Beranda blog Halaman 97

DIY Jadi Tuan Rumah ASEAN-PRIME Cross-Learning Exchange 3, Perkuat Ketangguhan Bencana Berbasis Komunitas

Mewakili Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X resmi membuka ASEAN-PRIME Cross-Learning Exchange 3, program kerja sama regional di Asia Tenggara yang didukung oleh Pemerintah Kanada untuk berbagi pengetahuan manajemen penanggulangan bencana yang inklusif. Program ini akan berlangsung selama 5 hari, pada 27-31 Juli 2026, dengan DIY sebagai tuan rumah.

Membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Paduka menegaskan bahwa paradigma penanggulangan bencana telah mengalami perubahan. Jika dahulu bencana dipandang sebagai peristiwa lokal yang ditangani secara lokal, kini risiko bencana tidak lagi mengenal batas administrasi atau pun batas negara. Karena itu, ketangguhan terhadap bencana tidak lagi dapat dibangun hanya dari pengalaman sendiri, tetapi juga melalui kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain.

 

Sri Paduka menyebutkan bahwa di saat yang sama, pengalaman juga mengajarkan bahwa ketangguhan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan infrastruktur, kecanggihan teknologi, atau kelengkapan peralatan. Semua itu tetap penting, namun yang sering menentukan keberhasilan menghadapi bencana justru adalah kualitas tata kelola, kecepatan koordinasi, tingkat kepercayaan antarlembaga, serta kemampuan melibatkan masyarakat secara lebih bermakna.

“Di sinilah ASEAN-PRIME Cross-Learning Exchange menemukan relevansi dan urgensinya. Istilah Cross Learning Exchange sendiri mengandung pengertian bahwa pengetahuan tentang bencana tidak boleh stagnan, melainkan harus terus diperbarui melalui pertukaran pengalaman dan pembelajaran bersama,” jelas Sri Paduka pada Senin (27/07) di Hotel Meliá Purosani Yogyakarta.

Dituturkan Sri Paduka, forum tersebut pun bukan sekadar menjadi ruang berbagi praktik baik. Melalui forum ini seluruh peserta berupaya memahami cara berbagai negara, daerah, dan komunitas menghadapi tantangan yang berbeda, namun kerap memiliki akar persoalan yang serupa.

“Yang dipertukarkan bukan hanya pengetahuan, melainkan juga perspektif. Dan sering kali, perspektif baru itulah yang membuka kemungkinan solusi yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Semoga forum ini memperkuat jejaring pembelajaran, memperkaya wawasan bersama, serta semakin memperkokoh komitmen ASEAN untuk membangun kawasan yang lebih aman, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi berbagai risiko di masa depan,” ujar Sri Paduka.

Sementara itu, Director of Operations AHA Centre, Dr. Sithu Pe Thein selaku pihak koordinator program menyampaikan, tahun lalu, selama Cross-Learning Exchange 1 di Vietnam, para peserta mengeksplorasi bagaimana Perlindungan, Kesetaraan Gender dan Inklusi, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan Lingkungan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen bencana melalui kebijakan, institusi, informasi ilmiah, dan mekanisme koordinasi. Kemudian perjalanan tersebut dilanjutkan di Filipina, di mana para peserta meneliti bagaimana kebijakan dan kerangka kerja ini diterjemahkan ke dalam praktik melalui sistem pemerintahan nasional dan lokal, pengaturan kelembagaan, dan mekanisme koordinasi multi-tingkat.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, Dr. Sithu Pe mengatakan, Cross-Learning Exchange 3 di Indonesia kali ini pun berfokus pada pertanyaan penting berikutnya terkait bagaimana sistem, kebijakan, dan kerangka kerja tersebut pada akhirnya diterjemahkan menjadi tindakan yang bermakna di tingkat komunitas. Ia mengutarakan, di seluruh ASEAN, terlepas dari bahaya yang dihadapi, komunitas selalu menjadi pihak pertama yang merespons.

Menurut Dr. Sithu Pe, sebelum bantuan eksternal tiba, komunitas-komunitas membuat keputusan, mengatur evakuasi, melindungi mata pencaharian, mendukung kelompok rentan, dan saling membantu dalam menghadapi krisis. Karena alasan ini, penguatan ketahanan komunitas tetap menjadi inti dari manajemen bencana yang efektif.

