Beranda blog Halaman 977

Presiden Prabowo Awali Lawatan Luar Negeri dengan Kunjungan Kenegaraan ke Arab Saudi

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatan luar negerinya dengan melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke Arab Saudi, pada Selasa (01/06/2025). Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden beserta rombongan terbatas bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi pukul 15.40 WIB.

Tampak melepas keberangkatan Presiden menuju Jeddah yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, turut melepas pula Wakil Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Mushari Althiyabi.

Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Arab Saudi sejak resmi menjabat sebagai Kepala Negara. Kunjungan ini pun menandai komitmen pemerintah Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral dengan Arab Saudi sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah.

Selama berada di Arab Saudi, Presiden dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud. Rencananya pertemuan kedua pemimpin yang berlangsung di Istana Al-Salam, Jeddah akan membahas sejumlah isu, termasuk penanganan haji.

“Pak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji. Termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi. Jadi waktunya bertepatan sekali dengan selesainya ibadah haji, supaya penyelenggaraan haji tahun berikutnya akan jauh lebih baik lagi,” ucap Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai melepas keberangkatan Presiden.

Melalui kunjungan ini, penguatan kerja sama kedua negara pada sejumlah bidang strategis diharapkan dapat terjalin makin kuat. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam menjalankan diplomasi aktif yang berlandaskan pada kepentingan nasional dan perdamaian global.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jeddah yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Angka Kematian Jemaah Haji 2025 Tembus 418 Orang, Ini Penyebab Utamanya

Penulis
Syifa
-

Memasuki hari ke-60 pelaksanaan ibadah haji, angka kematian jemaah terus bertambah hingga mencapai 418 orang. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Penyebab dominan wafatnya jemaah haji adalah penyakit jantung (syok kardiogenik dan gangguan jantung iskemik akut), serta sindrom gangguan pernapasan akut pada orang dewasa (data Siskohatkes per 30 Juni 2025, cut-off pukul 16.00 WAS).

Tingginya angka kematian dan kesakitan pada jemaah haji Indonesia menjadi sorotan khusus oleh Kementerian Haji Arab Saudi, terutama menjelang puncak ibadah haji. Ada dua aspek yang menjadi perhatian Wakil Menteri Haji Arab Saudi, Abdul Fatah Mashat, saat mengunjungi Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah pada 28 Juni, yaitu tingkat istitha’ah kesehatan dan jumlah jemaah yang wafat.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua dalam menyusun langkah-langkah persiapan yang lebih baik di masa mendatang, termasuk dalam penyaringan, pemantauan, dan pendampingan kesehatan jemaah sejak sebelum keberangkatan,” ungkapnya.

Senada dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, dr. Mohammad Imran, MKM, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, dalam kegiatan silaturahmi dan pelepasan pemulangan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan Gelombang Kedua (30 Juni) di KKHI Makkah, menyampaikan bahwa tingginya angka kematian ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Ibadah haji merupakan kegiatan pengumpulan massa terlama dan terberat bagi kaum Muslimin dari sisi aktivitas fisik ibadahnya,” ujar dr. Imran.

Menanggapi pernyataan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, ia memohon dukungan dari pemerintah Arab Saudi agar mempermudah legalitas operasional akses layanan kesehatan selama penyelenggaraan ibadah haji.

“Meningkatnya jemaah haji yang meninggal dunia merupakan alarm tanda bahaya bagi kita semua. Kami perlu memastikan bahwa setiap jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi kriteria istitha’ah kesehatan. Pemerintah Indonesia juga perlu diberikan kemudahan dalam legalitas operasional layanan kesehatan haji selama di Arab Saudi. Persoalan penyelenggaraan kesehatan haji adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) secara tegas telah mengatur istitha’ah kesehatan jemaah haji dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Istitha’ah Kesehatan Haji.

Aturan tersebut menjelaskan berbagai kriteria untuk memenuhi syarat istitha’ah kesehatan, yang dilakukan melalui pemeriksaan fisik, kognitif, kesehatan mental, serta kemampuan melakukan aktivitas keseharian.

