Beranda blog Halaman 95

Puan Minta Pemerintah Perkuat Pencegahan Anak Putus Sekolah demi Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan mengenai sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm bagi Pemerintah bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia telah memasuki babak baru. Banyaknya anak di Bogor yang meninggalkan sekolah itu didominasi oleh rendahnya minat belajar.

 

“Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7/2026). Ia pun mengatakan, tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk membangun masa depan mereka.

 

Puan pun menyoroti temuan terbaru Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak putus sekolah di wilayah Kota Bogor yang saat ini menembus 6.000 anak. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor mengungkapkan fenomena putus sekolah ini ternyata tidak didominasi masalah akses atau biaya pendidikan, melainkan rendahnya kemauan anak-anak itu sendiri.

 

Berdasarkan temuan FKBM di lapangan, upaya pendataan dan ajakan untuk kembali bersekolah sering kali mendapat penolakan. Misalnya dari 141 data ATS di Kelurahan Tegallega, hanya 35 anak yang bersedia masuk lembaga pendidikan.

 

Sementara itu merujuk data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan  Menengah (Kemendikdasmen), jumlah ATS di Indonesia diketahui mencapai mencapai 3.966.858 atau hampir 4 juta orang. Kemendikdasmen juga mencatat anak kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 1.913.633, Drop Out/Dikeluarkan (DO) ada 986.755 orang, serta Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) berjumlah 1.066.470.

 

Terkait hal ini, Puan menilai tantangan pendidikan di Indonesia tak bisa hanya dipandang sebagai persoalan sektoral semata. “Negara sedang menghadapi tantangan dalam menjaga mimpi dan cita-cita generasi mudanya.

Jika kondisi ini dibiarkan, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar seorang anak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia,” paparnya.

 

Puan pun menegaskan penanganan isu ATS harus dinaikkan statusnya menjadi agenda strategis pembangunan nasional, bukan sekadar program pendidikan. “Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional,” jelas Puan.

 

Puan mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah. “Tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap anak bertahan hingga menyelesaikan pendidikan dan memiliki bekal untuk memasuki kehidupan yang produktif,” tambah mantan Menko PMK tersebut.

 

Lebih lanjut, Puan mendorong Pemerintah menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045. Hal ini disebut dapat menjadi peta jalan lintas sektor yang menyatukan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, serta pembangunan daerah.

 

“Grand design tersebut perlu memuat target nasional yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, hingga sistem akuntabilitas yang memastikan tidak ada anak yang keluar dari sistem pendidikan tanpa diketahui dan tanpa diintervensi oleh negara,” pesan Puan.

 

Puan berpandangan, Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi mencegah setiap anak agar tidak pernah meninggalkan sekolah. “Untuk itu, Pemerintah harus membangun sistem nasional yang mampu mengidentifikasi anak-anak yang mulai berisiko putus sekolah,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

 

Selain itu, Puan meminta Pemerintah mengintegrasikan data pendidikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan. “Serta memastikan intervensi dilakukan sejak gejala awal muncul melalui kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial,” lanjut Puan.

 

Di sisi lain, Puan menyebut penurunan angka ATS perlu menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah. “Pemerintah pusat perlu memberikan insentif fiskal dan dukungan program kepada daerah yang berhasil mempertahankan anak-anak di wilayahnya yang tetap berada di bangku sekolah,” usulnya.

 

“Sekaligus memberikan pendampingan khusus bagi daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Dengan demikian, menjaga anak tetap bersekolah menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, bukan hanya dinas pendidikan,” imbuh Puan.

 

Puan mengatakan, Indonesia Emas 2045 tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak sekolah yang dibangun Negara, tetapi oleh seberapa banyak anak Indonesia yang berhasil dijaga agar tetap memperoleh pendidikan dan memiliki kesempatan membangun masa depan mereka.

 

“Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah dan anak-anak putus sekolah karena keadaan. Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu,” pungkas Puan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Luncurkan Program SAPA SEMESTA UMK, Perkuat Daya Saing Pangan Olahan Indonesia

Penulis
Reta
-

Penguatan pemahaman mengenai regulasi, standar keamanan pangan, dan perizinan menjadi langkah strategis untuk mendukung produk usaha mikro dan kecil (UMK) agar semakin berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat ekosistem UMK pangan olahan, BPOM meluncurkan Program SAPA SEMESTA UMK (Sadar Pangan Aman, Sistematis, Ekosistem, Masif, Efektif, Sinergi, Terintegrasi, dan Aksesibel) Pangan Olahan pada Senin (27/7/2026).

