Beranda blog Halaman 944

Realisasi Anggaran dan Capaian Program Prioritas Kemendikdasmen TA 2024 Diapresiasi Komisi X DPR RI

Penulis
Syifa
-
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan realisasi anggaran dan capaian program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran (TA) 2024.
Terkait dengan laporan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024, Menteri Mu’ti mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen ditunjuk sebagai kementerian pengampu yang bertindak sebagai pengguna anggaran serta bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan termasuk menandatangani Statement of Responsbility (SoR).
“Laporan keuangan Kemendikbudristek tahun 2024 telah disusun dan disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sudah dipersiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Menteri Mu’ti di Jakarta, Rabu (16/7).
Menanggapi paparan dari Menteri Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kemendikdasmen atas laporan realisasi anggaran dan capaian program prioritas TA 2024. Menurutnya, secara umum capaian kinerja program cenderung meningkat, ditambah dengan penilaian BPK secara beberapa tahun terakhir yang menunjukkan opini WTP.
“Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikdasmen TA 2024 dan mendorong untuk mempertahankan hasil opini WTP untuk tahun-tahun berikutnya,” kata Hetifah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, juga turut memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kemendikdasmen, salah satunya adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurutnya, SPMB tahun ini secara umum berjalan dengan lancar dan ke depannya perlu ada evaluasi yang bertujuan menekan jumlah kelemahan yang terjadi.
“Kesuksesan SPMB tidak lepas dari proses pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran Kemendikdasmen. Ke depannya, saya berharap sinergi antara Kemendikdasmen dengan Pemerintah Daerah dapat terjalin lebih baik sehingga pemerataan akses pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” papar Lalu.
Apresiasi lainnya juga disampaikan oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Pendidikan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati. Menurutnya, capaian kinerja yang baik tidak lepas dari proses perumusan kebijakan yang dirumuskan dengan sangat matang. Berkenaan dengan hal tersebut, Esti menyoroti tentang angka lama sekolah yang terjadi di daerah 3T.
“Anggaran untuk afirmasi pendidikan daerah 3T perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Harus ada upaya lebih dalam bentuk afirmasi guna meningkatkan angka lama sekolah, sehingga rata-rata angka tersebut menjadi merata di semua daerah Indonesia,” tutup Esti.
Pada paparannya, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa terkait evaluasi anggaran TA 2024 telah terjadi peningkatan proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi literasi dan numerasi.
“Kemendikdasmen terus berkomitmen untuk melaksanakan realisasi anggaran yang akuntabel dan berkualitas guna mendukung tercapainya target Prioritas Nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan secara berturut-turut selama tujuh tahun terakhir kami meraih Nilai Kerja Anggaran dengan kategori sangat baik dengan persentase 96,93%,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti.
Menteri Mu’ti menambahkan, aspek kebermanfaatan dan kinerja kementerian yang ditunjukkan oleh Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebagai penerima layanan juga telah meningkat dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kemendikdasmen terus berkomitmen meningkatkan capaian kinerja Prioritas Nasional yang berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKKS).

“Secara umum target dan capaian Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemendikdasmen telah tercapai secara optimal. Indikator yang terkait dengan akses layanan pendidikan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tindak Lanjuti MoU, Kementerian PU dan BGN Akan Fokus Bangun Dapur MBG di Wilayah 3T

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk mempercepat realisasi pembangunan dapur penyedia pangan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pertemuan ini menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Maret lalu, sekaligus menjajaki bentuk dukungan baru yang dapat diberikan Kementerian PU terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Program MBG merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Kementerian PU memegang peran penting dalam mendukung program ini melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti dapur SPPG yang akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menteri PU menegaskan komitmen untuk mendukung konstruksi, panduan teknis, serta standarisasi bangunan dalam pembangunan dapur SPPG.

“Pembangunan dapur MBG adalah tanggung jawab bersama. Kementerian PU siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.”, ujar Menteri Dody.

