Beranda blog Halaman 941

Mendes Yandri Panen Melon dan Telur Ayam yang Dibangun Gunakan Dana Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto melakukan panen perdana Melon Sweet Honey di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Minggu (20/7/2025).

Selain Melon, Mendes Yandri juga panen telur ayam dengan sistem Longyam, dimana ayam petelur sebanyak 1.080 Ekor dan di bawah kandang ayam itu ada ternak lele sebanyak 20.000 ekor.

Agrowisata ini dikelola oleh BUMDesa Karya Mandiri dan pembangunan menggunakan Dana Desa.

Hal ini mendapat respon positif dari Mendes Yandri yang memuji Kepala Desa Kaliwedi Daryono sukses mengembangkan BUMDesa Karya Mandiri.

“Agrowisata ini sangat bagus kareja memanfaatkan potensi alam seperti air, panas matahari lewat solar panel, dan anak muda dilibatkan,” kata Mendes Yandri.

Siklus ekonomi, kata Mendes Yandri, yang dibangun di Desa Kaliwedi ini sangat bagus dan patut menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain.

Desa Kaliwedi bisa jadi percontohan bagi desa-desa yang lain dalam memanfaatkan Dana Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.

“Potensi wisata diadakan, sumber bahan baku pangan untuk Makan Bergizi Gratis diadakan, dan produknya juga telah dijual hingga Pulau Bali,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Desa Kaliwedi bersama BUMDesa Karya Mandiri menjadi contoh kesuksesan mengaplikasikan Program Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 mewajibkan untuk mengalokasikan 20 persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.

“Telur, Lele dan buah yang dihasilkan ini bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis,” kata Menteri Kelahiran Bengkulu ini.

Mendes Yandri menegaskan jika keberhasilan yang ditunjukkan oleh Desa Kaliwedi dan BUMDesa Karya Mandri ini harus dijadikan percontohan dan jika perlu di replikasi oleh desa-desa lain di Indonesia.

Melihat potensi yang dimiliki, maka Mendes Yandri menyarankan untuk mengembangkan lagi Green House tersebut agar produksi Melon dan Kelengkeng meningkat.

Selain memanen, Mendes Yandri, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, dan sejumlah undangan juga menikmati buah-buah hasil produksi Green House Desa Kaluwedi tersebut yaitu Buah Melon Sweet Honey dan Kelengkeng.

Turut hadir Bupati Sragen Sigit Pamungkas, dan Forkompimda Sragen, Kepala Desa Kaliwedi Daryono dan Direktur BUMDesa Hartono.

Turut dampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Staf Khusus Khoirul Huda, dan Direktur Sarpras PDP Farida Kurnianingrum.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemensos Coret Ribuan Penerima Bansos karena Judi Online, Ini Penjelasannya

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) sedang mengevaluasi sebanyak 603.999 penerima bansos yang menurut catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlibat dalam aktivitas judi online.

“Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi online, ada 228.048 KPM saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan ke-2, sementara yang 375.951 KPM kita sedang lakukan evaluasi untuk bansos triwulan ke-3,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).

Gus Ipul menjelaskan, temuan penerima bansos yang diduga terlibat judol ini bermula dari pengiriman data dari Kemensos ke PPATK untuk mengecek ulang penerima bansos agar tepat sasaran. Selanjutnya, PPATK melakukan pengecekan terhadap 32.055.168 KPM yang pernah atau sedang menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Hasilnya ternyata sangat mengejutkan.

“PPATK telah mengirimkan balik hasil pemadanan data KPM bansos dengan yang terindikasi terlibat judi online sejumlah 656.543 KPM,” urainya.

Dari data di atas, lanjut Gus Ipul, NIK KPM lantas dipadankan ke DTSEN dan hasilnya jumlah KPM yang terindikasi judi online jadi sebanyak 603.999.

“Terhadap data tersebut, Kemensos telah memberikan tanda pada DTSEN dengan status terindikasi terlibat judi online,” terangnya.

