Beranda blog Halaman 945

BMKG Prediksi Cuaca Cerah dan Berawan di Jakarta Hari Ini, Jumat 18 Juli 2025

Penulis
Syifa
-

Warga DKI Jakarta dapat bernapas lega menyambut akhir pekan. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di wilayah Jakarta akan didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan sepanjang hari ini, Jumat, 18 Juli 2025.

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis BMKG melalui laman resminya, cuaca pagi hari dimulai dengan kondisi cerah di wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, cuaca berawan akan menyelimuti sebagian wilayah daratan, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan.

Memasuki siang hari, cuaca cenderung stabil dengan kondisi cerah berawan di Kepulauan Seribu. Sedangkan lima wilayah lainnya di Jakarta—yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur—diperkirakan akan mengalami cuaca cerah tanpa gangguan signifikan.

Situasi kondusif ini diperkirakan berlanjut hingga sore dan malam hari. BMKG menyebutkan bahwa seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, akan berada dalam kondisi cuaca cerah. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang berencana beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari.

Suhu udara di Jakarta pada Jumat ini diperkirakan berada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara bervariasi antara 49 hingga 92 persen, tergantung lokasi dan waktu pengamatan.

Dengan prediksi cuaca yang cukup bersahabat ini, masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan, terutama di tengah suhu udara yang cukup terik pada siang hari. Selain itu, BMKG tetap mengimbau warga untuk terus memantau pembaruan cuaca melalui kanal resmi guna mengantisipasi perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada! Tautan Palsu BSU 2025 Mengintai Data Pribadi Anda

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengatakan pihaknya menemukan dugaan upaya phishing melalui tautan seperti https://layanan-bsu2.kem-naker.com/.

“Perlu kami tegaskan, informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id,” selain situs resmi Kemnaker tersebut berarti palsu atau penipuan ujar Sunardi di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sunardi menjelaskan, tautan palsu tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui masyarakat dan mengambil data pribadi yang dapat disalahgunakan, dan jika ada masyarakat yang terlanjur tertipu supaya segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena hal tersebut merupakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah.

Sunardi mengatakan, tahun ini, pemerintah kembali menyalurkan BSU kepada para pekerja dan buruh dengan besaran sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli.

“Sehingga total bantuan yang diterima pekerja adalah Rp 600.000. Dana tersebut dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan melalui rekening penerima,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyaluran BSU diawali dengan proses verifikasi dan validasi data calon penerima yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian diverifikasi kembali oleh Kemnaker. Setelah dinyatakan valid, bantuan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank aktif, penyaluran juga dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.

Sunardi mengingatkan kembali agar masyarakat tidak mudah tergiur tautan atau informasi yang beredar di luar saluran resmi, dan untuk selalu mengutamakan keamanan data pribadi.

“Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak atau situs yang tidak resmi. Pastikan selalu memeriksa informasi melalui bsu.kemnaker.go.id,” tegasnya.

Dengan adanya BSU 2025, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja yang upahnya maksimum Rp. 3,5 juta/bulan serta mampu membantu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memastikan bantuan subsidi upah tersebut tepat sasaran tanpa gangguan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, dan perlu dicatat bahwa tidak ada potongan 1 Rupiah pun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Tegaskan Produktivitas Nasional Kunci Lompatan Daya Saing Indonesia

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa peningkatan produktivitas nasional merupakan kunci strategis untuk mendorong daya saing Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Hal itu disampaikan Menaker Yassierli dalam Sidang Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Menurut Menaker, produktivitas tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan secara sistematis. Meskipun laju pertumbuhannya mulai sejajar dengan Malaysia dan Thailand, kontribusi Total Factor Productivity (TFP) yang mencerminkan efisiensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan India.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada jumlah tenaga kerja dan investasi modal. Jika ingin melakukan lompatan kemajuan, kita harus mendorong produktivitas melalui inovasi dan efisiensi. Ini harus menjadi gerakan nasional lintas sektor,” tegas Yassierli.

Sebagai langkah awal, gerakan peningkatan produktivitas akan difokuskan pada 1.000 perusahaan skala menengah. Kelompok ini dinilai memiliki peran signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, namun masih menghadapi tantangan dalam modernisasi teknologi dan akses terhadap inovasi.

“Mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional, tetapi belum sepenuhnya tersentuh kebijakan produktivitas. Kita ingin bantu mereka naik kelas,” ujarnya.

Menaker menyebut, pihaknya akan menyiapkan 500 Productivity Specialists yang berasal dari unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Para peserta akan mengikuti pelatihan bersertifikat internasional bekerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pelatihan tersebut akan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2025, mencakup pembekalan teori, praktik lapangan (fieldwork), dan pelaksanaan proyek peningkatan produktivitas di lingkungan kerja masing-masing.

Disamping itu, untuk memperkuat ekosistem produktivitas, Kemnaker juga akan meluncurkan berbagai inisiatif pendukung seperti podcast Productivity Talks, buku saku, kalkulator produktivitas, serta pembentukan lima Productivity Center di Balai Latihan Kerja, Kawasan Ekonomi Khusus, dan perguruan tinggi.

“Kalau kita serius membangun budaya produktif sejak sekarang, kita bisa menembus batas stagnasi. Ini bukan sekadar strategi ketenagakerjaan, tapi strategi besar untuk masa depan bangsa,” pungkas Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Catat Realisasi Rumah Subsidi Capai 129.773 per 16 Juli 2025

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Progres Capaian Per Segmentasi Rumah Bersubsidi KPR FLPP Tahun 2025 di Kantor BP Tapera Menara Mandiri II Lantai 7, Jakarta Rabu (16/7/2025). Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) realisasi rumah subsidi hingga per tanggal 16 Juli 2025 mencapai 129.773 unit atau mengalami peningkatan sebesar 50,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait

Menurutnya, KPR FLPP merupakan program pro rakyat yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Melalui KPR FLPP ini pemerintah menyalurkan Pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau serta berkualitas.

“Kami berharap masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama bisa memanfaatkan KPR FLPP ini. Dengan uang muka yang terjangkau, angsuran KPR yang tetap selama masa tenor tentunya akan sangat membantu masyarakat untuk bisa membeli rumah subsidi. Inilah saatnya rakyat Indoesia bisa memiliki rumah subsidi,” terangnya.

Pada kegiatan tersebut, turut hadir Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho serta para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian PKP.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan Progres Kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Per Triwulan tahun 2024 – 2025.

“Pertumbuhan Realisasi Triwulan I yakni tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1.173,8 persen. Sedangkan untuk triwulan II mengalami penurunan sebesar 15,6 persen karena ada perubahan prioritas di kalangan masyarakat karena adanya peringatan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun realisasi Semester I tahun 2025 meningkat sebesar 44,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” terangnya.

Berdasarkan data BP Tapera, Progres Kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Semester I tahun 2024 – 2025 tercatat realisasi pada tahun 2025 mencapai 120.976 unit, mengalami peningkatan sebesar 44,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 83.720 unit. Realisasi Semester I tahun 2025 mencapai sebesar 120.976 unit.

Sedangkan progres Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode 1 Januari – 16 Juli 2024 dibandingkan 1 Januari – 16 Juli 2025 adalah realisasi pada tahun 2025 mencapai 129.773 unit, mengalami peningkatan sebesar 50,98 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 85.956 unit. Pada bulan Januari 2.633 unit, Februari 8.797 unit, Maret 42.443 unit, April 29.013 unit, Mei 14.988 unit dan Juni 23.102 unit. Sedangkan pada Juli hingga tanggal 16 Juli tercatat ada 8.797 unit rumah KPR FLPP yang dimiliki masyarakat.

“Sedangkan 3 profesi MBR yang paling banyak memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah pertama adalah buruh sebanyak 36.376 orang, guru 4.265 orang dan tenaga kesehatan masyarakat 3.921 orang,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tarif Impor Indonesia-AS Disepakati, Prabowo Dapat Apresiasi Pelaku Industri

Penulis
Syifa
-

Pelaku industri Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mencapai kesepakatan positif dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pemberlakuan tarif resiprokal bagi kedua negara. Sebagaimana diketahui, Presiden Trump mengumumkan tarif impor bagi produk Indonesia yang memasuki pasar Amerika melalui akun Truth Social pribadinya dan akun Instagram White House. Pengumuman itu menyebutkan bahwa kesepakatan tarif impor tersebut berdasarkan kontak langsung kedua kepala negara.