Implementasi istitha’ah kesehatan yang ketat diharapkan dapat menyaring calon jemaah yang memiliki risiko tinggi atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan menjalani ibadah haji yang menuntut fisik. Tujuannya adalah mengurangi beban pada sistem layanan kesehatan di Tanah Suci dan, yang terpenting, menyelamatkan jiwa.

Menyadari peran krusial seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan ibadah, Kemenkes RI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Permasalahan istitha’ah kesehatan bukan hanya tugas Kemenkes, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, di antaranya:

• Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH): bertugas menyosialisasikan dan mengintegrasikan persyaratan istitha’ah kesehatan ke dalam sistem pendaftaran dan pelunasan biaya haji.

• Pemerintah Daerah: melalui dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, memastikan tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai untuk pemeriksaan jemaah.

• Para Alim Ulama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU): memberikan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental serta memenuhi istitha’ah kesehatan.

• Masyarakat: perlu memahami dan mendukung pentingnya persiapan kesehatan jasmani dan rohani sebelum berhaji.

Dengan sinergi dan komitmen dari semua pihak, Kemenkes berharap dapat menekan angka kematian jemaah haji pada musim-musim haji berikutnya. Tujuan utamanya adalah agar seluruh jemaah dapat menunaikan rukun Islam kelima ini dengan aman, nyaman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Meluncurkan Indeks Risiko Iklim Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) di Situ Cipule, Kabupaten Karawang, Sabtu (28/6/2025).

Mendes Yandri menegaskan komitmen wujudkan Desa Berketahanan Iklim di seluruh Indonesia.

Untuk itu, Kementerian Desa PDT sedang menyusun program terintegrasi untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi perubahan iklim.

“Kita ingin desa menjadi garda terdepan menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk itu, kapasitas desa diperkuat untuk mengelola risiko iklim secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Dana Desa 2025, kata Mendes Yandri, bisa diarahkan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Mendes Yandri juga menyoroti pentingnya aksi kolektif dalam menjaga lingkungan. Ia menyebut IRID sebagai pintu masuk untuk program-program lanjutan seperti Desa Bebas Sampah, Desa Tangguh Iklim, dan Ekonomi Hijau.

“IRID ini bukan hanya soal cuaca, ini soal masa depan. Kalau kita tidak bisa panen karena gagal iklim, lalu negara ini mau makan apa? Ketahanan pangan adalah fondasi berdirinya bangsa,” kata Mantan Anggota DPD RI ini.

Sementara itu, Anggota DPR RI Verrell Bramasta, mendukung penuh peluncuran IRID dan menyebutnya sebagai inovasi penting yang bisa membantu para kepala desa dan petani menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca ekstrem.

Salah satu sasaran strategis wujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029 adalah meningkatnya desa berketahanan iklim
yaitu kemampuan desa dalam lakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Desa berketahanan iklim dapat diukur dengan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID), yang pertimbangkan dimensi keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptasi, dan bahaya.

Mendes Yandri dan Wamendes Ariza juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Sistem Informasi Desa (SID) dengan Sistem Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) antara Kepala BPI Kemendes dengan DJPK Kementerian Keuangan.

Mendes Yandri, Verrel Bramasta, Wakil Bupati Maslani dan tamu kemudian melepaskan bibit ikan nila ke Situ Cipule.

Turut hadir Senior Specialist Development World Bank Jessica Ludwig Maarof, Para Kepala Desa se-Karawang dan Penggiat Desa.

Turut dampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Staf Ahli Ansar Husen, Karo Perencanaan dan Kerja Sama Cece Yusuf dan Plt Kapus P3MD Hasman Maani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Beberkan Faktor Pelemahan PMI Manufaktur Indonesia

Penulis
Syifa
-

Kinerja manufaktur Indonesia sedikit melemah pada bulan Juni 2025. Pelemahan ini ditunjukkan oleh menurunnya PMI bulan Juni sebesar 0,5 dari 47,4 bulan Mei menjadi 46,9 pada Juni 2025. Pelemahan PMI Indonesia juga diikuti oleh PMI sebagian negara ASEAN seperti Malaysia (dari 48,8 ke 48,6), Thailand (dari 49,9 ke 49,5), Vietnam (dari 50,5 ke 45,6), serta Singapura (dari 50,6 ke 49,6).

