Beranda blog Halaman 943

Bantuan Pangan Bergulir di Kalbar, 294 Ribu Keluarga Terima 5.895 Ton Beras Cadangan Pemerintah

Penulis
Syifa
-
Program bantuan pangan beras kembali bergulir secara nasional di Juli 2025. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmennya mengawal ketat proses distribusi hingga ke titik akhir penerima. Salah satu bentuk pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring lapangan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis (17/7/2025).
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani mengatakan proses penyaluran bantuan pangan beras di beberapa kelurahan seperti Tengah, Mariana, dan Palima berjalan dengan baik. Kegiatan ini juga sekaligus menandai berlangsungnya Launching Penyaluran Bantuan Pangan di Provinsi Kalimantan Barat yang dipusatkan di Pendopo Gubernur.
“Penyaluran bantuan pangan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam bentuk program prioritas yang menjadi bantalan ekonomi masyarakat, khususnya berpendapatan rendah. Hari ini kami menyaksikan langsung bahwa proses distribusi di Kalbar berjalan dengan baik dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Rachmi.
Sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), total 294.760 keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Provinsi Kalimantan Barat akan menerima bantuan dua karung beras @10 kilogram untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Artinya, total kuantum beras yang disalurkan mencapai 5.895.200 kilogram atau 5.895 ton. Sementara di Kota Pontianak, terdapat 20.126 KPM dengan total bantuan beras sebanyak 402.520 kilogram.
“Jadi seluruh bantuan ini berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan sudah melalui proses quality control. Alhamdulillah, hasil pengecekan tim kami di lapangan juga menunjukkan mutu beras dalam kondisi baik dan layak konsumsi dan kuantumnya 10 kg/karung sesuai dgn ketentuan,” imbuh Rachmi.
“Seperti yang selalu diingatkan oleh Pak Kepala Bapanas, karena bantuan ini untuk saudara-saudara kita yang paling membutuhkan, maka kualitas beras yang disalurkan harus benar-benar terjaga dalam kondisi baik. Dan satu hal penting, bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum pernah menerima bantuan, kini sudah bisa melakukan pelaporan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Silakan lengkapi data diri dan ajukan melalui aplikasi tersebut, karena nantinya akan ada proses verifikasi lanjutan dari pihak Kemensos,” jelas Rachmi.
Sebagaimana diketahui, melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025, program bantuan pangan beras kembali dilaksanakan untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Target penyaluran nasional mencakup 18.277.083 PBP, masing-masing mendapatkan dua karung beras 10 kilogram, dan didistribusikan melalui skema one shoot atau satu kali salur.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada Ratas 2 Juni 2025 bahwa bantuan pangan beras  meruapakan bagian dari Stimulus Ekonomi Triwulan II untuk masyarakat. Penyaluran dilakukan berbasis DTSEN sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Dari sisi pelaksanaan teknis, Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Barat menjadi operator utama. Pemimpin Wilayah BULOG Kalbar, Dedi Aprilyadi, menyampaikan bahwa distribusi dilakukan secara digital, akuntabel, dan dapat dipantau secara real-time.
“Hari ini saja kami telah menyalurkan lebih dari 100 ton beras di wilayah Pontianak, Singkawang, dan Ketapang. Penyaluran akan terus dikejar hingga kuota Kalbar sebanyak 5.895 ton tersalurkan seluruhnya sebelum tenggat waktu 31 Juli 2025,” jelas Dedi.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa program Banpang  menjadi salah satu stimulus pemerintah dalam merespons kondisi masyarakat rentan sekaligus menjaga stabilitas harga. Menurutnya, percepatan penyaluran bantuan menjadi sangat penting mengingat program ini menyentuh langsung jutaan keluarga yang terdampak tekanan ekonomi dan potensi inflasi pangan.
“Program ini tidak hanya menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi juga bagian dari strategi besar kita menjaga daya beli dan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional,” ujar Arief.