Peluncuran program hari ini dihadiri oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama dari Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Kedeputian 3) BPOM. Selain itu, hadir pula Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan Kartasasmita; Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman, serta para pemangku kepentingan dari unsur academia, business, dan government (ABG).

Rangkaian kegiatan diawali dengan talkshow interaktif yang menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi 3) BPOM Elin Herlina, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adha Damanik, Wakil Kepala Lembaga Bidang Inkubator Bisnis dan Kemitraan Industri Lembaga Pengembangan Algomaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) IPB University Rokhani, serta Ketua Bidang Kerja Sama dan Promosi GAPMMI Andrew Saputro. Sesi talkshow ini menjadi ruang dialog mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem UMK pangan olahan di Indonesia.

Selanjutnya, selaras dengan semangat penguatan ekosistem UMK pangan olahan, Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka kegiatan inti dengan memberikan penegasan bahwa perlindungan masyarakat menjadi landasan utama setiap tugas yang dijalankan BPOM. “BPOM diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan, mulai dari pre-market hingga post-market. BPOM mengawal proses sejak pengembangan produk. Untuk obat, pengawasan dimulai dari uji klinis, sedangkan untuk pangan, mencakup pengembangan pangan olahan dan berbagai inovasi pangan lainnya,” ujar Taruna Ikrar.

Sejalan dengan upaya tersebut, Program SAPA SEMESTA UMK Pangan Olahan hadir sebagai pengembangan dari Program SAPA UMK yang dirancang untuk mendukung prioritas pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan 10 juta pelaku UMKM. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, program ini menghadirkan pendampingan yang mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, penerapan standar keamanan pangan, fasilitasi pemenuhan regulasi dan perizinan, pengembangan akses pasar, hingga pembinaan berkelanjutan berbasis digital.

Lebih lanjut, Kepala BPOM menegaskan bahwa komitmen pendampingan kepada UMK merupakan bagian dari upaya BPOM untuk memastikan pangan yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. “Dalam hal inilah BPOM hadir memberikan pendampingan. Kami membantu pelaku usaha memahami cara memproduksi pangan yang aman sehingga makanan yang dikonsumsi masyarakat bebas dari kontaminasi mikroorganisme dan tidak menimbulkan keracunan pangan. Tanggung jawab kami adalah memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia aman,” ujarnya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui berbagai capaian pembinaan UMK yang telah dilakukan BPOM. Sepanjang periode 2022–2026, sebanyak 4.165 UMK pangan olahan telah mendapatkan pendampingan intensif oleh UPT BPOM untuk memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan memperoleh izin edar. Selain itu, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui Webinar Dapoer Kita telah menjangkau 40.425 UMK pangan olahan, memperluas pemahaman mengenai keamanan pangan, regulasi, hingga pengembangan usaha. Dukungan terhadap UMK juga diperluas melalui kebijakan tarif penerimaan negara bukan pajak/PNBP Rp0,- untuk Izin Penerapan CPPOB bagi UMK sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi persyaratan legalitas.

Sebagai bagian dari peresmian hari ini, BPOM bersama Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk memperkuat sinergi peningkatan kapasitas dan daya saing UMK. Momentum ini juga ditandai dengan penyerahan nomor izin edar (NIE) secara serentak kepada pelaku UMK di 12 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM sebagai bentuk percepatan akses legalitas produk pangan olahan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik kolaborasi yang terjalin melalui kegiatan hari ini. Menurutnya, perlindungan masyarakat melalui pengawasan keamanan pangan harus berjalan seiring dengan upaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk berkembang.

“Tentunya kami dari Kementerian UMKM menyambut baik karena kita menyadari bahwa upaya melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan. Di sisi lain, pemberian perlindungan, pelayanan, dan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di tanah air juga menjadi hal yang sangat penting. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Maman.

Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman. Menurutnya, dunia usaha siap menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi yang dibangun BPOM untuk mempercepat peningkatan kapasitas UMK pangan olahan.

