Beranda blog Halaman 940

Firman Soebagyo Desak Pengelolaan TWA Punti Kayu Dialihkan Jika Tak Maksimal

Penulis
Syifa
-
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya restrukturisasi pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu Palembang yang saat ini dinilai tidak maksimal. Firman mendorong agar pengelolaan TWA segera diputus (cut off) bila tidak mampu memberikan dampak signifikan, dan dialihkan kepada pihak yang lebih siap serta profesional.
“Kalau memang tidak mampu harus di-cut off. Dan kemudian dialihkan kepada siapa yang siap untuk mengelola secara profesional. Komisi IV akan memantau rencana kerjanya seperti apa ke depan,” kata Firman kepada Parlementaria usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesfik Komisi IV DPR RI di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, Palembang, Sumsel, hari Jumat (18/7/2025).
Firman menekankan bahwa pengalihan pengelolaan tidak bisa sembarangan, harus ada konsep kerja sama yang jelas antara pemerintah daerah atau pihak swasta, lengkap dengan rekam jejak dan latar belakang pengelola. Ia menyarankan agar rencana strategis (renstra) jangka panjang selama 30 tahun disusun secara komprehensif, dengan prioritas pada pelestarian hutan.
“Kalau diberikan kepada Pemprov, Pemprov bekerja sama dengan siapa. Dan kalau diberikan ke swasta, swastanya siapa, background-nya harus jelas. Mereka harus bikin satu konsep pengelolaan ke depan, dalam kurun waktu 30 tahun itu renstranya seperti apa,” tegasnya.
Menurut Firman, tujuan utama pengelolaan TWA harus menyeimbangkan antara fungsi konservasi dan pariwisata. Ia menolak keras adanya penebangan pohon dalam kawasan tersebut.
“Pelestarian kawasan hutan itu yang paling penting. Tidak boleh ada satu pun kayu yang dipotong,” tambahnya.
Lebih lanjut, Firman mengusulkan agar TWA Punti Kayu dikembangkan dengan konsep wisata terpadu yang edukatif dan berbasis pelestarian. Ia mengangkat contoh dari luar negeri yang mampu menjadi ruang publik produktif sekaligus penyumbang devisa, seperti hutan kota di Jerman dan taman nasional Yosemite di California, Amerika Serikat.
“Di Jerman, hutan kota itu dimanfaatkan masyarakat sekitar, misalnya untuk budidaya jamur atau tanaman. Ini menumbuhkan sense of belonging. Sementara di California, Yosemite menyumbang jutaan dolar bagi negara dari wisata alam yang tetap dilestarikan,” ungkap Firman.
Ia juga menyoroti potensi TWA Punti Kayu sebagai ruang edukasi dan rekreasi, termasuk kegiatan pramuka dan kuliner lokal yang bisa dikembangkan lebih jauh. Didukung akses transportasi seperti jalur kereta api dan jalan raya, TWA Punti Kayu menurutnya sangat strategis untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
“Ini menarik sekali. Kegiatan pramuka, hingga kuliner lokal seperti pempek, ikan baung, bisa menjadi daya tarik. Ini luar biasa, apalagi akses jalan sudah ada, dekat dengan jalur kereta dan pinggir jalan raya. Sangat langka,” ujarnya.

Firman berharap pengelolaan baru nantinya tidak hanya menjaga kelestarian, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat. “Hutan harus lestari, negara dapat pemasukan, pengelola untung, dan masyarakat bisa menikmati udara segar di taman wisata alam di tengah kota. Itulah yang kita harapkan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin Targetkan RI Masuk 10 Besar Produsen Crude Steel di Dunia

Penulis
Syifa
-

Industri manufaktur tetap konsisten sebagai sektor penyumbang terbesar pada capaian nilai ekspor nasional. Sepanjang tahun 2024, nilai ekspor dari sektor industri manufaktur menembus USD196,5 miliar atau berkontribusi sebesar 74,25 persen dari total ekspor nasional.