Ia juga menekankan bahwa bantuan pangan beras telah terbukti efektif meredam laju inflasi dalam dua tahun terakhir. “Pengalaman kita di 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa intervensi bantuan pangan beras mampu menstabilkan harga di saat tekanan inflasi tinggi. Maka di 2025 ini, langkah percepatan penyaluran kembali dilakukan sebagai instrumen pengendali yang strategis,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Jakarta BERJAGA 2.0, Wagub Rano Ajak ASN Terapkan Gaya Hidup Sehat

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri Senam Kampanye BERJAGA 2.0 di halaman Balai Kota Jakarta, pada Jumat (18/07). Pada kesempatan itu, Wagub Rano mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ikut serta dalam kampanye Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia).

“Ibu dan Bapak sekalian, tidak ada gunanya kita sejahtera kalau kita tidak sehat. Kesehatan adalah yang utama. Saya sangat mendukung kegiatan Jakarta BERJAGA ini. Setiap jumat pagi kita berolahraga bersama di sini agar kita semakin semangat bekerja,” ujarnya.

Wagub Rano menyebut, Kampanye Jakarta BERJAGA ditujukan untuk seluruh masyarakat agar memiliki gaya hidup sehat dan aktif dengan berjalan 7.500 langkah tiap hari selama tiga minggu berturut-turut. Ia menjelaskan, hal itu dapat dilakukan dengan berjalan kaki ke pasar, ke kantor, ke halte, atau keliling taman sebagai upaya menuju hidup sehat.

“Saya meminta kepada seluruh ASN agar mempromosikan gerakan Jakarta BERJAGA sebagai bagian gaya hidup sehat masyarakat urban. Hari ini juga tersedia layanan cek kesehatan gratis. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa indikator kesehatan Bapak dan Ibu semuanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menuturkan, kampanye Jakarta BERJAGA, yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Jakarta, ditujukan sebagai upaya membangun budaya hidup sehat di tengah tugas melayani masyarakat.

“Ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat dan gaya hidup yang aktif. Kita sebagai ASN adalah roll model untuk memberikan dampak baik kepada masyarakat. Karena itu kami ingin terus mengkampanyekan setiap hari Jumat adalah hari berolahraga untuk kita semua,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Resmikan RSUD Sanana, Wujud Komitmen Pemerataan Layanan Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas hingga ke wilayah terpencil. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah dimulainya pembangunan RSUD Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa pembangunan RS Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) merupakan bagian dari amanah Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun 66 rumah sakit tipe C di wilayah terpencil.

“Bapak Presiden menugaskan kami untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan harga terjangkau. Rumah sakit ini bukan sekadar bangunan, tapi harus mampu menangani lima penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, termasuk stroke, jantung, kanker, gagal ginjal, serta kematian ibu dan anak,” ujar Menkes.

Menkes juga menyampaikan bahwa rumah sakit ini akan dilengkapi dengan peralatan medis yang mumpuni seperti CT Scan, cath lab, mamografi, alat kemoterapi, mesin cuci darah, hingga set lengkap untuk penanganan ibu dan anak. Namun, ia mengingatkan bahwa peralatan yang canggih tidak akan berarti tanpa tenaga kesehatan yang memadai.

“Kami sedang menata ulang pendidikan spesialis agar bisa berbasis rumah sakit. Pemerintah daerah perlu mendorong putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan dokter spesialis, dengan beasiswa dari pemerintah pusat dan jaminan status PNS Daerah saat mereka kembali mengabdi,” jelasnya.

Selain fasilitas dan SDM, Menkes menekankan pentingnya tata kelola rumah sakit. Ia menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan manajemen RSUD Sanana secara profesional dan transparan, termasuk melalui pembentukan dewan pengawas yang kompeten.

