Beranda blog Halaman 937

Tindak Lanjut Kesepakatan Tarif AS, Pemerintah Gelar Sosialisasi pada Pelaku Usaha dan Asosiasi

Penulis
Syifa
-

Usai menempuh rangkaian tahapan negosiasi yang intensif, kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) untuk produk asal Indonesia berhasil mengalami penurunan signifikan hingga berada pada angka 19% yang sebelumnya menyentuh besaran 32%. Keberhasilan tersebut merupakan implikasi dari kesepakatan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, dimana Indonesia menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca pernyataan resmi AS pada bulan Juli lalu.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kebijakan tarif tersebut, Pemerintah secara aktif berupaya meningkatkan pemahaman stakeholders terkait dengan menggelar agenda sosialisasi kepada pelaku usaha dan asosiasi mengenai kebijakan tarif resiprokal AS dalam mendorong investasi dan perdagangan ke depan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (21/07). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti bahwa pemberlakuan tarif yang dikenakan pada Indonesia merupakan angka terendah diantara negara kawasan ASEAN lainnya, serta sejumlah negara pesaing komoditas ekspor.

“Nah kalau kita lihat angka-angka itu adalah angka yang terendah dibandingkan negara ASEAN yang lain, dimana Vietnam dan Filipina itu sampai saat sekarang adalah 20%, Malaysia dan Brunei adalah 25%, kemudian Kamboja 36% dan Myanmar-Laos sebesar 40%., Thailand juga 36%. Dibandingkan pesaing untuk produk tekstil, kita juga melihat seperti negara Bangladesh 35%, Sri Lanka 30%, Pakistan 29% dan India 27%,” ungkap Menko Airlangga dalam sesi doorstop.

Selanjutnya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa terkait dengan tarif impor secara umum (MFN) di Indonesia, struktur Tarif Bea Masuk MFN yang diterapkan oleh Indonesia berdasarkan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2022 yakni jumlah total pos tarif HS sebanyak 11.555 pos tarif, jumlah pos tarif dengan Bea Masuk (BM) 0% sebanyak 1.347 HS atau 11,7%, dan jumlah pos tarif dengan Bea Masuk (BM) 5% sebanyak 5.448 HS atau 47,1%.

“Nah dengan adanya perjanjian tersebut, maka Amerika kita perluas menjadi mayoritas 0% dan ini sudah kita berikan kepada CEPA yang lain, apakah itu dengan ASEAN-FTA, apakah itu dengan ASEAN-China FTA, kemudian juga dengan IEU-CEPA, kemudian dengan Kanada, dengan Australia, New Zealand, dengan Jepang, itu seluruhnya juga kita sudah memberikan mayoritas mendekati 0,” ujar Menko Airlangga dalam sesi doorstop.

Selain menyepakati terkait penurunan tarif, kedua negara juga telah menyelesaikan berbagai hambatan non-tarif (non-tariff barriers), yang menjadi tantangan dalam kelancaran perdagangan antarnegara. Hal tersebut nantinya juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam joint statement resmi yang akan diumumkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tarif.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan bahwa pembelian sejumlah produk asal AS yang akan dilakukan Pemerintah dalam kerangka kesepakatan dagang terbaru tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Hal ini karena pada dasarnya pembelian sejumlah produk tersebut dibutuhkan Indonesia, dan selama ini telah diimpor dari beberapa negara, sehingga hanya dilakukan pergeseran sumber negara asal impor. Sejumlah komoditas tersebut diantaranya yakni produk pertanian seperti gandum dan soya bean, hingga produk energi.

Penurunan tarif resiprokal yang berhasil disepakati juga memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas sektor ketenagakerjaan dengan melindungi hingga 1 juta tenaga kerja yang bergantung pada sektor industri padat karya. Selain itu, daya saing produk Indonesia di pasar global, seperti minyak sawit juga semakin menguat karena kian diminati di pasar AS dan Eropa.

“Saya bilang kalau ini tidak diberikan, Indonesia kompetitif, 1 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Jadi Amerika kan ingin menjadi partner Indonesia, the third largest democratic country and the largest economy di Asia Tenggara,” jelas Menko Airlangga dalam sesi sosialisasi.

