Beranda blog Halaman 936

Bupati Ratu Zakiyah Terima Penghargaan Sebagai Kepala Daerah Terbaik Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Serang Ratu Zakiyah menerima penghargaan bergengsi Pimred Award 2025 sebagai Kepala Daerah Terbaik Bidang Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik dari Forum Pimred Multimedia Indonesia.

Penghargaan yang diterima Bupati Serang ini dihelat di salah satu hotel di Kota Serang, Jumat 18 Juli 2025 malam dalam rangkaian kegiatan HUT ke-2 Forum Pimred Multimedia Indonesia.

Selain Bupati Serang Ratu Zakiyah, sejumlah kepala daerah lain juga menerima penghargaan serupa. Antara lain, Gubernur Banten Andra Soni yang menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Terbaik Bidang Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Andra Soni juga menerima penghargaan sebagai kepala daerah terbaik bidang Komunikasi dan Keterbukaan Informasi publik.

Penghargaan juga diterima oleh Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie, Wali Kota Tangerang Sachrudin, Bupati Tangerang M Maesyal Rasyid, Wali Kota Serang Budi Rustandi, Walikota Depok, Walikota Bogor, Walikota Jambi, Bupati Manokwari, Bupati Kuburaya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Penghargaan ini langsung diberikan oleh Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia Bernandus Wilson Lumi yang disaksikan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital serta ratusan tamu undangan yang hadir.

Bupati Serang Ratu Zakiyah mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti kerja sama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Penghargaan ini kami persembahkan khusus untuk seluruh kepala OPD dan jajaranya dan tentunya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang terus mendorong kami untuk mewujudkan peningkatan pelayanan yang terbaik di Kabupaten Serang,” Bupati Ratu Zakiyah.

Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia Bernandus Wilson Lumi mengatakan, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian tujuan.

Kata dia, kepala daerah yang mendapat penghargaan ini telah mampu mewujudkan komunikasi yang baik dengan pers dan juga mampu mengelola tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto yang hadir dalam malam penghargaan itu rekomendasi, kepala daerah menganggarkan untuk uji kompetensi wartawan (UKW).

“Saya usul kalau ada, kepala daerah menganggarkan satu tahun sekali untuk UKW,” kata Yogi. Menurutnya, UKW menjadi penting untuk menciptakan jurnalis yang profesional.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Terima Dubes Afghanistan, Bahas Kerja Sama Pendidikan Keagamaan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar menerima kunjungan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Saadyllah Baloch. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor pusat Kementerian Agama, keduanya membahas potensi kerja sama di bidang pendidikan keagamaan.

Menag menyambut kedatangan perwakilan Kedutaan Besar Afghanistan yang disebutnya sebagai kunjungan pertama ke Kementerian Agama.

Kepada Menag, Dubes Afghanistan menyampaikan bahwa dirinya telah berada di Indonesia sejak awal Ramadan 1446 H. Dia menyebut Indonesia sebagai negara yang sangat menarik, khususnya dari sisi pendidikan Islam. Saadyllah Baloch juga menyampaikan rencana pembangunan madrasah besar di Kabul serta potensi pengembangan pesantren Indonesia di luar negeri, termasuk di Washington, Amerika Serikat.

Menag menyambut baik rencana pembangunan madrasah di Kanbul. Menurutnya, madrasah Indonesia saat ini sudah hadir di Yordania dan memberikan manfaat.

“Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Lebih dari 45 ribu pondok pesantren tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah santri lebih dari 1 juta orang,” ujar Menag, Selasa (22/7/2025).

Menag menambahkan bahwa para santri banyak yang fasih berbahasa Arab, dan pengajarnya berasal dari berbagai negara, termasuk Timur Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga mengundang Kedutaan Besar Afghanistan untuk menghadiri Musabaqah Qiraatil Kutub Internasional (MQKI), ajang keilmuan Islam klasik berskala internasional yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Kami siap berpartisipasi,” jawab Dubes Afghanistan. Ia mengungkapkan bahwa Afghanistan telah beberapa kali mengikuti ajang musabaqah di berbagai tempat.