“Kami dari dunia usaha, sebagai bagian dari ekosistem yang dibangun oleh BPOM melalui kolaborasi akademisi, bisnis, dan pemerintah, sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif ini. Kami juga telah menjalin kerja sama dengan BPOM melalui berbagai program, termasuk upaya percepatan pendampingan bagi UMKM. Hal ini terus kami lakukan sebagai bentuk dukungan dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM,” ujar Adhi.

Senada dengan itu, Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menegaskan kesiapan perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem pendampingan UMK melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. “Pada prinsipnya, merupakan suatu kehormatan bagi perguruan tinggi untuk dilibatkan dalam proses ini. Mudah-mudahan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan dapat kami manfaatkan, tidak hanya untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih baik, tetapi juga untuk memperkuat kegiatan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan kampus,” ujar Arief.

Melalui SAPA SEMESTA UMK, BPOM berharap ekosistem pendampingan UMK pangan olahan semakin luas, efektif, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha, diharapkan semakin banyak UMK mampu menghadirkan produk pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Siapkan Sistem Digital MBG, Orang Tua Bisa Pantau Menu Makan Bergizi Gratis Secara Real Time

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan sistem transparansi digital yang bisa memantau pelaksanaan program secara langsung. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya BGN membangun layanan publik yang semakin terbuka, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, pada Konferensi Pers, Senin (27/7).

 

 

Sudaryono atau Pak Dar menyampaikan bahwa BGN tengah menyiapkan ekosistem digital yang mengintegrasikan informasi mengenai pelaksanaan MBG mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan tersebut. Sistem ini diharapkan mulai dapat diakses dalam waktu dekat oleh masyarakat.

 

 

“Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik,” ujar Pak Dar.

 

 

Melalui portal ini, masyarakat cukup masuk ke dalam sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan Program MBG. Selain informasi menu harian, portal tersebut juga akan menampilkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik.

 

 

Selain menghadirkan portal bagi orang tua, BGN juga mengembangkan dashboard publik yang menampilkan informasi pelaksanaan Program MBG secara lebih luas. Dashboard tersebut akan memuat data jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah yang dilayani, hingga perkembangan pelaksanaan program secara nasional. Kehadiran dashboard ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh data mengenai implementasi Program MBG.

 

 

Sudaryono menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan bersama agar kualitas layanan Program MBG terus terjaga. Menurutnya, pelaksanaan program berskala nasional memerlukan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

 

 

“Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem,” katanya.

 

 

Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa sistem digital tersebut juga akan memperkuat akuntabilitas Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional di setiap dapur MBG. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan di setiap wilayah sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Irjen Kemhan Hadiri HUT ke-99 Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis

Penulis
Reta
-

Mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte menghadiri resepsi peringatan Ke-99 Hari Jadi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok di The Ritz-Carlton Hotel Jakarta, pada Senin (27/7/2026).

Mewakili Menteri Pertahanan, Irjen Kemhan menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan seluruh anggota Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.

“Kami mengucapkan selamat yang tulus kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan kepada seluruh anggota Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok pada peringatan penting ini. Kami berharap Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) terus sukses dalam menjalankan tugas mulianya menjaga kedaulatan, keamanan, dan pembangunan nasional Tiongkok,” ujar Irjen Kemhan.

Irjen Kemhan juga menekankan bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki Kemitraan Strategis Komprehensif yang didasarkan pada saling menghormati, kesetaraan, dan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Kerja sama pertahanan kedua negara terus berkembang melalui pertukaran tingkat tinggi, dialog kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama militer ke militer.

Lebih lanjut disampaikan momentum positif juga terlihat dari rencana penyelenggaraan Indonesia–China 2+2 Meeting antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara. Mekanisme tersebut diyakini akan memperkuat komunikasi strategis, meningkatkan saling pengertian, dan memperluas kerja sama praktis demi kepentingan bersama kedua negara.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Colonel Xu Sheng selaku Defense Attaché of the People’s Republic of China menyampaikan penghargaan kepada seluruh sahabat dari berbagai kalangan yang terus memberikan dukungan terhadap pembangunan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok serta perkembangan hubungan militer Tiongkok dan Indonesia. Senior Colonel Xu Sheng menegaskan Tiongkok berkomitmen pada kebijakan pertahanan yang bersifat defensif dan akan terus menjadi kekuatan perdamaian, stabilitas, serta kemajuan dunia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Pertahanan RI, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Medan Dorong PUD RPH Kembangkan Cold Storage dan Hilirisasi Produk Daging

Penulis
Reta
-

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki dengan mengembangkan fasilitas cold storage serta hilirisasi produk daging. Langkah tersebut dinilai menjadi strategi penting untuk memperkuat kinerja perusahaan daerah, sehingga tidak lagi hanya bergantung pada pendapatan dari jasa pemotongan ternak, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Arahan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi PUD Rumah Potong Hewan Triwulan III di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (28/7/2026). Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Asisten Umum Laksamana Putra Siregar, segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Dirut PUD RPH, Irwansyah Gultom dan Jajaran direksi PUD RPH.

