Beranda blog Halaman 938

Gubernur Jatim Resmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Tuban

Penulis
Syifa
-
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, beserta jajaran dan stake holder terkait Kapolda, Kajati, dan Pangdam V Brawijaya, mengikuti rangkaian peresmian peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) oleh Presiden, Prabowo Subianto secara online di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Senin (21/7).
Peresmian peluncuran, Koperasi tersebut bertepatan Hari Koperasi ke 78 tahun 2025 yang dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah, yang mengusung tema “Bangun Koperasi Desa, Indonesia Jaya”.
Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi atas terbentuknya KDMP dalam waktu yang singkat. Ia yakin, hal itu berkat kolaborasi seluruh jajaran stake holder hingga tingkat paling bawah.
“Terima kasih kepada Kepala Desa, Bupati/Wali Kota, Gubernur, Menteri Kabinet Merah Putih, serta pihak yang telah mendukung berdirinya Koperasi Merah Putih. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi, yaitu gotong royong.” katanya.
Dalam pengimplementasian KDMP ini, menurtunya, tidak dapat dilakukan satu atau dua koperasi saja, melainkan perlu bersama-sama mendirikan dan membesarkan koperasi, agar dapat menjadi koperasi yang kuat dan bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat.
Ia juga berkomitmen, akan terus memberikan dukungan kepada KDMP, salah satunya terkait sarana prasaranan untuk penyimpanan dan penyaluran produk hasil desa.
“Kita yakin bahwa Koperasi Desa/kelurahan merah putih ini dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, dari 103 Koperasi desa/kelurahan merah putih telah siap beroperasi, namun sebanyak 23 berasal dari Jawa Timur telah aktif dan telah berbadan hukum, termasuk dua titik di Kabupaten Tuban, yaitu Kecamatan Rengel dan Kecamatan Montong.
“Saya telah meninjau langsung, bahkan koperasi yang belum diluncurkan hari ini. Saya telah melihat kesiapannya, karena suppliernya sangat bagus,” ucap Gubernur.
Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus sudah beroperasi di bulan Oktober. Namun Gubernur Jawa Timur, optimis akan menyelesaikannya di bulan September.
“Ini berkat kerjasama dan dukungan seluruh mitra dan BUMN, termasuk Bulog dan Himbara yang telah membuka gerai untuk mempermudah akses layanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan ekonomi dari desa, oleh desa, untuk Indonesia,”pungkasnya.
Sementara itu, Santiko Kepala Desa Pucangan Kecamatan Montong Kab. Tuban mengatakan, Alhamdulillah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Pucangan berjalan mudah termasuk pengurusan badan hukum telah dipermudah oleh Gubernur Jawa Timur, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Maka itu mohon dukungannya agar program Bapak Presiden RI bisa berjalan lancar dan sukses di Desa Pucangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kopdes Merah Putih, Gus Ipul: Sejarah Baru dan Langkah Nyata Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial mendukung penuh pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat kemandirian masyarakat desa.

“Selamat dan sukses untuk koperasi desa/kelurahan merah putih yang hari ini diluncurkan oleh Presiden. Ini adalah sejarah baru dan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di bawah pimpinan Presiden Prabowo,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai menghadiri peluncuran KDMP di Desa Bentangan, Klaten, Senin (21/7/2025).

Menurut Gus Ipul, koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, tapi pusat pemberdayaan sosial yang harus dimanfaatkan untuk membangun kemandirian desa. Ia menegaskan, Kementerian Sosial siap mendukung gerakan ini sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem.

Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam peluncuran yang digelar di Klaten, Presiden Prabowo meresmikan 80.081 koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan seluruh Indonesia.

“Hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Hari ini adalah hari bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan, apa yang awalnya dianggap sulit, kini bisa diwujudkan berkat niat baik dan kolaborasi semua pihak.

Pemerintah memastikan, Koperasi Merah Putih menjadi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan di desa-desa Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih, Wagub Rano Dorong Kemandirian Ekonomi Lokal

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual di Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Blok M HUB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (21/7).