Kementerian Perindustrian menilai penurunan PMI Indonesia pada bulan Juni 2025 disebabkan dua faktor utama. Pertama, perusahaan industri masih menunggu paket kebijakan deregulasi yang pro-bisnis. Kedua, pelemahan permintaan pasar ekspor dan domestik serta penurunan daya beli masyarakat.

“Dua faktor yang menyebabkan PMI Indonesia pada Juni 2025 masih kontraksi dan menurun dibanding bulan Mei 2025 yakni, pertama perusahaan industri masih menunggu kebijakan pro bisnis, dan kedua pelemahan permintaan pasar ekspor dan pasar domestik serta penurunan daya beli di Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Selasa (1/7).

Empat Kebijakan Ditunggu Pengusaha

Pada bulan Juni lalu pengusaha industri masih menunggu kebijakan pro industri seperti kebijakan yang melindungi pasar domestik dari gempuran produk jadi impor murah. Kebijakan yang memperketat masuknya barang impor murah ke pasar domestik sangat ditunggu oleh para pengusaha. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi, membatasi barang impor murah yang telah mempersempit permintaan produk dalam negeri di pasar domestik. Ruang permintaan sempit ini akan semakin terbuka lebar bagi produk dalam negeri ditengah tekanan penurunan daya beli masyarakat.

Salah satu kebijakan pro industri yang melindungi produk dalam negeri di pasar domestik yang ditunggu pengusaha adalah revisi Permendag No. 8 Tahun 2024. Revisi kebijakan relaksasi impor produk jadi yang disampaikan dalam paket Kebijakan Deregulasi dan Kemudahan Berusaha ini telah diumumkan pemerintah pada hari Senin 30 Juli 2025 dan merupakan langkah positif yang dapat menumbuhkan optimisme pengusaha industri. Namun demikian, dampak kebijakan ini diperkirakan dampak positifnya akan terasa sekitar dua bulan kedepan sejak diumumkan terutama pada industri tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi.

“Kami menduga dampak pencabutan relaksasi impor terutama pada impor produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi akan dirasakan dampaknya pada dua bulan mendatang setelah kebijakan ini diumumkan. Perusahaan industri terutama, industri TPT dan industri Pakaian Jadi bersabar menunggu dampak pemberlakuan kebijakan ini. Namun demikian, pengumuman kebijakan ini tentu sinyal positif bagi industri terutama industri TPT dan Pakaian Jadi,” ujar Febri.

Perusahaan industri juga masih menunggu penetapan kebijakan perubahan pelabuhan masuk (entry port) untuk produk impor jadi. Selama ini, produk impor jadi berharga murah masuk melalui berbagai pelabuhan Indonesia. Dengan adanya pembatasan entry port ini maka gempuran produk impor murah di pasar domestik akan berkurang dan sekaligus akan meningkatkan permintaan domestik produk dalam negeri.

“Pembatasan entry port bagi produk impor jadi berharga murah sangat penting bagi industri dalam negeri terutama bagi industri yang produknya sulit bersaing dengan produk impor murah yang berasal dari negara produsen yang mengalami oversupply.Kebijakan ini akan mampu meningkatkan permintaan utilisasi industri yang memproduksi produk yang bersaing ketat dengan produk impor murah,” tutur Febri.

Penandatangan IEU CEPA juga sangat ditunggu-tunggu oleh perusahaan industri terutama perusahaan ekspor. Perang dagang global telah memaksa industri berorientasi ekspor untuk aktif membuka pasar pada negara tujuan ekspor baru.IEU-CEPA diharapkan bisa memfasilitasi hal ini dimana sebagian produk manufaktur Indonesia bisa masuk pada Uni Eropa dan bersaing dengan produk manufaktur negara lainnya. Kebijakan ini sangat ditunggu perusahaan industri dan telah menumbuhkan optimisme mendalam terutaama pada perusahaan industri berorientasi ekspor.

