Beranda blog Halaman 96

Pemprov Maluku Percepat Pembangunan PLBN Wonreli, Perkuat Kedaulatan di Perbatasan RI-Timor Leste

Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat memimpin Rapat Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang berlangsung di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (27/7/2026).

Dalam arahannya, Vanath menyampaikan bahwa pembangunan PLBN Wonreli bukan sekadar memenuhi kebutuhan daerah, tetapi merupakan pelaksanaan amanat kebijakan nasional untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pelayanan lintas batas, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.

“Pembangunan PLBN di Wonreli bukan sekadar membangun sarana fisik, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah terdepan. PLBN adalah simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memperkuat pengawasan wilayah negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar perdagangan lintas batas, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya,” tegas Vanath.

Vanath menjelaskan, Wonreli telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku. Selain itu, hasil survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga menempatkan Wonreli sebagai lokasi dengan nilai tertinggi untuk pembangunan PLBN Tipe D dibandingkan lokasi lain yang disurvei di Pulau Lirang dan Pulau Wetar.

Karena itu, Vanath meminta seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembangunan PLBN Wonreli sebagai agenda prioritas bersama, termasuk memastikan usulan pembangunan tersebut masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Pembangunan PLBN Tahap III.

“Pembangunan PLBN Wonreli wajib menjadi agenda prioritas kita bersama. Semua pemangku kepentingan harus segera melakukan koordinasi secara intensif agar pembangunan PLBN Wonreli dapat terakomodasi dalam Instruksi Presiden Pembangunan PLBN Tahap III,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya penyelesaian status lahan sebagai syarat utama memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, lahan yang disiapkan harus memiliki kepastian hukum, bebas sengketa, dan siap diserahkan kepada pemerintah pusat.

Selain kesiapan lahan, Pemerintah Provinsi Maluku juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari jaringan jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Pulau Kisar.

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur membagi tugas secara tegas kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten MBD diminta segera menuntaskan legalitas lahan, menyiapkan dokumen hibah lahan, serta mengalokasikan dukungan APBD untuk penyiapan lokasi. Sementara BPPD Provinsi Maluku bersama OPD terkait ditugaskan mengawal penyelesaian administrasi, menyelaraskan dokumen usulan, dan segera memfinalisasi surat dukungan resmi Gubernur Maluku kepada Kepala BNPP RI dan Menteri PUPR.

Mengakhiri arahannya, Vanath mengingatkan bahwa momentum pengusulan pembangunan PLBN ke pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal dengan mengedepankan kolaborasi seluruh pihak.

“Waktu kita tidak banyak. Momentum pengusulan ke pemerintah pusat harus kita kawal bersama. Hilangkan ego sektoral, karena hadirnya PLBN Wonreli adalah harga diri bangsa sekaligus martabat kesejahteraan masyarakat Maluku di batas negara,” pungkasnya.

Rapat Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut dihadiri oleh Bupati Maluku Barat Daya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, perwakilan Kantor Imigrasi, perwakilan Kantor Pertanahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Festival Kedungkandang Tempo Doeloe Hidupkan Nostalgia, Jadi Ruang Pelestarian Budaya di Kota Malang

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara resmi membuka gelaran festival budaya dan sejarah bertajuk ‘Kedungkandang Tempo Doeloe’ yang berlangsung meriah di Lapangan Kedungkandang, Kelurahan Kedungkandang, Sabtu malam (25/7/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memberikan sambutan sekaligus membuka Kedungkandang Tempo Doeloe
Wali Kota Malang menyebut bahwa inisiatif dari generasi muda dalam menghadirkan ruang nostalgia sejarah sekaligus kuliner legendaris merupakan langkah nyata agar masyarakat tidak lupa akan akar budayanya.

“Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh anak-anak muda Karang Taruna Kelurahan Kedungkandang ini. Melalui Kedungkandang Tempo Doeloe, kita diajak untuk tidak menolak lupa akan sejarah dan perjuangan para pendahulu kita,” jelasnya saat memberikan sambutan.

Wahyu menambahkan, selain menjadi wahana nostalgia serta sarana edukasi kuliner legendaris bagi generasi muda, gelaran ini memiliki nilai strategis dalam mempererat tali silaturahmi antarwarga se-Kelurahan Kedungkandang.