“Kita berkumpul di Yogyakarta karena provinsi ini menawarkan lingkungan belajar yang unik di mana ketahanan terhadap bencana dibangun melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, dan mitra pembangunan. Selama bertahun-tahun, Yogyakarta telah mengembangkan ekosistem manajemen risiko bencana berbasis komunitas yang menunjukkan bagaimana ketahanan dapat diperkuat melalui kemitraan, kepemimpinan lokal, dan tanggung jawab bersama,” terang Dr. Sithu Pe.

Sepanjang minggu ini, Dr. Sithu Pe menjelaskan, para peserta akan memiliki kesempatan untuk mengamati bagaimana ekosistem kolaboratif ini beroperasi dalam praktiknya. Mulai dari sistem manajemen bencana nasional dan lokal hingga inisiatif kesiapsiagaan komunitas, mekanisme evakuasi inklusif, pendekatan yang peka terhadap iklim dan berkelanjutan secara lingkungan, hingga jaringan relawan yang terinstitusionalisasi.

“Setiap kunjungan telah dirancang dengan cermat untuk menunjukkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam membangun komunitas yang tangguh, dan bagaimana pendekatan yang berhasil dapat diinstitusionalisasi dan ditingkatkan melalui kemitraan, jaringan, dan kepemilikan lokal,” ucap Dr. Sithu Pe.

Lebih lanjut, Dr. Sithu Pe pun menggarisbawahi bahwa yang terpenting, tujuan dari penyelenggaraan Cross-Learning Exchange 3 ini bukanlah untuk memamerkan solusi untuk bahaya tertentu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pendekatan, prinsip, dan pelajaran yang dapat diadaptasi di berbagai konteks di ASEAN.

“Meskipun komunitas dan organisasi yang kami kunjungi beroperasi dalam lingkungan lokal tertentu, wawasan yang mereka tawarkan tentang kesiapan, inklusi, ketahanan, kesukarelawanan, kemitraan, dan keberlanjutan sangat relevan di seluruh wilayah kita. Kami berharap Cross-Learning Exchange 3 ini akan memberikan kesempatan tidak hanya untuk belajar dari pengalaman Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar negara anggota ASEAN dan mendorong refleksi tentang bagaimana pelajaran-pelajaran ini dapat diterapkan dalam konteks nasional masing-masing,” tutup Dr. Sithu Pe.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Tegaskan Komitmen Perluas Perlindungan Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan bagi para pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Komunikasi dan sinergi dengan seluruh pihak terkait menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut.

 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (Rakor Monev) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPJS Ketenagakerjaan secara daring, Senin (27/7/2026).

 

“Terkait BPJS Ketenagakerjaan bersama PBI menjadi prioritas dan salah satu program yang tidak akan dihapus, komunikasi dengan semua pihak terkait menjadi aspek yang penting,” kata Denny Mulyadi di Ruang Rapat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bayu Marwanto memaparkan bahwa pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bogor periode 2022 hingga 2026 mengalami peningkatan.

 

Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi bukti adanya pertumbuhan kepesertaan atau coverage BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan, baik pekerja formal maupun pekerja rentan.

 

Hingga Juni 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat program sebesar Rp499,1 miliar kepada warga Kota Bogor dengan jumlah kasus sebanyak 32.886. Dari jumlah tersebut, salah satunya berupa manfaat beasiswa dengan total Rp5,2 miliar.

 

Sementara itu, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Bogor berada di angka 46,18 persen dari target 63,10 persen. Capaian tersebut menempatkan Kota Bogor di posisi kedua tertinggi di Jawa Barat setelah Kabupaten Purwakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sidak Program MBG di Kecamatan Bone, Jasin Dilo Pastikan Makanan Bergizi dan Higienis

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Jasin U. Dilo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (17/07). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari agenda Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPD RI terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bangsa dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memenuhi standar gizi, higienis, serta tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik,” ujar Jasin.