“Perusahaan Industri menunggu penandatanganan perjanjian IEU-CEPA. Mereka optimis setelah penandatanganan IEU-CEPA maka pasar Eropa akan terbuka lebar bagi produk ekspor mereka,” ujar Febri

Faktor Pasar dan Daya Beli

Selain perusahaan industri yang masih menunggu kebijakan pro bisnis, faktor pasar dan daya beli masyarakat juga ikut andil penurunan PMI Indonesia menjadi 46,9 pada Juni 2025 lalu. Faktor pasar terutama penurunan permintaan dipasar ekspor dan domestik menyebabkan turunnya kinerja manufaktur.

Meski perang tarif dagang global sedikit mereda akan tetapi dampaknya masih dirasakan sampai saat ini oleh industri dalam negeri. Pelemahan permintaan pasar ekspor pada negara tujuan ekspor mengakibatkan sebagian industri dalam negeri melirik pasar domestik untuk menyerap produk mereka. Hal ini mengakibatkan tekanan permintaan dipasar domestik yang sebelumnya telah dibanjiri oleh produk impor.

Sementara itu, pasar dalam negeri juga menghadapi turunnya daya beli masyarakat. Masyarakat lebih memprioritaskan dana mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan mengkonsumsi produk manufaktur terutama produk sekunder atau tersier. Pada kelompok masyarakat ekonomi menengah keatas juga cenderung memprioritaskan menabung atau menginvestasikan dana yang mereka miliki guna mengantisipasi risiko kedepan dari pada membeli produk manufaktur tingkatan tertentu.

Di sisi lain, belanja pemerintah terutama belanja atas produk-produk manufaktur baru dimulai pada pertengahan Juni 2025. Belanja pemerintah pada proyek infrastruktur dan kontruksi sudah dirasakan dampaknya terutama bagi industri keramik, semen, kaca, besi dan baja. Begitu juga dengan kebijakan insentif pemerintah untuk liburan sekolah tahun ini berlangsung pada akhir bulan Juni 2025 awal masuk sekolah. Dampak insentif pemerintah pada saat liburan sekolah dirasakan dampaknya oleh industri makanan, industri minuman, industri kerta, serta industri tekstil dan industri pakaian jadi.

“Kami mengapresiasi insentif pemerintah berupa gaji ke-13, insentif liburan anak sekolah dan momen memasuki tahun ajaran baru yang akan meningkatkan demand, utilisasi dan penyerapan tenaga kerja pada beberapa subsektor industri. Dengan dimulai belanja pemerintah atas produk manufaktur dan juga insentif liburan sekolah serta kenaikan permintaan menjelang tahun ajaran baru diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat terutama untuk membeli produk-produk manufaktur ke depannya,” ujar Febri.

Menanggapi PMI manufaktur Indonesia pada bulan Juni, Usamah Bhatti selaku Ekonom S&P Global Market Intelligence menyampaikan, penurunan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin dalam pada pertengahan tahun 2025. Ini karena lemahnya permintaan pasar yang menyebabkan penurunan produksi dan penjualan. “Penurunan penjualan sebagian besar dari pasar domestik.

Penurunan ini mendorong perusahaan menjalankan strategi retrenchment dengan mengurangi tenaga kerja dan aktivitas pembelian. “Ke depannya, perusahaan kurang begitu optimis terhadap perkiraan output, bahkan kepercayaan diri juga turun ke posisi terendah dalam delapan bulan,” imbuhnya.

Adapun negara di ASEAN yang PMI manufakturnya juga mengalami kontraksi, yakni Vietnam (48,9), Malaysia (49,3), dan Myanmar (49,0). Sedangkan negara manufaktur lainnya, yang turut mengalami pelemahan PMI manufaktur, yaitu Inggris (47,7), Prancis (47,8), Korea Selatan (48,7), dan Jerman (49,0).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Per 1 Juli, Penyaluran Bansos Triwulan II Telah 80 Persen Lebih

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat capaian signifikan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025. Hingga Juli, lebih dari Rp20 triliun bansos tersalur pada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Per hari ini, 1 Juli 2025 Kemensos telah menyalurkan Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp5,8 triliun,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kemensos Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Sementara untuk bansos Sembako, lanjutnya, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun. Adapun untuk penebalan bansos — tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan — juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun.