Menag menutup pertemuan dengan menyatakan kesiapan Kementerian Agama untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pendidikan keagamaan. Ia juga menyampaikan harapan agar hubungan baik antara Indonesia dan Afghanistan dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi pendidikan dan keagamaan.

“Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan kolaborasi yang lebih baik ke depan,” ujar Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Terima Dubes AS, Menag Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Ekoteologi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Peter M. Haymond yang bertugas sebagai Kuasa Usaha ad interim (Charge d’Affaires ad interim/CDA).

Pertemuan ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (22/7/2025), dihadiri staff Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan dan Layanan Keagamaan, Pengawasan dan kerjasama Luar Negeri, Gugun Gumilar.

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan terimakasih atas kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Peter M. Haymond. Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menyampaikan peluang kerja sama pendidikan, termasuk pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri.

“Banyak peluang kerjasama pendidikan yang bisa dilakukan masjid Istiqlal dan Kementerian Agama dengan Amerika Serikat. Semoga kolaborasi ini bisa dilakukan dengan baik,” kata Menag Nasaruddin Umar.

“Pendidikan di Indonesia tengah berkembang pesat,” sambung Memag Nasaruddin Umar.

Selain pendidikan, Menag Nasaruddin juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama saat ini tengah mengembangkan konsep ekoteologi dalam memelihara alam dan lingkungan. “Konsep ekoteologi merupakan pendekatan baru untuk mengintegrasikan kesadaran lingkungan dalam pendidikan agama. Konsep ini tidak hanya penting untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Menurut Menag Nasaruddin Umar, bicara ekoteologi harus dimulai sejak dini, tujuannya adalah bagaimana menyelamatkan lingkungan.

“Ekoteologi akan menjadi pendekatan holistik yang ada pada semua tingkat pendidikan di Indonesia, terutama pada pendidikan agama dan keagamaan,” terang Menag Nasaruddin Umar.

Menurut Menag Nasaruddin Umar, jika seseorang ingin mempelajari agama, maka mereka harus memahami alam semesta. Melalui kurikulum ekoteologi ini Indonesia menjadi pelopor pertama dari negara-negara di Timur Tengah.

“Semoga kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat, terus dapat ditingkatkan utamanya pendidikan dan pengembangan konsep ekoteologi ini,” tandas Menag Nasaruddin Umar.

Usai pertemuan dengan Menag Nasaruddin Umar, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Peter M. Haymond berkesempatan meninjau American Space Voist di Masjid Istiqlal, lalu meninjau terowongan silaturahim hingga meninjau Gereja Katedral.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BNN Resmikan Gedung Kantor BNNP dan Gedung Rehabilitasi BNN RI di Sulteng

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, didampingi Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Ferdinand Maksi Pasule, Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Heh, meresmikan gedung kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah dan gedung rehabilitasi Kab. Morowali pada Selasa (22/7).

Peresmian fasilitas layanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Timur Indonesia ini disaksikan oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Gus Nugroho, Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga bidang kesehatan dan pendidikan, para pejabat utama BNN, serta para tokoh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gedung kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas bangunan 1.041 m² berdiri di atas tanah hibah seluas 20.000 m² dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Terletak di Jalan Soekarno-Hatta, gedung kantor ini terdiri dari gedung utama, pos jaga, rumah pompa, dan rumah genset.

Sementara itu, gedung rehabilitasi di Kab. Morowali yang juga turut diresmikan secara simbolik oleh Kepala BNN RI, berdiri di atas lahan seluas 4.000 m² dengan luas bangunan 829,25 m².

Peresmian gedung kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah dan gedung rehabilitasi Kab. Morowali ini ditandai oleh Kepala BNN RI sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya penanggulangan permasalahan narkoba di wilayah Negeri Seribu Megalit tersebut.