Dalam kunjungan tersebut, Senator asal Gorontalo meninjau secara langsung proses penyajian makanan di sejumlah sekolah. Didampingi tenaga pendidik dan pengelola program, Jasin memeriksa menu makanan yang disiapkan bagi para siswa, mulai dari komposisi lauk, sayuran, buah-buahan, hingga kebersihan wadah makanan dan kelayakan konsumsi sebelum didistribusikan kepada peserta didik.

Menurut Jasin, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan yang diterima setiap hari. Oleh sebab itu, seluruh tahapan pelaksanaan program harus dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.

Ia juga menaruh perhatian terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, penyedia layanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahan pangan yang digunakan berasal dari produk lokal yang segar dan berkualitas, diproses secara higienis, serta didistribusikan tepat waktu agar kualitas makanan tetap terjaga saat diterima peserta didik.

“Jangan sampai niat baik negara dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak terhambat karena lemahnya tata kelola. Setiap tahapan pelayanan harus berjalan sesuai standar sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar tercapai,” tegasnya.

Selain melakukan pengawasan terhadap aspek teknis pelaksanaan program, Jasin juga mengajak pihak sekolah untuk terus memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah. Menurutnya, kebiasaan tersebut tidak hanya menjaga kualitas makanan yang disediakan, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan pola hidup sehat sejak usia dini.

Seluruh hasil pengawasan yang diperoleh selama kunjungan di Kecamatan Bone akan dihimpun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi Komite III DPD RI bersama kementerian terkait dan Badan Gizi Nasional. Evaluasi tersebut meliputi aspek rantai pasok bahan baku, kelayakan dapur pengolahan, efektivitas distribusi, hingga kepatuhan terhadap standar pelayanan.

“Temuan yang kami peroleh di lapangan akan menjadi masukan penting untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo,” jelas Jasin.

Melalui pengawasan langsung di lapangan, Jasin menegaskan komitmen DPD RI dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara program, dan satuan pendidikan dapat terus diperkuat sehingga program ini mampu meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua Komite III DPD RI Dukung Perjuangan Kesejahteraan Dosen Swasta

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyampaikan dukungan terhadap upaya asosiasi dosen dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen, utamanya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah 3T.

“Kami di Komite III memberi apresiasi atas inisiatif asosiasi dosen, baik melalui upaya diplomasi kelembagaan maupun mekanisme peradilan. Gaji yang merupakan hak ini menjadi bagian dari penopang kesejahteraan sekaligus penghargaan bagi tenaga akademik profesional. Maka kami menyatakan dukungan prinsipil terhadap upaya peningkatan penghargaan bagi jabatan akademik atau profesi ini,” ujar Filep Wamafma, Senin (27/7/2026).

Filep menambahkan pentingnya keberpihakan kebijakan yang seimbang baik bagi dosen negeri maupun dosen swasta sebagaimana dedikasi dan pengabdiannya bagi dunia akademik. Oleh karena itu, perlu adanya inventarisasi masalah agar dosen di bawah pengelola swasta juga mendapatkan perhatian yang setara.

“Kesejahteraan dosen swasta perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga tenaga pendidik dimanapun posisinya merasa didukung baik secara moral maupun kebijakan dalam menjalankan tugas pengajaran di perguruan tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, senator Filep Wamafma juga menyoroti perihal tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta, terutama yang berada di daerah 3T. Diantaranya, ketimpangan regional dan dampak pada kemampuan pembayaran UKT serta kendala akses mahasiswa.

“Perkembangan biaya hidup dan kemampuan pembayaran dari mahasiswa berbeda antara Jabodetabek dan daerah lain, terutama 3T. Jadi, kenaikan UKT seperti di Jabodetabek sulit direplikasi di daerah 3T karena kemampuan ekonomi mahasiswa lebih rendah. Akibatnya muncul risiko drop out dan stagnasi perkembangan perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah 3T. Tentu ini jadi perhatian kita bersama,” katanya lagi.

Menyikapi hal ini, Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan mendorong adanya kebijakan yang tepat dan evaluasi sistem pendidikan. Dia mengatakan, Komite III DPD RI menyoroti kurangnya fokus kebijakan yang menargetkan penanganan masalah pendidikan daerah secara spesifik, khususnya 3T.