Dalam rapat tersebut, Rico Waas meminta seluruh jajaran PUD RPH tidak lagi bersikap pasif dalam mencari peluang usaha. Ia menginstruksikan direksi untuk aktif menawarkan potensi kerja sama kepada perusahaan-perusahaan di berbagai daerah, termasuk di Pulau Jawa, guna meningkatkan aktivitas bisnis RPH.

“Kalau memang perlu, jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang daging, tawarkan proposal kerja sama. Kita tidak bisa lagi hanya menunggu peluang datang,” tegas Rico Waas.

Meski demikian, Rico mengingatkan bahwa upaya mencari investor tidak akan memberikan hasil maksimal apabila persoalan internal perusahaan belum dibenahi. Menurutnya, tata kelola organisasi, sistem kerja, hingga standar operasional harus diperkuat terlebih dahulu agar calon mitra memiliki kepercayaan untuk berinvestasi.

Rico Waas juga menyoroti kondisi pendapatan PUD RPH yang dinilai masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Dengan luas lahan mencapai sekitar lima hektare, menurut Rico Waas, pendapatan perusahaan saat ini belum mampu menciptakan kondisi keuangan yang sehat.

Rico Waas juga memaparkan, berdasarkan data yang dipresentasikan dalam rapat, jumlah pemotongan sapi tertinggi masih berkisar 892 ekor per bulan. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara signifikan.

“Kalau ingin perusahaan ini benar-benar sehat, jumlah pemotongan harus meningkat beberapa kali lipat. Dengan kondisi sekarang, perusahaan akan stagnan. Kita tentu tidak ingin RPH berjalan tetapi perlahan-lahan mati,” ujar Rico Waas.

Selain meningkatkan volume usaha utama, Rico juga meminta PUD RPH mulai memanfaatkan aset-aset yang selama ini belum produktif. Menurutnya, aset yang tidak mampu dikelola sendiri dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme yang sesuai ketentuan, sehingga mampu menghasilkan pendapatan baru bagi perusahaan.

Ia mengusulkan pengembangan kawasan peternakan unggas sebagai salah satu prioritas. Lahan yang disiapkan diminta segera diukur, dilakukan appraisal melalui KPKNL, kemudian ditawarkan kepada investor atau perusahaan yang berminat dengan skema kerja sama yang saling menguntungkan.

Tidak hanya itu, Rico juga mendorong pengembangan fasilitas cold storage serta hilirisasi produk daging agar PUD RPH tidak hanya mengandalkan jasa pemotongan ternak.

“Hilirisasi harus mulai dipikirkan. Produk turunannya bisa berupa bakso, kornet, maupun olahan daging lainnya. Jadi sumber pendapatan perusahaan semakin beragam,” sebut Rico Waas.

Selanjutnya Rico Waas meminta proposal pengembangan tersebut segera disusun secara lengkap, rinci, dan profesional dalam pekan ini. Proposal harus memuat rencana pengembangan usaha, analisis bisnis, hingga daftar perusahaan potensial yang dapat diajak bekerja sama.

Di akhir arahannya, Rico menegaskan rapat evaluasi bukan untuk mencari kesalahan direksi maupun jajaran PUD RPH. Sebaliknya, forum tersebut menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi persoalan dan menyusun langkah konkret agar perusahaan daerah tersebut memiliki masa depan yang lebih baik.