Tak hanya fokus pada pengobatan, Menkes juga mengingatkan bahwa orientasi pembangunan kesehatan harus bergeser pada upaya promotif dan preventif. Ia meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari strategi nasional menjaga masyarakat tetap sehat.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe menyambut baik pembangunan RSUD Sanana sebagai bagian penting dari peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Ia menggarisbawahi tantangan geografis yang dihadapi Maluku Utara dan pentingnya fasilitas medis yang mumpuni untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, yang masih tergolong tinggi di provinsi ini.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri atas perhatian yang berulang kali diberikan, mulai dari Halmahera Tengah hingga Taliabu. Ini adalah harapan sekaligus catatan kami agar pembangunan terus merata di Maluku Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus menyampaikan bahwa pembangunan RSUD Sanana adalah bagian dari prioritas pembangunan daerah. Ia berharap rumah sakit ini tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dengan 13 Puskesmas, 21 Puskesmas Pembantu, dan tenaga kesehatan yang berdedikasi, pembangunan RS ini akan melengkapi sistem kesehatan daerah kami. Ini adalah warisan bersama untuk generasi hari ini dan masa depan,” kata Bupati.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Sula telah mendapatkan berbagai dukungan dari Kementerian Kesehatan, termasuk pembangunan RS Pratama di Pulau Mangoli, serta penguatan layanan primer melalui pembangunan puskesmas, ambulans, dan laboratorium kesehatan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tingkatkan Kualitas RSUD Buru Prioritaskan 5 Penyakit Paling Mematikan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus mempercepat pemerataan layanan kesehatan dengan membangun dan meningkatkan kualitas rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kamis (17/7), Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meletakkan batu pertama pembangunan RSUD Buru di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, sebagai bagian dari program Quick Win Presiden Prabowo Subianto.

RSUD Buru merupakan salah satu dari 66 rumah sakit daerah yang ditargetkan selesai pembangunannya dalam dua tahun ke depan. Menkes Budi menekankan pembangunan RSUD ini bukan sekadar penambahan fasilitas, melainkan bagian dari strategi besar untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit paling mematikan di Indonesia

“Lima penyakit paling mematikan itu adalah stroke, jantung, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak. Ini yang harus kita prioritaskan. Maka rumah sakit harus dilengkapi dengan fasilitas seperti CT scan, cath lab, mamografi, dan alat cuci darah,” ujar Menkes Budi.

Kualitas layanan tidak bisa bergantung pada dokter umum semata, tetapi perlu dukungan dari dokter spesialis. Karena itu, ucap Budi, pihaknya minta agar daerah juga ikut menyekolahkan putra-putrinya menjadi dokter spesialis.

Bupati Buru Ikram Umasugi menyambut gembira dimulainya pembangunan RSUD ini. Ia mengatakan masyarakat di wilayahnya selama ini harus menyeberang laut berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan medis yang memadai di Kota Ambon.

“Kadang ada yang harus ke Ambon hanya untuk CT scan. Padahal kondisi pasien tidak memungkinkan menunggu terlalu lama. Rumah sakit ini benar-benar akan menyelamatkan banyak nyawa,” ungkap Ramly.

Apresiasi juga datang dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menyebut RSUD Buru sebagai jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan yang selama ini sangat terbatas di Maluku, khususnya di Pulau Buru.

“Dengan alat-alat canggih dan layanan spesialis, kita berharap angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi bisa kita tekan. Tidak ada lagi warga kita yang meninggal karena telat ditangani,” ujar Gubernur Hendrik.

Menkes Budi juga menyoroti pentingnya perencanaan rumah sakit yang matang. Ia meminta agar desain RSUD Buru tidak mengikuti pola lama yang kurang efisien dan tidak ramah pasien.

“Jangan bangun rumah sakit seperti zaman Belanda. Harus ada master plan yang jelas, dengan zona rawat inap, rawat jalan, IGD, dan ruang operasi yang terintegrasi,” tegas Menkes.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menyiapkan dana dan dukungan teknis untuk memastikan pembangunan RSUD ini berjalan cepat dan tepat. Pembangunan tahap awal dijadwalkan rampung dalam 8-12 bulan ke depan.

Dengan hadirnya rumah sakit ini, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi harus menunggu lama atau bepergian jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

“Kita ingin masyarakat di pulau-pulau juga punya akses ke layanan kesehatan yang sama seperti di Jakarta. Itu tugas saya, good access, easy access, good quality, and affordable price,” tambah Menkes.