“Yang paling utama dari gelaran ini adalah silaturahmi. Warga dari RW 01 sampai RW 07 bisa saling berinteraksi dan berkumpul bersama. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti di tahun pertama ini saja, tetapi bisa terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dan berkembang menjadi ikon budaya yang membanggakan Kota Malang,” harapnya.

Wali Kota Malang pada kesempatan ini juga mengingatkan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemkot Malang. Lapangan yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang ini diharapkan dapat terus dimanfaatkan oleh LPMK, Karang Taruna, dan masyarakat luas untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat.

Senada, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, turut memberikan apresiasi kepada para pemuda Karang Taruna dan warga Kedungkandang. Meski acara berlangsung di tengah cuaca malam yang cukup dingin, ia menilai kehangatan gotong royong warga mampu menghidupkan suasana.

“Syukur alhamdulillah, di tengah-tengah acara kita yang dingin ini, kehangatan gotong royong warga Kedungkandang luar biasa sekali. Konsep kembali ke masa lalu ini menghangatkan kita dengan sejarah dan keguyuban warga yang berkumpul di lapangan ini,” ungkap Amithya.

Ia juga menyoroti dampak positif gelaran ini terhadap perekonomian lokal dan semangat kolaborasi pemuda Karang Taruna yang sampai terjun langsung menyiapkan perlengkapan acara secara swadaya.

Amithya berharap melalui event ini bisa menjadi pemantik bagi daerah-daerah lain di Kota Malang untuk terus menggerakkan potensi ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan, sejalan dengan predikat Kota Malang yang telah ditasbihkan menjadi kota kreatif dunia di bidang media art.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SIPINTER DESA Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Aparatur Desa Jawa Timur Didorong Lebih Transparan

Keterbukaan informasi publik hingga tingkat desa terus diperkuat melalui program SIPINTER DESA atau Sinau Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Desa. Program yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur ini menjadi ruang belajar bagi aparatur desa dalam mengelola dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

SIPINTER DESA berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dalam beberapa seri mulai 22 Juni hingga 5 Oktober 2026. Pada Seri 6 yang digelar Senin (27/7), kegiatan diikuti perangkat desa dari Kabupaten Tuban dan Jombang.

Wakil Ketua KI Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin, mengungkapkan bahwa kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik terus meningkat. Kondisi tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat desa terhadap hak memperoleh informasi.

Menurut Yunus, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sejumlah asas dalam pengaturan desa, di antaranya demokrasi dan partisipasi. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola desa yang terbuka serta melibatkan masyarakat.

Yunus menilai, pemberdayaan masyarakat perlu didukung transparansi informasi dan akuntabilitas pemerintah desa. Keterbukaan informasi memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desanya.

“Transparansi bukan sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan investasi kepercayaan publik. Keterbukaan informasi bukan musuh. Urusan administrasi data beres, pamong desa bekerja tenang, pembangunan berkah, dan rakyat percaya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, standar layanan informasi publik desa juga telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban pelayanan informasi kepada masyarakat.

Karena itu, aparatur desa perlu memahami empat kategori informasi publik, yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Pemahaman terhadap klasifikasi tersebut diperlukan agar perangkat desa dapat mengelola dokumen dan layanan informasi secara tepat.

Selain KI Provinsi Jawa Timur, SIPINTER DESA Seri 6 menghadirkan empat narasumber dari Kabupaten Tuban dan Jombang. Mereka adalah Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban, Yeni Dyah Hartatik; Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban, Anik Rahma Maharotul Faiqoh; perwakilan Diskominfo Kabupaten Jombang, Luhur Wahyu Wijaya; serta Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Jombang, Rika Paur Fibriamayusi.

Materi yang dibahas mencakup pengelolaan informasi publik, praktik keterbukaan informasi di tingkat desa, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat. Para narasumber juga berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan di Kabupaten Tuban dan Jombang.

Melalui SIPINTER DESA, Diskominfo Provinsi Jawa Timur bersama KI Provinsi Jawa Timur berharap aparatur desa semakin memahami keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Pengelolaan informasi yang baik diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi, tata kelola pemerintahan desa diharapkan semakin partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Siapkan Road Map Pengembangan Industri Sagu Terintegrasi

Pemerintah Provinsi Papua mulai membangun kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan industri sagu secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Papua.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen bersama pelaku usaha kuliner lokal Papua Charles Toto, calon investor Sagolicious, dan sejumlah organisasi perangkat daerah di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Transmigrasi Provinsi Papua.