“Kami tidak ingin menyalahkan RPH. Kami ingin RPH menjadi lebih baik. Karena itu setiap evaluasi harus menghasilkan solusi, bukan sekadar menyampaikan data mentah. Pada pertemuan berikutnya saya ingin melihat data yang sudah matang, argumentasi yang kuat, serta progres nyata dari seluruh rencana pengembangan yang telah disepakati,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Ekraf Dukung Penuh Indonesia Design Week 2026, Siap Angkat Desainer Lokal ke Pasar Global

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh penyelenggaraan Indonesia Design Week (IDW) 2026. Ajang IDW 2026 tidak hanya hadir sebagai pameran desain, tetapi juga mengintegrasikan program diskusi, lokakarya, aktivasi komunitas, hingga kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung pada penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

“Sebetulnya spirit Kementerian Ekraf sama dengan IDD untuk mengembangkan local hero go national, national champion go global. Kehadiran pemerintah bisa diwujudkan melalui kebijakan, dukungan, dan kolaborasi. Nanti, akan kami kaji kembali apa saja yang bisa difasilitasi serta penguatan ekosistem sehingga menjadi kunci pegiat ekraf dapat terus tumbuh dan menembus pasar global,” ungkap Teuku Riefy saat audiensi bersama pengelola Indonesia Design District (IDD) di Autograph Tower, Jakarta, Selasa (28/7).

Menteri Ekraf menekankan bahwa capaian sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Kontribusi terhadap ekspor, realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, serta laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat. Hal ini mendorong Kementerian Ekraf untuk makin fokus mengakselerasi para pelaku usaha kreatif berdaya saing tinggi melalui perluasan akses pasar, promosi, dan jaringan kolaborasi internasional.

Berdasarkan data kinerja terbaru, kontribusi sektor ekonomi kreatif telah melampaui target pemerintah. Nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai 120% dari target, memegang porsi sekitar 12% dari total ekspor nonmigas nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat subsektor kriya menyumbang hingga US$3,82 miliar pada periode Januari–April 2026. Di sisi investasi, realisasi mencapai 134% dari target, sementara kontribusi ekraf terhadap PDB nasional menembus 6,8% atau melampaui target awal sebesar 5,5%.

“Kementerian Ekraf ingin memperkuat Intellectual Property (IP) event dan inisiatif yang telah dibangun pihak swasta maupun komunitas. Kami hadir untuk mengakselerasi, mengkurasi, membuka akses pasar, serta membantu talenta maupun mendukung wirausaha ekonomi kreatif naik kelas seperti melalui program Creative by Indonesia,” tambah Menteri Ekraf.

Pada kesempatan yang sama, CEO IDD Ipeng Widjojo memaparkan rencana penyelenggaraan IDW 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18–27 September 2026 dengan mengusung tema The Collective Culture. Sebelumnya, kolaborasi Kementerian Ekraf dan IDD telah terbangun lewat Open Call Local IP pada IDW 2025, aktivasi Design Camp dan VIP Lounge pada Ekraf Design Festival 2025, serta dukungan partisipasi IDD melalui Paviliun Indonesia di ajang Salone del Mobile. Milano dan SaloneSatellite pada April 2026.

“Indonesia Design Week dirancang sebagai ruang apresiasi di dalam negeri melalui proses kurasi hingga kesempatan tampil ke event internasional. Kami juga ingin menghubungkan talenta desain Indonesia dengan industri kreatif menuju pasar global,” imbuh Ipeng Widjojo.

Salah satu agenda utama IDW 2026 adalah menghadirkan Salone Satellite Permanent Collection. Kehadiran koleksi bergengsi ini menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia setelah Hong Kong dan Jepang (Osaka) yang dipercaya untuk menampilkannya. Pameran ini diproyeksikan menjadi sarana edukasi sekaligus sumber inspirasi bagi desainer muda Indonesia dalam memahami standar desain dunia.

“Kehadiran Salone Satellite Permanent Collection – Jakarta Chapter pada IDW 2026 di PIK bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas desainer muda sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kualitas desain yang mampu bersaing di tingkat internasional,” harap Ipeng Widjojo.

Penjajakan kolaborasi ini juga membentangkan jalan bagi partisipasi Indonesia dalam Salone del Mobile Milano 2027 melalui IDD Pavilion. Lebih lanjut, Menteri Ekraf menegaskan bahwa subsektor desain memiliki posisi strategis yang tidak hanya berkaitan erat dengan subsektor kriya, melainkan menjadi fondasi bagi subsektor ekraf lainnya. Rencana integrasi perhelatan IDW 2026 dengan World Conference on Creative Economy (WCCE) dipastikan akan membentuk jaring kolaborasi strategis yang berkelanjutan.