Pembangunan RSUD Buru merupakan bagian dari transformasi sistem layanan kesehatan nasional yang dicanangkan sejak 2022. Pemerataan layanan menjadi fokus utama Presiden Prabowo pada awal masa jabatannya.

Melalui pembangunan infrastruktur, penguatan SDM kesehatan, dan manajemen rumah sakit yang profesional, pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka kematian akibat penyakit kritis dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, pembangunan RSUD Buru diyakini akan menjadi titik balik layanan kesehatan di Kabupaten Buru dan sekitarnya. Pemerintah memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari hak dasar atas kesehatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Serahkan Bansos Rp6,748 Miliar di Kabupaten Bojonegoro

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan bantuan sosial Rp6.748.477.300 untuk warga Kabupaten Bojonegoro. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Khofifah saat berkunjung ke PT Karep Alam Sejahtera Mitra Produksi Sigaret (MPS) Dander, Kamis (17/7/2025). Kedatangan orang nomor satu di Jawa Timur itu disambut meriah oleh ratusan buruh pabrik rokok.

Terutama karena dalam penyapaan bansos kali ini, Gubernur Khofifah turut menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh pabrik rokok lintas wilayah senilai Rp 804 juta. Bantuan Langsung Tunai BLT yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut disalurkan khusus bagi 607 buruh rokok yang ada di Bojonegoro.

“Semoga penyaluran BLT hari ini bisa meringankan beban ekonomi buruh pabrik rokok dan bisa memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu panjenengan semua,” kata Gubernur Khofifah.

“Harapannya BLT ini juga bisa meningkatkan motivasi kerja buruh rokok serta meningkatkan kesejahteraan terutama di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. Bagi pekerja sektor tembakau tentu kami optimis BLT bisa menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik khususnya daerah penghasil tembakau,” imbuhnya.

Semakin menyatu dengan para buruh, Gubernur Khofifah juga turun meninjau pabrik MPS Dander serta menyapa ribuan buruh yang tengah bekerja yang mayoritas adalah emak-emak pejuang keluarga.

“Nanti akan dibangun Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) di sini. Jadi setelah bekerja bisa kuliah supaya bisa menjadi Doktor seperti Bapak Sriyadi Purnomo. Jadi bekerja dan kuliah itu sesuatu sekali dan ini inisiasi langsung dari owner MPS Dander,” katanya.

Selain menyalurkan BLT DBHCHT bagi buruh rokok lintas wilayah, sapa bansos kali ini juga menyalurkan bansos PKH Plus yang menyasar 1.724 lansia tak mampu di Bojonegoro dengan nilai total Rp3,488 miliar.

Berikutnya juga diserahkan bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Rp439 juta untuk 122 orang, dan bansos Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (KIP PPKS Jawara) Rp 84 juta.

Dan dilanjutkan penyerahan bansos KIP eks PPKS Jawara Rp30 juta, alat bantu mobilitas lansia dan penyandang disabilitas sebanyak 25 unit senilai Rp 138 juta, BOP dan tali asih bagi Pilar-Pilar sosial yang meliputu SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, Tagana senilai Rp 733 juta.

Sedangkan total bantuan dari Dinas PMD Jatim dialokasikan untuk BUMDESA Rp 400 juta, Desa Berdaya Rp 300 juta, dan Jatim Puspa Rp 371 juta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Soroti Maraknya Kasus Beras Oplosan, Desak Pemerintah Bertindak Tegas

Penulis
Syifa
-

Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar (F-PG), Firman Soebagyo, menilai maraknya kasus beras oplosan yang terungkap belakangan ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi pangan di Tanah Air.

“Ini bentuk kelalaian pemerintah. Undang-Undang Pangan sudah mengatur secara rinci soal kualitas, keamanan, pengawasan, hingga sertifikasi pangan. Tetapi kasus beras oplosan ini justru ditemukan dalam jumlah besar,” kata Firman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Firman merujuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan pangan yang layak, sehat, dan sesuai standar.