“Angka tersebut tumbuh 5,11 persen dari ekspor industri manufaktur pada tahun 2023 dengan nilai USD186,9 miliar. Sedangkan pada triwulan I tahun 2025, sektor industri manufaktur memperoleh surplus perdagangan sebesar USD10,4 miliar, di mana nilai ekspor manufaktur tercatat sebesar USD52,9 miliar atau 79,4 persen dari total ekspor nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya pada acara Pelepasan Ekspor Produk Baja Lapis PT Tata Metal Lestari ke Amerika Serikat, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/7).

Kontribusi surplus perdagangan sektor industri manufaktur turut mendominasi surplus perdagangan Indonesia secara agregat nasional pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini merujuk data Trading Economics dan laporan resmi Menteri Keuangan yang dirilis oleh Reuters, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar USD4,9 miliar pada bulan Mei 2025.

Sementara itu, berdasarkan pemeringkatan dari World Visualized, surplus tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 dunia, setelah Tiongkok (USD 103,22 miliar) dan Jerman (USD 17,8 miliar). Posisi Indonesia ini di atas Rusia (USD 4,5 miliar) dan Malaysia (USD 3,5 miliar).

“Angka positif pencapaian kinerja sektor manufaktur nasional, yang diperkuat dan bersumber dari berbagai lembaga internasional itu, mencerminkan struktur industri manufaktur Indonesia yang kuat dari hulu ke hilir. Artinya, Indonesia tidak pernah terjadi dalam fase deindustrialisasi. Hal ini sekaligus menepis dan mematahkan analisa dari siapapun yang mengatakan bahwa telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia,” ungkap Menperin.

Menurut Agus, subsektor industri logam dasar yang di banyak negara industri maju diposisikan sebagai strategic backbone of industrial development, telah menunjukkan kinerja yang semakin kuat di tataran nasional. Pada triwulan I tahun 2025, sektor industri logam dasar memberikan kontribusi sebesar 1,10 persen terhadap PDB nasional, sekaligus mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sub sektor industri manufaktur lainnya, yaitu mencapai 14,47 persen (yoy).

“Pencapaian ini mencerminkan ekspansi produksi yang kuat, didukung oleh meningkatnya permintaan global, khususnya dari sektor besi dan baja, serta keberhasilan implementasi program hilirisasi nasional yang secara konsisten meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri,” imbuhnya.

Secara khusus, industri baja nasional juga telah menunjukkan peranan yang semakin penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta mendukung penguatan industri permesinan, otomotif, galangan kapal, dan energi.

Berdasarkan data World Steel Association, pada tahun 2024 Indonesia menempati posisi ke-14 dalam produksi crude steel dunia dengan produksi sebesar 17 juta ton. Jumlah realisasi produksi ini telah mengalami kenaikan signifikan dalam lima tahun terakhir, yaitu mencapai 98,5 persen jika dibandingkan produksi 2019 sebesar 8,5 juta ton. “Kami menargerkan dalam tiga atau empat tahun ke depan, kita bisa menempati posisi ke-11 atau ke-10,” ujar Menperin.

Saat ini, kapasitas produksi terpasang crude steel nasional berada di angka 21 juta ton dan ditargetkan terus meningkat menjadi 27 juta ton pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan optimisme dan langkah ekspansif Indonesia dalam meningkatkan daya saing industri baja di tingkat global.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan industri baja nasional, pemerintah telah dan akan terus mengoptimalkan dukungan melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain penerapan upaya-upaya hukum tindakan perdagangan (trade remedies) secara efektif, pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pengutamaan penggunaan produk dalam negeri untuk proyek pemerintah, pemberian fasilitas fiskal, serta penerapan prinsip industri hijau.

“Kebijakan-kebijakan ini tentunya bertujuan untuk memastikan adanya peningkatan kapasitas dan utilisasi produksi baja nasional secara berkesinambungan, serta memastikan produk baja dalam negeri mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar ekspor,” tutur Menperin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangun Tangsel Unggul: Benyamin Tekankan ASN Tingkatkan Disiplin, Integritas dan Etika

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie kembali menegaskan pentingnya disiplin dan etika kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Apel Hari Kesadaran Nasional yang digelar di Lapangan Puspemkot Tangsel, Kamis (17/7/2025).

Dalam amanatnya, Benyamin mengingatkan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Kedisiplinan tersebut merupakan tanggungjawab semua elemen ASN termasuk PNS dan PPPK terutama dalam mengawal visi besar Kota Tangerang Selatan menuju Tangsel Unggul, Inovatif, Inklusif, Kolaboratif dan Lestari pada 2030.