Turut mendampingi Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam audiensi tersebut yaitu Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Yuke Sri Rahayu; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi, Media, dan Pelayanan Publik, Renanda Bachtar; Direktur Arsitektur dan Desain, Sabar Norma Megawati; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga, Gemintang Kejora Mallarangeng.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kota Bogor Percepat Pengendalian TBC, Wamenkes Targetkan Ribuan Warga Ikut CKG

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim; Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin; Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, M. Zainal Abidin; Dinas Kesehatan Kota Bogor, serta Lurah Pasir Jaya menandatangani dukungan komitmen pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kota Bogor.

 

Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit yang berlangsung di Kota Bogor, Selasa (28/7/2026).

 

Wamenkes menyampaikan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Sekitar 10 persen kasus TBC dunia berada di Indonesia dan menempatkan Indonesia pada posisi kedua secara global.

 

Ia menjelaskan, pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 824 ribu kasus TBC di Indonesia dengan penemuan kasus sekitar 48 persen. Sementara pada tahun 2025 diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus dengan capaian pengobatan mencapai 80 persen.

 

Untuk Kota Bogor, jumlah kasus TBC pada tahun 2025 hingga 2026 diperkirakan mencapai sekitar 18 ribu kasus. Menurutnya, aparatur wilayah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG), khususnya bagi kontak erat pasien TBC yang tinggal dalam satu rumah.

 

“TBC merupakan penyakit menular, untuk itu orang yang satu rumah dengan penderita TBC harus dicek. Selama ini yang diobati hanya yang sakit sementara yang tidak sakit tidak diperiksa, padahal bisa jadi ini calon yang sakit di tahun depan. Karena itu tahun ini kita beri anggaran, di Jawa Barat buat CKG di 10.930 lokasi, dimana 400 di antaranya di Kota Bogor,” kata Benjamin.

 

Ia menjelaskan, pelaksanaan CKG khusus TBC bertujuan agar seluruh kontak erat pasien TBC mendapatkan pemeriksaan dan apabila memenuhi kriteria dapat mengonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) secara rutin sebanyak 12 kali pemberian, sehingga kuman TBC dapat ditekan.

 

Untuk mendukung pelaksanaan CKG di Kota Bogor, dibutuhkan sekitar empat hingga lima alat X-Ray agar target pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari. Menurutnya, apabila angka kasus TBC meningkat pada tahun depan, hal tersebut merupakan bagian dari proses penemuan kasus, namun di tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat menurun karena calon pasien telah mendapatkan pengobatan pencegahan.

 

“Yang terpenting Camat dan Lurah mampu mendatangkan masyarakat yang tertular dan keluarganya untuk dicek. Untuk lebih optimal dapat melibatkan pihak swasta agar CKG di 400 lokasi di Kota Bogor terlaksana,” ujar Benjamin.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan, kegiatan pencanangan tracing TBC terintegrasi dengan CKG Smart.

 

Rencananya, pelaksanaan CKG akan dimulai pada awal Agustus hingga November 2026 dengan total sasaran sebanyak 23.200 orang di 68 kelurahan. Kegiatan tersebut akan dilakukan di 232 lokasi khusus dengan masing-masing lokasi menyasar 100 orang.

 

“Kolaborasi dan kerja sama semua pihak, jajaran kesehatan, aparatur wilayah, para kader kesehatan serta pihak terkait lainnya agar penemuan kasus aktif TBC terintegrasi dengan CKG dapat berjalan dengan sukses,” ungkap Erna.

 

Dalam kesempatan tersebut, Erna juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam penanggulangan TBC, di antaranya koordinasi investigasi kontak di wilayah yang belum optimal, tindak lanjut pasien TBC yang berasal dari luar Kota Bogor, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, edukasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, stigma terhadap pasien, serta keterbatasan jumlah kader dan kendala tindak lanjut pasien dari luar wilayah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KEK Samota Sumbawa Berpeluang Jadi Magnet Investasi Baru Pariwisata Indonesia Timur

Penulis
Reta
-

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota (Saleh-Moyo-Tambora) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), berpeluang menjadi magnet investasi baru sektor pariwisata dan ekonomi biru di Indonesia Timur. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan kawasan harus didukung kesiapan ekosistem investasi, mulai dari kepastian lahan, infrastruktur, hingga keberadaan investor yang siap merealisasikan investasinya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan, pengusulan KEK Samota tidak hanya bertujuan menghadirkan destinasi wisata baru, tetapi juga membangun kawasan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, menarik investasi jangka panjang, serta membuka lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

