Beranda blog Halaman 985

Strategi Hilirisasi Jadi Fokus Pemerintahan Prabowo di Tengah Ketidakpastian Global

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, membuka secara resmi acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Dalam sambutannya, Bahlil menyoroti ketidakpastian yang tengah melanda dunia akibat dinamika geopolitik global yang begitu dinamis dan tidak terduga. Ia mengungkapkan bahwa perubahan geopolitik yang terus berlangsung bahkan dalam hitungan jam telah membuat kondisi ekonomi global sulit diprediksi.

“Di awalnya ketika kita ingin bergabung pada sebuah kawasan-kawasan ekonomi dengan harapan saling mendukung, sekarang hampir semua negara memikirkan tentang kepentingan negaranya masing-masing. Apa yang terjadi? terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi global. Di saat bersamaan, dunia dituntut untuk melakukan transformasi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Inilah dampak dari ketidakpastian itu,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (24/6).

Menghadapi situasi global yang penuh tantangan, Bahlil menegaskan pentingnya Indonesia memetakan keunggulan komparatif yang dimiliki dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam. Strategi ini dianggap sebagai langkah penting dalam membangun ketahanan nasional, termasuk di sektor energi. Dalam kerangka tersebut, Indonesia terus menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai negara.

“Kita melakukan kerja sama karena memang politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada satu negara manapun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung. Kita tidak dalam posisi untuk ke (negara) A atau ke (negara) B. Dan ini juga terjadi pada persoalan bagaimana kita melakukan proses-proses kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama dalam transformasi ekonomi nasional. Perubahan orientasi dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produksi menjadi arah kebijakan yang tengah diakselerasi.

“Pemerintah Indonesia merumuskan peta jalan untuk melakukan hilirisasi pada semua sektor komoditas. Dari pengalaman-pengalaman yang ada dan saya juga banyak diskusi dengan beberapa Menteri-Menteri di sektor ekonomi di beberapa negara maju, tidak ada negara yang berhasil industrinya tanpa ada keterlibatan negara,” tandas Bahlil.

Untuk mendukung implementasi kebijakan hilirisasi secara menyeluruh, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret. Di antaranya adalah pembentukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk mengatur tata kelola dan kelembagaan, serta pendirian Danantara sebagai sumber pembiayaan nasional dalam mendukung hilirisasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pacu Hilirisasi, Kemenperin Dukung Produksi Nira Gula dari Batang Sawit Tua

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meresmikan secara simbolis dimulainya pilot project produksi nira gula sawit dari batang kelapa sawit tua ex-replanting. Hal ini dilaksanakan dalam upaya pendorong hilirisasi kelapa sawit sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat skala kerakyatan.

“Acara ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PTPN IV/Palmco dan Koperasi Produsen Gerak Nusantara Sejahtera (KPGNS) yang dilakukan pada 10 April 2025 yang lalu,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam sambutannya secara daring, Senin (23/6).

Dirjen Industri Agro menyampaikan, proyek percontohan ini merupakan inisiatif langkah nyata dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan hilirisasi industri kelapa sawit dan mengoptimalkan potensi bahan baku alternatif batang sawit tua ex-replanting yang belum dimanfaatkan.

“Pemanfaatan batang sawit tua dalam produksi nira gula sawit tidak hanya sekadar inovasi industri, tetapi juga merupakan solusi sustainable pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama di masa awal replanting, di mana tanaman replanting belum menghasilkan selama tiga tahun terakhir,” tuturnya.

Menurut perhitungan, satu hektare lahan sawit yang terdiri dari 25-30 pohon tua mampu menghasilkan 5.000 hingga 6.000 liter nira per bulan. Jika dikalikan dengan target replanting sebesar 300.000 hektare per tahun, potensi produksi nira gula sawit bisa mencapai sekitar 1,5 hingga 1,9 juta kiloliter per tahun, dengan nilai pasar sekitar Rp3 triliun. Potensi besar ini sangat signifikan untuk menumbuhkan usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi perkebunan.