“Sesuai arahan Presiden diharapkan Bansos Triwulan II dan penebalan ini mampu menjaga daya beli masyarakat serta menstimulus pertumbuhan ekonomi,” kata Gus Ipul

Meski angka penyaluran cukup tinggi, Gus Ipul mengungkap masih ada lebih dari 3 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan. Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

“KPM ini tidak bisa mengakses Bank Himbara, mungkin karena lanjut usia, penyandang disabilitas (atau) kondisi yang tadi kami sampaikan, maka kemudian Kemensos menyalurkan (bansos) melalui PT POS Indonesia,” jelas Gus Ipul.

Hasil verifikasi terbaru menunjukkan sebagian KPM yang sebelumnya menerima bansos lewat PT Pos kini dialihkan ke Bank Himbara. Namun, proses migrasi penyaluran ini membutuhkan waktu karena harus melakukan pembukaan rekening kolektif (Burekol), termasuk pengumpulan identitas, pembuatan kartu, pembuatan ATM dan distribusi ke KPM.

Selain karena proses peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, keterlambatan pencairan bansos juga karena adanya ratusan ribu penerima baru yang belum memiliki rekening. Para KPM baru berhak menerima bansos karena tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan.

“KPM baru yang semestinya dia mendapatkan bansos tapi tidak mendapatkan bansos (exclusion error), maka pada triwulan II mendapatkan PKH sebanyak 629.513 KPM. Ini juga membutuhkan Burekol, membuka rekening kolektif ini memang memerlukan waktu,” kata Gus Ipul.

Hingga saat ini, KPM sedang Burekol tercatat:

• 1.315.886 KPM dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara.

• 629.513 KPM adalah penerima baru PKH yang sebelumnya luput dari data (exclusion error).

• 1.953.139 KPM penerima Program Sembako sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara.

• 770.376 KPM penerima Program Sembako merupakan KPM baru dari hasil validasi terbaru (exclusion error).

Dengan demikian, total ada 3,6 juta KPM yang masuk dalam proses transisi ini alias Burekol dan 600 ribu KPM di antaranya telah berhasil salur per hari ini. “Hari ini telah berhasil Burekol sebanyak 610.333 KPM yang saat ini sedang siap salur. Jadi sekarang tinggal 3 juta KPM belum salur. Mudah-mudahan makin hari terus berkurang,” jelas Gus Ipul.

Atas adanya kendala-kendala di atas, Gus Ipul meminta pemahaman dari masyarakat karena menimbulkan konsekuensi keterlambatan penyaluran bansos kepada sebagian KPM. “Kami terus berkoordinasi dengan Himbara supaya bisa segera sampai kepada penerima manfaat. Insya Allah nanti pada masa mendatang datanya makin akurat, mudah-mudahan penyaluran makin lancar,” harapnya.

Gus Ipul juga memohon maaf atas keterlambatan dan menegaskan bahwa bantuan akan tetap disalurkan kepada mereka yang sudah ditetapkan sebagai penerima bansos.

“Mohon maaf kepada KPM yang belum menerima Bansos. Namun tidak perlu khawatir karena KPM sudah ditetapkan sebagai penerima Bansos Triwulan II akan tetap dicairkan bantuannya setelah proses pembukaan rekeningnya selesai,” janji Gus Ipul.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Audiensi Dubes Uni Emirat Arab, Mendes Yandri Ajak Perkuat Ketahanan Pangan di Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto mengajak Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung dan memperkuat program ketahanan pangan nasional khususnya di tingkat desa.

Menurutnya, program ketahanan pangan ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di pedesaan, dengan terus menjaga stabilitas harga pangan, sehingga nantinya tercipta lapangan kerja bagi warga desa di sektor pertanian.

“Saya sejak dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Presiden Prabowo, ditugaskan salah satunya agar fokus pada ketahanan pangan. Mungkin hal ini nantinya bisa dikerja samakan dengan pemerintah UEA sebagai negara sahabat kita,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat menerima audiensi Duta Besar (Dubes) UEA untuk RI di kediamannya, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Selain itu, Mendes Yandri juga mendorong agar Pemerintah UEA dapat bergandengan tangan untuk dapat menyukseskan desa-desa potensial di Indonesia untuk merambah ke pasar global.

