.webp)
Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menandatangani Nota Kesepahaman untuk mempererat sinergi dalam pengawasan obat dan makanan di kantor BPOM pada Selasa (24/6/2025).
Kolaborasi dua instansi anggota Komite Kebijakan Sektor Kesehatan ini bertujuan mengintegrasikan rencana, kebijakan, serta monitoring agar ketersediaan dan distribusi obat di Indonesia berjalan efisien dan transparan demi mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.
Dalam sambutannya, Kepala BPOM menegaskan, “[Pengawasan BPOM] dari hulu ke hilir, dari penelitian, pengembangan, produksi/pembuatan, pemberian izin edar, distribusi, hingga peredaran [produk obat dan makanan di pasaran].” Taruna Ikrar menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan karena BPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam pengawasan yang komprehensif ini.
Sepakat dengan semangat tersebut, Ali Ghufron Mukti menyatakan prinsip gotong royong yang diusung BPJS Kesehatan melengkapi sinergi ini, memastikan masyarakat yang sakit mendapatkan pelayanan yang layak dan berkeadilan. “Dengan gotong royong, semua tertolong,” tuturnya
BPOM tidak hanya memperkuat pengawasan lewat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga menjalin hubungan strategis dengan sejumlah asosiasi dan organisasi kemasyarakatan, seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Organisasi Masyarakat Persaudaraan Muslimah (Ormas Salimah), dan Yayasan Bina Insani Gemilang Indonesia (BIG Indonesia). Fokus kerja sama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan.
Berdasarkan data BPOM Triwulan I 2025, terdapat lebih dari 12.000 UMKM yang terdaftar dan dibina dalam bidang obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan. Kepala BPOM menyatakan UMKM adalah salah satu target spesifik BPOM. “Peran penting BPOM adalah membantu UMKM naik kelas melalui proses registrasi dan sertifikasi produk,” tukas Taruna Ikrar.
Ketua Umum APIMSA Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan UMKM memiliki peran sangat penting bagi perekonomian nasional sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Ia menyebutkan UMKM kurang lebih menyumbang 61% produk domestik bruto di Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kerja sama BPOM dan APIMSA ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar.
Selain Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Umum APIMSA, turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Asep Anwar Sadat, Ketua Umum Pengurus Besar HMI Bagas Kurniawan, Ketua Umum Ormas Salimah Reny Anggrayni, dan Ketua BIG Indonesia Dwi Andayani. Selain itu, hadir para pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM Elfi Taruna Ikrar.
Dalam rangka memeriahkan kolaborasi tersebut, BPOM dan APIMSA menyelenggarakan Bazar UMKM APIMSA Fest 2025 pada 23—25 Juni 2025 di lingkungan kantor BPOM. Dengan tema “Festival UMKM untuk Negeri,” bazar ini menampilkan 63 booth produk UMKM, meliputi makanan, minuman, fashion, perlengkapan rumah tangga, hingga produk kesehatan.
Saat meninjau bazar, Kepala BPOM menyatakan bazar ini juga berfungsi sebagai sarana perluasan akses pasar dan pemberdayaan bagi UMKM melalui pembinaan dan peningkatan pemasaran produk UMKM. Selain menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau bagi pegawai dan masyarakat sekitar, kegiatan ini juga menjadi wadah nyata BPOM dalam mendukung kemajuan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.
Kegiatan sinergi lintas lembaga ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan ketat obat dan makanan dari hulu ke hilir, meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi produk kesehatan demi mewujudkan JKN yang inklusif, serta mendukung UMKM naik kelas dengan registrasi, sertifikasi, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan kolaborasi dan pemberdayaan yang terintegrasi, BPOM terus menjaga kesehatan publik sekaligus memperkuat tulang punggung ekonomi rakyat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