“Para pelaku industri nasional sangat mengapresiasi capaian Bapak Presiden Prabowo dalam upaya merundingkan kembali tarif impor Indonesia ke Amerika. Ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan beliau dalam memperjuangkan kepentingan industri dalam negeri di kancah global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/7).

Bahkan, berkat kepiawaian Presiden Prabowo dalam bernegosiasi, Indonesia berhasil memperoleh tarif yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Hal ini menjadi modal penting bagi peningkatan daya saing industri nasional.

Menurut Menperin, kesepakatan ini akan menggairahkan sektor manufaktur Indonesia karena pintu ekspor ke Amerika kembali terbuka lebih luas lagi. Selain itu, kesepakatan ini juga akan meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar ekspor terutama di pasar Amerika.

“Keputusan Amerika untuk menurunkan atau menyesuaikan tarif terhadap sejumlah komoditas ekspor manufaktur Indonesia tentu akan meningkatkan daya saing produk kita di pasar mereka. Ini akan berdampak langsung terhadap industri terutama utilisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional,” lanjut Agus.

Menperin mengemukakan, dalam skema rantai produksi, saat ini rasio output sektor manufaktur Indonesia untuk tujuan pasar ekspor dan domestik adalah 20:80. Artinya, sebesar 20 persen output produk manufaktur Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor. Sisanya, 80 persen mengisi permintaan di pasar domestik. “Dari total 20 persen output produk manufaktur yang berorientasi ekspor tersebut, sebagian dijual ke pasar Amerika,” ungkapnya.

Menperin menyebutkan, sepanjang tahun 2024, nilai ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat mencapai USD26,31 miliar atau sekitar 9,94 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia (USD264,70 miliar). “Untuk tingkat utilisasi industri Indonesia pada 2024 juga dicatat sebesar 65,3 persen, yang menandakan ruang utilisasi produksi yang bisa ditingkatkan industri lebih tinggi lagi guna merespons permintaan positif pasar ekspor Amerika paska kesepakatan tarif ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan dengan Amerika sebesar USD14,34 miliar, yang menyumbang 46,2 persen dari total surplus perdagangan Indonesia pada tahun tersebut.

Menperin optimistis, pengumuman kesepakatan tarif impor Amerika ini diyakini akan menggairahkan industri untuk meningkatkan utilisasi produksi terutama utilisasi industri padat karya yang berorientasi ekspor. “Tentunya, hal ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih luas lagi pada industri padat karya seperti industri tekstil, produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan lainnya,” tegasnya.

Di lain sisi, Menperin menyampaikan, pelaku industri di Indonesia terutama sektor padat karya, juga mengapresiasi telah disepakati secara politik perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian dagang ini juga dinilai sangat dinanti dan diapresiasi oleh pelaku industri karena akan membuka hambatan ekspor yang selama ini dihadapi oleh produk manufaktur Indonesia. Perjanjian IEU-CEPA ini diyakini yang akan membuka akses pasar ekspor Indonesia ke kawasan Eropa secara lebih luas dan kompetitif.

“Pelaku industri juga berterimakasih dan mengapresiasi kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang telah mencapai kesepakatan untuk penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA. Perjanjian ini sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh industri manufaktur saat ini agar agar dapat menjual produknya di pasar Eropa serta meningkatkan daya saing produk manufaktur lebih tinggi lagi dibanding produk serupa dari negara lain,” ujar Menperin AGK.

Keberhasilan Presiden Prabowo atas kesepakatan dagang dengan Amerika dan Uni Eropa merupakan tonggak sejarah penting bagi industri manufaktur Indonesia. “Bapak Presiden Prabowo merupakan merupakan Presiden Indonesia pertama yang berhasil memperkuat manufaktur Indonesia terutama manufaktur berorientasi ekspor. Kami yakin dengan dua kesepakatan perdagangan ini maka ekosistem manufaktur Indonesia akan lebih kuat, maju, mandiri dan berdaya saing tinggi ke depannya. Industri manufaktur nasional juga akan berkontribusi lebih tinggi lagi bagi program industrialiasi Presiden Prabowo guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Proyek Revitalisasi JPO Otista Dimulai, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Penulis
Syifa
-

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Otto Iskandardinata (Otista), Jakarta Timur, seiring dimulainya proyek revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Halte Transjakarta Gelanggang Remaja. Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama hampir lima bulan, yakni mulai 20 Juli hingga 15 Desember 2025.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran proses konstruksi tanpa menimbulkan gangguan signifikan bagi arus kendaraan yang melintas di area tersebut.