Wagub Rano menyampaikan, KKMP merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Dengan hadirnya KKMP, diharapkan dapat mempercepat kemandirian ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan ekonomi dari bawah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

“Jadi, program ini menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Untuk di Jakarta, jumlah koperasi binaan Dinas dan Sudin PPKUKM DKI Jakarta ada sebanyak 4.421 koperasi. Kemudian, pada 31 Mei 2025, kami juga telah membentuk KKMP sebanyak 267 koperasi di setiap kelurahan di Jakarta,” ujar Wagub Rano.

Menurut Wagub Rano, konsep KKMP Melawai sangat kreatif karena menampilkan koperasi aktif dengan anggota riil dari warga sekitar. Selain itu, layanan koperasi telah berbasis digital, mulai dari pembayaran non-tunai menggunakan QRIS, sistem e-pendaftaran, hingga pencatatan transaksi.

“Bahkan, koperasi ini mengelola unit usaha ritel bahan pokok, seperti elpiji, dan sembako melalui kemitraan dengan BUMD dan jaringan retail, serta menjalankan unit usaha logistik dengan mengelola distribusi barang dari produsen langsung ke konsumen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wagub Rano mengungkapkan, KKMP turut menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan mikro bagi anggota untuk mendukung permodalan UMKM lokal, sekaligus menghindarkan warga dari rentenir. Hal ini lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengintegrasikan program KKMP dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menetapkan regulasi pendukung untuk memperkuat pelaksanaannya.

“Sehingga, dari sisi pendanaan, koordinasi telah kita lakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan tepat sasaran,” ungkapnya.

Wagub Rano berharap penyelenggaran pelatihan bagi pengurus KKMP mampu memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap prinsip koperasi, tata kelola yang baik, serta pengelolaan usaha secara efisien dan transparan.

“Harapannya, KKMP dapat tumbuh menjadi model koperasi yang profesional, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, seluruh KKMP di DKI Jakarta sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbadan hukum sehingga siap beroperasi. Seluruh gerai KKMP di DKI Jakarta didukung oleh Bank Mandiri dan Bank Jakarta.

Adapun gerai KKMP di Melawai merupakan hasil kolaborasi BUMN dan BUMD. Koperasi ini menyediakan sembako yang disuplai oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, produk-produk UMKM yang telah diseleksi, LPG 3kg dan Bright Gas yang didukung Pertamina, serta pemasangan jaringan internet oleh PT Telkom Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati; Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM), Elisabeth Ratu Rante Allo; Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, M. Anwar; beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Canangkan Zona Integritas Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Prima

Penulis
Syifa
-
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat komitmennya membangun birokrasi bersih dan pelayanan publik prima melalui pencanangan Zona Integritas (ZI). Penerapan ZI ini menjadi bagian dari penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta percepatan reformasi birokrasi.
Komitmen penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih juga menjadi perhatian khusus Menteri PU Dody Hanggodo. Menteri Dody menegaskan bahwa upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran Kementerian PU, mulai dari unit pusat hingga Balai dan Satker.
“Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat,” ujar Menteri Dody.
ZI adalah langkah konkret membentuk organisasi yang transparan dan responsif terhadap masyarakat. “Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat,”ujar Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Junica Indah saat pencanangan ZI di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Maulidya menambahkan, urgensi Zona Integritas menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan Reformasi Birokrasi, karena akan mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi dan melayani publik. “Ini adalah kesempatan bagi unit organisasi yang baru seperti Prasarana Strategis, untuk bisa berproses lebih baik ke depannya,”jelas Maulidya.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menegaskan bahwa Zona Integritas wajib dimaknai dan dilakukan bersama. “Acara ini bukan sekadar penghargaan formal maupun seremonial belaka. Ini adalah komitmen moral dan institusional untuk melakukan perubahan nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Bisma.
Lebih lanjut, Bisma mengatakan bahwa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi memang bukan tugas yang ringan. Namun, dengan integritas individu, sistem yang transparan, serta kerja sama yang solid di seluruh lini organisasi, cita-cita tersebut dapat kita capai secara bertahap konsisten, dan berkelanjutan.