“Kami mendorong upaya peningkatan kesejahteraan dosen menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan. Juga meminta agar pemerintah mempercepat dan mengarahkan pembangunan pendidikan agar sejajar, seimbang, dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” katanya.

“Komite III mendukung langkah asosiasi dosen ini, namun kami menegaskan bahwa proses ini harus terintegrasi dalam rangka evaluasi kebijakan pendidikan nasional. Perlu juga tindakan konkret pemerintah untuk menyelamatkan pendidikan di wilayah 3T. Kami berharap adanya perimbangan kesejahteraan dosen dan program kebijakan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara adil, merata dan terfokus,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketahanan Energi Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, Indonesia harus mempercepat langkah menuju kemandirian energi agar tidak terus bergantung pada impor energi yang rentan terhadap dinamika politik dan ekonomi dunia.

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi DBS-CNBC Indonesia Morning Coffee bertajuk “Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Global: Tantangan, Potensi, dan Arah Kebijakan.”

Menurutnya, berbagai konflik dan ketegangan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.

“Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada energi impor. Kemandirian energi harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut stabilitas ekonomi, daya saing industri, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa transisi energi harus menjadi instrumen strategis untuk mencapai tiga tujuan sekaligus. Pertama, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan impor. Kedua, menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen melalui penciptaan investasi baru, hilirisasi industri, dan lapangan kerja hijau.

“Ketiga, memenuhi komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon serta mempercepat dekarbonisasi menuju pembangunan berkelanjutan. Ketiga sasaran tersebut, menurut Eddy, bukanlah agenda yang saling bertentangan, melainkan dapat dicapai secara bersamaan melalui kebijakan yang tepat,” lanjutnya.

Transisi Energi Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Waketum PAN ini menjelaskan, jalan menuju kemandirian energi harus ditempuh melalui percepatan transisi energi yang berpijak pada kekuatan sumber daya nasional. Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, panas bumi, hidro, angin hingga bioenergi, yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Selain mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, Eddy menilai reformasi tata kelola sektor energi juga harus menjadi prioritas. Penyusunan neraca migas nasional, perbaikan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), peningkatan kepastian investasi, serta penguatan perencanaan energi nasional diperlukan agar sistem energi Indonesia menjadi lebih efisien, tangguh, dan mampu mengantisipasi berbagai risiko global.

“Ketahanan energi dibangun dengan menambah kapasitas produksi sekaligus membenahi tata kelola yang baik, kepastian regulasi, dan perencanaan jangka panjang agar Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan global,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltara Buka LCC Empat Pilar MPR RI 2026, Perkuat Wawasan Kebangsaan Pelajar

 Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Tarakan Plaza, Sabtu (25/7/2026).

Hadir dalam acara tersebut Inspektur Sekretariat Jenderal MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, S.IP., M.E.; Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Hasanuddin, S.Pd., M.Si.; Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pendidikan H. Sudarsono, S.E., M.Pd.; Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Arinda Susanti, M.Pd.; Kepala Bagian Perbendaharaan Setjen MPR RI Suharyati, S.Sos., M.M.; Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Kota Tarakan Mustari, S.Pd., M.Pd.; para juri; kepala sekolah; serta guru pendamping siswa.

Sebanyak sembilan sekolah mengikuti LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara, setelah melalui proses seleksi yang diikuti 40 peserta. Kesembilan sekolah tersebut adalah SMAN 1 Nunukan, SMAN 3 Tarakan, SMAN 1 Tarakan, SMAN 1 Tanjung Selor, SMAN 1 Sebatik Tengah, SMAN 2 Tarakan, SMAN TU 1 Tana Tidung, SMAN 8 Malinau, dan SMAN 1 Tanjung Palas Timur.

LCC Empat Pilar MPR RI Perkuat Wawasan Kebangsaan Pelajar

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara bukan sekadar kompetisi bagi para pelajar, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air, khususnya di kalangan pelajar Kalimantan Utara.

“Kehadiran anak-anakku sebagai wakil sekolah merupakan buah dari kerja keras, semangat belajar, serta dedikasi yang patut dibanggakan. Anak-anak telah menunjukkan bahwa pelajar Kalimantan Utara memiliki tekad untuk berkembang, berkompetisi, dan membawa nama baik daerah. Jadikan kesempatan ini sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kapasitas diri dan menginspirasi pelajar lainnya. Lomba ini merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat berbangsa dan bernegara sejak usia dini,” ujar Zainal A. Paliwang.