“Produk gula merah yang dihasilkan dari nira gula sawit memiliki pasar yang sangat prospektif sebagai bahan baku industri kecap, sirop tradisional, dan gula cair siap konsumsi,” ungkap Putu. Menurutnya, teknologi pengolahan menjadi gula merah ini telah berkembang pesat, dan untuk keamanan penggunaaan sebagai gula konsumsi telah didukung oleh standar SNI 01-6237-2000 Gula Merah.

Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak sekaligus memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat di kawasan replanting.

“Hal ini menjadi dasar utama kerja sama antarpihak dengan dokumen MoU dan PKS yang telah ditandatangani bersama di kantor PTPN IV/Palmco Adolina beberapa waktu yang lalu,” imbuhnya. Acara Penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh anggota Komisi VII DPR RI yang memberikan dukungan penuh terhadap program ini, serta mendorong pengembangan pilot project di beberapa provinsi utama lain.

Putu menambahkan, Kemenperin mengharapkan dukungan kepada seluruh pihak agar pelaksanaan pilot project produksi nira gula sawit dari batang sawit tua ex-replanting ini dapat berjalan lancar dan memberikan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat.

“Khusus untuk jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Prov Sumut, kami mengharapkan agar kemajuan program ini senantiasa dipantau dan diberikan fasilitasi atau bantuan kemudahan sehingga segala permasalahan teknis lapangan maupun non teknis lainnya dapat diselesaikan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Jadi ke-23 Gunung Mas, Mukhtarudin Dorong Kolaborasi untuk Pembangunan Hijau

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menyampaikan ucapan selamat dan dorongan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dalam meperingati Hari Jadi ke-23, Sabtu 21 Juni 2025.

Adapun tema di tahun 2025 ini yakni “Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”. Politisi Dapil Kalteng menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berdaya saing.

“Saya kira tema ‘Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan’ sangat relevan dengan kebutuhan zaman saat ini” tutur Mukhtarudin.

Untuk itu, Anggota Komisi XII DPR RI ini mengajak semua pihak mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan generasi mendatang.

Mukhtarudin juga memuji motto kabupaten “Habangkalan Penyang Karuhei Tatau” yang sangat mencerminkan semangat kebersamaan dalam mencapai cita-cita pembangunan.

“Artinya, masyarakat juga harus turut aktif dalam menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, dengan penuh tanggung jawab” imbuh Mukhtarudin.

Mengingat, kata Mukhtarudin, Infrastruktur yang berkelanjutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua masyarakat di kabupatrn Gunung Mas.

Sebagai bentuk dukungan, Mukhtarudin juga mengapresiasi berbagai program pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan dalam proyek infrastruktur dan peningkatan akses transportasi di wilayah pelosok.

Pada malam puncak peringatan tersebut, Pemkab Gunung Mas mendatangkan Anji, penyanyi dan pencipta lagu kenamaan dari Jakarta untuk menghibur seluruh masyarakat di Gunung Mas.

Mukhtarudin pun mengajak generasi muda untuk mengambil peran dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada teknologi hijau dan pelestarian budaya lokal Dayak.

“Dirgahayu Kabupaten Gunung Mas. Mari kita semua jadikan hari jadi ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komitmen BPOM dalam Melindungi Kesehatan dan Memperkuat Ekonomi Nasional

Penulis
Syifa
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menandatangani Nota Kesepahaman untuk mempererat sinergi dalam pengawasan obat dan makanan di kantor BPOM pada Selasa (24/6/2025).

Kolaborasi dua instansi anggota Komite Kebijakan Sektor Kesehatan ini bertujuan mengintegrasikan rencana, kebijakan, serta monitoring agar ketersediaan dan distribusi obat di Indonesia berjalan efisien dan transparan demi mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.

Dalam sambutannya, Kepala BPOM menegaskan, “[Pengawasan BPOM] dari hulu ke hilir, dari penelitian, pengembangan, produksi/pembuatan, pemberian izin edar, distribusi, hingga peredaran [produk obat dan makanan di pasaran].” Taruna Ikrar menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan karena BPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam pengawasan yang komprehensif ini.