Terakhir, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara pertama yang mencapai kesepakatan dengan AS, sehingga ketentuan tarif yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus tidak lagi diberlakukan bagi Indonesia. Pemberlakuan tarif baru sebesar 19% akan ditetapkan secara resmi pada Joint Statement.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Perwakilan Kementerian/Lembaga, Perwakilan BUMN, serta Perwakilan Asosiasi Pelaku Usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Siap Hadapi Era AI: Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020–2045 Jadi Fondasi

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Melalui strategi nasional dan peta jalan jangka panjang, Pemerintah mendorong pemanfaatan AI secara etis, adil, dan inklusif untuk mendorong kemajuan bangsa.

“Pemanfaatan potensi AI dan secara proaktif mengatasi risiko tertanam kuat dalam Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020–2045 dan Peta Jalan Kecerdasan Buatan Nasional,” tegasnya dalam forum Indonesian AI Safety Roundtable bertajuk Fostering Dialogue and Collaboration for Responsible AI yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (19/07/2025).

Menurut Nezar Patria, dua kerangka strategis tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa teknologi AI dikembangkan dan digunakan secara beretika, adil, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada dampak sosial-ekonomi, seperti perpindahan tenaga kerja, pengembangan talenta lokal, hingga pelindungan data pribadi.

“Pertimbangan utama dalam upaya nasional ini mencakup tata kelola data yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” tuturnya.

Nezar Patria menekankan bahwa forum seperti AI Safety Roundtable merupakan langkah kolaboratif yang strategis dalam menciptakan ruang dialog antarpemangku kepentingan, termasuk lembaga riset, masyarakat sipil, dan komunitas teknologi.

“Ini adalah undangan terbuka bagi semua ekosistem yang terlibat dalam keamanan AI untuk mengatur dan berpartisipasi dalam diskusi di masa depan, mendorong dialog berkelanjutan saat kita mengintegrasikan AI ke dalam masyarakat,” jelasnya.

Dalam konteks global, Indonesia dinilai menonjol dalam kesiapan mengadopsi teknologi AI secara strategis. Pada 2024, Indonesia tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for Artificial Intelligence (RAM AI) dari UNESCO.

“Pencapaian ini menggarisbawahi kesiapan dan keinginan bangsa kita untuk merangkul peluang transformatif yang dihadirkan oleh AI untuk kemajuan ekonomi dan sosial kita. Namun, dengan adanya peluang besar, ada pula tanggung jawab yang besar,” tegas Nezar.

Kendati begitu, ia juga menyoroti bahwa Indonesia belum masuk dalam AI Risk Repository yang dirilis peneliti MIT, yang memuat lebih dari 3.000 contoh risiko AI global.

“Kami memastikan bahwa wawasan dari Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, tidak dikecualikan dari kerangka kerja global untuk mengatasi risiko AI transformasional,” kata Nezar Patria.

Nezar Patria menutup dengan seruan untuk mendorong kolaborasi konkret lintas sektor dalam riset keamanan AI, pengembangan kebijakan, pelatihan bakat digital, hingga kampanye kesadaran publik.

“Kita harus memungkinkan berbagi pengetahuan mutakhir, perspektif yang beragam, dan praktik terbaik terkait tata kelola AI, standar keamanan teknis, serta pengembangan kapasitas kelembagaan untuk keamanan AI,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Laporan APBN 2024, Outlook Fiskal 2025, dan Penyusunan RAPBN 2026

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/07/2025). Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada pertemuan tersebut pihaknya melaporkan kepada Presiden terkait sejumlah agenda penting menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dibahas di DPR.

“Pertama mengenai rencana Undang-Undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP,” ucap Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu turut melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan menjelaskan bahwa capaian ini mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan dan kebutuhan belanja negara.

“Saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025. Terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu turut menyampaikan persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, penyusunan RAPBN tersebut mengakomodir program prioritas Presiden mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, hingga penguatan ketahanan pangan.

“Dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemendiktisaintek,” lanjutnya.