“Kalau seperti yang disampaikan Menteri, 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dengan kerugian ekonomi masyarakat bisa mencapai Rp99 triliun, ini jelas bukan pelanggaran biasa. Negara wajib hadir melindungi konsumen dan pelaku usaha yang jujur,” ujar anggota Komisi IV DPR RI F-PG Dapil Jawa Tengah III ini.

Firman mengingatkan bahwa pangan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi dan PBB. Oleh karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga penindakan hukum tegas yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggar, termasuk kemungkinan pidana serta penyitaan aset yang digunakan untuk pelanggaran.

Ia juga mempertanyakan mengapa praktik pengoplosan bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi. “Perdagangan pangan ini bisnis besar. Kenapa baru sekarang terbongkar? Di sinilah letak kelambanan pemerintah dalam pengawasan,” tuturnya.

Firman meminta Komisi VI DPR yang membidangi sektor perdagangan untuk segera turun tangan mengawal penyelidikan lebih lanjut. Komisi IV DPR juga akan memastikan agar distribusi pangan pemerintah, termasuk bantuan sosial, tidak tercemar oleh praktik curang.

Tranformasi Bulog Jadi Salah Satu Solusi
Firman Soebagyo turut menyoroti kondisi stok beras nasional yang sebagian masih berasal dari impor. Firman mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki manajemen distribusi agar tidak terjadi kerusakan stok akibat penumpukan.

“Kami mendukung gagasan Presiden RI supaya sistem distribusi pangan ini tidak terjadi carut-marut seperti ini, maka perlu transformasi bulog,” ujar anggota Badan Pengkajian MPR RI ini.

Gagasan tersebut, lanjut Firman, akan mengembalikan Bulog seperti masa lalu sebagai penjaga pangan, langsung di bawah Presiden.

Ketika Bulog diberikan otoritas, maka beras-beras yang dari luar negeri pun harus dibawah kendali Bulog. Tidak perlu ada Kementerian-Kementerian lain yang ikut mengatur. Supaya pengendalian pangan lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

Diungkapkan Firman, jika bicara substansi atau pokok masalahnya itu sebenarnya domain Kementerian Perdagangan. Komisi IV tidak punya hak untuk memanggil Kemendag, tapi bisa mengingatkan mitra di Komisi IV, sebab kebetulan yang mengeluarkan pernyataan awal adalah Menteri Pertanian.

“Sekarang ini kan ada satgas. Nah, satgas ini harus proaktif. Jangan reaktif. Proaktif artinya, mereka lebih antisipatif terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi. Karena ini sudah terjadi beberapa kali. Temuan-temuan skala kecil tapi didiamkan. Ini gak boleh,” tegasnya.

Satgas juga mesti proaktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti pedagang-pedagang di pasar. Salah satu bentuk edukasinya, imbauan jika melanggar regulasi atau aturan UU, risikonya hukum.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Dukung Renegosiasi Tarif Ekspor Indonesia-AS Jadi 19%

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong memperkuat ekonomi bangsa di tengah tekanan global, khususnya kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat yang membebani sektor ekspor padat karya dan usaha kecil lainnya. Indonesia harus aktif membela kepentingan nasional dengan memperkuat daya saing industri, serta memperbaiki infrastruktur dan sistem logistik ekspor. Ia juga mendorong sinergi nasional demi menjaga kedaulatan ekonomi dan mencegah ancaman PHK massal.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dalam acara Forum Diskusi Kebangsaan” dengan topik “Bangkit Lebih Kuat, Ekspor Lebih Hebat: Jalan Indonesia di Tengah Tarif Global” di Kota Bandung, Selasa, 15 Juli 2025.

“Memperkuat sepak terjang ekspor Indonesia di tengah tantangan global yang kian kompleks dan penuh ketidakpastian. Ada yang mengatakan, bangsa besar tidak menunggu cuaca cerah. Ia berlayar meski ombak menghadang. Karena layar sudah terkembang, dan arah telah ditetapkan. Indonesia bangkit, ekspor hebat, kedaulatan bermartabat,” ungkap Ibas mengawali.