Sepakat dengan semangat tersebut, Ali Ghufron Mukti menyatakan prinsip gotong royong yang diusung BPJS Kesehatan melengkapi sinergi ini, memastikan masyarakat yang sakit mendapatkan pelayanan yang layak dan berkeadilan. “Dengan gotong royong, semua tertolong,” tuturnya

BPOM tidak hanya memperkuat pengawasan lewat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga menjalin hubungan strategis dengan sejumlah asosiasi dan organisasi kemasyarakatan, seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Organisasi Masyarakat Persaudaraan Muslimah (Ormas Salimah), dan Yayasan Bina Insani Gemilang Indonesia (BIG Indonesia). Fokus kerja sama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan.

Berdasarkan data BPOM Triwulan I 2025, terdapat lebih dari 12.000 UMKM yang terdaftar dan dibina dalam bidang obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan. Kepala BPOM menyatakan UMKM adalah salah satu target spesifik BPOM. “Peran penting BPOM adalah membantu UMKM naik kelas melalui proses registrasi dan sertifikasi produk,” tukas Taruna Ikrar.

Ketua Umum APIMSA Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan UMKM memiliki peran sangat penting bagi perekonomian nasional sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Ia menyebutkan UMKM kurang lebih menyumbang 61% produk domestik bruto di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kerja sama BPOM dan APIMSA ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar.

Selain Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Umum APIMSA, turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Asep Anwar Sadat, Ketua Umum Pengurus Besar HMI Bagas Kurniawan, Ketua Umum Ormas Salimah Reny Anggrayni, dan Ketua BIG Indonesia Dwi Andayani. Selain itu, hadir para pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM Elfi Taruna Ikrar.

Dalam rangka memeriahkan kolaborasi tersebut, BPOM dan APIMSA menyelenggarakan Bazar UMKM APIMSA Fest 2025 pada 23—25 Juni 2025 di lingkungan kantor BPOM. Dengan tema “Festival UMKM untuk Negeri,” bazar ini menampilkan 63 booth produk UMKM, meliputi makanan, minuman, fashion, perlengkapan rumah tangga, hingga produk kesehatan.

Saat meninjau bazar, Kepala BPOM menyatakan bazar ini juga berfungsi sebagai sarana perluasan akses pasar dan pemberdayaan bagi UMKM melalui pembinaan dan peningkatan pemasaran produk UMKM. Selain menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau bagi pegawai dan masyarakat sekitar, kegiatan ini juga menjadi wadah nyata BPOM dalam mendukung kemajuan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.

Kegiatan sinergi lintas lembaga ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan ketat obat dan makanan dari hulu ke hilir, meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi produk kesehatan demi mewujudkan JKN yang inklusif, serta mendukung UMKM naik kelas dengan registrasi, sertifikasi, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan kolaborasi dan pemberdayaan yang terintegrasi, BPOM terus menjaga kesehatan publik sekaligus memperkuat tulang punggung ekonomi rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-24 Kota Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Targetkan Percepatan Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan, pertambahan usia Kota Cimahi ke-24 tahun akan selaras dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal itu bagian dari kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Harapan saya di usia ke-24 ini, Cimahi semakin dewasa dan semakin kencang dalam pembangunannya,” ujarnya usai rapat paripurna Hari Jadi ke-24 Kota Cimahi di DPRD Cimahi Jalan Dra. Djulaeha Karmita Kota Cimahi, Sabtu (21/6/25).

Layanan publik terus dikebut mulai dari pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan, memperhatikan lingkungan hidup, mendorong berputarnya roda perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pendidikan berkualitas dan merata, serta memberikan layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

“Hal itu secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan masyarakat Jawa Barat dan nasional, merupakan hasil kerja nyata pemerintah dan semua pihak di Kota Cimahi,” katanya.

Sebagai penyangga Kota Bandung yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi berkembang menjadi kota yang patut diperhitungkan di wilayah Jawa Barat.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan fly over Padasuka, underpass Sriwijaya, double track Leuwigajah, rekayasa lalu lintas, pembuatan embung Pasirkaliki dan pembebasan lahan daerah aliran Sungai Cigugur untuk menangani banjir, serta pembebasan lahan dan groundbreaking radius tikung Cihanjuang untuk mengatasi kemacetan di kawasan tersebut.