“Kalau target kita adalah mewujudkan Tangsel Unggul, maka semua punya kewajiban untuk mewujudkannya dimulai dari disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan, disiplin terhadap anggaran dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Benyamin meminta kepada seluruh camat, lurah, serta kepala OPD untuk mengevaluasi kinerja dan kedisiplinan staf di masing-masing unit.

Lebih dari empat dekade mengabdi sebagai aparatur negara, Benyamin membagikan pengalamannya tentang nilai-nilai dasar yang ia pegang teguh selama ini—kerja keras, disiplin, tidak menunda tugas, tidak terjebak ambisi pribadi, dan selalu menjaga hubungan baik dengan atasan, rekan kerja, maupun masyarakat.

“Saya mulai dari nol, dari Tenaga Kerja Sukarela di tahun 1983. Tidak pernah sekalipun saya meminta jabatan, karena saya percaya, jika kita bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, kepercayaan itu akan datang,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar para ASN menanamkan karakter diri yang positif dan terus mengembangkan diri, baik melalui pelatihan maupun pendidikan, agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Segel Pemanfaatan Tiga Pulau Kecil Tidak Sesuai Ketentuan di Kepri

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian sementara aktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan di tiga pulau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ketiga pulau tersebut yaitu Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil Kota Batam. Penyegelan dilakukan pada Sabtu (19/7) lalu.

Kegiatan penghentian sementara melalui pemasangan papan segel di Pulau Citlim dilakukan terhadap aktivitas pertambangan pasir darat kategori galian C oleh PT. JPS yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP. Sementara itu, penyegelan di Pulau Kapal Besar dan Pulau Kapal Kecil yang merupakan usaha PT. DCK dikarenakan tidak memilki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, perizinan dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi.

“Upaya ini bentuk KKP hadir merespon pengaduan masyarakat atas kegiatan di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang tidak sesuai aturan, serta menimbulkan dampak pencemaran dan dugaan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (21/7).

Penghentian tersebut juga dilakukan atas dasar temuan awal hasil pengawasan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal PSDKP yang menemukan indikasi pelanggaran serta dampak kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan di tiga pulau tersebut. Tindakan yang diambil pihaknya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan tindakan lain oleh Polsus PWP3K berupa penghentian sementara kegiatan.

Pulau Citlim, Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil termasuk kategori pulau kecil. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2024 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil seharusnya mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari KKP. Selain itu, dalam hal pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan reklamasi harus memiliki PKKPRL dan izin reklamasi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Kami akan mendalami lebih lanjut temuan awal ini sesuai ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Ipunk.

Sementara itu, untuk temuan di Pulau Citlim, KKP juga akan bersinergi dan melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau semua pihak yang berkegiatan menetap di ruang laut untuk ikut aturan dengan lebih dulu mengantongi KKPRL. Izin dasar ini untuk memastikan pemanfaatan ruang laut yang akan dilakukan tidak mengancam kelestarian ekosistem, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain di ruang laut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Temui Ketua MA Bahas Pembangunan Rusun Untuk Hakim

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Kementerian PKP akan mulai melaksanakan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk hakim di lingkungan Mahakamah Agung. Kementerian PKP juga telah membentuk tim teknis serta mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 20,09 M untuk pembangunan Rusun yang dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC).

“Saat ini masih ada hakim – hakim dan pegawai di pengadilan di Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki rumah.

Untuk itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP akan memulai bangun perumahan bagi hakim dan pegawai,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai bertemu Ketua MA di Jakarta, Jum’at (18/7/2025) sore.

Menteri PKP menyatakan, adanya pembangunan Rusun merupakan bentuk perhatian langsung Presiden terhadap kesejahteraan hakim sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum.