Aryoko mengatakan sagu merupakan kekayaan alam Papua yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar tidak hanya menjadi pangan tradisional, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sagu adalah identitas sekaligus masa depan ketahanan pangan kita. Kolaborasi bersama para pelaku usaha kreatif dan sinergi antarperangkat daerah sangat penting agar sagu tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat,” ujar Aryoko.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas pengembangan sektor hulu yang meliputi perlindungan kawasan hutan sagu, penyediaan bibit unggul, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, hingga peningkatan teknik panen. Sementara pada sektor hilir, pembahasan difokuskan pada pengolahan pascapanen, modernisasi kemasan produk, penguatan legalitas usaha, dan perluasan akses pasar nasional maupun ekspor.

Pemerintah Provinsi Papua juga mulai menyusun road map pengembangan industri sagu sebagai pedoman pelaksanaan program secara terpadu. Pendampingan terhadap UMKM akan diperkuat agar produk olahan sagu Papua mampu bersaing di pasar pangan sehat, termasuk produk bebas gluten.

Selain itu, Pemprov Papua membuka peluang investasi melalui Sagolicious untuk mempercepat pengembangan industri sagu di daerah. Pengembangan sentra produksi diprioritaskan di Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Waropen guna meningkatkan kualitas pati sagu sesuai standar ekspor.

Dalam kesempatan itu, Charles Toto turut memperkenalkan berbagai produk olahan sagu, seperti mi sagu dan aneka pangan olahan dengan kemasan komersial. Produk-produk tersebut menjadi contoh potensi hilirisasi sagu yang dapat dikembangkan bersama pelaku UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi berbasis pangan khas Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly Laos dan Pangkogabwilhan III Bahas Stabilitas Keamanan Maluku Utara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan TNI memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan, mendukung percepatan pembangunan, serta meningkatkan perlindungan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, di Kantor Gubernur, Selasa (28/7/2026).

Bagi pemerintah provinsi, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama agar investasi, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan tanpa gangguan.

Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI yang selama ini hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga membantu penanganan bencana, ketahanan pangan, dan berbagai program kemasyarakatan.

“Sinergi pemerintah daerah dan TNI sangat penting untuk memastikan masyarakat Maluku Utara dapat hidup dengan aman sehingga pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal,” ujar Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung agenda pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia juga berharap pembangunan markas Kodam di Maluku Utara dapat segera diselesaikan sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan sekaligus mendukung program strategis pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Harapan kami, pembangunan Kodam dapat segera tuntas sehingga semakin memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” kata Lucky.

Pertemuan tersebut turut membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung percepatan pembangunan di Maluku Utara.

Bagi pemerintah provinsi, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan dalam suasana yang aman, kondusif, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dinas Perikanan Sumedang Tebar Benih Ikan Tawes dan Nila di Bendungan Jatigede dan Cipanas

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang menebar benih ikan tawes dan nila di Bendungan Jatigede dan Bendungan Cipanas. Penebaran benih ikan sebagain restocking di dua bendungan dilakukan Bidang Perikanan dibantu UPTD PP Wilayah Situraja dan Penyuluh Perikanan  wilayanh Cisitu untuk di Bendungan Jatigede.

Sementar auntuk Bendungan Cipanas bekerja sama dengan UPTD PP Wilayah Conggeang dan Penyuluh Perikanan wilayah Conggeang untuk di Bendungan Cipanas.

“Kegiatan restocking ini bertujuan untuk meningkatkan populasi ikan di perairan umum, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung keberlanjutan sumber daya ikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha perikanan,” kata Kepala Dina Dinas Perikanan dan Peternakan Asep Aan Dahlan, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, penebaran benih ikan sebagai  bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mendukung keberlanjutan ekosistem perairan. “Kami melakukan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan upaya pelestarian sumber daya perikanan dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi terwujudnya perairan yang produktif, lestari, dan memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DIY Jadi Tuan Rumah ASEAN-PRIME Cross-Learning Exchange 3, Perkuat Ketangguhan Bencana Berbasis Komunitas

Mewakili Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X resmi membuka ASEAN-PRIME Cross-Learning Exchange 3, program kerja sama regional di Asia Tenggara yang didukung oleh Pemerintah Kanada untuk berbagi pengetahuan manajemen penanggulangan bencana yang inklusif. Program ini akan berlangsung selama 5 hari, pada 27-31 Juli 2026, dengan DIY sebagai tuan rumah.

Membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Paduka menegaskan bahwa paradigma penanggulangan bencana telah mengalami perubahan. Jika dahulu bencana dipandang sebagai peristiwa lokal yang ditangani secara lokal, kini risiko bencana tidak lagi mengenal batas administrasi atau pun batas negara. Karena itu, ketangguhan terhadap bencana tidak lagi dapat dibangun hanya dari pengalaman sendiri, tetapi juga melalui kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain.

 

Sri Paduka menyebutkan bahwa di saat yang sama, pengalaman juga mengajarkan bahwa ketangguhan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan infrastruktur, kecanggihan teknologi, atau kelengkapan peralatan. Semua itu tetap penting, namun yang sering menentukan keberhasilan menghadapi bencana justru adalah kualitas tata kelola, kecepatan koordinasi, tingkat kepercayaan antarlembaga, serta kemampuan melibatkan masyarakat secara lebih bermakna.

“Di sinilah ASEAN-PRIME Cross-Learning Exchange menemukan relevansi dan urgensinya. Istilah Cross Learning Exchange sendiri mengandung pengertian bahwa pengetahuan tentang bencana tidak boleh stagnan, melainkan harus terus diperbarui melalui pertukaran pengalaman dan pembelajaran bersama,” jelas Sri Paduka pada Senin (27/07) di Hotel Meliá Purosani Yogyakarta.

Dituturkan Sri Paduka, forum tersebut pun bukan sekadar menjadi ruang berbagi praktik baik. Melalui forum ini seluruh peserta berupaya memahami cara berbagai negara, daerah, dan komunitas menghadapi tantangan yang berbeda, namun kerap memiliki akar persoalan yang serupa.

“Yang dipertukarkan bukan hanya pengetahuan, melainkan juga perspektif. Dan sering kali, perspektif baru itulah yang membuka kemungkinan solusi yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Semoga forum ini memperkuat jejaring pembelajaran, memperkaya wawasan bersama, serta semakin memperkokoh komitmen ASEAN untuk membangun kawasan yang lebih aman, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi berbagai risiko di masa depan,” ujar Sri Paduka.

Sementara itu, Director of Operations AHA Centre, Dr. Sithu Pe Thein selaku pihak koordinator program menyampaikan, tahun lalu, selama Cross-Learning Exchange 1 di Vietnam, para peserta mengeksplorasi bagaimana Perlindungan, Kesetaraan Gender dan Inklusi, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan Lingkungan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen bencana melalui kebijakan, institusi, informasi ilmiah, dan mekanisme koordinasi. Kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan di Filipina, di mana para peserta meneliti bagaimana kebijakan dan kerangka kerja ini diterjemahkan ke dalam praktik melalui sistem pemerintahan nasional dan lokal, pengaturan kelembagaan, dan mekanisme koordinasi multi-tingkat.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, Dr. Sithu Pe mengatakan, Cross-Learning Exchange 3 di Indonesia kali ini pun berfokus pada pertanyaan penting berikutnya terkait bagaimana sistem, kebijakan, dan kerangka kerja tersebut pada akhirnya diterjemahkan menjadi tindakan yang bermakna di tingkat komunitas. Ia mengutarakan, di seluruh ASEAN, terlepas dari bahaya yang dihadapi, komunitas selalu menjadi pihak pertama yang merespons.

Menurut Dr. Sithu Pe, sebelum bantuan eksternal tiba, komunitas-komunitas membuat keputusan, mengatur evakuasi, melindungi mata pencaharian, mendukung kelompok rentan, dan saling membantu dalam menghadapi krisis. Karena alasan ini, penguatan ketahanan komunitas tetap menjadi inti dari manajemen bencana yang efektif.

