Beranda blog Halaman 946

Perkuat Transparansi dan Sinergi, Gubernur Herman Deru Pimpin Rapat Sinkronisasi Peran CSR di Sumsel

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, memimpin rapat penting untuk menyinkronkan dan meningkatkan transparansi peran Corporate Social Responsibility (CSR) di Sumatera Selatan. Rapat ini, yang bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Sumsel, dilaksanakan di Griya Agung Palembang. Rabu,16/07/2025.

Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa CSR merupakan salah satu sumber yang diharapkan masyarakat untuk mendukung program-program di daerah, baik fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi berinisiatif melakukan sinkronisasi agar alokasi CSR lebih transparan dan terarah.

“Kita selama ini tidak termonitor apa, berapa, dan di mana saja. Tentu kita akan ada perencanaan yang jelas, tapi selama ini calon pemberi (CSR) ini berlaku pasif. Maka hadirnya Strnas PK menjadi angin segar guna untuk memberikan arahan semua guna transparansi CSR,” ungkap Herman Deru.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program CSR agar tidak tumpang tindih, tepat sasaran, dan mendukung agenda strategis pemerintah daerah. Ini menjadikan CSR bukan hanya bentuk bantuan sosial yang sporadis, tetapi bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc, mengajak semua pihak untuk memperkuat forum komunikasi antara BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan menyediakan data yang transparan, rencana kerja yang sinergis, dan mekanisme pelaporan yang akuntabel guna memastikan transparansi CSR di Sumsel.

“Selama ini CSR yang dijalankan oleh BUMN dan BUMD berjalan masing-masing, sesuai dengan proposal yang masuk pada masing-masing perusahaan. Ke depan, kami akan mengadakan Musrenbang bagi seluruh perusahaan guna sinkronisasi program pada RPJMD Sumsel,” papar Basyaruddin Akhmad.

Ia menambahkan bahwa selama ini program CSR yang paling dominan dijalankan adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang didukung oleh Bank Indonesia, Bank Sumsel Babel, dan BRI. Selain itu, program bedah rumah juga menjadi fokus CSR.

Dalam upaya meningkatkan monitoring dan transparansi, Basyaruddin Akhmad juga memperkenalkan aplikasi terbaru bernama SIAP TANJAK (Sistem Informasi Alokasi Pendanaan Tanggung Jawab Korporasi). Aplikasi ini dirancang untuk memonitor proyek CSR, total dana yang direncanakan, status verifikasi, sertifikasi, data pelaporan, awarding, dan sebagainya.

Rapat dilanjutkan dengan sesi interaktif tanya jawab antara pemerintah provinsi dan perwakilan berbagai perusahaan BUMN, BUMD, serta swasta.

Turut hadir Koordinator Harian Stranas Pencegahan Korupsi KPK RI Didik Mulyanto, Tenaga Ahli Stranas Pencegahan Korupsi KPK RI Sudrajat dan Para perwakilan BUMN,BUMD dan Swasta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Hibahkan 6 Bidang Tanah Hasil Rampasan Perkara Korupsi Senilai Rp26,7 Miliar Ke Pemkab Badung

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam mengembalikan hasil kejahatan korupsi kepada masyarakat. Melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi), KPK menyerahkan hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa enam bidang tanah hasil rampasan dari perkara korupsi bantuan sosial COVID-19 kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Total nilai aset mencapai lebih dari Rp26 miliar.

Aset-aset tersebut sebelumnya telah melalui proses lelang namun belum berhasil terjual. Sesuai ketentuan, KPK kemudian menyerahkannya kepada pemerintah daerah melalui skema hibah yang sah dan akuntabel. Direktur Labuksi, Mungki Hadipratikto, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata pemanfaatan barang rampasan demi kepentingan masyarakat.

“Setelah diserahkan, KPK akan memonitoring guna memastikan aset tersebut sudah balik nama menjadi barang milik daerah. Kami juga akan memastikan aset tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ujar Mungki dalam penyerahan simbolis di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa (15/7).

Seluruh bidang tanah yang dihibahkan berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, dan direncanakan mendukung program strategis Pemkab Badung, yakni Sapta Kruya Adi Cipta, antara lain pembangunan taman kreatif desa.