“Sementara transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata dia.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

“Saat kita akan koordinasi dengan PPATK dan menyerahkan seluruh NIK yang pernah dan sedang menerima bansos dari Kemensos, tentu kami izin terlebih dulu ke Bapak Presiden. Ini dalam rangka bansos tepat sasaran berdasarkan Inpres 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” katanya.

Dalam kesempatan ini Gus Ipul memastikan hal yang diungkap ini telah berdasarkan data, sehingga bansos bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Bansos itu jelas peruntukannya. Tidak boleh digunakan untuk membeli hal-hal di luar peruntukannya. Misalnya untuk asupan bayi, penyandang disabilitas, untuk lansia, asupan ibu hamil, ongkos anak sekolah. Jadi, sudah jelas peruntukannya. Tidak diberikan cuma-cuma,” kata dia.

Menurutnya, saat bansos digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuannya, maka sungguh sangat memprihatinkan. Sebab, masih banyak pihak yang membutuhkan bansos. Dia juga menjelaskan, temuan ini tidak membuat kuota bansos dikurangi.

“Untuk bansos tidak ada yang dikurangi, bahkan Presiden memberikan penebalan bansos kepada 18 juta lebih KPM,” terangnya.

Penebalan bansos dilakukan khusus untuk Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp600 ribu, mendapatkan dukungan tambahan sebanyak Rp200 ribu untuk 2 bulan. “Artinya 18 juta lebih KPM menerima Rp1 juta di triwulan kedua,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, pencoretan bansos selanjutnya akan dialihkan kepada yang berhak di desil 1 hingga desil4 DTSEN. Meski begitu, jika ada yang merasa keberatan soal bansos, ia mempersilakan untuk melapor dengan melampirkan data-data lengkap.

“Kami mohon kalau ada keberatan itu juga melampirkan bukti-bukti yang cukup agar kita bisa menindaklanjuti,” katanya.

Ia mengatakan aduan dan data yang diterima Kemensos nantinya akan diverifikasi dan validasi. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi pihak terakhir yang memvalidasi data tersebut. “Kami akan membantu pemutakhiran lewat sumber daya yang kami miliki,” kata dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Lantik Mochamad Ronny Sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kota Cimahi

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana melantik Mochamad Ronny sebagai Pj. Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Kamis (17/7/2025). Ronny menggantikan Maria Fitriana yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Ngatiyana mengatakan, pengangkatan Ronny ini merujuk pada Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. “Dimana dalam hal ini posisi penjabat sekretaris daerah telah kosong sejak 1 agustus 2024 lalu. Sehingga memerlukan pengganti sementara untuk menjalankan tugas-tugas utama sekda,” ujarnya.

Dia mengatakan, posisi Pj. Sekda Kota Cimahi telah dijalankan dengan sangat baik pertama kali oleh Budi Raharja yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cimahi periode 1 Agustus 2024 hingga 31 Januari 2025. Tongkat estafet Pj. Sekda dilanjutkan dengan sangat baik oleh Maria Fitriana yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum sejak 1 Februari 2025 hingga 16 Juli 2025.

“Dan selanjutnya, perlu dilakukan pengisian kembali atas kekosongan jabatan karena hingga saat ini belum ada sekretaris daerah yang definitif,” katanya.

Menurut Ngatiyana, prosesi pelantikan dan pengangkatan sumpah jajaran pejabat di setiap instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karier pegawai.

“Termasuk dalam hal ini, pelantikan Pj. Sekda dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Berkenaan dengan jabatan sekretaris daerah yang saat ini kosong maka perlu mengangkat dan melantik Pj. Sekda yang baru agar pelaksanaan tugas pemerintahan, administrasi maupun pelayanan publik dapat berjalan lancar,” ungkapnya.

Kepada M. Ronny, pihaknya berpesan bahwa tugas Pj. Sekda tidaklah ringan. “Namun, saya yakin dengan pengalaman, integritas, serta kemampuan yang dimiliki Pak Ronny, amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sekalipun dalam kapasitas yang sementara,” imbuhnya.