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan bahwa infrastruktur yang solid merupakan kunci keberhasilan distribusi makanan bergizi kepada pelajar.

“Rencananya pengelolaan dapur MBG dilakukan dengan skema swakelola,” ujar Dadan. “Saat ini kami akan pertajam di lokasi-lokasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” tambahnya.

Dukungan Kementerian PU terhadap pembangunan dapur MBG juga sejalan dengan visi PU 608, yaitu menurunkan ICOR di bawah 6, menekan kemiskinan hingga 0 persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pembangunan dapur MBG berpotensi membuka lapangan kerja di tingkat lokal, memperkuat rantai pasok bahan pangan, serta memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Kementerian PU dan BGN ke depan berencana membentuk tim koordinasi teknis guna menyusun langkah konkret menuju implementasi penuh, dengan target pembangunan 2.200 dapur SPPG yang akan siap digunakan di tahun 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penyaluran BSU Terus Berjalan, Kemnaker Optimis Daya Beli Masyarakat Terjaga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) saat ini masih terus berjalan. BSU diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja/buruh di tengah tekanan ekonomi, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan, BSU diberikan selama dua bulan, yaitu untuk periode Juni dan Juli 2025, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp600.000 dalam satu kali transfer.

“BSU ini bukan sekadar bantuan tunai, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan menggerakkan roda ekonomi. Kami ingin memastikan bahwa para pekerja tetap memiliki daya beli agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh,” jelas Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (15/7/2025).

Putri menjelaskan, penyaluran BSU dilakukan melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia, dengan mekanisme bertahap. Hingga hari ini, tahap pertama telah tersalurkan sebesar 22,8%, tahap kedua 13,99%, tahap ketiga 30,33%, dan tahap keempat 15,49%. Secara keseluruhan, total BSU yang telah tersalurkan mencapai 82,69%, dan proses distribusi masih berlangsung melalui PT Pos Indonesia.

“Kami terus mengupayakan percepatan penyaluran BSU agar bantuan ini segera sampai ke tangan para pekerja yang membutuhkan. Koordinasi dengan pihak bank penyalur dan PT Pos terus kami intensifkan agar proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

Indah juga mengingatkan pekerja/buruh untuk melakukan pengecekan status penerima BSU hanya melalui situs resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/#pengecekan. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap tautan tidak resmi dan potensi penipuan digital.

“Bapak Menaker Prof Yassierli selalu mengingatkan kami supaya antisipasi jika akhir-akhir ini marak modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kementerian. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di luar kanal resmi. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Atur Tata Kelola Pemanfaatan AI, Pemerintah Siapkan Perpres

Penulis
Syifa
-

Kementerian Komunikasi dan Digital tengah merancang peta jalan dan tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang bersifat inklusif dan multisektor.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan regulasi mengenai AI akan dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat tata kelola lintas sektor.

“Akan ada dua produk, yaitu peta jalan dan regulasi AI. Lalu Peraturan Presiden yang dapat berlaku di seluruh lembaga. Jadi, dengan melakukan itu, kami memperkuat regulasi kami tentang AI,” jelasnya dalam pertemuan dengan Wakil Duta Besar Singapura untuk Indonesia Terrence Teo di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/07/2025).

Menurut Nezar, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum yang relevan dengan pengembangan AI, seperti UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, KUHP, serta sejumlah peraturan kementerian dan surat edaran etika AI.

Regulasi-regulasi tersebut menjadi pijakan dalam memitigasi risiko dan menjadi panduan dalam memanfaatkan teknologi.

“Dengan seperangkat peraturan ini, saya pikir kami dapat memiliki referensi bagi semua pemangku kepentingan yang ingin mengembangkan teknologi AI. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan teknologi ini, kami juga dapat menavigasi dan memitigasi risikonya,” jelasnya.

Selain regulasi, Kementerian Komdigi juga tengah merancang peta jalan AI nasional. Nezar Patria menyatakan penyusunan draf peta jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan didukung pula oleh oleh kolaborasi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) serta konsultan dari Boston Consulting Group (BCG).