Upaya lainnya untuk mengatasi kemacetan di wilayah jalur perlintasan kereta api jalan Baros-Gatot Subroto telah kami usulkan untuk dibangun oleh Pemprov. Jabar mulai tahun depan. Beberapa titik jembatan penyebrangan orang dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat agar dapat diganti menjadi pelican cross yang ramah anak dan disabilitas.

Menurut Ngatiyana, kinerja dalam pelayanan masyarakat semakin menguat. Terutama dengan dukungan penuh dari Pemprov. Jawa Barat

“Karena kami bangga dan bahagia, semangat karena didukung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah, kehadiran beliau pada hari ini bagian dari mencurahkan perhatian ke Kota Cimahi. Mudah-mudahan ke depan Cimahi bisa terus sinergis dengan provinsi, selaku kota penyangga provinsi,” ungkapnya.

Program berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta program lain untuk menurunkan kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka, penanganan stunting dan penanganan banjir terus dilakukan.
Pemkot Cimahi juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan pemanfaatan aset daerah, mengembangkan pariwisata, penataan taman dan ruang terbuka hijau, penyelenggaraan berbagai even, yang sekaligus sebagai upaya untuk memberikan ruang dan lingkungan yang nyaman dan aman untuk masyarakat.

Penataan pengelolaan administrasi pemerintahan juga terus ditingkatkan, yang ditunjukkan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 kali berturut-turut. “Berbagai raihan prestasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan organisasi lainnya merupakan buah dari kebersamaan dan kerja keras antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat. Alih-alih berpuas diri, kita harus terus menyiapkan amunisi berupa inovasi terbaru agar kedepan Kota Cimahi akan mampu berdiri sejajar dengan kota – kota yang telah lebih dahulu maju,” jelasnya.

Tidak dapat dipungkiri, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan. “Tantangan ini disikapi dengan semangat kerja sama, inovasi, dan dedikasi yang tinggi dari seluruh masyarakat. Fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur penataan Wajah Kota Cimahi. Mari kita jadikan momentum peringatan HUT Kota Cimahi sebagai titik tolak untuk lebih semangat dalam bekerja dan berinovasi, guna menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berubah. Saya yakin, dengan kerja keras dan kerjasama yang solid, kita mampu melewati berbagai tantangan dan mewujudkan Kota Cimahi yang maju, agamis, nyaman, teladan, aman, dan produktif,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Targetkan 10.000 SDM Lokal Siap Kerja

Penulis
Syifa
-

Pemkot Cimahi menargetkan dalam lima tahun ke depan bisa menciptakan 10.000 sumber daya manusia (SDM) lokal siap kerja Hal itu sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran serta berdaya saing dengan SDM dari daerah lain.

“10.000 SDM siap kerja itu dalam rangka upskill warga Cimahi yang masuk dalam ketegori angkatan kerja. 10.000 SDM siap kerja itu hitungan dalam 5 tahun selama periode kerja kami,” kata Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, menciptakan SDM siap kerja ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Cimahi untuk mengentaskan pengangguran. Sebab, jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cimahi tahun 2024 mencapai 8,97 persen atau 27.979 jiwa.

“Tujuan utamanya adalah penurunan TPT. Sejak tahun 2024 terjadi penurunan TPT dari angka 10,52 menjadi 8,97,” ucap Adhitia.

Dirinya mengatakan, dalam menciptakan SDM lokal siap kerja itu akan dilakukan dengan metode bootcamp yaitu program pelatihan intensif jangka pendek yang dirancang untuk membekali individu dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.

Sebab yang menjadi salah satu masalahnya saat ini menurut Adhitia adalah kebutuhan tenaga kerja dunia industri kekinian dengan kemampuan atau skill dari warga Kota Cimahi kategori angkatan kerja yang tidak sesuai.

“Sehingga diperlukan proses matching agar ketika nanti ada penyerapan tenaga kerja, maka angkatan kerja warga Cimahi sudah siap. Metodenya mulai anggaran 2026 kita akan menyasar upskill tersebut melalui bootcamp dan pitching day, yaitu metode pelatihan real yang diberikan kepada warga Cimahi yang termasuk angkatan kerja,” jelas Adhitia.