“Saya memaknai kantor itu adalah merupakan simbol pemerintah menghadirkan layanan, menghadirkan rasa. Jangan pernah membuat nilai-nilai tadi luntur akibat dari perbuatan-perbuatan Kita sendiri. Kantor ini harus menakutkan bagi para penjahat, kantor BNN harus jadi simbol ketakutan bagi para bandar,” ujar Kepala BNN RI dalam sambutannya.

Keberadaan kedua gedung baru tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas program P4GN, terutama dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu, serta mendukung peran BNN dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan bersih tanpa narkoba (Bersinar).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perkuat Koordinasi dan Sinergi, Kakantah Kab. Banyuasin Kunjungi Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kab. Banyuasin Lakukan Kunjungan Silaturahmi ke Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin

Kakantah Kabupaten Banyuasin, Dhona Fiermansyah Lubis, S.ST., M.M., QRMP, didampingi Kepala Seksi Survey dan Pemetaan dan Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, melakukan kunjungan silaturahmi ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin Abdul Rais SM, pada Senin (21/7/25) di Kantor DPRD Kabupaten Banyuasin, Sumsel.

Kunjungan silaturahmi ini juga bertujuan perkenalan dan mempererat hubungan kelembagaan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin, serta membahas

pentingnya pengawasan DPRD terkait kegiatan pelayanan Kantor Pertanahan.

Pada kesempatan itu Kakantah Kabupaten Banyuasin, Dhona Fiermansyah Lubis menyampaikan beberapa progres kegiatan Kantah Kabupaten Banyuasin yang sudah berjalan. Adapun kegiatan tersebut antar lain, progres kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Palembang-Betung, dimana dalam kegiatan ini ada beberapa obyek untuk pembayaran ganti ruginya dititip ke pengadilan (konsinyasi) dikarenakan belum sepakatnya besaran ganti ruginya.

Selain itu, terkait pelaksanaan program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan program unggulan Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kepala Kantah Kabupaten Banyuasin mengharapkan dukungan penuh legislatif agar target dapat dituntaskan pada akhir Agustus bulan depan. Dan juga tidak kalah pentingnya penanganan Sertipikasi Tanah Pemerintah dan BUMD untuk bertujuan pengamanan aset.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Abdul Rais SM menyambut baik kunjungan tersebut dan mendukung langkah-langkah BPN demi terciptanya kepastian hukum atas tanah serta pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin.

“Saat ini pelayanan kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin yang sudah dirasakan masyarakat sudah baik,” ujar Abdul Rais SM.

Namun, lanjut Abdul Rais mengatakan ada beberapa aspirasi dari konstituen yang menjadi konsen yaitu penuntasan Sertipikasi PTSL, karena ada beberapa masyarakat menyampaikan belum menerima sertipikat tanahnya.

“Saya berharap kepala kantor pertanahan yang baru ini agar menginventarisir laporan penuntasan PTSL tahun-tahun sebelumnya,” harap Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam kesempatan ini juga, Wakil ketua DPRD, Arpani S.,M dari Fraksi partai PSI Perjuangan berharap agar Kakantah dan jajaran supaya betul-betul melayani masyarakat dengan baik dan profesional agar dapat mendorong kemajuan ekonomi di Kabupaten Banyuasin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Karo Humas Kementerian ATR/BPN Beri Pesan agar Layanan Tersampaikan ke Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan pentingnya memastikan seluruh layanan pertanahan dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Karo Humas Kementerian ATR/BPN saat melakukan penguatan strategi komunikasi (Strakom) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok, Jawa Barat, Senin (21/07/25).

“Mentalitas kita adalah mentalitas pelayanan publik, jadi yang namanya pelayanan publik itu tuannya adalah rakyat. Tugas kita memberi tahu yang benar itu seperti apa dan maka kewajiban kita untuk memastikan layanan itu ter-_deliver_ dengan baik,” ujar Karo Humas Kementerian ATR/BPN.

Kecepatan dan ketepatan dalam menangani pengaduan masyarakat juga penting sebagai bagian dari pelayanan yang transparan dan responsif.