“Kami sedang menyusun peta jalan nasional untuk AI yang melibatkan kolaborasi quadhelix, dari pelaku usaha dan industri, akademisi, kelompok masyarakat sipil dan pemerintah. Proses ini telah berjalan secara marathon selama hampir dua bulan ini. Pemerintah mengapresiasi komitmen semua pihak untuk mewujudkan peta jalan ini. Untuk mendukung proses tersebut pemerintah dengan dukungan JICA juga melakukan kajian pendukung perumusan peta jalan dengan melibatkan Boston Consulting Group (BCG) dan drafnya masih dibahas oleh banyak pemangku kepentingan. Semoga kami dapat menyelesaikan drafnya pada akhir bulan ini,” tuturnya.

Peta jalan AI ini dirancang sebagai panduan prinsipil bagi kementerian dan lembaga terkait untuk mengadopsi teknologi AI di berbagai sektor, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga layanan keuangan.

“Ini seperti panduan untuk semua kementerian yang terkait dengan adopsi AI. Kami hanya memberikan prinsip-prinsip bagaimana mengadopsinya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa yang perlu diwaspadai terkait risikonya,” jelas Nezar Patria.

Pemerintah berharap peta jalan dan Perpres AI ini menjadi dasar pengembangan AI yang etis, adaptif, dan tanggap terhadap dinamika global.

Kedua dokumen ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik, serta menjadi rujukan dalam membangun ekosistem AI nasional yang aman, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tegas! Kemenperin Larang Gula Rafinasi Ilegal Beredar di Pasar Konsumen

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons isu terkait rembesnya gula rafinasi ilegal yang beredar di masyarakat. Sebelumnya pada Kamis, 10 Juli 2025 Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri berhasil mengungkap praktik perdagangan gula oplosan ilegal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang beredar di pasar tradisional. Sementara, penggunaan gula rafinasi sendiri hanya diperuntukkan untuk industri.

Beredarnya gula rafinasi ilegal ini berpotensi merusak ekosistem pasar dan merugikan berbagai pihak seperti petani tebu, pelaku industri gula, dan konsumen. Oleh karena itu, Kemenperin sebagai instansi pembina industri berkomitmen untuk menjaga tata kelola peredaran gula industri.

Gula merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Presiden (Keppres) Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dalam tata kelolanya tiga jenis gula yang diatur yaitu Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Rafinasi (GKR), dan Gula Kristal Putih (GKP).

Sejak tahun 2024, Kemenperin telah berkomitmen mengatur pembatasan produksi GKR dan GKP yang berbahan baku impor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemenuhan Bahan Baku untuk Industri Gula. Melalui Permenperin tersebut, perusahaan industri GKR dapat mengimpor GKM untuk diolah dan diproduksi menjadi GKR. Kemudian GKR yang telah diproduksi hanya dapat didistribusikan kepada industri pengguna untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.

“Kemenperin telah menerbitkan Permenperin Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur perusahaan industri gula rafinasi untuk mengimpor GKM sebagai bahan baku GKR. Namun produk GKR yang dihasilkan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam pasar konsumen masyarakat umum untuk melindungi tata niaga perdagangan gula,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (17/7).

Lebih lanjut, untuk penyaluran GKR telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2019 Jo Permendag Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Dalam Permendag ini mengatur bahwa GKR hanya dapat diperdagangkan oleh produsen kepada industri pengguna dan dilarang memasuki pasar eceran. Apabila industri pengguna merupakan Usaha Skala Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka produsen dapat menjual GKR melalui koperasi dan selanjutnya akan didistribusikan kepada anggota koperasi UMKM.

Kemenperin terus mendukung segala upaya penegakan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Jubir Kemenperin turut mengapresiasi atas langkah sigap yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri dalam penertiban praktik peredaran gula ilegal tersebut.