Agar tepat sasaran dalam menciptakan SDM siap kerja itu, Pemkot Cimahi akan melakukan pembenahan pendataan. Hal itu penting agar sasaran angkatan kerja yang masuk pelatihan tepat sasaran.

“Pendataan ini menjadi krusial karena jangan sampai mengadakan pelatihan selama 5 tahun tetapi tidak ada datanya dan harus relevansi antara orang yang dilatih dengan kebutuhan industri,” kata Adhita.

Dalam pelaksanaannya, kata Adhitia, Pemkot Cimahi juga akan menggandeng pihak lainnya. Sehingga nantinya tidak hanya mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi saja untuk menciptakan SDM siap bekerja.

“Misalnya ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, lalu kita akan datangi dan Pemkot membayar kepada perusahaan tersebut agar warga Cimahi bisa mengikuti pelatihan bersertifikasi yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Jika ada yang masuk ke dalam ketegori syarat penerimaan di perusahaan tersebut, maka bisa langsung bekerja disana,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Momen Haru, Tiga Eks OPM Kembali ke Pelukan NKRI di Bawah Langit Papua

Penulis
Syifa
-
Di bawah langit teduh Sinak, di halaman sederhana Kantor Koramil 1717-02/Sinak, sebuah peristiwa bersejarah dan menggetarkan hati terjadi pada Minggu sore, 22 Juni 2025. Tiga orang mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), Amus Tabuni, Amute Tabuni, dan Anis Tabuni, secara resmi menyatakan ikrar kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka kembali-bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan hati yang penuh kesadaran dan tekad.
Acara ikrar ini diselenggarakan oleh kolaborasi Aparat Keamanan TNI wilayah Sinak dan dihadiri oleh sekitar 30 orang dari berbagai unsur: TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak keluarga. Prosesi ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan momen emosional dan penuh makna-sebuah pernyataan harapan, pengampunan, dan tekad untuk membangun kedamaian di tanah Papua.
Wadansatgas Yonif 700/WYC, Kapten Inf Finsa Wahyu, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pandangan yang penuh haru namun tegas:
“Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah kemenangan hati nurani atas senjata, kemenangan harapan atas kebencian. Tiga anak bangsa kembali bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka percaya bahwa masa depan Papua ada di dalam pelukan Indonesia, bukan dalam pelarian dan kekerasan.”
Kapten Finsa menambahkan bahwa pendekatan humanis dan kehadiran aparat sebagai pelindung masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga kedamaian wilayah:
“Kami, Satgas Yonif 700/WYC, akan terus hadir tidak hanya sebagai penjaga batas, tapi sebagai pelindung dan sahabat bagi rakyat Papua. Karena keamanan sejati bukan lahir dari senjata, tapi dari kepercayaan.”
Dansatgas Yonif 700/WYC, Letkol Inf Heraldo Tabasonda, S. Hub, turut memberikan pernyataan resmi dan penuh semangat atas momen ini:
“Kembalinya tiga anak bangsa ini merupakan bukti nyata bahwa harapan itu masih hidup di Papua. Ini bukan hanya keberhasilan aparat, tapi keberhasilan hati dan kemanusiaan. Kita tidak sedang berperang melawan saudara kita, kita sedang berjuang memenangkan mereka kembali. Satgas kami tidak akan pernah lelah berdialog, mendengarkan, dan memeluk kembali mereka yang tersesat oleh propaganda separatisme.”
Letkol Heraldo menekankan bahwa pendekatan non-kekerasan, komunikasi terbuka, dan pembinaan yang berkelanjutan harus menjadi garda terdepan dalam operasi teritorial ke depan:
“Papua tidak butuh lebih banyak konflik. Papua butuh lebih banyak tangan yang merangkul. Kami akan terus berada di tengah masyarakat untuk memberi rasa aman dan harapan.”
Tiga saudara kandung tersebut kemudian berdiri tegap di depan Bendera Merah Putih. Di bawah tatapan khidmat para hadirin, mereka membacakan ikrar kesetiaan kepada NKRI. Mata mereka basah, suara mereka tegas. Tangis haru pecah di antara keluarga, tokoh adat, dan aparat yang hadir.
Tak lama setelah itu, mereka menandatangani surat ikrar-sebuah simbol resmi dari pernyataan hati mereka untuk meninggalkan kehidupan di jalur separatis dan memilih jalan damai bersama NKRI.
Manus Murib, mewakili pihak keluarga, dalam pidato yang menyentuh, menyampaikan rasa terima kasih kepada TNI-Polri dan seluruh aparat keamanan. Ia memohon agar kehadiran pos keamanan diperluas ke Distrik Yugumuak:
“Kami percaya, hanya dengan bersatu dan berdiri bersama NKRI, anak-anak kami bisa hidup aman, bisa sekolah, bisa bercita-cita. Kami tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan.”
Prosesi paling menggetarkan jiwa kemudian dimulai: Amus, Amute, dan Anis Tabuni mencium Sang Saka Merah Putih. Mereka menunduk penuh hormat, mencium bendera itu seolah memohon maaf, memeluk kembali ibu pertiwi yang pernah mereka tinggalkan.
Waktu seolah berhenti. Isak tangis terdengar dari kerumunan. Seseorang berbisik pelan: “Mereka pulang…”