“Pengguna fasilitas JPO akan dialihkan menggunakan fasilitas penyeberangan zebra cross dengan lampu isyarat penyeberangan jalan atau pelican crossing,” ujarnya, Kamis (17/7).

Revitalisasi JPO Halte Transjakarta Gelanggang Remaja ini akan dilakukan melalui tiga tahapan pekerjaan, yaitu ramp sisi barat, ramp sisi timur, dan gelagar JPO. Berikut rincian jadwal dan dampaknya terhadap lalu lintas:

Tahap 1: Pekerjaan Ramp Sisi Barat

  • Waktu pelaksanaan: 20 Juli – 15 Desember 2025

  • Pekerjaan dilakukan di area trotoar, tanpa menggunakan badan jalan.

  • Lalu lintas dari arah Kampung Melayu menuju Cawang dan sebaliknya tetap normal, tanpa ada perubahan jalur.

Tahap 2: Pekerjaan Ramp Sisi Timur

  • Waktu pelaksanaan: 10 Agustus – 15 Desember 2025

  • Pekerjaan mencakup pemasangan shoring di jalur Transjakarta sisi timur.

  • Akibatnya, Transjakarta dari arah Kampung Melayu menuju Cawang akan mengalami sistem lalu lintas campuran (mix traffic) di area pekerjaan, khususnya pada 6–26 September 2025.

  • Lalu lintas dari arah Cawang ke Kampung Melayu tetap berjalan normal.

Tahap 3: Pekerjaan Gelagar JPO

  • Waktu pelaksanaan: 4 Oktober – 21 November 2025

  • Pada tahap ini, lalu lintas di kedua arah, baik dari Kampung Melayu menuju Cawang maupun sebaliknya, tetap berjalan seperti kondisi normal.

Dishub DKI Jakarta mengimbau masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum, untuk selalu memperhatikan rambu-rambu pengalihan lalu lintas yang akan dipasang di sekitar lokasi proyek. Warga juga diminta untuk lebih waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama selama masa konstruksi berlangsung.

Proyek revitalisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki, khususnya di koridor layanan Transjakarta.

Hadiri Forum PBB di New York, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri High-Level Political Forum: Local and Regional Governments Forum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Rabu (16/7).

Dalam forum bergengsi tersebut, Gubernur Pramono memaparkan berbagai inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam kebijakan dan program lokal.

Dalam paparannya, Gubernur Pramono menegaskan, transformasi Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global pada 2030 tidak terpisahkan dari upaya penerapan pembangunan berkelanjutan.

“Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam daya tarik kota, penyediaan infrastruktur, transformasi birokrasi, dukungan politik, komunikasi publik yang transparan, serta kualitas sumber daya manusia. Upaya pembangunan berkelanjutan yang kami lakukan membentuk Jakarta menjadi kota global yang sejalan dengan agenda kami pada 2030,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti sejumlah pencapaian Pemprov DKI dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, seperti kesehatan, keamanan kota bagi perempuan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Ia kembali menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penyediaan ruang publik yang aman dan inklusif bagi perempuan.

“Pada 2024, Jakarta mencatat Indeks Ketimpangan Gender terendah secara nasional. Beberapa upaya yang mendukung capaian tersebut antara lain penyediaan bus khusus perempuan, kampanye antipelecehan di bus TransJakarta, serta perpanjangan jam operasional taman yang dilengkapi dengan penerangan dan pengawasan yang lebih baik,” urainya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan, kemajuan Jakarta sebagai kota global harus disertai dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat. “Mari kita posisikan Jakarta sebagai pelopor pembangunan nasional yang tangguh, inklusif, dan terintegrasi secara global. Jakarta harus menjadi tempat di mana setiap orang memiliki ruang, dan tidak ada satu pun yang tertinggal,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siap Luncurkan Koperasi Merah Putih di Desa, Perkuat Ekonomi Rakyat

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya memperkuat kemandirian, pemerintah akan meluncurkan program strategis nasional bertajuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

KDMP dirancang sebagai penggerak utama ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan. Program ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, pemerintah, dan BUMN untuk mendukung distribusi kebutuhan dasar seperti gas LPG, pupuk, pangan, apotik dan klinik hingga layanan keuangan digital.