Pasalnya, akses ke pasar global itu penting untuk menjual produk unggulan lokal, seperti hasil pertanian, kepada konsumen di seluruh dunia. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan desa, dan terciptanya lapangan kerja baru, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

“Kami kemarin baru datang dari Malang, Jawa Timur. Di sana ada ribuan desa yang potensinya kurang tereksplor di pasar internasional. Mungkin Pemerintah UEA bisa membantu kami di sektor itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Dubes UEA untuk RI, Abdulla Salem Al-Dhaheri mengaku, hubungan bilateral kedua negara ini selalu baik dan positif, hal itu terbukti setelah Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia, tak lama setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden RI.

Ia juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan, hubungan bilateral Indonesia-UEA menunjukkan tren positif dengan komitmen untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis, khususnya sektor ketahanan pangan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

“Hubungan UEA dengan Indonesia sangat erat, hal itu juga diperkuat dengan kedatangan Presiden kami ke Indonesia beberapa waktu lalu. Sehingga membuat hubungan bilateral kedua negara ini semakin erat dan hangat sampai saat ini,” ujar Abdulla Salem.

“Salah satu kerja sama strategiu mungkin pada program ketahanan pangan. Dan kami berharap bisa juga menjangkau desa-desa di pelosok Indonesia,” paparnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendes PDT, Taufik Madjid, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Staff Khusus Menteri Fahad At-Tamimi, dan Afif Zamroni, serta Tenaga Ahli Menteri, Zainuddin Mailiki.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Digital ASEAN Lewat Optimasi AI

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dalam ekonomi digital ASEAN melalui kolaborasi regional dan penguatan etika dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

Menurutnya, Indonesia memegang peran penting dalam ekosistem digital ASEAN dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa atau sekitar 40% dari populasi ASEAN, Indonesia juga berkontribusi besar terhadap nilai ekonomi digital kawasan.

“McKinsey mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS pada 2030, dan 366 miliar dolar AS di antaranya berasal dari Indonesia,” ujarnya dalam 2025 Indonesia Strategic Engagement Workshop Series yang diselenggarakan US-ASEAN Business Council di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Selasa (01/07/2025).

Bahkan, Pemerintah tidak ingin Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan turut menjadi pemain strategis di level global.

“Kami tidak ingin Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi baru, tetapi juga menjadi bagian dalam rantai nilai global pengembangan teknologi AI dan ikut mengarahkan masa depan digital dunia,” tegas Nezar Patria.

Saat ini, menurut Nezar Patria, Indonesia telah mencatat peningkatan penetrasi internet hingga 80 persen, naik signifikan dibanding lima tahun lalu yang masih berada di bawah 70 persen. Namun, demikian masih ada tantangan infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk akselerasi migrasi menuju jaringan 5G.

“Saat ini, 97 persen wilayah permukiman Indonesia sudah terjangkau oleh teknologi 4G. Tapi kita sekarang beranjak ke arah 5G,” tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian Komdigi berupaya membangun infrastruktur yang mumpuni, tata kelola yang baik, serta jaminan keberlanjutan, inklusivitas, dan kepercayaan publik.

Berkaitan dengan regulasi AI, Nezar Patria secara khusus menjelaskan Indonesia telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for AI (RAM-AI). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang menuntaskan dokumen tersebut.

“RAM-AI ini berguna untuk melihat tingkat kesiapan adopsi teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Negara-negara lain seperti Malaysia bahkan menggunakan dokumen kita sebagai bahan komparasi,” jelasnya.

Nezar menegaskan, pemerintah juga memilih menerapkan etika yang lebih fleksibel dan ramah terhadap inovasi pengembangan teknologi AI.

“Etika mengatur norma-norma dasar yang bisa lebih adaptif terhadap inovasi, sepanjang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika global,” tandasnya.

Meskipun demikian, pemerintah juga mengantisipasi berbagai potensi bahaya akibat AI seperti deepfake dan disinformasi yang makin canggih dan sulit dikenali. Seperti terjadi selama ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel, yang mampu mengecoh pembuat kebijakan dan media arus utama.

“Bukan cuma orang awam, bahkan pembuat kebijakan bisa terkena deepfake ini. Ini luar biasa,” ujar Nezar Patria.