“Tidak boleh lama kalau soal pengaduan masyarakat. Jadi jajaran di sini agar memberikan perhatian yang serius agar responsnya itu bisa pada kesempatan pertama,” jelas Harison Mocodompis.

Sementara itu, Kepala Kantah Kota Depok, Budi Jaya, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengembangkan pengelolaan media sosial agar konten yang disampaikan mampu mengedukasi masyarakat secara menyeluruh.

“Kami terus isi konten-konten yang mengedukasi, masukan dari pimpinan di pusat jangan mem-_posting_ konten yang misalnya rapat, tapi harus ada tujuan rapat itu apa yang bisa dibaca dan dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Dalam kunjungannya, Harison juga meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan, seperti loket, ruang warkah, hingga ruang arsip, serta menyapa para pegawai Kantah Kota Depok.

Turut mendampingi dalam kesempatan ini, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Adhi Maskawan; Kepala Subbagian Pemberitaan dan Media Arie Satya Dwipraja; serta Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Tegar Gallantry. Hadir pula Pejabat Pengawas beserta jajaran Kantah Kota Depok.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Iftitah Ungkap Potensi Investasi di Kawasan Transmigrasi Buton Utara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Transmigrasi akan mengirimkan 10 peneliti ke Kabupaten Buton Utara untuk memetakan potensi wilayah transmigrasi yang bisa dikembangkan menjadi kawasan investasi. Langkah ini disampaikan langsung oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Buton Utara di  Kantor Kementerian, Selasa (22/7).

“Buton Utara punya potensi besar. Kami akan turunkan tim peneliti untuk melihat langsung dan merumuskan potensi wilayah yang bisa dikembangkan menjadi kawasan ekonomi terpadu,” kata Menteri Iftitah.

Menteri Iftitah juga menjelaskan bahwa transmigrasi saat ini bukan sekadar memindahkan penduduk, tetapi membangun kawasan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara aktif.

“Kalau hasil pemetaan menunjukkan potensi besar, kita dorong masuk investasi. Tanah tetap milik rakyat, tapi bisa digunakan untuk usaha dan industri,” ujar Menteri Iftitah.

70 Persen Wilayah Buton Utara Adalah Kawasan Transmigrasi

Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Buton Utara merupakan kawasan transmigrasi. Pendatang dari Bali, Lombok, dan Jawa mulai masuk sejak 1991 melalui Kabupaten Muna, dan pada 2007 mulai menetap di Buton Utara.

Luas kawasan transmigrasi di Buton Utara mencapai 36.578 hektare, namun baru sekitar 6.000 hektare yang sudah digarap. Komoditas unggulan dari transmigran di sana antara lain beras merah, kakao, nilam, dan tambak udang.

“Beras merah dari Buton Utara terkenal rendah karbohidrat. Sebagian warga juga sudah mulai kelola tambak udang. Sayangnya, bantuan masih terbatas dan infrastruktur belum tersentuh,” Imbuh Rahman.

Kepala Dinas Transmigrasi Buton Utara, Alimudin, menyampaikan bahwa masih banyak infrastruktur lama peninggalan program transmigrasi yang belum diperbaiki.

“Ada 15 jembatan yang belum tersentuh revitalisasi. Pemda hanya bisa perbaiki sedikit demi sedikit,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, pompanisasi sedang diupayakan agar petani bisa menanam padi merah dua kali dalam setahun. Selain padi, kakao dan nilam juga sedang dikembangkan. Bahkan Buton Utara memiliki hutan mangrove terluas di Asia Tenggara, namun belum dikelola secara maksimal.

Menteri Iftitah menegaskan akan menyuarakan aspirasi Buton Utara dalam Rapat Koordinasi Teknis Transmigrasi mendatang.

“Buton Utara bisa dapat manfaat besar dari program transmigrasi. Kita tunggu hasil dari tim peneliti, semoga membuka peluang besar untuk investasi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Segel Pemanfaatan Tiga Pulau Kecil Tidak Sesuai Ketentuan di Kepri

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian sementara aktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan di tiga pulau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ketiga pulau tersebut yaitu Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil Kota Batam. Penyegelan dilakukan pada Sabtu (19/7) lalu.