Kemudian, wakil rakyat dari Partai Demokrat ini menyoroti arah pergerakan dunia yang justru menjauhi keterbukaan. “Dunia sedang bergerak, tapi tidak semua menuju keterbukaan. Banyak yang berlindung di balik tembok tarif, kuota, dan proteksi khususnya dari negara seperti Amerika Serikat.”

Dalam situasi seperti ini, menurut Edhie Baskoro, Indonesia tidak boleh tinggal diam. “Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Kita harus aktif, bela kepentingan nasional, lindungi pelaku usaha, dan perkuat daya saing industri dalam negeri agar tetap kompetitif di pasar global,” tegasnya.

Ibas, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini pun menyoroti kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat yang sangat membebani ekspor nasional. “Dengan tarif dasar 10% dan tambahan hingga 32%, tentunya akan sangat membebani ekspor Indonesia, terutama untuk sektor tekstil, alas kaki, elektronik, dan kelapa sawit, dan lain-lain,” paparnya.

Namun demikian, EBY memberikan apresiasi khusus atas capaian renegosiasi tarif terbaru yang dilakukan pemerintah bersama Amerika Serikat, di mana sebagian tarif berhasil ditekan menjadi 19%. “Ini merupakan capaian penting dalam diplomasi ekonomi yang patut diapresiasi. Penurunan dari potensi beban hingga 32% menjadi 19% membuka ruang napas bagi pelaku industri, terutama sektor padat karya dan UMKM yang paling terdampak,” lanjutnya.

Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk membeli energi senilai USD15 miliar dan produk pertanian senilai USD4,5 miliar dari pasar AS, di samping 50 unit pesawat jet Boeing.

Tak hanya menyentuh angka ekspor, tetapi juga memengaruhi fondasi ekonomi nasional. “Kenaikan tarif AS bisa mengancam kedaulatan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya para pelaku ekspor padat karya. Bahkan, dalam skenario ekstrem, bisa memicu PHK besar-besaran di Indonesia.”

Oleh karena itu, sebagai legislator, EBY hadir untuk mendengar dan menerima langsung aspirasi pelaku usaha. “Rekan-rekan butuh kehadiran negara. Solusi bangkit: strategi ekspor Indonesia. Pendek kata, dunia usaha meminta solusi konkret.”

Lebih jauh, dalam menghadapi tekanan global ini, wakil rakyat dari Dapil Jatim VII ini mengingatkan bahwa arah perjuangan ekonomi Indonesia harus kembali kepada nilai-nilai dasar kebangsaan. “Kita tidak boleh kehilangan arah. Kita harus kembali pada fondasi kebangsaan kita, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai arah moral dan politik pembangunan ekonomi.”

“Kita wajib memastikan bahwa perdagangan luar negeri tidak melemahkan kemandirian bangsa,” imbuhnya.

EBY, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, kemudian memaparkan secara detail berbagai strategi yang harus ditempuh. “Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat ekonomi bangsa dan untuk membangun ketahanan ekspor nasional, sehingga kita perlu pikirkan bersama segala rekomendasi untuk bangsa. Kita dorong terciptanya solusi dalam renegosiasi ulang atau negosiasi bilateral ke AS.”

Edhie Baskoro lalu menambahkan berbagai alternatif sinergi, di antaranya: “Diversifikasi geografis melalui percepatan ratifikasi IEU, UAE, Turki, dan Kanada-CEPA. Perkuat ekspor ke Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Diversifikasi produk ekspor, fokus pada hilirisasi mineral, otomotif, elektronik, digital, halal, dan farmasi.”

“Skema insentif fiskal untuk produk bernilai tambah ekspor. Perbaikan sistem logistik dan infrastruktur ekspor, termasuk modernisasi pelabuhan, reformasi ‘dwell time’ dan biaya kontainer. Penguatan sertifikasi dan standardisasi produk, termasuk pelatihan teknis dan labelisasi (halal, SNI).”