Sebagai Pj Sekda, akan mengemban peran sangat penting karena wajib membantu kepala daerah dalam menyusun kewajiban serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya. Sebagai motor penggerak organisasi di lingkungan Pemkot Cimahi, Pj. Sekda juga harus dapat membaca dinamika yang berkembang dalam masyarakat, terutama mempersiapkan dan mengintegrasikan potensi mendukung setiap kebijakan yang diberikan kepala daerah.

“Harus mampu menyikapi karakteristik teritorial dan penyelenggaraan otonomi daerah. Serta mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara produktif, kepada seluruh institusi baik internal maupun eksternal,” tambahnya.

Pihaknya berharap M. Ronny sebagai Pj. Sekda dapat meneguhkan niat, tekad dan menjadi teladan dalam menjalankan bagi seluruh jajaran ASN Pemkot Cimahi. “Semua teladan ini tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas kerja sehari-hari dengan pengembangan sikap disiplin, profesionalisme, prestasi kerja serta perilaku kerjasama yang saling menghargai,” jelasnya.

Selain itu, Pj. Sekda yang baru agar mampu merangkul berbagai stakeholders, baik dari forum koordinasi pimpinan daerah, akademisi, komunitas, maupun jajaran media massa.

“Pak Ronny sudah cukup lama malang melintang menjadi pimpinan di beberapa perangkat daerah, jadi saya yakin akan mampu menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak dalam membangun Kota Cimahi yang lebih baik dengan cara menerapkan dan menegaskan terhadap core value asn “berakhlak”, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Serta dapat menghasilkan inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi, terutama saat ini kita sudah masuk di paruh kedua tahun anggaran 2025,” tuturnya.

Ngatiyana turut menyampaikan terima kasih kepada Maria Fitriana. “Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, curahan waktu, tenaga dan pikiran selama menjadi Pj. Sekda Kota Cimahi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunci Bangun Daerah, KDM Tekankan Kolaborasi Antarlembaga dan Kearifan Lokal

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Kabupaten Purwakarta menjadi daerah termaju di Jabar. Untuk itu ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi membangun Purwakarta yang istimewa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta Ke-194 dan Kabupaten Purwakarta Ke-57 di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Minggu (20/7/2025).

Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, kunci membangun daerah yang pernah ia pimpin tersebut adalah kolaborasi antarlembaga dan pelestarian kearifan lokal.

“Saya pernah menjabat Ketua DPRD dan Bupati Purwakarta, lalu Gubernur. Kolaborasi antarlembaga dan melestarikan kearifan lokal sangat penting terutama di momentum hari jadi seperti ini,” tuturnya.

Rapat paripurna hari jadi Purwakarta yang digelar begitu kental dengan budaya Sunda.

Seluruh peserta rapat maupun undangan tampak menggunakan pakaian adat diiringi gamelan Sunda.

Pidato yang disampaikan dalam paripurna juga seluruhnya menggunakan bahasa Sunda.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sri Puji Utami dan dihadiri Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Forkopimda, serta seluruh kepala desa.

Tema hari jadi Purwakarta Ke-194 dan Kabupaten Purwakarta Ke-57, yaitu “Ngurus Lembur Nata Kota, Ngosrek Purwakarta Istimewa”.

Lebih lanjut KDM mengingatkan pula prinsip Sunda ngajauhan kurangna deget, menjauhi gesekan, dan ngartos, saling memahami, sebagai pegangan bersama.

“Ngajauhan kurangna deget jeung ngartos harus dijadikan pedoman dalam membangun kerja sama yang harmonis,” pesannya.

KDM kemudian menyoroti pembangunan sistem ketahanan pangan di Purwakarta.

Menurutnya, dalam menghadapi tantangan ekonomi dan iklim yang semakin kompleks dibutuhkan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

“Kita harus serius membangun sistem pangan berkelanjutan. Jika tidak waspada produk kita bisa kalah bersaing di pasar sendiri,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Pengungsi Kebakaran Bukit Duri, Wagub Rano Pastikan Bantuan Terpenuhi

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (20/7). Ia didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat Ali Maulana Hakim, Wali Kota Jakarta Selatan M. Anwar, serta jajaran terkait.