“Kami mengapresiasi dan mendukung atas langkah penegakan hukum tersebut. Saat ini Kemenperin terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri, Kemendag, dan seluruh pihak terkait untuk memastikan peredaran gula dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” pungkas Febri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Afirmasi Peran Masyarakat Perkuat Keamanan, Wapres Resmikan Gedung Pusat Senkom Mitra Polri

Penulis
Syifa
-
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meresmikan Gedung Kantor Pusat Senkom Mitra Polri di Jl. SPG 7 No. 20 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, pada Kamis (17/7).
Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa keamanan nasional tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara secara terpadu, sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui kolaborasi lintas elemen.
“Bapak Presiden berkali-kali menegaskan, menekankan pentingnya peran Polri sebagai penjaga dan pelindung masyarakat. Tapi tentunya dalam melaksanakan tugas ini, dalam melaksanakan peran ini, Polri tidak bisa bekerja sendiri,” ungkap Wapres.
Baca JugaWapres Gibran Rakabuming Datangi Cibubur Sport Center Agar Siap Diresmikan Presiden Prabowo Akhir Tahun Ini
“Apalagi Indonesia ini negara kepulauan, lebih dari 17.000 pulau, dan kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri untuk Polri,” imbuhnya.
Selain itu, tutur Wapres, karakter masyarakat Indonesia juga majemuk dan beragam, sehingga menuntut pola pendekatan keamanan yang inklusif dan partisipatif.
“Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, kompleksitas inilah yang membuat Polri harus menjalin kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa, salah satunya Senkom,” tambahnya.
Baca JugaPastikan Pengolahan Limbah dan Sanitasi yang Baik, Wapres Gibran Rakabuming Tinjau JSDP Zona 1
Menurut Wapres, Senkom juga diperlukan untuk mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Informasi dari para anggota yang tersebar hingga di pelosok, dapat menjadi perpanjangan telinga kepolisian.
“Jadi kalau ada bibit-bibit perpecahan, mencurigakan, meresahkan, mohon segera dilaporkan [kepada kepolisian] agar dapat segera ditangani,” pintanya.
Pada kesempatan ini, Wapres mengapresiasi totalitas para anggota Senkom sejauh ini dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, hingga turut serta mengikuti pelatihan komponen cadangan (komcad) Kementerian Pertahanan dan menjalin kerja sama dengan BNPB dan Basarnas.
Baca JugaWapres Tinjau RS Jantung EICH, Wujud Persahabatan Indonesia dengan UEA
“Yang muda-muda bisa diterjunkan langsung di lapangan,” imbaunya.
Tidak hanya itu, Wapres menyebutkan bahwa Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian dalam upaya mencapai swasembada pangan. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi peran Senkom yang turut terlibat dalam upaya tersebut, seperti mengelola peternakan ayam serta pertanian.
“Nanti mungkin Pak Ketua Senkom beserta seluruh anggotanya bisa berperan di sektor itu juga, tebu dan jagung. Dan ini saya lihat juga di catatan saya di daerah Tawangmangu dan Dieng, ya Pak, ya. Senkom sudah menanam sawi putih dan kacang panjang,” urainya.
Sebelumnya, Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Katno Hadi, dalam pidatonya menyampaikan bahwa keberadaan kantor pusat ini menjadi bukti nyata komitmen Senkom dalam pengabdian kepada bangsa.

“Kami hadir bukan hanya untuk mendukung aparat keamanan, tapi juga mendidik masyarakat menjadi bagian dari sistem deteksi dini terhadap gangguan Kamtibmas dan bencana,” tutur Katno.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Kokoh di Peringkat Tiga Ekonomi Syariah Global, Perkuat Posisi Sebagai Pemain Kunci Dunia

Penulis
Syifa
-

Indonesia kembali mencatatkan pencapaian baik dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025. Dalam laporan yang dipublikasikan oleh DinarStandard bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9, memperkokoh posisinya sebagai kekuatan utama dalam ekonomi syariah global. Dengan peningkatan skor sebesar 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya, prestasi tersebut mengukuhkan momentum pertumbuhan yang kuat dan konsisten dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Keberhasilan Indonesia tersebut tidak hanya tercermin pada peringkat keseluruhan, tetapi juga pada kinerja luar biasa di berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah sektor modest fashion, di mana Indonesia berhasil merebut peringkat pertama dunia, melonjak dua posisi dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan dominasi Indonesia dalam tren busana muslim global, yang semakin menjadi sorotan dunia.