“Presiden meyakini bahwa hakim yang sejahtera akan semakin teguh menjaga integritas dan keadilan di negeri ini,” tandasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait hadir bersama Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Staf Khusus Menteri PKP Novelin Silalahi pada hari Jum’at tanggal 18 Juli 2025 sore melakukan kunjungan kerja dan melakukan audiensi dengan

Menteri PKP mengaku senang karena pertemuan berlangsung secara produktif dan sesuai dengan aturan UU bahwa kesejahteraan hakim juga harus menjadi perhatian negara. Dalam waktu dekat, Kementerian PKP dan MA juga akan melakukan pertemuan lanjutan guna membahas mengenai rencana pembangunan Rusun dan penyediaan rumah subsidi bagi para pegawai di lingkungan pengadilan di daerah yang belum memiliki rumah.

“Kementerian PKP juga sudah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 20,09 M untuk pembangunan Rusun secara Multi Years Contract (MYC). Menteri PKP juga mentargetkan dalam dua pekan ke depan laporan dari tim teknis dari Itjen dan Direktorat Jender

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Tingkatkan Kesehatan ASN Demi Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesehatan aparatur sipil negara (ASN) demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia) yang mengampanyekan gaya hidup sehat. Program ini mengajak ASN dan masyarakat umum untuk berjalan kaki minimal 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyatakan, kegiatan ini bertujuan menurunkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker, sekaligus mendorong deteksi dini terhadap masalah psikologis yang kerap luput dari perhatian.
“Kegiatan ini dirancang untuk menurunkan risiko penyakit tidak menular sekaligus mendorong deteksi dini masalah psikologis yang sering kali tidak disadari,” ujar Ani di Jakarta, pada Jumat (11/7).
Sebagai bagian dari upaya preventif, Pemprov DKI juga telah melaksanakan program skrining kesehatan pada 2024 yang diikuti oleh 9.936 ASN. Pemeriksaan ini mencakup pengukuran indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, kebugaran jasmani, kadar gula darah sewaktu, hingga evaluasi kondisi kesehatan mental.
“Skrining ini bersifat promotif dan preventif. Tujuannya adalah mendeteksi risiko kesehatan sejak dini agar intervensi bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Ani.
Hasil skrining menunjukkan bahwa 62,09 persen ASN yang diperiksa mengalami obesitas, dengan rincian Obesitas I sebesar 40,03 persen dan Obesitas II sebesar 22,06 persen, berdasarkan klasifikasi WHO untuk Asia Pasifik. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan risiko PTM seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung.
Selain kesehatan fisik, aspek kesehatan mental juga menjadi fokus. Berdasarkan pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari WHO, sekitar 15,03 persen ASN terindikasi memiliki potensi masalah kesehatan mental, mulai dari gejala emosional ringan hingga gangguan tidur. Meski belum merupakan diagnosis medis, hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional.
Dari sisi kebugaran, hanya 9,6 persen ASN yang masuk kategori “baik” atau “baik sekali” berdasarkan uji Rockport Walk Test yang mengukur kebugaran jantung-paru. Mayoritas ASN berada pada kategori “cukup” hingga “kurang”, yang menandakan perlunya peningkatan aktivitas fisik di lingkungan kerja.
Melalui program Jakarta BERJAGA, Pemprov DKI berharap ASN dapat meningkatkan kebugaran fisik demi mendukung kinerja pelayanan publik. Untuk memotivasi ASN mencapai berat badan ideal, diluncurkan pula gerakan edukatif bertajuk Challenge Downgrade Ukuran Bajumu. Pemprov juga menyiapkan Agen Perubahan (Agent of Change) PTM dan membuka layanan konseling kesehatan di kantor-kantor layanan publik.
Di bidang kesehatan mental, layanan konsultasi daring JakCare diperluas sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Layanan ini menyediakan akses telekonsultasi yang gratis dan mudah dijangkau oleh ASN maupun masyarakat.
Dari sisi regulasi, Pemprov DKI menguatkan upaya pengendalian PTM melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 dan Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022. Seluruh inisiatif ini dijalankan melalui model kolaboratif pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, media, dan masyarakat.
Sebagai bentuk perluasan layanan promotif, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini juga dibuka untuk masyarakat umum. Sebanyak 44 puskesmas dan 23 puskesmas pembantu disiagakan untuk melayani pemeriksaan kesehatan dasar secara menyeluruh.