Kegiatan penghentian sementara melalui pemasangan papan segel di Pulau Citlim dilakukan terhadap aktivitas pertambangan pasir darat kategori galian C oleh PT. JPS yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP. Sementara itu, penyegelan di Pulau Kapal Besar dan Pulau Kapal Kecil yang merupakan usaha PT. DCK dikarenakan tidak memilki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, perizinan dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi.

“Upaya ini bentuk KKP hadir merespon pengaduan masyarakat atas kegiatan di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang tidak sesuai aturan, serta menimbulkan dampak pencemaran dan dugaan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (21/7).

Penghentian tersebut juga dilakukan atas dasar temuan awal hasil pengawasan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal PSDKP yang menemukan indikasi pelanggaran serta dampak kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan di tiga pulau tersebut. Tindakan yang diambil pihaknya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan tindakan lain oleh Polsus PWP3K berupa penghentian sementara kegiatan.

Pulau Citlimz Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil termasuk kategori pulau kecil. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2024 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil seharusnya mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari KKP. Selain itu, dalam hal pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan reklamasi harus memiliki PKKPRL dan izin reklamasi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Kami akan mendalami lebih lanjut temuan awal ini sesuai ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Ipunk.

Sementara itu, untuk temuan di Pulau Citlim, KKP juga akan bersinergi dan melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau semua pihak yang berkegiatan menetap di ruang laut untuk ikut aturan dengan lebih dulu mengantongi KKPRL. Izin dasar ini untuk memastikan pemanfaatan ruang laut yang akan dilakukan tidak mengancam kelestarian ekosistem, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain di ruang laut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Canangkan Gerakan Pasar Rakyat untuk Kemajuan Ekonomi

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencanangkan Gerakan Pasar Rakyat, revitalisasi, serta integrasi pedagang kaki lima (PKL), dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta. Ia menyebut, gerakan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan ekonomi rakyat, salah satunya melalui penguatan pasar rakyat.

“Kita ketahui bersama bahwa hampir semua aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi terjadi di pasar. Maka, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menjadi jantungnya, motor penggerak ekonomi rakyat. Saya harap mereka dapat menjaga bersama kebersihan, kenyamanan, dan ketenteraman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di pasar,” ujar Gubernur Pramono saat membuka Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/7).

Gerakan Pasar Rakyat menjadi langkah strategis dalam merevitalisasi ruang-ruang ekonomi rakyat, khususnya pasar tradisional, PKL, dan UMKM, agar terintegrasi dalam ekosistem perkotaan yang inklusif, tertata, dan berdaya saing global.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku ekonomi rakyat. Dengan begitu, PKL dan UMKM Jakarta mampu tumbuh lebih maju, unggul, dan sejahtera menuju Jakarta sebagai kota global yang berbudaya,” tambahnya.

Gubernur Pramono mencontohkan penataan Pasar Santa sebagai bukti bahwa revitalisasi pasar bukan sekadar pembenahan fisik, melainkan juga penciptaan ruang usaha yang layak, tertib, dan aman. Langkah ini sekaligus mendorong PKL dan UMKM agar lebih berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKLI Perjuangan yang telah menggagas dan menginisiasi gerakan ini. Ia berharap, Gerakan Pasar Rakyat dapat menjadi pemantik kolaborasi lebih luas untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang bersinar secara ekonomi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Deregulasi dan Belanja Tepat Sasaran

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/07/2025). Dalam rapat yang berlangsung secara intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai rapat menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” ujar Menkeu dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

Menkeu menjelaskan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada upaya menjaga defisit anggaran pada level yang baik, seraya memastikan APBN tetap berperan sebagai instrumen penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” lanjutnya.

Selain membahas kerangka fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujar Menkeu.

Meski belum merinci hasil final pembahasan APBN, Menkeu menyebutkan bahwa semua materi tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus mendatang.

“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...935936937...4,919Halaman 936 dari 4,919