“Digitalisasi ekspor dan ‘trade platform’ dalam satu ekosistem digital nasional.Penguatan mekanisme ‘hedging’ dan subsidi bunga ekspor untuk menjaga nilai tukar dan menahan volatilitas pasar. Kurangi 23% biaya logistik dari PDB.”

Edhie Baskoro juga menyambut baik percepatan pembahasan IEU‑CEPA (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), sebuah peluang strategis baru untuk memperluas akses pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap tarif Amerika.

Menutup sambutannya, Ibas menyampaikan optimisme yang kuat “Jalan kita tak mulus. Di tengah tantangan global ini, saya percaya bangsa Indonesia mampu bangkit lebih kuat. Kita punya semangat gotong royong, daya juang tinggi, dan kekayaan sumber daya luar biasa.”

“Mari kita jaga kekompakan antara pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, legislatif dan eksekutif. Karena hanya dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menjawab tantangan global secara bermartabat. Ekspor kita harus lebih hebat. Ekonomi kita harus lebih tangguh.”

Abdul Sobur, Founder Kriya Nusantara, salah satu peserta, menyampaikan aspirasinya.
“Tentu dengan tarif besar ini pasti memberikan dampak luar biasa pada kami, terutama lapangan kerja, sesuai yang disampaikan Mas Ibas. Sejak awal narasi disampaikan, para pembeli kami menahan diri, tidak mengambil keputusan dalam waktu dekat. Ketika pemerintah mendorong kita mencari jalan lain, misal ke Eropa, ada baiknya pemerintah maupun DPR/MPR lebih tajam melihat daya saing sebagai masalah utama, terutama regulasi yang harus kita benahi. Kita harus memiliki kemampuan yang berimbang atau lebih baik dari negara lain, karena di usaha kriya bahan kayu dan tenaga kerja kita sangat unggul,” ungkapnya.

Acara ini dihadiri oleh beberapa peserta, di antaranya Florentiana Kurniati (Manajer Ekspor Garmin), Hartantiyani (Manajer Ekspor Manufaktur), Bagus Satrio Wicaksono (Owner Ekspor Tekstil), dan lain sebagainya. Hadir pula Fathi, Anggota FPD DPR RI Komisi XI Dapil Jawa Barat I.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cimahi Raih Penghargaan Tertinggi atas Kemandirian Fiskal Daerah 2024

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi meraih dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dinilai sangat baik. Dalam acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Transfer ke Daerah Tahun 2025 yang digelar di Aula Soekarno, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat pada Kamis (17/7), Cimahi berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam Kategori Kinerja Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan Kota Cimahi dalam mengelola keuangan secara mandiri, dengan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dicapai melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

Selain itu, Cimahi juga meraih peringkat kedua dalam Penilaian Kinerja Debitur Terbaik Tahun Anggaran 2024 untuk kategori Pinjaman Pemerintah Daerah. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi, sebagai pengakuan atas kepatuhan dan ketepatan Kota Cimahi dalam memenuhi kewajiban pinjaman secara transparan dan tepat waktu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, yang hadir mewakili Wali Kota Cimahi, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dan arahan strategis dari pimpinan daerah.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan inovasi dan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah, demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal,” ujar Harjono.

Pemkot Cimahi berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memperkuat kemandirian fiskal dan tata kelola pinjaman yang bertanggung jawab sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubri Abdul Wahid Dorong Optimalisasi Peran Baznas untuk Pengentasan Kemiskinan di Riau

Penulis
Syifa
-

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid melakukan pertemuan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Kantor Gubermur Riau, Kota Pekanbaru, Jumat (18/07).

Dikatakan Gubernur Abdul Wahid, bahwa Baznas Riau dapat memaksimal peran dan visi misi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, ia mendorong pihak Baznas untuk sebaik-baiknya menyalurkan bantuan.