Bisma mengingatkan pentingnya Zona Integritas untuk terus diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, “Saya berpesan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Satuan Kerja (Kasatker) bahwa anda adalah ujung tombak birokrasi. Anda adalah role model, teladan di lapangan bagi masyarakat. Jangan pernah merasa aman dan cukup, sebab Zona Integritas adalah perjuangan yang tidak pernah selesai,” tandas Bisma.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sepekan Operasi Patuh 2025: Korlantas Polri Catat Peningkatan Kepatuhan dan Penurunan Angka Kecelakaan

Penulis
Syifa
-

Pelaksanaan Operasi Patuh 2025 yang telah berlangsung selama sepekan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan pengguna jalan, yang secara langsung berkorelasi dengan penurunan angka kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah, saat memberikan arahan dalam apel pagi bersama jajaran Korlantas di Jakarta. Ia menegaskan bahwa hasil awal yang positif ini merupakan buah dari pendekatan pre-emptive dan preventive yang selama ini telah diterapkan secara konsisten.

Menurut Brigjen Bakharuddin, capaian ini merupakan hasil dari berbagai kegiatan edukatif seperti penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan lalu lintas, patroli, serta penegakan hukum yang dilakukan secara proporsional dan humanis. Penindakan yang dilakukan, lanjutnya, bukan semata untuk memberikan efek jera, melainkan juga sebagai tolok ukur seberapa efektif kampanye keselamatan yang telah digalakkan.

Polisi lalu lintas memang menjadi ujung tombak, tapi seluruh unit memiliki peran strategis. Operasi akan efektif jika kita semua bekerja dalam satu arah, satu semangat,” tegas Brigjen Bakharuddin.

Lebih jauh, Brigjen Bakharuddin menyampaikan target jangka panjang Korlantas Polri adalah penurunan signifikan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas secara nasional. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, tercatat 26.893 korban meninggal dunia. Dengan upaya yang berkelanjutan, ia berharap pada akhir tahun 2025, angka tersebut dapat ditekan menjadi di bawah 24.000 atau bahkan menyentuh angka 20.000.

Keberhasilan awal Operasi Patuh 2025 ini, menurutnya, tidak lepas dari sinergi yang kuat antar fungsi dalam tubuh Polri. Mulai dari fungsi Keamanan dan Keselamatan (Kamsel), Penegakan Hukum (Gakkum), Registrasi dan Identifikasi (Reggident), hingga Bagian Operasi (Bag Ops)—semua memiliki peran penting dalam menyusun dan melaksanakan strategi keselamatan lalu lintas secara terpadu.

Sebagai penutup arahannya, Brigjen Bakharuddin mengajak seluruh personel untuk terus menjaga konsistensi kinerja dan menjadikan capaian di minggu pertama ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat kesadaran berlalu lintas di masyarakat demi terwujudnya kondisi jalan yang lebih aman dan tertib.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Sistem Perpajakan Internasional yang Adil, Efektif, dan Stabil

Penulis
Syifa
-
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri sesi keempat yang digelar pada hari pertama Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Forum G20 di Zimbali, Afrika Selatan, atau Kamis (17/7) waktu setempat. Pada sesi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas mengenai perpajakan internasional.
Dikutip dari laman Instagram @smindrawati, ia menekankan pentingnya keberadaan sistem perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil. “Ini bukan hanya soal fiskal—ini soal keadilan global agar kita bisa tumbuh bersama. Negara berkembang punya hak yang setara dalam aktivitas ekonomi lintas batas yang terjadi di wilayahnya,” ujarnya.
Menkeu mengungkapkan, Indonesia mendukung Two-Pillar Solution, dan sudah mulai melaksanakannya. Meski demikian, menurutnya upaya tersebut tidak berhenti sampai di situ. Menurutnya, forum G20 harus menjadi forum yang memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam sistem perpajakan global yang makin kompleks.
Oleh karenanya Menkeu Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya peran IMF, Bank Dunia, dan forum PBB untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas dan menjaga kedaulatan fiskalnya.