“Hibah tanah ini akan kami manfaatkan dengan baik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Badung, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, fasilitas umum, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta.

Bagus juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KPK. Ia menyebut hibah ini sebagai katalisator untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rincian keenam bidang tanah yang diserahkan KPK kepada Pemkab Badung adalah sebagai berikut:

  1. Tanah dengan SHM No. 7904 seluas 300 m²: Rp3,885,890,000,00
  2. Tanah dengan SHM No. 7905 seluas 115 m²: Rp1,489,591,000,00
  3. Tanah dengan SHM No. 7897 seluas 150 m²: Rp1,942,945,000,00
  4. Tanah dengan SHM No. 7986 seluas 300 m²: Rp3,885,890,000,00
  5. Tanah dengan SHM No. 7906 seluas 610 m²: Rp7,901,310,000,00
  6. Tanah dengan SHM No. 7898 seluas 590 m²: Rp7,642,251,000,00

    Total nilai aset mencapai Rp26.747.877.000.

Langkah ini merupakan bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan keadilan sosial serta pembangunan yang berintegritas. KPK menegaskan bahwa setiap rupiah hasil korupsi yang dirampas negara harus dikembalikan kepada masyarakat—tidak sekadar sebagai simbol, tetapi dalam bentuk manfaat yang nyata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Tinjau Sekolah Rakyat, Pastikan Akses Pendidikan untuk Kelompok Rentan

Penulis
Syifa
-

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, memantau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial RI, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (16/7). Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar pelayanan publik sekaligus mendukung perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

Dalam kunjungannya, Johanes berdialog dengan Hasim, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial, beserta jajarannya. Ia meninjau kualitas materi, metode pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Johanes menekankan pentingnya program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama kelompok rentan, agar lebih berdaya dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik. Selain memastikan mutu pelaksanaan, Ombudsman RI juga mengidentifikasi potensi maladministrasi yang dapat muncul dalam penyelenggaraan program sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program sosial benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, berjalan transparan, dan bebas dari maladministrasi,” ucap Johanes.

Sejalan dengan hal tersebut, Hasim menyambut baik kehadiran Ombudsman RI dalam proses pemantauan. Ia menilai keterlibatan Ombudsman RI bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh. Menurutnya, masukan dari Ombudsman RI akan menjadi acuan dalam penyusunan indikator capaian program ke depannya.

“Bagi kami, kehadiran Ombudsman RI sangat penting karena bisa mendeteksi detail setiap layanan yang berjalan. Masukan-masukan ini akan kami integrasikan ke dalam indikator capaian sebagai upaya perbaikan berkelanjutan,” ujar Hasim.

Melanjutkan penjelasannya, Hasim mengungkapkan bahwa saat ini Sekolah Rakyat sudah diikuti sekitar 9.000 siswa se Indonesia. Namun, pihaknya menargetkan peningkatan signifikan pada tahun depan, dengan jumlah peserta mencapai 20.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kualitas program dan kerja sama lintas lembaga.

“Tahun ini, Sekolah Rakyat sudab diikuti sekitar 9.000 siswa se Indonesia. Tahun depan, kami menargetkan bisa menjangkau hingga 20.000 siswa, mulai dari SD sampai SMA. Kami yakin dengan dukungan berbagai pihak, target ini dapat tercapai,” kata Hasim.

Di akhir pemantauannya, Johanes mengapresiasi upaya Pusdiklatbangprof dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang belum terwadahi dalam sistem pendidikan formal. Ia berharap Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi kesenjangan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan, sehingga para peserta didik dapat meraih kesuksesan dan berkontribusi bagi bangsa.

“Saya melihat komitmen yang kuat dari jajaran Pusdiklatbangprof. Semoga Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban bagi kesenjangan pendidikan dan membantu memutus rantai kemiskinan. Harapan saya, anak-anak yang belajar di sini kelak bisa sukses dan berbakti untuk bangsa,” ujar Johanes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Tangsel Bangun Long Storage 300 Meter, Atasi Banjir di Paku Jaya Permai

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan meninjau langsung progres pembangunan sistem penampungan air di bawah jalan (long storage) di Perumahan Paku Jaya Permai, Serpong Utara pada Selasa (15/7/2025).