Dalam kunjungannya, Wagub Rano menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi (19/7) sekitar pukul 06.00 WIB, yang menghanguskan tiga bangunan dan berdampak pada 10 kepala keluarga.

“Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban. Dari laporan yang kami terima, tiga bangunan terbakar, salah satunya merupakan rumah kost. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar kosong rumah kost tersebut,” ujarnya.

Peristiwa kebakaran ini menyebabkan empat anak meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Keempat korban telah dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sementara 25 warga terdampak saat ini telah mengungsi di tenda darurat.

“Para korban selamat saat ini mengungsi di tenda dome yang telah dilengkapi lampu penerangan, tiga kipas blower, dua toilet portable, serta sarana penunjang lainnya. Dinas Sosial DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako, perlengkapan mandi, kebutuhan sekolah anak-anak, serta makanan siap saji. BAZNAS (BAZIS) juga telah memberikan santunan duka cita kepada keluarga korban,” jelasnya.

Wagub Rano menyatakan, Pemprov DKI siap melakukan program bedah rumah bagi warga yang terdampak kebakaran. Sementara itu, bagi warga yang bersedia direlokasi, Pemprov DKI juga telah menyiapkan rumah susun (rusun) sebagai alternatif hunian.

“Insyaallah, kita akan lakukan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang harus meninggalkan tempat tinggalnya bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Namun tentu saja, proses bedah rumah baru bisa dilakukan setelah garis polisi dicabut,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI juga membuka opsi bagi warga yang ingin tinggal di rusun. “Kalau memang ada warga yang ingin direlokasi ke rusun, kita sudah menyiapkannya. Beberapa rusun memang disediakan untuk mengantisipasi kondisi seperti ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wagub Rano menekankan pentingnya kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi kebakaran. Ia mengajak seluruh RT dan RW di Jakarta untuk mengoptimalkan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta rutin memeriksa instalasi listrik, terutama di rumah kost dan tempat usaha.

“Sebagian besar kebakaran yang terjadi di Jakarta disebabkan korsleting listrik dan kelalaian kita sendiri. Misalnya, penggunaan stop kontak berlebihan untuk mengecas perangkat elektronik tanpa dicabut kembali. Ini bisa menyebabkan panas berlebih dan memicu api. Mari kita belajar dari kejadian ini dan bersama-sama mencegah kebakaran serupa terjadi lagi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemlu RI Berhasil Pulangkan WNI yang Ditahan di Myanmar

Penulis
Syifa
-

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah membantu dan memfasilitasi pembebasan Warga Negara Indonesia dengan inisial AP (20/7) yang sebelumnya ditangkap otoritas Myanmar pada tanggal 20 Desember 2024. AP saat ini telah bebas, menerima amnesti atau pengampunan dari State Administration Council Myanmar.

AP sebelumnya dituduh memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan kemudian melakukan pertemuan dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh otoritas setempat. AP dikenakan dakwaan melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful AssociationsAct.

Pasca vonis tujuh tahun penjara berkekuatan hukum tetap (inkracht), sesuai koordinasi dengan keluarga AP, Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada otoritas Myanmar untuk meminta amnesti terhadap AP.

Pada tanggal 16 Juli 2025, Kementerian Luar Negeri Myanmar telah menyampaikan nota diplomatik kepada KBRI Yangon dan menginformasikan bahwa amnesti terhadap AP telah disetujui oleh State Administration Council Myanmar. Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2025, proses deportasi AP telah dilakukan. KBRI Yangon turut mendampingi saat AP meninggalkan Myanmar menggunakan penerbangan menuju Bangkok.

Menteri Luar Negeri dan jajaran Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Myanmar yang telah memberikan amnesti terhadap AP dan juga kepada berbagai pihak yang sejak awal turut membantu proses penanganan kasus ini.

Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Yangon telah menangani dan mendampingi kasus AP sejak AP ditahan Myanmar pada tanggal 20 Desember 2024. Sejak awal penangkapan, KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan, antara lain, mengirimkan nota diplomatik, melakukan akses kekonsuleran dan pendampingan langsung saat pemeriksaan, memastikan pembelaan pengacara serta memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Ungkap Tantangan Ketenagakerjaan RI: 85% Tenaga Kerja Lulusan SMA ke Bawah

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, memaparkan berbagai tantangan ketenagakerjaan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Hal ini Ia paparkan dalam Forum Executive Breakfast Meeting (EBM) Seri III yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) di Jakarta, Kamis (18/7/2025).

Dalam paparannya, Menaker menyebut bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia bukanlah hal baru, melainkan kondisi bawaan yang sudah lama ada. Ia mencontohkan tingkat pengangguran terbuka yang meski secara persentase hanya 4,7 persen, namun dalam konteks populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa, angka ini berarti jutaan orang masih belum memiliki pekerjaan.

“Kita juga menghadapi realitas bahwa 85 persen tenaga kerja kita berpendidikan SMA ke bawah. Ketika teknologi dan AI mulai mengancam, ini jadi beban berat,” ungkapnya. Selain itu, kualitas SDM juga menjadi sorotan karena indeks pembangunan manusia Indonesia dan produktivitas kerja masih di bawah rata-rata ASEAN.

Menurut Yassierli, rendahnya produktivitas tersebut membuat daya saing industri nasional lemah. Ia menilai selama ini industri lebih dimanjakan oleh insentif finansial, tetapi belum cukup membangun daya tahan (resilience) yang berkelanjutan.

Menaker juga menegaskan bahwa secara struktural, Kementerian Ketenagakerjaan berada di posisi hilir, sehingga tak memiliki instrumen langsung untuk menciptakan lapangan kerja. “Tapi kami tidak tinggal diam. Sekarang kami sedang membangun kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sudah ada hampir 20 MoU,” jelasnya.

Di antara bentuk kolaborasi itu, jelas Yassierli, adalah melibatkan koperasi (Kementerian Koperasi). Menaker menyebut saat ini Kemnaker sedang memosisikan diri layaknya divisi HR nasional, termasuk menyiapkan arsitektur kurikulum pelatihan khusus untuk koperasi. “Banyak koperasi gagal bukan karena legalitasnya, tapi karena kualitas SDM-nya. Kami akan alokasikan effort dan anggaran dari balai-balai latihan kerja untuk memperkuat ini,” ujarnya.

Yassierli menambahkan, pihaknya juga mengusulkan agar saat ini telah berkomunikasi dengan berbagai K/L agar Kemnaker dilibatkan sejak tahap awal proses investasi, agar dapat menyiapkan SDM sesuai kebutuhan sektor tersebut. Ini menjadi penting karena persoalan mismatch antara kebutuhan industri dan keahlian tenaga kerja masih menjadi masalah serius.

“Kami sadar bahwa lapangan kerja adalah harapan utama masyarakat. Tapi dalam kenyataannya, banyak industri tumbuh tapi kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai. Ini bukan membalikkan fakta, ini realitas,” tegasnya.

Ia pun memaparkan bahwa modal utama Kemnaker dalam menjawab tantangan itu adalah Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Namun ia mengakui, tantangan efektivitas, efisiensi, dan skala masih besar.

“Pertanyaannya, apakah peserta pelatihan benar-benar bekerja sesuai pelatihannya? Apakah informasi pelatihan sampai ke masyarakat luas? Dan skalanya? Saat ini hanya menyentuh sekitar 140 ribu orang, padahal butuh jutaan,” katanya.

Untuk menjawab itu, Kemnaker kini tengah melakukan transformasi BLK dengan menambahkan kurikulum baru seperti industri 4.0, creative skills, smart office, hingga smart supply chain dan smart healthcare. “Saya bayangkan dua sampai tiga tahun ke depan, balai-balai ini menjadi tempat pencetak skill masa depan yang dibutuhkan Gen Z,” katanya.