 

“Usulan pengembangan KEK Samota harus kita tempatkan dalam konteks yang lebih luas. Kawasan ini harus mampu menjadi instrumen untuk mengoptimalkan keunggulan kawasan sekaligus mendukung arah kebijakan investasi nasional yang memberikan perhatian pada sektor-sektor produktif, termasuk pariwisata, ekonomi biru, ekonomi hijau, industri kreatif, agro-maritim, serta penguatan konektivitas dan logistik,” ujar Todotua saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Jumat (24/7).

 

Menurut Todotua, investasi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan realisasi investasi sekitar Rp13.032,8 triliun selama periode 2025–2029 guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2029. Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.040,6 triliun atau 49,5 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun, sekaligus menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Distribusi investasi pun semakin merata, dengan 50,2 persen realisasi berada di luar Pulau Jawa.

 

Ia menjelaskan, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi yang semakin strategis dalam peta investasi nasional. Selama periode 2021 hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi investasi di NTB telah mencapai sekitar Rp216,7 triliun. Sedangkan semester I 2025, realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp32,9 triliun, menunjukkan daya tarik investasi yang terus meningkat. Khusus untuk sektor pariwisata, realisasi investasi kumulatif 2023 hingga semester I 2026 mencapai Rp190 Triliun. Di mana NTB termasuk lima besar provinsi tujuan investasi di sektor tersebut. Hal ini juga didukung dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2044 terkait pengembangan kawasan Samota.

 

Todotua menilai, Kabupaten Sumbawa memiliki modal yang kuat untuk berkembang sebagai kawasan investasi baru. Letaknya yang berada di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadikan wilayah ini strategis sebagai simpul logistik dan distribusi regional yang menghubungkan kawasan Indonesia bagian barat dan timur. Selain itu, Samota memiliki potensi pengembangan ekonomi berbasis pariwisata premium, ekonomi biru, hingga hilirisasi sektor perikanan dan agro-maritim.

 

“Pemberian status KEK bukanlah tujuan akhir. Yang paling penting adalah memastikan bahwa kawasan tersebut layak secara ekonomi dan finansial, memiliki kepastian lahan, mempunyai rencana bisnis yang jelas, didukung infrastruktur yang memadai, serta memiliki investor yang siap merealisasikan investasinya,” tegas Todotua.

 

Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama pemerintah daerah, badan usaha, serta kementerian dan lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan seluruh persyaratan pengusulan KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya KEK Samota sebagai kawasan investasi yang kompetitif, mampu menarik investasi berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Maluku Percepat Pembangunan PLBN Wonreli, Perkuat Kedaulatan di Perbatasan RI-Timor Leste

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat memimpin Rapat Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang berlangsung di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (27/7/2026).

Dalam arahannya, Vanath menyampaikan bahwa pembangunan PLBN Wonreli bukan sekadar memenuhi kebutuhan daerah, tetapi merupakan pelaksanaan amanat kebijakan nasional untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pelayanan lintas batas, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.

“Pembangunan PLBN di Wonreli bukan sekadar membangun sarana fisik, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah terdepan. PLBN adalah simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memperkuat pengawasan wilayah negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar perdagangan lintas batas, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya,” tegas Vanath.

Vanath menjelaskan, Wonreli telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku. Selain itu, hasil survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga menempatkan Wonreli sebagai lokasi dengan nilai tertinggi untuk pembangunan PLBN Tipe D dibandingkan lokasi lain yang disurvei di Pulau Lirang dan Pulau Wetar.

Karena itu, Vanath meminta seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembangunan PLBN Wonreli sebagai agenda prioritas bersama, termasuk memastikan usulan pembangunan tersebut masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Pembangunan PLBN Tahap III.

“Pembangunan PLBN Wonreli wajib menjadi agenda prioritas kita bersama. Semua pemangku kepentingan harus segera melakukan koordinasi secara intensif agar pembangunan PLBN Wonreli dapat terakomodasi dalam Instruksi Presiden Pembangunan PLBN Tahap III,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya penyelesaian status lahan sebagai syarat utama memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, lahan yang disiapkan harus memiliki kepastian hukum, bebas sengketa, dan siap diserahkan kepada pemerintah pusat.