Nezar Patria berharap forum ini dapat menjadi wadah pertukaran pandangan, pembahasan tantangan nyata, serta penyusunan kerangka kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri.

“Kami berharap diskusi ini menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi, serta menjadi ajang bersama untuk membahas persoalan-persoalan yang mungkin selama ini tidak ada salurannya,” ungkapnya.

Dalam acara ini, Wamenkomdigi Nezar Patria didampingi Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani: APBN 2024 Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Tekanan Global

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa APBN 2024 telah bekerja secara optimal sebagai instrumen fiskal yang menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan di tengah situasi global yang penuh tekanan. Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR RI, pada Selasa (1/7), di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.

“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Menkeu.

Di tengah konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta dampak lanjutan El Nino, Menkeu menegaskan bahwa APBN tetap mampu meredam tekanan melalui kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk stabilisasi harga pangan dan energi, serta perlindungan sosial.

APBN juga berperan penting dalam mendukung agenda nasional, termasuk Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan. “Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif,” kata Menkeu. Stabilitas ini ditopang oleh kinerja ekonomi yang tetap tumbuh 5,03% dengan inflasi terkendali di angka 1,6%—jauh di bawah asumsi APBN 2024 sebesar 2,8%.

Dampak konkret dari belanja negara juga terlihat nyata. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat terus dijalankan. Hasilnya, angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,83%, pengangguran menurun menjadi 4,91%, dan belanja negara tumbuh 7,6% menjadi Rp3.359,8 triliun.

Di sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2024 sebesar 2,3% dari PDB, lebih rendah dari outlook sebelumnya. Realisasi pembiayaan utang pun ditekan di bawah target awal, mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah.

Sinergi antara Pemerintah, DPR, dan BPK juga memperkuat tata kelola fiskal. Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pengawasan yang efektif dari DPR RI dan BPK. RUU P2 APBN 2024 kini diajukan untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan tata kelola yang kokoh dan berintegritas, APBN diharapkan terus menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Tegas Presiden Prabowo: Polri Harus Lindungi yang Lemah dan Tertindas

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara di Monumen Nasional, Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025. Dalam amanatnya, Presiden menekankan bahwa Polri harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan penuh dan kemakmuran yang adil untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Cita-cita kita adalah suatu negara di mana seluruh rakyat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat,” ujar Kepala Negara.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Polri harus berada di tengah-tengah rakyat dan menjadi pelindung utama bagi mereka yang lemah dan tertindas. Kepala Negara juga mengingatkan bahwa sejarah membuktikan tidak ada negara yang berhasil tanpa institusi kepolisian yang unggul.

“Kepolisian rakyat selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh,” imbuh Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya dan karena itu menjadi target gangguan dari luar. Presiden juga menegaskan bahwa Polri memegang peranan penting sebagai penjaga kekayaan dan kedaulatan bangsa.

“Bangsa kita bangsa yang kaya, karena kekayaan kita, kita selalu diganggu dan itu adalah hal yang wajar. Di dunia ini yang kuat akan menindas yang lemah dan Indonesia tidak mau ditindas, Indonesia tidak mau jadi lemah dan untuk itu kepolisian harus menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga kekayaan bangsa dan rakyat kita,” ujar Kepala Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 2 Juli 2025: Cerah Pagi, Hujan Ringan Sore Hari

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta akan bervariasi sepanjang hari ini, Rabu, 2 Juli 2025. Cuaca cerah hingga hujan ringan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah ibu kota, dengan suhu udara yang relatif sejuk dan kelembapan cukup tinggi.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari diprediksi akan cerah di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan akan menyelimuti sebagian besar wilayah, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Namun, Jakarta Timur diperkirakan akan diguyur hujan ringan.

Pada sore hari, hujan dengan intensitas ringan diprediksi turun di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Selatan. Sementara itu, langit berawan diperkirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Saat malam tiba, seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, diprakirakan akan mengalami cuaca berawan.

BMKG juga mencatat suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berada di antara 69 persen hingga 96 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan hujan ringan pada siang hingga sore hari, khususnya di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk membawa perlengkapan pelindung seperti payung atau jas hujan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...976977978...4,919Halaman 977 dari 4,919