Acara ditutup dengan doa dari Pendeta Yas Murib, lalu dilanjutkan sesi foto bersama. Semua pihak-TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, keluarga, dan pemerintah-bersatu dalam satu bingkai foto, satu semangat: Membangun Papua damai dalam pelukan Merah Putih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Utamakan Kenyamanan Pengunjung, Gubernur Pramono Akan Renovasi Hutan Kota Srengseng

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan merenovasi Hutan Kota Serengseng, Jakarta Barat. Ia mengatakan, ruang terbuka hijau dengan luas 15 hektare itu harus terus terjaga sebagai paru-paru kota.

“Terus terang, saya sungguh-sungguh tidak pernah membayangkan bahwa di Jakarta, terutama di dekat pusat kota, ada hutan kota yang luasnya 15 hektare. Hutan kota ini dibangun sejak era Pak Soerjadi Soedirja (Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997), tepatnya pada 1995,” ungkap Gubernur Pramono didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Uus Kuswanto, serta Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, pada Selasa (23/6).

Kini, Hutan Kota Srengseng telah berusia 30 tahun. Sejumlah pohon terawat dengan baik, ditandai dengan tingginya variasi jenis tanaman dan struktur tajuk yang lengkap. Terdapat 87 jenis pohon dengan total 1.211 batang, di antaranya pohon mahoni (Swietenia mahagoni), gmelina (Gmelina arborea), dan flamboyan (Delonix regia).

Berdasarkan penelitian terpadu tahun 2022 oleh USFS (United States Forest Service) bersama IPB dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Hutan Kota Srengseng mampu menyerap karbon hingga 313 ton CO? per tahun serta menghasilkan oksigen sebesar 227,8 ton tiap tahunnya. Melihat kondisi ini, Gubernur Pramono menuturkan, menjaga hutan merupakan upaya yang harus terus dilakukan.

“Saya menganggap bahwa yang perlu kita jaga sebenarnya hutannya. Dengan demikian, saya memutuskan tetap ada tiket masuk per orang. Rendah sekali sebenarnya, cuma Rp3.000 per orang. Parkirnya juga Rp3.000 untuk motor dan Rp6.000 untuk mobil. Dengan retribusi tiket masuk ini, diharapkan kondisi hutan kota dapat tetap terjaga. Masyarakat bisa jogging dan sebagainya di sini,” ujarnya.

Setelah meninjau jogging track seluas 1,7 kilometer, Gubernur Pramono berencana merenovasi area amphitheater. Nantinya, sejumlah kegiatan kebudayaan dapat digelar di Hutan Kota Srengseng. “Kita upayakan renovasi, mempercantik area ini, dan tentunya mengutamakan kenyamanan pengunjung,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Hutan Kota Srengseng dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan pengunjung, seperti area plaza, kantor pengelola, aula, musala, pos jaga, toilet, area pembibitan pohon, gazebo, area parkir, food corner, taman bermain anak, wall climbing, danau, amphitheater, dan pintu air.