Pilar mengatakan, pembangunan long storage ini merupakan upaya konkret Pemkot Tangsel dalam mengatasi persoalan banjir di permukiman warga, khususnya di kawasan rawan genangan seperti Perumahan Paku Jaya Permai.

“Alhamdulillah hari ini alat berat sudah turun. Ini bentuk respons cepat terhadap banjir yang sempat mencapai selutut kemarin. Kami pasang long storage di bawah jalan sepanjang 300 meter,” ujar Pilar saat berbicara dengan RT dan warga sekitar.

Menurut Pilar, banjir di wilayah ini terjadi karena ketidakseimbangan antara kapasitas drainase dengan curah hujan yang tinggi.

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penyimpanan air tambahan agar aliran air bisa tertampung dan dialirkan dengan lebih baik.

Konstruksi long storage adalah pembangunan struktur atau bangunan untuk menampung air dalam jumlah besar, biasanya di lahan yang relatif datar, seperti kanal atau parit.

Tujuannya adalah untuk menyimpan air hujan atau air dari sumber lain, sehingga ketersediaan air dapat terjaga, terutama untuk irigasi atau kebutuhan lainnya.

Konstruksi long storage yang akan dibangun oleh Pemkot Tangsel di kawasan Perumahan Paku Jaya Permai tersebut memiliki dimensi besar, yakni 160 cm lebar dan 120 cm tinggi, dengan sistem pengecoran langsung di lokasi (on site).

Selain itu, setiap 5–10 meter akan dipasang lubang perawatan (mainhole) untuk memudahkan pembersihan dari sampah dan lumpur.

“Itu (long storage) untuk penyimpanan air, jadi nanti kalau misalkan hujan sudah surut lalu airnya dipompa masuk ke situ,” jelasnya.

Pembangunan long storage ini diharapkan mampu meredam genangan air di wilayah Paku Jaya Permai sekaligus menjadi model pengelolaan air hujan di kawasan pemukiman padat.

“Semangat terus untuk semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dari banjir,” tutup Pilar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Harum Apresiasi Politeknik Sinar Mas Berau Coal Sebagai Terobosan Pendidikan dan Ekonomi Berbasis CSR

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah utara Kalimantan Timur, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, bersama Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, melakukan kunjungan ke Politeknik Sinar Mas Berau Coal pada Rabu (16/7/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Harum menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Politeknik Sinar Mas yang didirikan oleh PT Berau Coal. Ia menilai kehadiran perguruan tinggi vokasi tersebut sebagai langkah strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Kabupaten Berau yang hingga kini masih minim perguruan tinggi.

“Kampus ini luar biasa. Kehadiran Politeknik Sinar Mas sangat membantu masyarakat Berau. Apalagi melalui program kami, Gratispol, mahasiswa dari kalangan kurang mampu bisa mengakses pendidikan tinggi tanpa biaya. Ini bentuk nyata komitmen PT Berau Coal dalam dunia pendidikan, yang patut kita apresiasi bersama,” ujar Gubernur Harum.

Gubernur Harum juga menyoroti keberadaan fasilitas praktik atau workshop yang dimiliki oleh politeknik tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam mencetak lulusan siap kerja.

Tak hanya di bidang pendidikan, Gubernur Harum juga mengapresiasi program tanggung jawab sosial (CSR) PT Berau Coal di bidang ekonomi. Ia menyoroti pembinaan terhadap petani kakao melalui program Berau Cocoa yang dinilai telah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Cokelatnya asli dari Berau, dan ini hasil dari pembinaan langsung kepada petani lokal. Dukungan seperti ini dari perusahaan tentu akan meningkatkan derajat ekonomi masyarakat. Ini sinergi yang ideal antara sektor swasta dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Gubernur berharap komitmen PT Berau Coal dalam mendukung pembangunan di sektor pendidikan dan ekonomi dapat terus berlanjut, agar masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Berau, semakin berdaya dan berkualitas.

Sementara itu, Direktur Operasional & HSE PT Berau Coal, Arief Wiedhartono, menegaskan bahwa pihaknya memang tengah memfokuskan program CSR pada dua sektor utama: pendidikan dan ekonomi. Hal ini dilakukan setelah pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan di sejumlah kampung telah berjalan dengan baik.