Turut serta dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas KEK: Investasi Tembus Rp90,1 Triliun

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/07/2025). Rapat tersebut digelar secara hybrid, di mana Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah menteri, dan perwakilan KEK yang hadir secara langsung di Istana Merdeka terhubung dengan sejumlah perwakilan KEK lainnya dari berbagai wilayah di tanah air melalui video konferensi.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyoroti pencapaian signifikan KEK sepanjang tahun 2024 yang berhasil melampaui target investasi dan penyerapan tenaga kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa total investasi yang masuk ke KEK selama periode Januari hingga Desember 2024 mencapai Rp90,1 triliun, jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp78,1 triliun.

“Januari sampai Desember 2024 itu Rp90,1 triliun, dari target investasi di kawasan KEK itu tadinya Rp78,1 triliun. Jadi kita melewati target untuk 2024,” ujar Rosan dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Tidak hanya dari sisi investasi, penyerapan tenaga kerja di KEK juga menunjukkan hasil menggembirakan. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 47.747 tenaga kerja berhasil terserap, melebihi target awal yang ditetapkan sebanyak 38.953 orang.

“Penyerapan tenaga kerjanya di 2024 itu 47.747, melebihi target dari yang 38.953,” ungkap Rosan.

Rosan juga menjelaskan bahwa jumlah pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan KEK selama tahun 2024 bertambah sebanyak 72 pelaku usaha. Secara kumulatif, sejak 2012 hingga 2024, KEK telah menghimpun investasi sebesar Rp263,4 triliun dengan jumlah pelaku usaha mencapai 403, dan menciptakan lapangan kerja bagi 160.874 tenaga kerja.

“Keseluruhan dari 2012 sampai 2024, capaian kumulatif di KEK itu Rp263,4 triliun, dengan jumlah pelaku usaha 403, dan penciptaan tenaga kerjanya itu selama 2012 sampai 2024 itu 160.874,” jelas Rosan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Catat! 21 Lokasi Samsat Keliling Layani Warga Jadetabek Hari Ini, Cek Lokasi Terdekat

Penulis
Syifa
-

Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 21 lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Rabu (hari ini).

Layanan Samsat Keliling ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin mengurus pengesahan STNK tahunan, membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa harus datang ke kantor pusat Samsat.

Program ini rutin diadakan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Dengan lokasi yang tersebar di berbagai titik strategis, pemilik kendaraan bisa memilih lokasi terdekat sesuai domisili atau aktivitas harian mereka.

Namun, penting dicatat bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan. Untuk pembayaran pajak lima tahunan dan pergantian plat nomor, masyarakat tetap harus mengurusnya langsung di kantor Samsat terdekat.

Persyaratan untuk Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Keliling:

  • Membawa KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopinya

  • Membawa STNK asli dan fotokopi

  • BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan fotokopinya

  • Tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun

Berikut daftar lokasi layanan Samsat Keliling di Jadetabek hari ini:

Jakarta:

  1. Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  2. Jakarta Utara: Samsat & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  3. Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  4. Jakarta Selatan: Samsat & Gudang Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–15.00 WIB)

  5. Jakarta Timur: Samsat & Pasar Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Tangerang Raya:
6. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas & Foodmosphere (08.00–14.00 WIB)
7. Serpong: Samsat Serpong (08.00–15.00 WIB), ITC BSD (16.00–19.00 WIB)
8. Ciledug: Perum Banjar Wijaya Cipondoh & Metland Cyber Puri (09.00–14.00 WIB)
9. Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)
10. Kelapa Dua: Gtown House Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

Bekasi dan Depok:
11. Kota Bekasi: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB)
12. Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang (08.00–12.00 WIB)
13. Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB)
14. Cinere: Halaman parkir Samsat Cinere (08.00–14.00 WIB)

Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan untuk menjaga legalitas kendaraan dan menghindari denda keterlambatan pajak.

Untuk informasi lebih lanjut dan update lokasi, masyarakat dapat memantau akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X (Twitter) melalui akun @TMCPoldaMetro.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling di Jakarta: Berikut 5 Lokasi dan Syarat Perpanjangan SIM Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Bagi warga Jakarta yang hendak memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik strategis pada Rabu ini. Layanan ini menjadi alternatif praktis untuk masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C tanpa harus datang ke kantor Satpas Daan Mogot.