Selain itu, pengembangan skill hijau (green jobs) seperti agroforestry juga tengah dikembangkan. Menaker menekankan pentingnya konektivitas antar pihak, baik kementerian, lembaga, swasta, hingga koperasi. “Connecting the dots itu penting. Kita kolaborasikan sumber daya masing-masing,” ujarnya.

Di sisi lain, Menaker juga menyinggung persoalan hubungan industrial yang masih sering bersifat transaksional. “Hubungan industrial masih terkotak-kotak. Padahal kita punya DNA gotong royong. Kami ingin membangun hubungan industrial Pancasila yang transformatif,” ucapnya.

Isu inklusivitas juga mendapat perhatian. Ia menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang juga mampu menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Menaker mengakui bahwa perubahan besar tidak bisa dilakukan secepat membalikkan telapak tangan. Namun langkah-langkah telah dimulai melalui sumber utama penciptaan kerja, di antaranya optimalisasi program strategis pemerintah seperti koperasi dan hilirisasi, perluasan peluang kerja ke luar negeri (termasuk magang), pertumbuhan industri dalam negeri, dan transformasi pelatihan vokasi.

“Kami melihat program prioritas Pak Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, punya potensi besar. Misalnya, 3.000 dapur SPGN dari BUMN bisa menyerap 30.000 pekerja, sementara 80.000 koperasi berpotensi menyerap 2 juta tenaga kerja jika SDM-nya terlatih. Kami sudah punya 20 MoU dengan kementerian lain, seperti Pertanian, KKP, dan Investasi, untuk pastikan investasi program ini didukung tenaga kerja terampil,” ujarnya.

“Yang kita bangun adalah optimisme. Kita sadar tantangan besar, tapi kita juga tahu arah ke depan. Kami ingin Kemnaker jadi tempat yang baik untuk tumbuh, bagi pegawai dan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkomdigi Tegaskan Tidak Ada Rencana Pemerintah Batasi WhatsApp Call dan VoIP

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa tidak ada rencana dari pemerintah untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” ujar Meutya Hafid di Jakarta (18/07/2025).

Menkomdigi menjelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Kementerian Komdigi menerima usulan dari beberapa kalangan, di antaranya dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), yang menyampaikan pandangan terkait penataan ekosistem digital, termasuk relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

Namun demikian, Meutya Hafid menekankan bahwa usulan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan dan belum pernah menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

“Saya meminta maaf jika terjadi keresahan di tengah masyarakat. Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tegasnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tetap fokus pada agenda prioritas nasional, antara lain perluasan akses internet di wilayah tertinggal, peningkatan literasi digital, serta penguatan keamanan dan perlindungan data di ruang digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Baja Lapis RI Tembus Pasar AS, Menperin: Bukti Ketangguhan Industri Nasional

Penulis
Syifa
-

Industri baja nasional terus menunjukkan ketangguhannya di tengah tantangan global. Peluang ekspor semakin terbuka lebar seiring dengan kebijakan pembatasan perdagangan di antara para pemain utama global, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menerapkan tarif tinggi terhadap produk baja berdasarkan Section 232.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, meskipun tarif impor baja di AS mencapai 50 persen, lebih tinggi dibandingkan tarif produk lainnya yang terkena 19 persen, AS tetap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan baja lapisnya.

“Untuk meningkatkan daya saing, para pelaku industri nasional harus bisa lebih efisien dalam proses produksinya sehingga nilai tambah produk yang dihasilkan menjadi lebih tinggi,” kata Menperin dalam sambutannya pada acara Pelepasan Ekspor Produk Baja Lapis PT Tata Metal Lestari ke Amerika Serikat, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/7).

Pada kesempatan ini, Menperin mengakui kepiawaian Presiden Prabowo Subianto dalam bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, karena Indonesia berhasil memperoleh tarif yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Hal ini menjadi modal penting bagi peningkatan daya saing industri nasional.