“Di bidang pendidikan, kami menyediakan Politeknik Sinar Mas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami juga menggelar pelatihan formal, dari teknik pertambangan hingga pengembangan keterampilan lainnya. Di sektor ekonomi, kami mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Salah satunya melalui budidaya kakao yang melibatkan petani lokal,” ungkap Arief.

Ia menambahkan, PT Berau Coal ke depan akan melakukan rekrutmen mahasiswa baru untuk politeknik dan terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Di sisi ekonomi, lahan-lahan potensial juga akan digarap bersama masyarakat dengan pendekatan pelatihan dan pendampingan.

“Harapannya, program-program ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Berau dan Kalimantan Timur secara umum,” pungkasnya. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungan Akhiri di Wilayah Utara, Gubernur Harum Ajak TNI-Polri Perkuat Kawasan Strategis Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, menutup rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah utara Kalimantan Timur dengan kegiatan pengarahan sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau, Rabu (16/7/25).

Kegiatan ini merupakan penutup dari rangkaian hukumatan gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro ,ke tiga daerah strategis di wilayah utara: Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.

Gubernur Harum menyampaikan bahwa Kabupaten Berau merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, memiliki kekayaan wisata bahari yang mendunia, sekaligus berperan sebagai salah satu pintu gerbang utama Kalimantan Timur karena wilayah pesisirnya yang berbatasan langsung dengan laut lepas dan kawasan perairan internasional.

“Berau adalah daerah dengan potensi besar sekaligus tantangan yang tidak kecil, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun aspek perlindungan dan keamanan. Oleh karena itu, sinergi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri menjadi hal yang mutlak untuk menjaga stabilitas dan menjamin kelancaran pembangunan,” tegasnya.

Gubernur Harum menambahkan, kawasan perbatasan laut, pelabuhan kecil, jalur logistik, dan destinasi wisata unggulan seperti Derawan, Maratua, Kakaban, dan Sangalaki harus mendapatkan pengawasan yang maksimal, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kenyamanan wisatawan, kelancaran investasi, dan pencegahan terhadap berbagai potensi ancaman lintas batas seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal.

“Kami menyadari bahwa pembangunan tidak akan pernah berhasil tanpa situasi keamanan dan perdamaian yang stabil. Oleh karena itu, sinergitas TNI dan Polri dengan pemerintah daerah merupakan landasan utama dalam menjaga keutuhan wilayah dan mendukung percepatan pembangunan,” ucap Gubernur Harum.

Pada kesempatan itu, beliau juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pangdam VI/Mulawarman dan Kapolda Kaltim beserta jajaran atas dedikasi dan komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan menjaga wilayah Kalimantan Timur, termasuk di kawasan-kawasan strategis seperti Berau.

Sebagai penutup, Gubernur Harum mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai penguatan koordinasi lintas sektor demi mewujudkan Kalimantan Timur menjadi provinsi yang aman, inklusif, serta mampu memanfaatkan peluang besar dari sektor pariwisata dan ekonomi biru.

“Mari kita saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menjaga. Karena hanya dengan sinergi yang solid, Kalimantan Timur dapat melangkah maju sebagai provinsi yang sejahtera. Semoga Allah SWT membimbing setiap langkah kita dalam membangun Kalimantan Timur yang lebih baik,” tutupnya.

Turut Hadir Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Sarifah Suraidah Harum, serta forkopimda dan jajaran kepala perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kaltim. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pemprov Kaltim Beri Reward Untuk Pembayar Pajak Tepat Waktu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui inovasi layanan perpajakan dan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak.

Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, dalam acara peresmian Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur untuk wilayah Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser, Rabu (16/7/25).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Harum mengumumkan bahwa Pemprov Kaltim akan memberikan reward kepada masyarakat yang patuh membayar pajak tepat waktu berupa hadiah umrah, wisata religi, sepeda motor, dan uang tunai. Undian tersebut akan digelar pada bulan Agustus 2025 mendatang.

“Ini adalah bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, sebagai wujud terima kasih atas kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” ujar Gubernur Harum.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada jajaran Samsat yang telah menjalankan tugas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk pulau-pulau di Kabupaten Berau. Melalui kolaborasi antara layanan Samsat keliling, Babinkamtibmas, dan program Geber RT, pemerintah berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Geber RT adalah bentuk nyata dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk mendorong keadilan dan pemerataan kepatuhan pajak,” tambahnya.