Sebagai bagian dari integrasi tersebut, Kementerian Kesehatan turut berperan aktif melalui peluncuran Klinik dan Apotek Desa, yang akan menjadi bagian integral dari koperasi.

Inisiatif ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai pilar swasembada pangan dan kesehatan. Kehadiran layanan kesehatan di tingkat desa diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis menuju desa yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.

Saat ini, Kementerian Kesehatan bersama mitra strategis tengah mempercepat pembangunan infrastruktur Apotek Desa pada 103 titik mockup di seluruh Indonesia.

“Jadi ini nanti akan kami intensifkan komunikasi lagi dengan para kepala desa yang ada,” ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat finalisasi persiapan peresmian KDMP di Gedung Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Kesiapan infrastruktur Apotek Desa dalam program KDMP menunjukkan progres yang menjanjikan. Mayoritas dari 103 titik telah memasuki tahap akhir persiapan operasional. Dukungan dari lintas kementerian turut memperkuat keberhasilan program ini.

“Kementerian Pertahanan juga telah memberikan kontribusi melalui hibah obat-obatan strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa,” tambah Menkes.

Jenis obat yang disalurkan meliputi Paracetamol sebanyak 11.537.180 tablet, Asam Mefenamat sebanyak 4.716.981 kaplet, dan Cefadroxil sebanyak 1.200.000 kapsul.

Obat-obatan tersebut mencakup antipiretik, antiinflamasi, dan antibiotik sebagai bagian dari upaya memastikan akses layanan farmasi dasar yang merata di seluruh pelosok desa.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, industri farmasi, dan koperasi desa, program ini diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat sistem pelayanan hingga ke wilayah paling terpencil.

Peluncuran KDMP menjadi tonggak penting dalam memperluas akses layanan kesehatan dan ekonomi, mempercepat pengentasan ketimpangan wilayah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kemandirian ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Dewan WIPO ke-66 di Jenewa

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada World Intellectual Property Organization (WIPO), organisasi internasional di bidang kekayaan intelektual, yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Penyerahan LHP dilaksanakan pada Jumat (11/7), di Kantor Pusat WIPO, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Assemblies of the Member States of WIPO: the 66th Series of Meetings, forum tertinggi dari WIPO.

Penyerahan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Programme and Budget Committee (PBC) Meeting pada 17 Juni 2025, dimana pada saat itu Wakil Ketua BPK RI telah menyerahkan LHP WIPO Tahun 2024 ke perwakilan negara anggota yang tergabung dalam PBC, forum perwakilan negara anggota WIPO dalam bidang anggaran dan keuangan.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasiona (Dirjen PKN VIII dan OI),Bahtiar Arif, sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan atas WIPO Tahun 2024, didampingi Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Organisasi Internasional (OI) I, Nanik Rahayu, dan Tim Pemeriksa BPK.

Dalam sambutannya, Dirjen PKN VIII dan OI menyampaikan tiga poin utama atas pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan WIPO Tahun 2024 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) serta mematuhi peraturan dan ketentuan keuangan WIPO.

Namun demikian, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, antara lain otomasi penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan Administrative Integrated Management System (AIMS) secara optimal, penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait penerimaan dari Madrid System, dan penyelesaian deposit penerimaan terkait pendaftaran merek yang belum dapat diidentifikasi.

Selanjutnya, sesuai hasil pemeriksaan kinerja, BPK menyimpulkan bahwa WIPO telah melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program atas dua pilar dalam kerangka Medium-Term Strategic Plan (MTSP) WIPO 2022-2026 secara efektif, yaitu Pilar 1 (Reach out worldwide to explain the potential for intellectual property to improve the lives of everyone, everywhere) dan Pilar 2 (Bring people together and partner with stakeholders to shape the future of the global intellectual property ecosystem). Namun demikian, BPK masih menemui beberapa peningkatan yang perlu dilakukan dan merekomendasikan beberapa hal, antara lain penyusunan Key Performance Indicators (KPI) yang lebih terukur dan relevan.

