Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai mitra penting pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan dalam Koordinasi Kelembagaan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM, di Jakarta, Senin (30/6/2025). Acara ini di hadiri Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah dan Deputi bidang koordinasi HAM, Ibnu Chuldun.

“Komnas HAM hadir menjadi partner pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM. Karena mata jelinya Komnas HAM biasanya punya kemampuan untuk melihat secara mikro, sementara kami di pemerintah itu mungkin karena terlalu global, universal,” jelasnya.

Menag mengapresiasi fungsi Komnas HAM sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan lembaga ini disebut mampu mendorong penyelesaian persoalan secara adil dan manusiawi.

“Kalau tanpa Komnas HAM, pemerintah langsung berhadapan dengan kasus, itu sering kali yang menjadi korban adalah masyarakat. Tapi dengan pendampingan Komnas HAM, kita bisa menyelesaikan persoalan itu secara tuntas dan manusiawi. Kita ini negara demokratis, bukan negara komunis,” tegasnya.

Menag memberikan tanggapan atas Perkom Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM yang menurutnya merupakan terobosan penting untuk memastikan rekomendasi dapat diukur.

“Alhamdulillah, ini yang kita cari, kita perlukan supaya ini ada, ini bisa terukur. Kalau kemarin kan belum ada ukurannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menag menekankan bahwa dalam Perkom yang baru ini belum dibedakan secara jelas jenis rekomendasinya. “Ini rekomendasi di sini umum sekali, kalau boleh saya usul satu rekomendasi lagi untuk pencegahan. Jadi rekomendasi ini bukan hanya untuk penindakan, tapi juga untuk mencegah jangan sampai sesuatu itu terjadi, agar jangan sampai nanti multi tafsir” katanya.

Menag juga menyinggung pentingnya komunikasi sebelum rekomendasi dikeluarkan. “Sebelum memberikan rekomendasi dalam pengertian rekomendasi penindakan, apakah tidak sebaiknya kita melakukan komunikasi dulu. Sebab kalau langsung tertulis rekomendasi itu, dan itu bisa dibaca oleh media sosial dan sebagainya, mungkin persoalannya tadinya kecil itu menjadi besar. Mungkin bisa diselesaikan dengan cara persuasif, informal.” paparnya.

“Siapa tahu ada misunderstanding, dan langsung tiba-tiba muncul rekomendasi penindakan. Padahal sebetulnya itu bukan persoalan, hanya perbedaan definisi yang kita anut. Nah, kalau kita mempertemukan definisi itu bisa, maka itu semuanya persoalannya bisa terselesaikan,” ujarnya.

Ia memastikan, Kementerian Agama terbuka terhadap pandangan Komnas HAM. “Insya Allah kami sangat terbuka, kalau misalnya ada usulan,kalau misalnya ada pandangan-pandangan serta ada usulkan laporan-laporan Komnas HAM tentang masyarakat agama ini, barangkali bisa kita selesaikan bersama.,” pungkas Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, Selasa (1/7/2025). Keberangkatan Menag kali ini dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Arab Saudi.

Menag menyampaikan, rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas tentang penyelenggaraan haji. Termasuk, salah satunya rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

“InsyaAllah sebentar lagi kami akan bertolak ke Jeddah mendampingi Bapak Presiden untuk membicarakan persoalan haji. Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah,” ujar Menag, saat ditemui di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (01/07/2025).

Menurut Menag, pembangunan perkampungan haji dan umrah menjadi langkah strategis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia yang beribadah ke Tanah Suci setiap tahunnya. “Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220 ribu orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang,” sambungnya.

Menag menambahkan, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Misi Haji Indonesia. Apresiasi ini disampaikan Wakil Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah baru-baru ini.

“Alhamdulillah, pelaksanaan haji Indonesia secara umum dinilai baik dan mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Saudi. Bahkan, mereka menilai jemaah haji Indonesia sebagai yang paling tertib,” jelas Menag.

Ia menambahkan bahwa meskipun pelaksanaan haji tidak sepenuhnya sempurna, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi berbagai perubahan regulasi dalam sistem penyelenggaraan haji yang baru.

“Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar,” jelas Menag.

Pemerintah Indonesia berharap kerja sama bilateral khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah akan semakin erat dan memberikan manfaat besar bagi seluruh umat Islam Indonesia di masa yang akan datang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News