“Oleh karena itu, industri nasional perlu mengoptimalkan ekspor produknya ke pasar Amerika guna memanfaatkan tarif bea masuk yang rendah bagi Indonesia dibanding negara lain,” ujarnya. Saat ini, ekspor menjadi satu mesin ekonomi yang diandalakan dalam memacu perekonomian nasional. Tidak hanya dari capaian nilai, tetapi juga volume barang yang diekspor terus meningkat. Artinya, produksi dan logistik benar-benar bergerak.

“Ada empat mesin utama yang menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan net ekspor. Dari keempat mesin tersebut, saat ini kinerja ekspor yang masih melaju kencang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi industri perlu konsisten untuk terus dijalankan dalam menciptakan produk turunan yang bernilai tambah tinggi. Ini juga menjadi peluang bagi pelaku industri untuk mengisi produk hilir ke pasar ekspor, termasuk ke Amerika Serikat.

Namun demikian, Menperin juga mengingatkan, potensi pasar dalam negeri masih sangat besar. “Sebesar 80 persen output dari industri manufaktur kita untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan ini yang perlu kita jaga dari serbuan produk impor,” imbuhnya.

Menperin memberikan apresiasi tinggi kepada PT Tata Metal Lestari atas keberhasilannya menembus pasar ekspor AS di tengah kebijakan proteksionis yang ketat. Keberhasilan ini sebagai wujud nyata kemampuan industri manufaktur Indonesia dalam menghasilkan produk berstandar global.

Menurut Menperin, agresifitas PT Tata Metal Lestari untuk terus menembus pasar ekspor sebagai wujud nyata optimisme yang tinggi dari pelaku industri dalam negeri di tengah ketidakpastian dinamika global. “Capaian ini sekaligus membantah pendapata bahwa Indonesia sedang dalam fase deindustrialisasi, karena aktivitas industri masih berjalan baik hingga mereka aktif untuk memperluas pasarnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Tata Metal Lestari mengirimkan ekspor baja lapis ke pasar AS dengan volume sebesar 10.000 ton senilai USD12,6 juta. Sepanjang tahun 2025, perusahaan telah mengapalkan empat kali dengan target ekspor mencapai 69.000 ton, naik 133% dibandingkan realisasi tahun 2024.

“Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa ekspor PT TML ke Amerika Serikat dan Kanada, telah dilakukan secara berkelanjutan sejak Oktober 2024. Ini membuktikan bahwa produk baja Indonesia dipercaya dan diterima di pasar global, bahkan di tengah dinamika kebijakan perdagangan yang terus berubah. Kami juga mengapresiasi PT TML sebagai salah satu perusahaan yang patuh terhadap upaya pemberlakukan SNI,” tambah Menperin.

Pentingnya kolaborasi

Agus juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara PT Tata Metal Lestari sebagai pelaku industri hilir dengan PT Krakatau Steel selaku penyedia bahan baku dari sektor hulu. “Sinergi ini mencerminkan kekuatan ekosistem industri baja nasional yang solid dan mampu menjawab tantangan serta peluang pasar global,” jelasnya.

Menperin menekankan bahwa kunci penguatan ekonomi nasional terletak pada kemampuan industri untuk menciptakan nilai tambah serta membangun jejaring hulu-hilir yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini juga dipacu bagi pelaku industri besi dan baja untuk terus meningkatkan kualitas produksi dan berinovasi menciptakan produk bernilai tambah tinggi serta ramah lingkungan.

“Dengan strategi tersebut, saya yakin produk baja Indonesia akan semakin kompetitif dan diterima luas di pasar internasional.Saya juga berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri lainnya untuk terus meningkatkan daya saing serta memperluas pasar ekspor,” tegas Agus.

Pada kesempatan yang sama, VP of Operations PT Tata Metal, Stephanus Koeswandi menyampaikan bahwa ekspor ke AS kali ini merupakan bagian dari ekspansi agresif perusahaan ke pasar global. “Bulan Februari kami ekspor 5000 ton, kemudian setiap bulan terus meningkat hingga Juli ini kami ekspor 10.000 ton, atau sekitar 14,5 persen dari total target ekspor 2025 yang mencapai 69.000 ton,” jelasnya.