Tak lupa, penghargaan juga disampaikan kepada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim dan PT Jasa Raharja yang telah bersinergi dalam mendukung pelayanan Samsat, termasuk pengurusan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas.

Gubernur juga memesan kepada jajaran lalu lintas kepolisian untuk segera menggelar razia perjanjian sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak.

Sementara itu Kepala Bapenda Kaltim Ismiati melaporkan, jumlah kendaraan di Kabupaten Berau saat ini tercatat sebanyak 210.563 unit, dengan target penerimaan PKB dan BBNKB sebesar Rp136,49 miliar. Untuk mendukung pelayanan, tersedia berbagai titik layanan Samsat, seperti:

Payment Point Samsat di Bank Kaltimtara Kecamatan Segah, Labanan, Tanjung Batu, dan Batu Putih. Samsat Keliling di Tanjung Redeb, Biatan, Lempake, serta Bus Pelita.Total personel UPTD PPRD Berau berjumlah 32 orang, terdiri dari 19 ASN dan 13 P3K.

Untuk di Kabupaten Paser, jumlah kendaraan mencapai 223.160 unit dengan potensi penerimaan PKB dan BBNKB sebesar Rp110 miliar. Layanan yang tersedia antara lain:

Samsat Induk dan KCP Kuaro, serta Samsat Payment Point di Tana Paser, Batu Kajang, Long Kali, dan Muara Komam. Samsat Paten di Batu Engau dan Bus Pelita.

Pemprov Kaltim juga terus berinovasi dengan menghadirkan layanan digital atau e-channel untuk pembayaran PKB tahunan. Melalui kerja sama dengan bank dan platform digital, masyarakat dapat membayar pajak melalui:

ATM dan mobile banking, Aplikasi LinkAja, Pay Kaltimtara, Tokopedia, dan Gojek, Layanan Samsat Delivery bersama PT Pos, E-SAMSAT Bhabinkamtibmas, serta Aplikasi SIGNAL dari Korlantas Polri.

Kendati begitu, tantangan masih menghadang, seperti ketidaksesuaian data kendaraan di lapangan, kendaraan hilang atau rusak berat yang belum dilaporkan, hingga kondisi geografis yang sulit dijangkau.

“Sebagai contoh, layanan di Maratua dan Derawan hanya bisa dibuka seminggu sekali secara jemput bola,” terang Kepala Bapenda Kaltim.

Per Juli 2025, jumlah kendaraan yang terdata di Kaltim mencapai 3.388.320 unit, terdiri atas 2,815 juta sepeda motor dan 573.320 mobil. Realisasi penerimaan PKB baru mencapai 44,2% dari target sebesar Rp2,05 triliun (dari total target pajak Rp8,4 triliun).

Namun, terjadi kontraksi hingga 28% dalam penerimaan BBNKB akibat penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru, sebagaimana dilaporkan GAIKINDO.

Pemprov Kaltim juga mengakui keberhasilan program pemutihan Gratispol pada April–Juni 2025 lalu, yang berhasil menghimpun penerimaan pajak hingga Rp583 miliar, termasuk opsen Rp203,8 miliar.

Di akhir laporannya, Kepala Bapenda menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Polda Kaltim, PT Jasa Raharja, serta seluruh mitra layanan seperti Bank Kaltimtara, BCA, Mandiri, BNI, BTN, Pegadaian, Pos Indonesia, Tokopedia, dan Indomaret.

“Kami bersama seluruh jajaran menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan demi mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan di Kalimantan Timur,” tutupnya. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gratispol dan Jospol Hadir di Bumi Batiwakkal: Gubernur Harum Ini Gerakan Nyata Hadirkan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim kembali menegaskan komitmennya dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan spiritual melalui penyerahan penghargaan program Gratispol dan Jospol di Kabupaten Berau, Rabu (16/7/25).

Bertempat di Ballroom SM Tower Hotel & Convention Tanjung Redeb, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, menyerahkan langsung penghargaan Gratispol 7 Perjalanan Religi serta Jospol 3 Insentif Guru dan Marbot serta Penjaga Rumah Ibadah.

