksual. Kemudian juga untuk mengingatkan warga terhadap bahaya predator anak di lingkungan.

“Supaya ada efek jera. Nanti kita lihat (pembentukan Kepwal) kalau diperlukan Kepwal oleh ibu Kejari saya tidak akan ragu-ragu untuk menerbitkan Kepwal,” ujarnya.

Bahkan Benyamin mengaku suntik kebiri kimia juga bisa diberikan. Tentunya hal itu jika diperlukan sebagai bentuk komitmen menjaga warga Kota Tangerang Selatan bebas dari predator anak.

“Kalau itu dijatuhkan sebagai vonis hakim kita tentu akan melakukan upaya-upaya kebiri kimia,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...929930931...4,918Halaman 930 dari 4,918