Pengunjung dapat melakukan beragam aktivitas di Hutan Kota Srengseng, mulai dari berwisata, bermain bagi anak-anak, senam, jogging, panjat dinding, memancing, berkemah, syuting film, penelitian, pengamatan flora-fauna, kegiatan edukasi lingkungan, sesi foto prewedding, pesta pernikahan atau untuk acara seremonial lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Proses Rekrutmen PPSU Transparan dan Akuntabel

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka pendaftaran rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara serentak di 239 kelurahan di Jakarta, pada Senin (23/6). Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Muhammad Faisol, menegaskan, seluruh proses rekrutmen PPSU akan berjalan secara transparan dan akuntabel, bekerja sama dengan pihak kelurahan dan Inspektorat DKI Jakarta.

“Total lowongan untuk posisi petugas PPSU sebanyak 1.023 orang yang tersebar di 239 kelurahan di Jakarta. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri, dan sebagainya. Perekrutan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan dengan menyesuaikan jumlah PPSU pada saat awal penetapan anggaran dengan persetujuan tim Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di tingkat provinsi,” jelas Faisol, di Jakarta, pada Selasa (24/6).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bagi masyarakat yang telah mengirimkan lamaran untuk formasi PPSU ke Balai Kota beberapa waktu lalu, data tersebut tetap akan diperhatikan dan diproses lebih lanjut. Kelurahan terkait akan menghubungi para pelamar yang sudah terdata, kemudian diminta melakukan pembaruan (update) berkas lamaran sesuai ketentuan yang berlaku dalam rekrutmen PPSU saat ini.

“Bagi yang kemarin sudah menyerahkan lamaran di Balai Kota, tidak perlu khawatir, data tersebut akan tetap diproses. Seluruh warga boleh mendaftar langsung ke kelurahan dengan tetap memperhatikan syarat yang berlaku,” tuturnya.

Adapun persyaratan umum untuk mendaftar formasi PPSU ini, yaitu:
– Warga Negara Indonesia (WNI);
– Diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta;
– Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 56 tahun 0 bulan 0 hari pada 1 Agustus 2025;
– Memiliki minimal ijazah SD/Sederajat dan/atau bisa membaca dan menulis.

Adapun pendaftaran rekrutmen PPSU ditutup pada 26 Juni 2025. Proses selanjutnya adalah uji administrasi pada 27-30 Juni 2025, kemudian uji teknis pada 30 Juni-11 Juli 2025, dan pengumuman akhir pada 31 Juli 2025. Masyarakat dapat mengakses situs https://www.jakarta.go.id/loker untuk informasi lebih lanjut.

“Seluruh proses rekrutmen PPSU ini gratis. Laporkan ke kanal resmi pengaduan jika ada pungutan atau kecurangan di lapangan. Semua proses rekrutmen akan dilaporkan kepada Gubernur dan akan dipantau secara ketat,” pungkas Faisol.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Gelar Rapat Bahas Koperasi Merah Putih, Fokus Perkuat Ekonomi Desa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 23 Juni 2025. Dalam rapat terbatas keempat yang digelar pada hari tersebut, Presiden Prabowo membahas percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai strategi nasional dalam memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.

“Rapat terbatas keempat yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 23 Juni 2025, membahas percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, beserta sejumlah jajaran menteri terkait. Seskab Teddy menjelaskan bahwa koperasi ini tidak hanya berperan memangkas panjangnya jalur distribusi antara produsen dan konsumen, tetapi juga akan menjadi penyalur utama berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Selain untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen, koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya,” ungkapnya.

Guna memastikan implementasi program berjalan secara efektif dan terintegrasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih. Satgas ini diketuai langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, dengan para wakil dari unsur kementerian terkait serta pelaksana harian.

“Sebagai langkah penguatan implementasi di lapangan, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan, dengan para wakil dari unsur menteri serta pelaksana harian,” ucap Seskab Teddy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...984985986...4,919Halaman 985 dari 4,919