“Kita berkumpul di Yogyakarta karena provinsi ini menawarkan lingkungan belajar yang unik di mana ketahanan terhadap bencana dibangun melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, dan mitra pembangunan. Selama bertahun-tahun, Yogyakarta telah mengembangkan ekosistem manajemen risiko bencana berbasis komunitas yang menunjukkan bagaimana ketahanan dapat diperkuat melalui kemitraan, kepemimpinan lokal, dan tanggung jawab bersama,” terang Dr. Sithu Pe.

Sepanjang minggu ini, Dr. Sithu Pe menjelaskan, para peserta akan memiliki kesempatan untuk mengamati bagaimana ekosistem kolaboratif ini beroperasi dalam praktiknya. Mulai dari sistem manajemen bencana nasional dan lokal hingga inisiatif kesiapsiagaan komunitas, mekanisme evakuasi inklusif, pendekatan yang peka terhadap iklim dan berkelanjutan secara lingkungan, hingga jaringan relawan yang terinstitusionalisasi.

“Setiap kunjungan telah dirancang dengan cermat untuk menunjukkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam membangun komunitas yang tangguh, dan bagaimana pendekatan yang berhasil dapat diinstitusionalisasi dan ditingkatkan melalui kemitraan, jaringan, dan kepemilikan lokal,” ucap Dr. Sithu Pe.

Lebih lanjut, Dr. Sithu Pe pun menggarisbawahi bahwa yang terpenting, tujuan dari penyelenggaraan Cross-Learning Exchange 3 ini bukanlah untuk memamerkan solusi untuk bahaya tertentu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pendekatan, prinsip, dan pelajaran yang dapat diadaptasi di berbagai konteks di ASEAN.

“Meskipun komunitas dan organisasi yang kami kunjungi beroperasi dalam lingkungan lokal tertentu, wawasan yang mereka tawarkan tentang kesiapan, inklusi, ketahanan, kesukarelawanan, kemitraan, dan keberlanjutan sangat relevan di seluruh wilayah kita. Kami berharap Cross-Learning Exchange 3 ini akan memberikan kesempatan tidak hanya untuk belajar dari pengalaman Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar negara anggota ASEAN dan mendorong refleksi tentang bagaimana pelajaran-pelajaran ini dapat diterapkan dalam konteks nasional masing-masing,” tutup Dr. Sithu Pe.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Tegaskan Komitmen Perluas Perlindungan Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan bagi para pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Komunikasi dan sinergi dengan seluruh pihak terkait menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut.

 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (Rakor Monev) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPJS Ketenagakerjaan secara daring, Senin (27/7/2026).

 

“Terkait BPJS Ketenagakerjaan bersama PBI menjadi prioritas dan salah satu program yang tidak akan dihapus, komunikasi dengan semua pihak terkait menjadi aspek yang penting,” kata Denny Mulyadi di Ruang Rapat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bayu Marwanto memaparkan bahwa pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bogor periode 2022 hingga 2026 mengalami peningkatan.

 

Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi bukti adanya pertumbuhan kepesertaan atau coverage BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan, baik pekerja formal maupun pekerja rentan.

 

Hingga Juni 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat program sebesar Rp499,1 miliar kepada warga Kota Bogor dengan jumlah kasus sebanyak 32.886. Dari jumlah tersebut, salah satunya berupa manfaat beasiswa dengan total Rp5,2 miliar.

 

Sementara itu, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Bogor berada di angka 46,18 persen dari target 63,10 persen. Capaian tersebut menempatkan Kota Bogor di posisi kedua tertinggi di Jawa Barat setelah Kabupaten Purwakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sidak Program MBG di Kecamatan Bone, Jasin Dilo Pastikan Makanan Bergizi dan Higienis

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Jasin U. Dilo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (17/07). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari agenda Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPD RI terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bangsa dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memenuhi standar gizi, higienis, serta tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik,” ujar Jasin.

Dalam kunjungan tersebut, Senator asal Gorontalo meninjau secara langsung proses penyajian makanan di sejumlah sekolah. Didampingi tenaga pendidik dan pengelola program, Jasin memeriksa menu makanan yang disiapkan bagi para siswa, mulai dari komposisi lauk, sayuran, buah-buahan, hingga kebersihan wadah makanan dan kelayakan konsumsi sebelum didistribusikan kepada peserta didik.

Menurut Jasin, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan yang diterima setiap hari. Oleh sebab itu, seluruh tahapan pelaksanaan program harus dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.