Selain itu, Indonesia juga menunjukkan keunggulan di sektor pariwisata ramah muslim dan farmasi serta kosmetik halal, masing-masing berada di peringkat kedua global. Sektor keuangan syariah pun menunjukkan perkembangan yang positif, naik satu peringkat dibandingkan tahun lalu.

Kekuatan yang merata di seluruh pilar ekonomi syariah ini menjadi bukti nyata dari sinergi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Visi dan komitmen pemerintah Indonesia menjadi pilar utama dalam menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus utama pembangunan nasional.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, dengan tegas menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi syariah telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral dan dukungan demokratis untuk menjadi pusat ekonomi syariah global,” ujar K.H. Ma’ruf Amin.

Senada dengan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem alternatif yang menawarkan solusi di tengah tantangan global.

“Ekonomi syariah menggabungkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Di tengah krisis global, inilah peluang untuk membangun tata kelola ekonomi yang lebih inklusif,” jelas Menteri Rachmat.

Posisi Indonesia yang semakin kokoh didukung oleh potensi pasar yang besar. Laporan SGIE memproyeksikan belanja konsumen Muslim global yang pada 2023 tercatat USD 2,43 triliun, akan tumbuh menjadi USD 3,36 triliun pada 2028. Dengan peluang besar ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumen, tetapi juga tujuan investasi utama. Indonesia tercatat sebagai negara tujuan investasi halal nomor satu di dunia, dengan total 40 kesepakatan senilai USD 1,60 miliar pada periode laporan.

Kepercayaan investor ini menjadi bukti valid dari keberhasilan pemerintah dalam membangun ekosistem yang kondusif. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus berperan penting dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor. Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan KNEKS untuk mempercepat koordinasi dan inovasi kebijakan yang lebih terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemain kunci yang menentukan arah ekonomi syariah global di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Genjot Produksi Minyak Lewat Optimalisasi Sumur Tua

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya yang sudah ada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi dari sumur tua dan sumur rakyat.

“Agar lifting (minyak) kita bisa naik, masyarakat kerja tidak dengan was-was. Tidak ada lagi oknum-oknum yang menakuti mereka, dijual ke Pertamina dengan harga yang baik, dan bisa melahirkan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil ketika meninjau sumur migas Ledok, salah satu lapangan migas tua di wilayah kerja Pertamina EP Cepu di Blora, Jawa Tengah, Kamis (17/7).

Istilah sumur tua sendiri mengacu pada sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970, pernah berproduksi, dan saat ini tidak lagi diusahakan oleh kontraktor aktif, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Penerapan skema ini diperkuat melalui Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Regulasi ini membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut berperan dalam mengelola sumur-sumur marginal dengan tetap menjunjung prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

“Yang penting adalah masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, jadi tidak rasa was-was. Dan mereka legal, supaya lingkungannya kita jaga,” jelas Bahlil.

Dampak Ekonomi Daerah
Optimalisasi sumur tua juga dinilai strategis dari sisi efisiensi, karena memanfaatkan infrastruktur dan cadangan yang telah ada. Pemerintah menargetkan kontribusi produksi dari sumur tua dan sumur rakyat akan terus meningkat secara bertahap, dan menjadi penopang penting dalam mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari.

“Setelah saya mengecek, satu sumur masyarakat itu bisa mendapatkan tiga barel sampai dengan lima barel,” jelas Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa satu barel setara 159 liter, sehingga tiga barel hampir mencapai 500 liter. Dengan harga ICP USD70 per barel dan asumsi porsi bagi hasil 70%, setiap barel menghasilkan sekitar USD49. Artinya, dalam sehari satu sumur bisa meraup sekitar USD147–dibulatkan menjadi USD 150–atau setara lebih dari Rp 2 juta.