Selain kesiapan lahan, Pemerintah Provinsi Maluku juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari jaringan jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Pulau Kisar.

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur membagi tugas secara tegas kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten MBD diminta segera menuntaskan legalitas lahan, menyiapkan dokumen hibah lahan, serta mengalokasikan dukungan APBD untuk penyiapan lokasi. Sementara BPPD Provinsi Maluku bersama OPD terkait ditugaskan mengawal penyelesaian administrasi, menyelaraskan dokumen usulan, dan segera memfinalisasi surat dukungan resmi Gubernur Maluku kepada Kepala BNPP RI dan Menteri PUPR.

Mengakhiri arahannya, Vanath mengingatkan bahwa momentum pengusulan pembangunan PLBN ke pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal dengan mengedepankan kolaborasi seluruh pihak.

“Waktu kita tidak banyak. Momentum pengusulan ke pemerintah pusat harus kita kawal bersama. Hilangkan ego sektoral, karena hadirnya PLBN Wonreli adalah harga diri bangsa sekaligus martabat kesejahteraan masyarakat Maluku di batas negara,” pungkasnya.

Rapat Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut dihadiri oleh Bupati Maluku Barat Daya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, perwakilan Kantor Imigrasi, perwakilan Kantor Pertanahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Festival Kedungkandang Tempo Doeloe Hidupkan Nostalgia, Jadi Ruang Pelestarian Budaya di Kota Malang

Penulis
Reta
-

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara resmi membuka gelaran festival budaya dan sejarah bertajuk ‘Kedungkandang Tempo Doeloe’ yang berlangsung meriah di Lapangan Kedungkandang, Kelurahan Kedungkandang, Sabtu malam (25/7/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memberikan sambutan sekaligus membuka Kedungkandang Tempo Doeloe
Wali Kota Malang menyebut bahwa inisiatif dari generasi muda dalam menghadirkan ruang nostalgia sejarah sekaligus kuliner legendaris merupakan langkah nyata agar masyarakat tidak lupa akan akar budayanya.

“Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh anak-anak muda Karang Taruna Kelurahan Kedungkandang ini. Melalui Kedungkandang Tempo Doeloe, kita diajak untuk tidak menolak lupa akan sejarah dan perjuangan para pendahulu kita,” jelasnya saat memberikan sambutan.

Wahyu menambahkan, selain menjadi wahana nostalgia serta sarana edukasi kuliner legendaris bagi generasi muda, gelaran ini memiliki nilai strategis dalam mempererat tali silaturahmi antarwarga se-Kelurahan Kedungkandang.

“Yang paling utama dari gelaran ini adalah silaturahmi. Warga dari RW 01 sampai RW 07 bisa saling berinteraksi dan berkumpul bersama. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti di tahun pertama ini saja, tetapi bisa terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dan berkembang menjadi ikon budaya yang membanggakan Kota Malang,” harapnya.

Wali Kota Malang pada kesempatan ini juga mengingatkan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemkot Malang. Lapangan yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang ini diharapkan dapat terus dimanfaatkan oleh LPMK, Karang Taruna, dan masyarakat luas untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat.

Senada, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, turut memberikan apresiasi kepada para pemuda Karang Taruna dan warga Kedungkandang. Meski acara berlangsung di tengah cuaca malam yang cukup dingin, ia menilai kehangatan gotong royong warga mampu menghidupkan suasana.

“Syukur alhamdulillah, di tengah-tengah acara kita yang dingin ini, kehangatan gotong royong warga Kedungkandang luar biasa sekali. Konsep kembali ke masa lalu ini menghangatkan kita dengan sejarah dan keguyuban warga yang berkumpul di lapangan ini,” ungkap Amithya.

Ia juga menyoroti dampak positif gelaran ini terhadap perekonomian lokal dan semangat kolaborasi pemuda Karang Taruna yang sampai terjun langsung menyiapkan perlengkapan acara secara swadaya.

Amithya berharap melalui event ini bisa menjadi pemantik bagi daerah-daerah lain di Kota Malang untuk terus menggerakkan potensi ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan, sejalan dengan predikat Kota Malang yang telah ditasbihkan menjadi kota kreatif dunia di bidang media art.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...949596...4,860Halaman 95 dari 4,860