Melalui LCC Empat Pilar, menurut Zainal, para pelajar diajak untuk memahami nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kerja sama, sportivitas, serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya ingin menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa, bukanlah sekadar materi yang dihafalkan untuk memenangkan perlombaan. Nilai-nilai tersebut harus dipahami secara utuh, dihayati maknanya, dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Di sanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, yakni ketika nilai-nilai luhur tersebut menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” kata Zainal.

Di tengah perkembangan zaman yang dinamis, kata Zainal, pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan prestasi akademik. Bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, rasa cinta tanah air, semangat gotong royong, dan tanggung jawab terhadap bangsa.

Apalagi, generasi muda saat ini merupakan generasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, Indonesia akan memasuki era bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif mendominasi.

“Ini merupakan peluang emas apabila dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan yang berkualitas, pembinaan karakter, dan penguatan ideologi kebangsaan. Sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik, bonus demografi justru akan menjadi beban pembangunan,” ujarnya.

LCC Empat Pilar MPR RI Diharapkan Cetak Pemimpin Masa Depan

Zainal juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

“Indonesia memiliki keragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang menjadi kekayaan bangsa. Keberagaman tersebut bukan alasan untuk terpecah belah, tetapi merupakan modal sosial yang harus dirawat melalui semangat persatuan, toleransi, saling menghormati, dan gotong royong. Persatuan dalam keberagaman merupakan kekuatan utama yang telah mengantarkan bangsa ini melewati berbagai tantangan,” kata Zainal.

Menurutnya, hal tersebut menjadi semakin penting bagi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan negara. Kalimantan Utara memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Di sisi lain, Kaltara juga dihuni oleh masyarakat yang berasal dari beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang. Karena itu, Kaltara membutuhkan generasi yang tidak hanya unggul dan berdaya saing, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, mampu menjaga harmoni sosial, serta menjadikan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Anak-anakku, jadikanlah kompetisi ini sebagai ruang untuk belajar, bertukar pengalaman, memperluas persahabatan, dan mempererat persaudaraan pelajar dari berbagai daerah di Kalimantan Utara. Menang atau kalah bukanlah tujuan akhir. Jauh lebih penting adalah tumbuhnya semangat untuk terus belajar, saling menghargai, bekerja sama, serta menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari,” ujarnya.

Zainal berharap LCC Empat Pilar MPR RI dapat melahirkan generasi muda Kalimantan Utara yang cerdas dan berkarakter, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, serta siap menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

“Semoga dari ajang ini lahir generasi muda Kalimantan Utara yang cerdas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan siap menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Pemerintah Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin, 27 Juli 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Usai mengikuti rapat, Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan komitmen KSSK untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ucap Destry dalam keterangannya.

Selain itu, Destry turut menyampaikan dukungan KSSK terhadap arah kebijakan pemerintah. Koordinasi antarotoritas, menurutnya, akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan dari masing-masing otoritas.

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Destry turut menegaskan arah kebijakan moneter Bank Indonesia dengan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Untuk menjaga hal tersebut, Destry mengatakan bahwa BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen.

“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry.

Selain menjaga stabilitas, Bank Indonesia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai keputusan rapat dewan gubernur (RDG) bulan Juli lalu, Destry menuturkan bahwa BI tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging.

“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.

Melalui penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut HUT Ke-81 RI, Kemenag Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Doa dan Zikir Kebangsaan sebagai salah satu rangkaian HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara yang akan dihadiri sekitar 100 ribu orang, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026, di Lapangan Monas, Jakarta.