Dalam sambutannya, Gubernur Harum menegaskan bahwa program ini bukan sekadar simbol atau janji politik saat kampanye, melainkan gerakan nyata untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan spiritual bagi masyarakat Kaltim.

“Program ini adalah bukti komitmen kami kepada masyarakat. Kami ingin hadir untuk semua, terutama mereka para marbot, guru agama, dan penjaga rumah ibadah non-Muslim yang menjadi penjaga keheningan dan harmoni antarumat beragama,” tuturnya.

Gubernur Harum juga menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang selama ini setia menjalankan tugas dengan tulus tanpa pamrih. Mereka dinilai sebagai pilar moral dan penjaga ketenangan sosial di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Selain itu, program Jospol 3 juga memberikan insentif kepada lebih dari 31.000 tenaga pendidik di Kalimantan Timur, termasuk guru PAUD hingga SMP, guru pesantren, RA, MI, dan MTs. Bantuan ini sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab moral pemerintah kepada para pendidik yang berperan besar dalam membentuk karakter dan masa depan generasi Kaltim.

“Guru bukan hanya pengajar di kelas. Mereka adalah penggerak perubahan, penanam nilai, dan pembentuk karakter bangsa. Melalui Jospol, kami ingin mereka tahu bahwa perjuangan mereka dihargai,” ujar Gubernur Harum.

Senada, Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas, turut memberikan apresiasi atas perhatian besar Pemerintah Provinsi terhadap masyarakat Bumi Batiwakkal.

Ia menilai program Gratispol dan Jospol sejalan dengan upaya pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai religius, sosial, dan pendidikan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji atas perhatian yang luar biasa ini. Kami siap bersinergi dan menjadikan program ini sebagai bagian dari pembangunan Berau ke depan,” ucap Sri Juniarsih.

Acara penyerahan penghargaan juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti penyerahan Sertifikat Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, bantuan penyambungan KWh-meter PLN untuk 163 Kepala Keluarga di 10 desa di Kabupaten Berau, serta penyerahan alat ibadah bagi umat Islam, Hindu, Katolik, dan Budha. Selain itu, dilakukan juga penyerahan simbolis bantuan sosial untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Melalui program-program seperti Gratispol dan Jospol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam aspek kemanusiaan, spiritualitas, dan penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Harum Tinjau Rumah Sehat Baznas Berau: Dorong Sinergi Untuk Layanan Kesehatan Gratis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah utara Kalimantan Timur, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, bersama Wakil Gubernur H. Seno Aji, meninjau Rumah Sehat Baznas (RSB) Kabupaten Berau di Tanjung Redeb, Rabu (16/7/25).

Kunjungan ini menjadi agenda penting pada hari terakhir kunjungan kerja Gubernur Harum di Bumi Batiwakkal. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kepala Rumah Sehat Baznas Berau sekaligus Plt. Kepala Klinik, Arie Pramana Putra, beserta seluruh jajaran RSB dan Baznas Berau.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Harum menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi dan komitmen berbagai pihak dalam mendirikan dan mengoperasikan Rumah Sehat Baznas Berau.

Ia menyebut bahwa keberadaan fasilitas ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan gratis dan berkualitas.

“Terima kasih saya sampaikan kepada Baznas RI atas kontribusi nyatanya dalam mewujudkan Rumah Sehat ini. Saya harap masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya,” ujar Gubernur Harum usai meninjau.

Gubernur Harum juga mendorong partisipasi aktif perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui Baznas. Menurutnya, Baznas adalah mitra strategis dalam penyaluran program kemanusiaan dan sosial yang tepat sasaran.

“CSR tidak hanya bisa disalurkan ke proyek fisik, tetapi juga bisa difokuskan pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lewat Baznas. Operasi bibir sumbing, sunatan massal, dan berbagai kegiatan sosial lainnya bisa disinergikan dengan Baznas. Saya juga mengajak Bapak Pangdam dan Kapolda untuk turut serta,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III Baznas Provinsi Kaltim, H. Badrus Syamsi, mengungkapkan bahwa Rumah Sehat Baznas Berau telah resmi beroperasi sejak 2024. Fasilitas ini menyediakan layanan kesehatan gratis melalui poli umum, poli kandungan, poli gigi, serta poli ibu dan anak.