“Seluruh warga Jakarta kami ajak untuk memanfaatkan layanan ini demi menjaga kesehatan diri dan keluarga. Kesehatan ASN dan masyarakat adalah kunci utama mewujudkan Jakarta yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing,” tutup Ani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Ambon Siapkan Call Center 112 untuk Layanan Darurat Gratis

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, tengah mempersiapkan layanan Panggilan Darurat Call Center 112 guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Guna mematangkan rencana itu, Pemkot melalui Dinas Kominfo melaksanakan Sosialisasi dan Rapat Teknis pada Jumat (18/7/25) di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Ely Toisutta, didampingi Asisten I Sekretaris Kota, Selly Kalahatu, dan Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan dan Kesra yang juga Plt. Kadis Kominfo, Ronald H. Lekransy.

Wawali dalam arahannya pembukaannya menyatakan program ini merupakan bagian dari salah satu dari 17 program prioritas Wali Kota dan Wawali yaitu melanjutkan pembangunan Ambon Smart City.

“Penyelenggaran Call Center 112 dirasakan sangat penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka kemaslahatan kota Ambon, sebab ini tugas Pemerintah sesuai UU Nomor 23/2014 untuk menyelenggarakan kedaruratan dan pelayanan publik,” kata Wawali.

Dijelaskan, layanan Call Center 112 menjadi bagian dari dimensi smart governance dan smart living, sehingga apabila terjadi kebakaran, longsor, dan kedarudaratan lainnya, masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Rapat teknis ini bagaimana melihat kesiapan SDM maupun Sarana dan prasarana, kita boleh berangan – angan tapi tanpa dukungan semua Stakeholder akan mustahil dapat dilakukan,” tambahnya.

Wawali menandaskan, ruang lingkup kedaruratan yang dicover oleh Call Center 112, mungkin hal yang sepele bagi masyarakat yang mampu, tapi bagi masyarakat kecil sangat dirasa sangat membantu.

“Itulah sebabnya pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Sehingga Implementasi Call Center 112 ini merupakan komitmen kita sehingga semua OPD diharapkan dapat mendukung, dan rencananya kita akan melaunching Call Center 112 ini pada saat ulang tahun kota Ambon 7 September nanti,” tandas Wawali.

Sementara Itu, Plt Kadis Kominfo, Ronald H. Lekransy dalam paparananya menyampaikan Panggilan darurat Call Center 112 adalah Nomor telepon darurat yang dapat dihubungi dalam situasi darurat untuk meminta bantuan dari layanan darurat, baik layanan medis, layanan kebakaran, layanan bencana, dan kepolisian.

“Kita berupaya untuk optimalkan dan mengintegraikan smua layanan panggilan darurat ke Call Center 112 yang bebas biaya, sebab ada banyak hal kedarduaratan yang kita temui di kota ini dan masalahnya ada pada komunikasi,” ungkapnya

Menurut Lekransy, di Indonesia sendiri sudah ada 162 kabupaten/Kota yang sudah menyelenggarakan Call Center 112, dan jika dilancuhing pada 7 september 2025 nanti, maka Kota Ambon akan menjadi kabupaten/kota ke 163.

Lekransy juga melaporkan saat ini alur pelaksanaan pembukaan akses layanan Call Center 112 telah berada pada tahap perencanaan dimana Pemkot telah melakukan koordinasi secara internal dalam penyelenggaran Call Center dan tahap permohonan dimana Pimpinan Daerah telah menyurati kementerian Komdigi guna permohonan akses layanan 112.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubri Wahid: Koperasi Merah Putih Pangkas Rantai Pasok, Harga Barang Lebih Terjangkau

Penulis
Syifa
-

Peluncuran 80.000 koperasi Merah Putih secara virtual menjadi angin segar bagi pengembangan ekonomi desa. Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, yang turut mengikuti acara tersebut, melihat program ini sebagai langkah strategis yang bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Wahid menyebut bahwa selama ini, masyarakat menghadapi masalah rantai pasok yang terlalu panjang, sehingga berdampak langsung pada harga barang pokok yang tinggi. Menurutnya, kehadiran koperasi Merah Putih dapat memangkas jalur distribusi yang selama ini menyulitkan masyarakat kecil.

“Dengan adanya kebijakan Bapak Presiden melalui Koperasi Merah Putih ini, rantai pasok menjadi lebih pendek. Barang-barang pokok dari distributor yang bekerja sama dengan BUMN langsung masuk ke koperasi. Jadi masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah,” ujarnya, Senin (21/7/2025).