“Delapan puluh satu tahun membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang terus bergerak dan tetap berdiri kuat. Doa dan zikir kebangsaan ini sebagai rasa syukur kita, sekaligus memohon perlindungan untuk terus melangkah bersama mengisi kemerdekaan ini,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurutnya Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, kemerdekaan adalah milik seluruh warga tanpa terkecuali. Karena itu, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur harus menjadi arah perjuangan bersama. Setiap langkah yang telah ditempuh menuju tujuan tersebut, lanjut Kamaruddin Amin, perlu disertai dengan doa.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, menyampaikan kegiatan ini akan diikuti oleh beragam unsur masyarakat. “Rencananya kegiatan ini akan diikuti oleh para pelajar, santri, mahasiswa, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan ormas, serta ASN dari lintas Kementerian/Lembaga,” papar Kamaruddin Amin.

“Kami berharap kegiatan ini juga dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dari rumah masing-masing,” lanjutnya.

Zikir dan Doa Kebangsaan juga akan diisi dengan doa lintas agama dan paduan suara. “Jadi semua agama terlibat dalam acara ini. Ada pembacaan shalawat juga yang akan dipandu oleh Habib Syekh,” terang Kamaruddin Amin.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad yang bertindak sebagai Ketua Panitia menambahkan, tiap rangkaian acara yang dilaksanakan mencerminkan wajah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

“Momentum ini menghadirkan wajah Indonesia yang sesungguhnya. Berbeda keyakinan dan tradisi, tetapi dipersatukan oleh kecintaan yang sama kepada bangsa dan negara,” ujar Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Menurutnya, doa perlu menjadi energi yang menggerakkan masyarakat untuk menjaga kerukunan, memperkuat solidaritas, dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Doa harus menumbuhkan harapan, dan harapan harus diwujudkan melalui tindakan. Dari menjaga persaudaraan, membantu sesama, hingga menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Kementerian Agama berharap kegiatan ini menjadi perjumpaan yang hangat bagi seluruh anak bangsa sekaligus memperkuat langkah bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenag Apresiasi Kesiapan Dapur MBG Berbasis Wakaf Mandiri di Lingkungan Pesantren Darunnajah

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafii, mengapresiasi langkah konkrit dan kemandirian Yayasan serta Universitas Darunnajah dalam mendukung program strategis nasional. Komitmen tersebut dibuktikan melalui keberhasilan Darunnajah merampungkan 100 persen pembangunan 4 Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) berbasis wakaf produktif di lingkungan pondok pesantrennya.

Langkah pembangunan empat Dapur Satuan Pelayanan Bergizi (SPPG) di lingkungan Pesantren Darunnajah merupakan wujud nyata optimalisasi wakaf produktif untuk mendukung kemandirian dan kesehatan santri serta masyarakat sekitar. Pihak Darunnajah menegaskan bahwa seluruh proses investasi pembangunan fasilitas tersebut bersumber dari hasil pengelolaan aset wakaf yang dikembalikan sepenuhnya untuk manfaat umat.

“Kita ini terkait dengan MBG sudah ada empat SPPG yang berada di bawah kita langsung. Semuanya itu berbasis wakaf, jadi dana-dana investasinya pun dari hasil wakaf yang kita kembangkan untuk kembali ke wakaf,” ujar Pimpinan Ponpes Darunnajah, Sofwan Manaf, saat memaparkan kesiapan fasilitas dapur SPPG di hadapan Wamenag, Selasa (28/7/2026).

“Kehadiran empat dapur SPPG berbasis wakaf mandiri di Darunnajah ini merupakan bukti nyata kontribusi pesantren dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan santri. Seluruh pembiayaannya dikembangkan secara mandiri dari hasil pengelolaan wakaf produktif,” tanggap Wamenag saat menerima audiensi jajaran pimpinan Yayasan dan Universitas Darunnajah di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta.

Merespons kesiapan fasilitas tersebut, Wamenag menginstruksikan jajaran Direktorat Pesantren Kemenag untuk bergerak proaktif mendorong data dan dokumentasi fisik pesantren yang telah siap 100 persen (termasuk Darunnajah) ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kemenko Pangan agar dapat segera diakselerasi operasionalnya.

Di samping kesiapan program gizi, audiensi tersebut juga membahas penguatan tata kelola kelembagaan melalui Program Pascasarjana Magister (S2) dan persiapan Doktor (S3) Manajemen Pesantren di Universitas Darunnajah. Wamenag menegaskan komitmennya untuk mengawal proses administrasi penyerahan SK Program S3 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Diktis Kemenag), sejalan dengan penguatan kelembagaan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama.