“RSB Berau melayani sekitar 40 pasien setiap hari dalam dua shift operasional. Saat ini memang belum melayani 24 jam penuh, tetapi ke depan kami targetkan pengembangan layanan rawat inap dengan kapasitas hingga 40 tempat tidur,” ungkap Badrus.

Rumah Sehat Baznas menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan sektor swasta mampu menghadirkan solusi atas kebutuhan dasar masyarakat, khususnya layanan kesehatan.

Turut hadir Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Hj. Sarifah Suraidah Harum, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta jajaran pejabat Pemprov Kaltim. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kopdes Merah Putih Ranjeng Percontohan Nasional, Bupati Ratu Zakiyah Minta Dikelola Secara Profesional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal didampingi Bupati Serang Ratu Zakiyah meninjau lokasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Rabu 16 Juli 2025.

Dalam kunjungan itu, mereka melihat langsung kondisi ril Kopdes Merah Putih Desa Ranjeng yang sudah terlihat rapi dan bagus. Kopdes Merah Ranjeng merupakan salah satu koperasi yang telah memiliki gedung dan berbagai usaha yang dikelola koperasi secara baik. Di Kopdes Merah Putih Ranjeng, warga sudah bisa bertransaksi membeli gas elpiji dan berbagai aneka makanan lainnya.

Seperti diketahui bahwa pendirian Kopdes Merah Putih adalah bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai akselerasi astacita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai akselerasi astacita keenam menuju Indonesia emas 2045.

“Dengan berdirinya koperasi desa merah putih kita berharap terciptanya ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi desa, serta membuka lapangan kerja yang berkelanjutan,” kata Bupati Serang Ratu Zakiyah kepada wartawan di sela-sela acara.

Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi wadah yang adil dan transparan bagi seluruh anggota serta mampu menjawab tantangan zaman secara adaptif dan inovatif.

Dalam upaya mendukung percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih setelah legalitas badan usaha terbentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi No. 1 tahun 2025 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi percontohan Kopdes/Kelurahan Merah Putih, sebagai mockup Kopdes Merah Putih di Kabupaten Serang yaitu Kopdes Merah Putih Ranjeng sebagai calon penerima mockup (percontohan) dari Kementerian Koperasi.

Mockup disampaikan berdasarkan bebragai kriteria yang ada di Kopdes Ranjeng yang telah siap dan memiliki beberapa bidang usaha seperti kantor koperasi, gerai sembako, klinik desa, apotek desa, logistik, unit usaha dan simpan pinjam. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengatakan bahwa di Kabupaten Serang sudah terbentuk 326 kopdes secara bersamaan di seluruh desa di Kabupaten Serang.

“Ini bukan sekedar angka ini adalah tekad kolektif kita untuk membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Sebuah pondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi desa yang tidak hanya cepat tapi juga merata. Bupati Zakiyah mengajak kepada pengurus koperasi agar mengelola koperasi dengan akuntabilitas, keterbukaan dan profesionalisme serta selalu berpihak pada kepentingan anggota dan masyarakat luas,” katanya.

Bupati Zakiyah berpesan kepada seluruh pengurus koperasi agar menjalankan amanah dengan integritas, keterbukaan dan semangat pelayanan.

“Kepada para anggota koerasi mari kita mendukung dan awasi bersama memutar koperasi ini agar benar-benar membawa manfaat bagi kita semua,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan pemkab terhadap pendirian kopdes merah putih di Kabupaten Serang, Pemkab telah mengajak PT Pos dan Giro serta Bank bjb untuk bekerja sama tentang pemanfaatan produk dan jasa layanan Pos Indonesia dan jasa layanan perbankan dengan Kopdes Merah Putih.

Sementara Irjen Kemendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal Teguh yang hadir turut mengapresiasi keberadaan Kopdes Merah Putih di Desa Ranjeng.

Kata dia, Ranjeng Kopdes sudah dikelola dengan baik dan semangat memajukan perekonomian warga desa.

Selain Irjen Kemendes PDT hadir juga Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Dr Nani Hendiyarti, Sekda Banten Deden Apriandhi, Kadis Koperasi dan UMKM Banten Agus Mintono, Pj Sekda Serang Ida Nuraida dan undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...945946947...4,919Halaman 946 dari 4,919