Menurut Stephanus, peningkatan ekspor tahun 2025 ini telah mencapai 133 persen dibandingkan 2024. “Ini adalah bukti bahwa produk nasional mampu menjawab kebutuhan industri konstruksi global, khususnya di pasar Amerika yang tetap terbuka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dengan kontribusi ekspor sebesar 30–40 persen terhadap total penjualan Tata Metal, kegiatan ini menjadi salah satu penopang penting bagi penguatan ekonomi nasional berbasis industri, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor hilir.

Pelepasan kali ini, ada tiga produk yang akan diekspor, yakni BJLAS (Baja Lapis Aluminium Seng) bermerek Nexalume, BJLS (Baja Lapis Seng) bermerek Nexium, BJLS Warna bermerek Nexcolor. “Produk yang diekspor telah melalui proses pelapisan baja dan pelapisan warna sesuai standar kualitas internasional, dan digunakan sebagai bahan baku roll-former untuk industri konstruksi di AS,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Muhamad Akbar Djohan mengemukakan, sinergi kedua perusahaan ini menjadi pondasi penting dalam memperkuat ekosistem industri baja nasional. “Krakatau Baja Industri memiliki keandalan manufaktur dalam memproduksi baja lembaran dingin (CRC) unggulan yang berkualitas tinggi dan diakui di pasar dunia,” ujarnya.

Menurutnya, pasar ekspor kini menjadi salah satu andalan bagi Krakatau Steel Group untuk mendukung kinerja penjualan. Sebelumnya Krakatau Baja Industri telah melakuakan ekspor ke Polandia dan dalam waktu dekat kegiatan ekspor juga akan terus kami lakukan ke beberapa negara di Eropa lainnya.

“Kami mendukung ekspor ini dengan pasokan baja lembaran berkualitas tinggi. Ekspor ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan utilitas pabrik dan memperkuat struktur industri hulu-hilir dalam negeri,” tegas Akbar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

G20 Afrika Selatan, Sri Mulyani Soroti Kesenjangan Pembiayaan Pembangunan dan Iklim

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri dua sesi utama pada hari kedua rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Afrika Selatan. Dalam sesi yang diselenggarakan pada Jumat (18/7) tersebut, ia menyoroti tantangan pembiayaan pembangunan di kawasan Afrika serta urgensi mengatasi kesenjangan pembiayaan iklim yang semakin melebar.

Di sesi kelima yang membahas hambatan pembangunan di Afrika, Menteri Keuangan menyoroti menurunnya ketersediaan dana konsesional sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan. “Oleh karenanya, diperlukan cara baru yang lebih berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Ia pun menunjukkan bahwa partisipasi modal swasta dapat didorong untuk pembangunan publik. Antara lain melalui platform seperti SDG Indonesia One dan Infrastructure Guarantee Fund. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa solidaritas global berupa kerja sama ekonomi antara negara berkembang dengan Kawasan Afrika perlu diperkuat.

Sementara itu, pada sesi keenam yang merupakan sesi terakhir, Menteri Keuangan secara tegas menyatakan bahwa kesenjangan pembiayaan iklim makin lebar, sementara dampak perubahan iklim semakin cepat terasa. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti penguatan lembaga keuangan multilateral, peningkatan pembiayaan konsesional, percepatan mobilisasi modal swasta, serta creative blended finance menjadi sangat penting.

Indonesia, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengambil peran melalui berbagai program konkret. Program tersebut meliputi pembentukan Dana Pooling Bencana dan asuransi pertanian. Selain itu, partisipasi modal swasta juga digerakkan melalui IDXCarbon sebagai bursa karbon di Indonesia.

Meski kesenjangan pembiayaan masih ada, Menkeu Sri Mulyani tetap yakin bahwa optimisme dan kerja sama akan membawa pada kemajuan yang nyata. Ia pun mengutip perkataan Nelson Mandela: “Progress is only possible when we choose to work together across differences for a common good. And it is always impossible until it’s done”.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...940941942...4,919Halaman 941 dari 4,919