Penguatan Kurikulum Manajemen Pesantren dan Lingkungan Ramah Anak

Dalam kesempatan dialog tersebut, Wamenag memberikan perhatian khusus terhadap kurikulum Program Manajemen Pesantren yang dikembangkan oleh Universitas Darunnajah. Wamenag menekankan bahwa calon pengelola dan pimpinan pesantren masa depan tidak hanya dituntut menguasai keilmuan keagamaan, tetapi juga harus dibekali pemahaman tata kelola sarana dan prasarana fisik yang aman bagi santri.

“Kurikulum Manajemen Pesantren perlu membekali calon alumni dengan standar pengetahuan rancang bangun dan konstruksi bangunan fisik yang aman dan nyaman. Hal ini penting agar setiap pembangunan fasilitas pesantren benar-benar terjamin keamanannya bagi para santri dan kiai,” tegas Romo Syafii.

Selain keandalan fisik bangunan, Wamenag mendorong integrasi sistem pengawasan berbasis digital dan mekanisme pengaduan dalam manajemen pesantren guna mewujudkan Program Ruang Aman dan Nyaman Bagi Anak (RANA). Penerapan sistem digitalisasi pengawasan di area-area publik pesantren dinilai menjadi langkah preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan serta menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren.

“Dengan penguatan manajemen yang mencakup keandalan fisik bangunan, digitalisasi pengawasan, serta kemandirian ekonomi berbasis wakaf, kita berharap Universitas Darunnajah dapat menjadi percontohan (benchmark) nasional bagi tata kelola pesantren yang modern, aman, dan berdaya saing,” pungkas Wamenag.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Wamen Ossy untuk Pejabat Administrator dalam PKA 2026: Harus Jadi Arsitek Perubahan

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengajak jajarannya yang tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026 untuk menjadi pemimpin perubahan yang mampu menggerakkan transformasi di unit kerjanya. Menurutnya, peran Pejabat Administrator sangat menentukan keberhasilan transformasi Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin mudah, cepat, dan dipercaya masyarakat.

“Administrator bukanlah manajer rutinitas. Administrator harus menjadi arsitek perubahan di unit-unit kerja yang ada. Kalau administrator tidak bergerak, perubahan hanya akan berhenti di atas kertas. Namun, ketika administrator bergerak, perubahan akan terasa hingga loket pelayanan BPN yang paling depan,” tegas Wamen Ossy secara daring dalam sesi pengarahan PKA, Senin (27/07/2026).

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy menyampaikan materi bertajuk “Memimpin Perubahan, Membangun Institusi yang Dipercaya, Melayani dengan Hati, dan Mempersiapkan Masa Depan Indonesia” kepada ratusan peserta PKA Tahun 2026. Ia mengingatkan bahwa transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sedang membangun sebuah institusi yang semakin dipercaya masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, organisasi yang semakin adaptif, dan integritas yang semakin kuat,” ujar Wamen Ossy.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut, transformasi Kementerian ATR/BPN perlu dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya dengan pembenahan sistem dan pemanfaatan teknologi, namun juga melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak utama perubahan. Untuk itu, setiap Pejabat Administrator harus memiliki pola pikir yang terbuka terhadap perubahan dan terus belajar. Ia ingin seluruh peserta PKA menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan budaya kerja adaptif, profesional, dan berintegritas.

“Kepercayaan masyarakat dibangun melalui jutaan pelayanan yang kita berikan setiap hari. Satu pelayanan yang buruk dapat menghapus kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun,” jelas Wamen Ossy.

Menurutnya, ketika setiap pejabat berhasil menggerakkan perubahan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh organisasi, tapi juga oleh masyarakat. “Saya yakin apabila seluruh administrator pulang dengan tekad menjadi agen perubahan di unit kerjanya masing-masing, maka transformasi Kementerian ATR/BPN bukan lagi sekadar program, melainkan menjadi sebuah gerakan untuk membangun pelayanan publik yang semakin baik, birokrasi yang profesional, memperkuat kepastian hukum pertanahan dan tata ruang, serta ikut membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Wamen Ossy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News