Sebagai contoh, Gubernur Wahid menjelaskan bahwa harga gas LPG 3 kilogram yang umumnya dibanderol dengan harga Rp24.000 di pasaran, dapat diperoleh dengan harga lebih murah melalui koperasi Merah Putih, yakni sekitar Rp22.000. Selisih harga sebesar Rp2.000 ini dinilainya cukup berarti bagi masyarakat.

Orang nomor satu di Provinsi Riau itu menekankan pentingnya standarisasi harga melalui koperasi sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia melihat koperasi desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi daerah.

“Stabilitas ekonomi itu penting, karena dengan begitu masyarakat bisa mengatur belanja rumah tangganya dengan lebih baik,” ungkap Gubri.

Gubri juga menyampaikan bahwa program ini tidak akan berjalan sendiri, melainkan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Ia menuturkan bahwa berbagai kebutuhan koperasi dan pelaku UMKM, seperti penyediaan peralatan, pelatihan manajerial, hingga dukungan teknis, dapat dikoordinasikan langsung melalui dinas terkait untuk memastikan keberlanjutan program.

Saat ini, tercatat sebanyak 1.861 koperasi Merah Putih telah tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Wahid berharap koperasi-koperasi ini tidak hanya aktif dalam pendirian awal, tetapi juga mampu berperan menjaga kestabilan harga komoditas pokok di masing-masing wilayah.

“Dengan jumlah ini, kita berharap mampu menstbilkan harga komoditas pokok yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga jika harga stabil, maka tingkat inflasi juga dapat ditekan dan terkendali,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Pesantren & Kurikulum Cinta Solusi Pembentukan Karakter Anak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pendidikan berbasis pondok pesantren dan penerapan Kurikulum Cinta di madrasah dapat menjadi solusi dalam membentuk karakter anak yang utuh.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2025, di kawasan Sudirman, Jakarta.

“Sekarang ini, tempat yang paling aman untuk anak-anak adalah di Pondok Pesantren. Secara statistik, di pondok pesantren anak jadi lebih teratur, terdisiplinkan pola hidupnya, lahir batinnya juga terpelihara, terkontrol,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Minggu pagi (20/7/2025).

Acara CFD ini dirancang untuk mengedukasi dan menggembirakan anak-anak Indonesia dengan berbagai aktivitas. Misalnya, memperkenalkan permainan tradisional agar anak tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan penggunaan gawai.

Acara yang juga diisi pentas seni ini dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Pembina SERUNI (Solidaritas Perempuan untuk Indonesia) Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, para wakil menteri dan para anggota SERUNI.

Menurut Menag, tidak semua orang tua dewasa secara usia mampu memberikan pola asuh yang sehat.

“Sebetulnya yang perlu diperbaiki bukan hanya anak, orang tuanya pun juga bertanggung jawab. Ada orang tua yang dewasa aecara umur, tapi masih childish dari segi kepribadian,” jelas Menag.

Selain pesantren, Kementerian Agama juga tengah mendorong penerapan kurikulum cinta di madrasah. Kurikulum ini menekankan pengajaran agama yang membentuk kasih sayang, toleransi, dan cinta tanah air, bukan kebencian atau fanatisme sempit.

“Kurikulum cinta itu memberikan pemahaman untuk tidak mengajarkan kebencian, banyak yang merasa mengajarkan agama padahal tidak sadar mengajarkan kebencian. Mengajarkan agama itu harus mengajarkan rasa cinta satu sama lain, termasuk cinta tanah air, cinta lingkungan hidupnya supaya sehat, dan cinta antar sesama tanpa membedakan agama apapun,” tutur sosok yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Menag menambahkan, dunia pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa. Karena itu, semua lembaga pendidikan harus berperan aktif memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas bagi anak sejak dini.

“Anak-anak kita sekarang ini harus punya direction. Mau jadi anak seperti apa. Anak bangsa seperti apa yang kita akan order di masa depan harus ditentukan dari sekarang,” ucapnya.

Menag pun mengajak semua kementerian untuk bersinergi dalam mengelola pendidikan anak bangsa. “Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Agama sama-sama mengelola anak bangsa, maka itu kita perlu bergandeng tangan, jangan antara satu kementerian dengan kementerian lain tidak searah,” katanya.