“Hari ini saya bersama Baznas Riau rapat dalam rangka, bagaimana kita bisa memaksimalkan terkait potensi yang ada di Baznas. Pertama tentu pemberdayaan masyarakat sebagai pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Dijelaskan, Baznas memiliki peluang besar dalam menyalurkan bantuan yang bersumber dari zakat, baik berdasarkan potongan gaji ASN Pemprov Riau, maupun para muzzaki. Sehingga, dana tersebut dapat digunakan untuk program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Baznas dapat menyalurkan bantuan, baik dari sisi dunia usaha masyarakat maupun dari sisi penyiapan terhadap pendidikan, hingga sektor kesehatan. Sehingga, Baznas dan Pemerintah Provinsi Riau bisa bersinergi dalam mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, dan angka harapan hidup,” jelasnya.

Gubri Abdul Wahid menekankan pentingnya pengumpulan data dalam penyaluran zakat agar lebih tepat sasaran. Ia meminta Baznas untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Provinsi Riau dalam hal pemetaan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

“Jadi untuk menjalankan program, Baznas Riau bisa melihat data-datanya melalui BPS dan koordinasi bersama Bappeda. Dengan begitu ada petanya dalam mengentaskan kemiskinan. Maka, bantuan ini bisa memberi efeknya kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa peran Baznas tidak hanya sebatas pemberi bantuan secara seremonial tetapi harus bisa memberikan manfaat.

Gubri berharap sinergi antara Baznas dan Pemerintah Provinsi Riau dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

“Zakat jangan hanya dimaknai sebagai bantuan sesaat, tapi harus mampu menjadi pembuka peluang usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Resmikan Pembangunan Rumah Singgah, Target Selesai Oktober 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira memimpin langsung ground breaking pembangunan rumah singgah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi di Jalan Cipageran RW 15 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Senin (14/7/2025). Keberadaan rumah singgah menjadi bagian dari penguatan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, pembangunan Rumah Singgah menjadi salah satu Program Strategis Daerah Kota Cimahi Tahun 2025. “Rumah singgah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan sebuah simbol kepedulian dari pemerintah di tengah masyarakat yang mengalami kondisi darurat sosial,” ujarnya.

Rumah singgah dirancang sebagai fasilitas layanan sementara yang layak, aman, dan manusiawi bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial darurat. Dinas Sosial Kota Cimahi memastikan fasilitas ini akan mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terpadu, mulai dari kebutuhan dasar hingga rehabilitasi sementara.

“Empat bulan kita laksanakan pembangunan, Insya Allah tepat waktu. Saya harapkan sesuai target dan bisa dimanfaatkan, diresmikan untuk kepentingan kita,” terangnya.

Ngatiyana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas proyek. “Kami selalu melibatkan aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kualitas pembangunan juga harus menjadi lebih baik. Jangan sampai nanti membangun, satu tahun sudah rusak. Tidak mau seperti itu,” tegasnya.

Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mengawal pembangunan Rumah Singgah. “Rumah Singgah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi sebagai ruang pemulihan martabat, tempat membangun kembali harapan, dan memulai kembali kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang sempat terpinggirkan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Ahmad Saefulloh dalam laporannya menyampaikan, pembangunan rumah singgah berdiri di atas lahan seluas 411,25 m² dengan luas bangunan 221,94 m², terdiri dari 2 lantai dengan total 25 ruangan yang dilengkapi fasilitas khusus seperti kamar isolasi bagi klien dengan gangguan jiwa. Pembangunan fisik direncanakan berlangsung selama 120 hari kerja, terhitung mulai 1 Juli hingga 29 Oktober 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,3 miliar.

Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Cimahi diharapkan menjadi monumen keadilan sosial sekaligus bukti kehadiran negara bagi kelompok rentan di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan Rumah Singgah ini turut didukung oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan Polres Cimahi melalui pendampingan hukum dan pengawasan preventif, sebagai wujud tata kelola proyek yang transparan dan menjunjung tinggi integritas publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...942943944...4,919Halaman 943 dari 4,919