Melalui akun resmi X @tmcpoldametro, Ditlantas Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa layanan SIM Keliling Jakarta hari ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima wilayah administratif ibu kota, yaitu:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM A dan C

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, berikut adalah beberapa persyaratan perpanjangan SIM yang harus dipenuhi:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • SIM lama (fisik) beserta fotokopinya

  • Bukti tes kesehatan

  • Bukti tes psikologi

Perlu diketahui, layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM Anda telah habis, maka perpanjangan tidak bisa dilakukan melalui layanan ini. Pemohon wajib mengurus permohonan SIM baru di kantor Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM dan Tambahan Tes

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri, berikut rincian biaya perpanjangan SIM:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, pemohon juga diwajibkan membayar biaya tambahan lainnya, yakni:

  • Tes psikologi: Rp60.000

  • Tes kesehatan: Rp35.000

Pentingnya SIM yang Aktif

Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau seluruh pengendara untuk memastikan SIM tetap berlaku saat berkendara. Sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000.

Sebagai catatan, masa berlaku SIM kini dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan lagi berdasarkan tanggal lahir pemilik. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan masa berlaku secara administratif dan memperjelas ketentuan legalitas berkendara.

Kesimpulan

 

Dengan hadirnya layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya, masyarakat kini memiliki opsi yang lebih mudah dan efisien untuk mengurus perpanjangan SIM. Pastikan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan datang sesuai waktu operasional. Perpanjangan SIM secara tepat waktu bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk kepatuhan terhadap hukum dan keselamatan di jalan raya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Sepanjang Hari, Waspada Perubahan Iklim!

Penulis
Syifa
-

Warga DKI Jakarta bisa bernapas lega hari ini, Rabu, 23 Juli 2025. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan akan mendominasi seluruh wilayah Jakarta sepanjang hari.

Berdasarkan informasi yang dirilis melalui laman resmi BMKG, cuaca di pagi hari diperkirakan berawan di sejumlah wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara itu, langit cerah berawan akan menyambut warga Jakarta Selatan dan Jakarta Timur di waktu yang sama.

Memasuki siang hari, cuaca cerah diprakirakan akan merata di seluruh wilayah ibu kota, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga sore dan malam hari, menjadikan hari ini sebagai salah satu hari dengan cuaca paling stabil dalam sepekan terakhir.

Selain kondisi langit yang bersahabat, suhu udara di Jakarta hari ini juga terpantau berada pada kisaran 24 hingga 34 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara diprediksi berkisar antara 38 hingga 79 persen, memberikan kenyamanan bagi aktivitas luar ruangan masyarakat.

Meski cuaca cerah mendominasi, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Warga juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh dengan menghindari paparan sinar matahari langsung pada siang hari serta memastikan asupan cairan tubuh tetap tercukupi.

Pantauan cuaca harian seperti ini penting bagi aktivitas masyarakat Jakarta, khususnya mereka yang bekerja di luar ruangan, para pengguna transportasi umum, serta pelaku sektor informal.

Untuk informasi cuaca terkini dan lebih detail, masyarakat dapat mengakses langsung situs resmi BMKG atau memanfaatkan aplikasi cuaca terpercaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Identifikasi Penyimpangan Dana Hibah di Jawa Timur, Dorong Reformasi Tata Kelola