Ia juga menaruh perhatian terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, penyedia layanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahan pangan yang digunakan berasal dari produk lokal yang segar dan berkualitas, diproses secara higienis, serta didistribusikan tepat waktu agar kualitas makanan tetap terjaga saat diterima peserta didik.

“Jangan sampai niat baik negara dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak terhambat karena lemahnya tata kelola. Setiap tahapan pelayanan harus berjalan sesuai standar sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar tercapai,” tegasnya.

Selain melakukan pengawasan terhadap aspek teknis pelaksanaan program, Jasin juga mengajak pihak sekolah untuk terus memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah. Menurutnya, kebiasaan tersebut tidak hanya menjaga kualitas makanan yang disediakan, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan pola hidup sehat sejak usia dini.

Seluruh hasil pengawasan yang diperoleh selama kunjungan di Kecamatan Bone akan dihimpun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi Komite III DPD RI bersama kementerian terkait dan Badan Gizi Nasional. Evaluasi tersebut meliputi aspek rantai pasok bahan baku, kelayakan dapur pengolahan, efektivitas distribusi, hingga kepatuhan terhadap standar pelayanan.

“Temuan yang kami peroleh di lapangan akan menjadi masukan penting untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo,” jelas Jasin.

Melalui pengawasan langsung di lapangan, Jasin menegaskan komitmen DPD RI dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara program, dan satuan pendidikan dapat terus diperkuat sehingga program ini mampu meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua Komite III DPD RI Dukung Perjuangan Kesejahteraan Dosen Swasta

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyampaikan dukungan terhadap upaya asosiasi dosen dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen, utamanya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah 3T.

“Kami di Komite III memberi apresiasi atas inisiatif asosiasi dosen, baik melalui upaya diplomasi kelembagaan maupun mekanisme peradilan. Gaji yang merupakan hak ini menjadi bagian dari penopang kesejahteraan sekaligus penghargaan bagi tenaga akademik profesional. Maka kami menyatakan dukungan prinsipil terhadap upaya peningkatan penghargaan bagi jabatan akademik atau profesi ini,” ujar Filep Wamafma, Senin (27/7/2026).

Filep menambahkan pentingnya keberpihakan kebijakan yang seimbang baik bagi dosen negeri maupun dosen swasta sebagaimana dedikasi dan pengabdiannya bagi dunia akademik. Oleh karena itu, perlu adanya inventarisasi masalah agar dosen di bawah pengelola swasta juga mendapatkan perhatian yang setara.

“Kesejahteraan dosen swasta perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga tenaga pendidik dimanapun posisinya merasa didukung baik secara moral maupun kebijakan dalam menjalankan tugas pengajaran di perguruan tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, senator Filep Wamafma juga menyoroti perihal tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta, terutama yang berada di daerah 3T. Diantaranya, ketimpangan regional dan dampak pada kemampuan pembayaran UKT serta kendala akses mahasiswa.

“Perkembangan biaya hidup dan kemampuan pembayaran dari mahasiswa berbeda antara Jabodetabek dan daerah lain, terutama 3T. Jadi, kenaikan UKT seperti di Jabodetabek sulit direplikasi di daerah 3T karena kemampuan ekonomi mahasiswa lebih rendah. Akibatnya muncul risiko drop out dan stagnasi perkembangan perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah 3T. Tentu ini jadi perhatian kita bersama,” katanya lagi.

Menyikapi hal ini, Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan mendorong adanya kebijakan yang tepat dan evaluasi sistem pendidikan. Dia mengatakan, Komite III DPD RI menyoroti kurangnya fokus kebijakan yang menargetkan penanganan masalah pendidikan daerah secara spesifik, khususnya 3T.

“Kami mendorong upaya peningkatan kesejahteraan dosen menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan. Juga meminta agar pemerintah mempercepat dan mengarahkan pembangunan pendidikan agar sejajar, seimbang, dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” katanya.

“Komite III mendukung langkah asosiasi dosen ini, namun kami menegaskan bahwa proses ini harus terintegrasi dalam rangka evaluasi kebijakan pendidikan nasional. Perlu juga tindakan konkret pemerintah untuk menyelamatkan pendidikan di wilayah 3T. Kami berharap adanya perimbangan kesejahteraan dosen dan program kebijakan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara adil, merata dan terfokus,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News