Kegiatan CFD ini menjadi salah satu bagian dari peringatan Hari Anak Nasional yanglg puncaknya akan digelar pada 23 Juli 2025.

Selain CFD, pengenalan permainan tradisional dan aktivitas bermain bersama diikuti 1.099 anak dari 82 satuan pendidikan, mulai dari pondok pesantren, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dan Sekolah Luar Biasa di wilayah DKI (Daerah Keistimewaan Jakarta) Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengungkapkan pendekatan dengan pengenalan permainan tradisional untuk mengurangi paparan gawai pada anak muncul dari keprihatinan atas banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh pola asuh yang buruk serta penggunaan gadget yang tidak bijaksana. Karena itu, permainan tradisional dan interaksi sosial menjadi bagian penting dari peringatan tahun ini.

“Dari beberapa kekerasan, kasus-kekerasan yang kami dalami, salah satu penyebabnya adalah pola asuh dalam keluarga, penggunaan gadget yang tidak bijaksana, dan faktor yang minimal. Oleh karena itu, pada hari ini kami mengajak anak-anak untuk bermain permainan tradisional, agar mereka tidak terfokus lagi pada gadgetnya, tetapi kita bisa bermain bersama-sama,” ujar Menteri PPPA.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Nasaruddin Turun ke Jalan, Rayakan Hari Anak Nasional Bareng 1.099 Anak Ki

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar turun langsung ke jalan, menyatu dengan langkah kecil 1.099 anak dari berbagai satuan pendidikan untuk merayakan Hari Anak Nasional 2025. Bukan di ruang aula, melainkan di jantung ibu kota, perayaan dimulai dari halaman Gedung Kementerian Agama RI di Jalan Thamrin hingga Bundaran HI dalam bentuk jalan sehat penuh tawa dan semangat.

“Hari ini, kita merayakan anak-anak bukan hanya sebagai generasi penerus, tapi sebagai jiwa bangsa yang harus dirawat dengan cinta dan kebahagiaan,” ujar Menag Nasaruddin di sela kegiatan, Minggu (21/7/2025)

Bersama Menag, hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauziyah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Mereka berjalan berdampingan dengan anak-anak dari madrasah, sekolah umum, pesantren, hingga SLB, sambil membawa spanduk bertuliskan “Jalan Sehat Hari Anak Nasional 2025: Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas.”

Di sepanjang jalan, Menag Nasaruddin tampak tak henti menyapa anak-anak dan orang tua. Ia membaur, tertawa, dan bahkan ikut berfoto bersama rombongan anak-anak yang tampak begitu antusias. Tak ada jarak. Tak ada protokoler yang kaku. Yang ada hanyalah kegembiraan bersama.

Setiba di Bundaran HI, para peserta mengikuti seremoni pembukaan yang ditandai dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya, doa bersama, dan bunyi otok-otok yang digerakkan serempak sebagai simbol semangat Hari Anak Nasional.

Kegiatan dilanjutkan dengan festival permainan tradisional. Anak-anak menyebar ke berbagai zona permainan seperti egrang, engklek, congklak, bekel, ular tangga raksasa, catur Jawa, dan gasing. Di setiap sudut, tawa ceria terdengar nyaring—sebuah jeda dari kesibukan akademik dan dunia digital yang kerap menyita waktu mereka.

Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah kehadiran Selvi Gibran Rakabuming, Dewan Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (SERUNI), yang turut bermain bersama anak-anak. Kehadirannya menambah semarak suasana.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenag Helmi Nasaruddin Umar juga tampak aktif menyemangati anak-anak, tertawa kecil saat melihat mereka berebut giliran main egrang dan berusaha menjaga keseimbangan di atas papan permainan.

Hari itu, Jakarta bukan hanya bebas dari kendaraan. Ia juga bebas dari kebisingan digital, dari tekanan akademik, dan dari hiruk-pikuk rutinitas. Yang tersisa hanyalah tawa, peluh, dan semangat masa depan yang berlarian di tengah jalan—ditemani tangan-tangan negara yang mengayomi mereka.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...939940941...4,919Halaman 940 dari 4,919