Penulis
Syifa
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tugas Koordinasi dan Supervisi menyampaikan hasil deteksi potensi penyimpangan dan rekomendasi perbaikan tata kelola dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Temuan ini menjadi bagian pengintegrasian upaya penindakan-pencegahan korupsi, mengingat saat ini KPK juga sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Diketahui Provinsi Jawa Timur secara rutin menerima alokasi hibah dalam jumlah cukup besar. Dalam periode tahun 2023 hingga 2025, total anggaran hibah mencapai Rp12,47 triliun, dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 20.000 lembaga. Dana tersebut dialokasikan ke berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Penyaluran hibah di Jawa Timur diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain: PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pergub Jatim Nomor 44 Tahun 2021 dan Pergub Jatim Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Selanjutnya Pergub terbaru (No.7/2024) mengatur sejumlah perbaikan, seperti penambahan BUMDes sebagai penerima hibah dan persyaratan khusus untuk koperasi. Namun, regulasi ini belum mengatur secara tegas sanksi terhadap penerima hibah fiktif dan belum menetapkan kriteria pokmas insidentil secara jelas.
Berdasarkan hasil evaluasi KPK, pengelolaan hibah di Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius. Minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas regulasi menjadi faktor utama yang membuka celah bagi praktik koruptif.
KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan penyimpangan dalam pengelolaan hibah, antara lain: Verifikasi penerima hibah tidak profesional, sehingga masih ditemukan pokmas fiktif dan duplikasi penerima. Tercatat 757 rekening dengan kesamaan identitas (nama, tanda tangan, dan NIK).
Pengaturan jatah hibah oleh pimpinan DPRD, yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar dalam pembahasan anggaran. Pemotongan dana hibah hingga 30% oleh koordinator lapangan, terdiri dari 20% untuk “ijon” kepada anggota DPRD dan 10% untuk keuntungan pribadi.
Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal, akibat pengkondisian proyek oleh pihak luar. Minimnya pengawasan dan evaluasi, terbukti dari 133 lembaga penerima hibah yang melakukan penyimpangan dengan total dana yang harus dikembalikan sebesar Rp2,9 miliar, di mana Rp1,3 miliar belum dikembalikan.
Selain itu, Bank Jatim sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) belum memiliki prosedur pencairan hibah yang memadai, sehingga proses penyaluran dana hibah dilakukan seperti transaksi biasa tanpa verifikasi keamanan.
Rekomendasi KPK untuk Perbaikan Tata Kelola Hibah
Sebagai tindak lanjut, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang meliputi: Penajaman tujuan pemberian hibah agar selaras dengan program prioritas daerah, Penetapan kriteria penerima hibah yang selektif dan berbasis indikator terukur, Transparansi dalam verifikasi dan seleksi penerima hibah, Pembangunan database terintegrasi antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
Selain itu penyaluran dana hibah juga perlu didukung teknologi sehingga Digitalisasi sistem informasi hibah yang dapat diakses publik secara real time sangat diperlukan, Penguatan mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat melalui kanal pengaduan public dan terkahir adalah Kolaborasi dengan Bank RKUD untuk merancang mekanisme pencairan hibah yang akuntabel.
Tak hanya untuk Pemda Jawa Timur, terkait penyaluran dana hibah secara umum KPK juga akan melibat sejumlah lembaga dan pemerintah pusat untuk merumuskan regulasi nasional terkait porsi hibah dalam APBD, menguatkan regulasi kriteria penerima hibah untuk mencegah manipulasi organisasi, menyusun data tunggal nasional berbasis NIK untuk verifikasi lintas instansi, membangun platform digital hibah yang terintegrasi antar instansi pusat dan daerah dan menyusun rekomendasi nasional pencegahan korupsi hibah dalam perencanaan dan penganggaran.

KPK menegaskan bahwa hibah daerah harus menjadi instrumen pembangunan yang bersih, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Reformasi tata kelola hibah di Jawa Timur diharapkan menjadi model perbaikan bagi daerah lain dalam mencegah praktik korupsi dan memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Stella Tinjau Lokasi Sekolah Garuda di Papua Barat

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie meninjau langsung dua lokasi calon pembangunan Sekolah Garuda di Kampung Dindey dan Kampung Susweni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Minggu (20/7).

Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan unggul hingga ke pelosok negeri, sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto melalui Sekolah Garuda.

“Sekolah Garuda bukan sekadar sekolah unggulan, tetapi strategi besar negara untuk mempersiapkan putra-putri terbaik bangsa dari seluruh wilayah, termasuk Papua, agar mampu bersaing secara global,” ujar Wamen Stella.

Sekolah Garuda merupakan sekolah berasrama jenjang SMA yang akan dibangun di beberapa titik lokasi. Sekolah ini dirancang untuk menerima peserta didik terbaik dari seluruh penjuru tanah air, dengan kuota khusus bagi siswa asal daerah tempat sekolah dibangun. Menurut Wamen Stella, pembangunan Sekolah Garuda di Papua Barat merupakan hasil dari inisiatif dan dorongan kuat Pemerintah Provinsi Papua Barat yang secara aktif mengusulkan lahan dan kesiapan daerah.