“Pajak bukan hanya tentang pendapatan masing-masing negara. Ini tentang membangun masa depan dunia yang setara dan berkelanjutan”, pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Bangun Fondasi Koperasi Modern lewat Data dan Koneksi

Penulis
Syifa
-
Untuk mendorong transformasi ekonomi desa yang lebih terstruktur dan inklusif, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membangun fondasi koperasi modern berbasis data dan infrastruktur konektivitas.
Inisiatif itu diwujudkan melalui dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menggabungkan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan pelatihan digital berjenjang bagi pengelola koperasi desa.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan Kemkomdigi memastikan ketersediaan jaringan digital yang andal dan merata di wilayah prioritas KDMP, sekaligus memperkuat literasi digital melalui pelatihan SDM koperasi secara sistematis.
“Pendampingan ini berjalan kolaboratif bersama komunitas digital lokal dan dinas komunikasi daerah agar sesuai kebutuhan tiap desa,” papar Meutya, saat peluncuran KDMP di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/07/2025).
Kemkomdigi juga menerapkan strategi berbasis data dengan melakukan pemetaan wilayah secara rutin. Contohnya, di Kabupaten Klaten, semua 379 desa dan 26 kecamatan sudah terhubung jaringan fiber optik dan Optical Distribution Point (ODP).
Cakupan jaringan 4G mencapai 100 persen di wilayah pemukiman, tanpa satupun desa yang masuk kategori blankspot. Kecepatan internet rata-rata di wilayah ini mencapai 38,16 Mbps untuk unduhan dan 19,03 Mbps untuk unggahan, menjamin ekosistem digital koperasi berjalan stabil dan berkelanjutan.
Untuk menjaga kualitas layanan, Kemkomdigi rutin melakukan audit jaringan guna mengantisipasi lonjakan trafik dan peningkatan kebutuhan data.
Dalam upaya memperkuat digitalisasi koperasi, Kemkomdigi telah memulai koordinasi dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mengintegrasikan Digitalent Academy—platform pelatihan digital milik Kemkomdigi—dengan super apps koperasi yang sedang dikembangkan. Integrasi itu dirancang untuk mendukung pengelolaan data anggota, transaksi nontunai, dan monitoring kinerja koperasi secara real time.
“Kami tidak hanya fokus pada pelatihan, tapi juga pada pembangunan ekosistem digital yang memudahkan pengelolaan koperasi secara modern dan partisipatif,” ucap Meutya.
Kemkomdigi menilai KDMP sebagai model ideal untuk mereplikasi digitalisasi ekonomi desa secara inklusif dan terukur. Koperasi ini menggabungkan layanan dasar, distribusi logistik, transaksi keuangan, dan pelatihan digital dalam satu wadah komunitas.

Contoh nyata ada di KDMP Bentangan, Klaten, yang sudah memiliki enam gerai dan lebih dari seribu anggota. Model ini membuktikan bahwa ekonomi kerakyatan dapat berjalan beriringan dengan transformasi digital yang tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Percepat Pemenuhan Gizi dan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Desa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemenuhan gizi masyarakat dan pembangunan infrastruktur ekonomi di seluruh desa. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin (21/07/2025).

“Yang desa nelayan akan punya pendingin yang lebih besar untuk bikin es dan untuk menjaga ikan. Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai, gerai, gerai. Ada gerai untuk sembako. Ada gerai untuk simpan pinjam, berarti Himbara, bank-bank itu bisa punya kehadiran di tiap desa. Mereka bisa kasih super microfinance,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menginstruksikan penyediaan kendaraan distribusi koperasi berupa dua kendaraan, yakni satu truk dan satu pick-up atau kendaraan kecil seperti bentor (becak motor) untuk menyalurkan hasil desa.

“Jadi nanti semua hasil tidak akan busuk, tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera ke kabupaten atau ke sentra-sentra pasar,” tutur Presiden.

Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya dari sumber protein seperti ikan. Presiden menargetkan agar konsumsi protein rakyat Indonesia meningkat melalui distribusi ikan ke seluruh desa.