Terkait tindak lanjut atas rekomendasi, Dirjen PKN VIII dan OI mengapresiasi pencapaian WIPO dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga tahun 2025, WIPO telah berhasil menyelesaikan 91% rekomendasi yang disampaikan oleh United Kingdom National Audit Office (UK NAO), auditor eksternal pada periode sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, Chair of Assembly WIPO dan beberapa perwakilan negara anggota, antara lain Jepang, Estonia, dan Amerika Serikat memberikan penghargaan atas kontribusi BPK yang dinilai positif sebagai pemeriksa eksternal WIPO.

Kontribusi BPK dalam Sidang Assembly WIPO semakin mempertegas dukungan Indonesia terhadap penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di sektor kekayaan intelektual internasional, demi kemanfaatan bersama bagi negara-negara anggota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ambon Resmikan Jaga Desa, Cegah Penyalahgunaan Dana Desa

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Adhryansah, melaunching Tim Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Acara launching ini digelar, Kamis (17/7/25) Di Balai Kota, dihadiri Ketua DPRD Kota Ambon, Wakapolresta Pulau Ambon dan PP. Lease, Pj. Sekretaris Kota, Para Pimpinan OPD, Kepala Desa (Kades)/Raja, serta perwakilan BPD/ Dewan Saniri Negeri.

Wattimena dalam sambutannya mengatakan, Jaga Desa merupakan program inovasi dari kejaksaan agung yang kemudian dilegitimasi dalam peraturan pemerintah untuk membantu pemerintah desa/negeri guna memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan perudang – undangan yang berlaku.

“Kalau kita tarik kebelakang penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa/negeri sudah berjalan baik, tapi ada hal – hal tertentu yang belum, termasuk didalamnya pengelolaan dana – dana yang turun ke desa/negeri itu belum dapat dikelola dengan baik. Sehingga ditemui ada Kades/Raja yang bermasalah, karena penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan,” ungkapnya

Menurut Wali Kota, kondisi ini juga diperparah dengan lemahnya kesadaran hukum aparatur pemerintah yang ada di desa/negeri. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi pembentukan Tim Jaga Desa.

“Tujuannya agar semua yang berkepentingan, aparatur penyelenggara pemerintahan desa/negeri paling tidak dapat mengetahui tugas, tanggungjawab dan kewenangan sehingga tidak menyimpang dari aturan,” kata Wattimena.

Dirinya menandaskan, dengan adanya program ini maka Kejaksaan mau membantu Pemerintah Desa/Negeri, dengan memberikan bimbingan, pembinaan, bahkan pengawasan untuk memastikan seluruh proses yang dilakukan penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan dengan baik.

“Mudah – mudahan dengan kegiatan ini, maka bapak/ibu dapat memahami bagaimana pengelolaan keuangan dengan baik, dengan demkian berdampak berkurangnya penyalagunaan anggaran dan terbangun kesadaran hukum aparat pemerintah desa/negeri,” harapnya.

Sementara itu, Kajari Ambon, mengungkapkan, bahwa selama ini koordinasi yang dilakukan dengan kejaksaan terkait Dana Desa dan ADD, sangat terbatas, sehingga terkadang pesan yang disampaikan belum dapat dicerna secara baik oleh pemerintah Desa/Negeri.

Diakuinya, konsep Jaga Desa ini bukan hanya di Kota Ambon, tapi problematika yang sama juga ditemui di daerah lain, dimana masih banyak keluhan kepala desa dalam pengelolaan dana Desa dan ADD karena kemampuan penyerapannya masih sangat rendah.

“Untuk kota Ambon berdasarkan evaluasi kejaksaan bersama Inspektorat masih banyak laporan pengaduan terkait Dana Desa dan ADD, tentunya ini merupakan permasalahan bersama, bukan saja aparat penegak hukum tetapi juga dengan Pemerintah Kota dan DPRD,” pungkas Adhryansah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...944945946...4,919Halaman 945 dari 4,919