Selain menyumbang produksi minyak nasional, adanya aturan sumur tua dan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian, perputaran ekonomi masyarakat terkait sumur-sumur rakyat ini memberikan dampak positif yang nyata. “Satu sumur tenaga kerjanya itu bisa 10 orang. Jadi ini menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Terus pendapatan masyarakat perputaran ekonominya ada,” tegas Bahlil.

Sebagai informasi, di wilayah kerja Lapangan Cepu terdapat delapan struktur sumur produksi aktif yang dikelola melalui kerja sama antara Pertamina EP selaku KKKS dengan mitra lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Struktur tersebut antara lain Wonocolo, Dandangilo, Ngrayong, Ledok, Semanggi, Banyubang, Gegunung, dan Gabus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Jumat: Cek Lokasi dan Syarat Perpanjangan

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), khususnya untuk jenis SIM A dan SIM C yang masih aktif.

Melalui akun X (Twitter) resmi @TMCPoldaMetro, diinformasikan bahwa layanan SIM Keliling Jakarta hari ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku SIM dapat mendatangi lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini hanya dikhususkan bagi pemegang SIM A dan SIM C yang masa berlakunya masih aktif. Sementara bagi masyarakat yang SIM-nya sudah habis masa berlaku, diwajibkan melakukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Syarat Perpanjangan SIM di SIM Keliling

Untuk melakukan perpanjangan SIM di gerai SIM Keliling, berikut dokumen yang wajib disiapkan:

  • KTP asli dan fotokopi

  • SIM asli yang masih berlaku dan fotokopi

  • Mengisi formulir permohonan

  • Melakukan tes kesehatan di lokasi gerai

Selain kelengkapan dokumen, masyarakat juga perlu mengetahui biaya yang dikenakan untuk layanan ini. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Dengan adanya layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya, diharapkan proses perpanjangan SIM menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang ke kantor Satpas. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang dan memastikan semua dokumen telah lengkap.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Kembali Hadir di Jadetabek, Berikut Lokasi dan Jadwal Layanannya Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di berbagai titik strategis wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat (18/7).

Informasi lokasi layanan Samsat Keliling ini disampaikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya. Dengan hadirnya layanan ini, para wajib pajak tidak perlu repot datang ke kantor Samsat utama, cukup mendatangi titik Samsat Keliling terdekat sesuai jadwal.

Berikut daftar lokasi dan jam operasional layanan Samsat Keliling di wilayah Jadetabek:

Jakarta

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan parkir Itali Mall Artha Gading, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Barat: Mal Citraland, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB dan Gedung Walikota Jaksel pukul 09.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Tangerang Raya

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Serpong: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan Mal ITC BSD pukul 16.00–19.00 WIB.

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Fresh Market Green Lake Cipondoh, pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Kelapa Dua: Halaman GTown Square Gading Serpong, pukul 08.00–14.00 WIB.

Bekasi dan Depok

  • Kota Bekasi: Halaman parkir Samsat, pukul 09.00–14.00 WIB.

  • Kabupaten Bekasi: Halaman parkir Samsat, pukul 09.00–14.00 WIB.

  • Depok: Halaman parkir Samsat, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Cinere: Halaman parkir Samsat, pukul 08.00–14.00 WIB.

Syarat Administrasi Samsat Keliling

Wajib pajak yang hendak memanfaatkan layanan ini diimbau membawa dokumen asli dan fotokopi berupa KTP, BPKB, dan STNK. Layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan. Untuk keperluan perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus datang ke kantor Samsat terdekat.

Layanan ini menjadi solusi praktis untuk masyarakat Jadetabek dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan, tanpa perlu antre panjang di kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...943944945...4,919Halaman 944 dari 4,919