“Nanti saya berharap hasil ikan kita akan sampai ke semua desa di Indonesia, supaya protein naik. Tiap keluarga harus makan protein yang cukup, tiap anak harus makan protein yang cukup. Satu kilo ikan kita perhitungkan bisa, satu kilo bisa sampai di desa dengan harga mungkin Rp60 ribu, mungkin bisa di bawah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa dana desa yang selama ini tersedia akan dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai infrastruktur koperasi. Presiden pun menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara bersih dan profesional, serta meminta seluruh kepala desa untuk ikut mengawasi.

“Dananya sudah tersedia. Karena dananya untuk desa ada Rp1 miliar, dan sudah berjalan 10 tahun. Yang repot yang Rp1 miliar kadang-kadang bekasnya enggak kelihatan. Para kepala desa tolong ini untuk rakyat,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Koperasi Merah Putih Bukti Nyata Ekonomi Inklusif dari Desa untuk Indonesia

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto melakukan dialog bersama sejumlah kepala daerah di Tanah Air melalui konferensi video pada Senin (21/07), untuk meninjau langsung pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam konferensi video yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Presiden menyambut baik inisiatif dan kerja cepat dalam memperkuat KDMP di masing-masing daerah.
“Lanjutkan, kita terus akan memperkuat koperasi ini. Ingat, ini adalah pengabdian untuk bangsa dan rakyat kita,” ucap Presiden Prabowo
Dalam sesi tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melaporkan bahwa dari 8.494 desa dan kelurahan di provinsinya, seluruhnya telah memiliki badan hukum koperasi. Khofifah pun menyampaikan harapannya agar koperasi ini dapat menjadi bagian dari penguatan gagasan besar ekonomi ini.
“Kami sudah berkeliling, Pak Presiden, bawa support dari Bulog luar biasa, sekarang berproses dari pertamina juga luar biasa, dan segera dari pupuk, Pak Presiden juga. Kami berharap semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar, Pak Presiden, ekonomi dari desa, untuk desa, dan didedikasikan untuk Indonesia Raya,” kata Khofifah.
Daerah perbatasan seperti Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, juga menunjukkan semangat tinggi. Bupati Belu, Willybrodus Lay, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendorong digitalisasi koperasi dengan melibatkan para generasi muda.
“Terima Kasih, Pak Presiden gagasan koperasi ini sangat membantu daerah kami dan kebanyakan pengurus koperasi mereka semua adalah pemuda-pemuda dari desa yang telah bergabung menjadi pengurus koperasi,” ucap Bupati Belu.
Sementara itu, dari Provinsi Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan bahwa 100 persen desa telah memiliki koperasi berbadan hukum. Sherly optimistis bahwa KDMP dapat menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi yang insklusif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Koperasi Merah Putih menjadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Maluku Utara. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini dapat dinikmati oleh masyarakat desa langsung.” kata Sherly.
Menutup sesi dialog ini, Presiden Prabowo menyatakan keyakinannya terhadap KDMP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Terima kasih Bu Gubernur dan semua unsur Pimpinan Koperasi, terima kasih. Kita yakin bahwa ini akan nanti membantu meningkatkan peredaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (22/07/2025). Kepala Negara tiba di lokasi acara dan langsung disambut meriah para tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan ketua koperasi, yakni Bambang Gunarsa (KDMP Bentangan, Klaten), Jamaluddin Adiwijaya (KDMP Sumbung, Boyolali), Parni (KDMP Karangdowo, Klaten), Sumanto (KKMP Banyuanyar, Surakarta), dan Rizka Hidayati (KDMP Ceper, Klaten).
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam laporannya menyebutkan bahwa peluncuran kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.
“Hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi yang tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujar Zulhas.
Sementara itu dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. Kepala Negara juga menegaskan bahwa peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.
“Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih dari sekadar legalitas kelembagaan, Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.
“Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa, jadi bisa. 80 ribu,” ujarnya. Acara peluncuran kemudian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya gerakan besar koperasi Merah Putih untuk mewujudkan kemerdekaan ekonomi rakyat Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...937938939...4,919Halaman 938 dari 4,919