“Bapak Presiden ingin membangun pendidikan berkualitas bukan hanya di kota besar, tetapi justru dari daerah yang masih minim akses. Inilah keadilan yang dibangun lewat pendidikan,” tambah Wamen Stella.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Stella menyampaikan bahwa Sekolah Garuda juga akan mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar. Seluruh kebutuhan penunjang sekolah seperti makanan, penatu, dan keamanan akan diupayakan berasal dari potensi lokal guna memperkuat perekonomian daerah.

Perwakilan warga setempat dari Kampung Dindey, Musiman menyambut penuh harap rencana pembangunan ini.

“Kami siap mendukung penuh, bahkan memperluas lahan jika dibutuhkan. Jangan biarkan Sekolah Garuda ini hanya jadi mimpi,” ujarnya.

Lokasi yang dikunjungi Wamen dinilai strategis dan mendapat antusiasme besar dari warga setempat. Hal ini menunjukkan kesiapan mendukung pembangunan dari berbagai aspek.

Sekolah Garuda diharapkan menjadi titik awal transformasi pendidikan dan sosial ekonomi di Papua Barat.

“Ini bukan hanya soal bangunan, tapi tentang masa depan anak-anak Papua. Talenta mereka luar biasa yang dibutuhkan adalah kesempatan,” tutup Wamen Stella.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Gerak Cepat Evakuasi Dua Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Padasuka

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi gerak cepat menangani kejadian pekerja bangunan tertimbun longsor di RT 3 RW 1 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jumat (18/7) malam. Satu orang pekerja berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, satu pekerja lainnya ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban atas nama Candra (16) asal Cianjur berhasil dievakuasi selamat dan langsung dibawa ke RSUD Cibabat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban meninggal dunia atas nama Usep (55) asal Kab. Garut dapat dievakuasi pada Sabtu (19/7/2025) siang.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana langsung memantau lokasi kejadian dan menyaksikan proses pencarian korban dan proses evakuasi.

“Saya berada di RW 1 Kelurahan Padasuka, terjadi musibah longsor saat membuat kirmir. Menyebabkan dua orang korban tertimbun. Satu orang pekerja yang selamat berhasil dievakuasi, satu pekerja ditemukan meninggal dunia,” ujarnya.

Saat kejadian, para pekerja sedang membuat dinding kirmir pada pembangunan rumah pribadi. “Sedang membangun kirmir di lahan pribadi,” ucapnya.

Menurut dia, kontur tanah lokasi pembuatan kirmir kurang stabil. “Proses evakuasi dilakukan secepatnya. Namun, kondisi tanahnya kurang kuat sehingga menyebabkan longsor,” katanya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi Fitriandy Kurniawan menambahkan, berdasarkan hasil kaji cepat tim lapangan atas informasi warga bahwa terdapat 2 orang tukang yang sedang memasang pondasi ceker ayam tertimbun tanah longsor.

Dengan sangat menyesal, korban kedua yang berhasil ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia. Yang kita evakuasi atas nama Usep (55) pekerja bangunan asal Garut.

Evakuasi dilaksanakan dari mulai malam hari setelah mendapatkan laporan. “Upaya evakuasi langsung dilaksanakan penanganan oleh Tim Gabungan Rescue dari beberapa instansi,” katanya.

Adapun petugas yang melaksanakan evakuasi tersebut terdiri dari unsur BPBD Kota Cimahi, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Polres Cimahi, Kantor SAR Bandung, unsur TNI, Kelurahan Padasuka, TAGANA Kota Cimahi, PMI Kota Cimahi, PSC 119 Kota Cimahi, Kelurahan Padasuka, TRC Kelurahan Padasuka, KSB Kelurahan Padasuka, Relawan Cimahi, REDKAR Kota Cimahi, Linmas Padasuka, dan komunitas kerelawanan lainnya.

“Salah satu kendala yang terjadi di lapangan adalah akses ke lokasi yang sempit. Sehingga memerlukan proses evakuasi dengan penuh kehati-hatian,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...936937938...4,919Halaman 937 dari 4,919