Beranda blog Halaman 991

Berani Tes, Berani Lindungi Diri, Kemenkes Targetkan Eliminasi HIV dan IMS Tahun 2030

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan kembali komitmennya untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini, terutama mengingat tingginya beban kasus yang masih dihadapi Indonesia.

Berdasarkan data terbaru, Indonesia menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang dengan HIV (ODHIV) dan peringkat ke-9 untuk infeksi baru HIV. Diperkirakan terdapat sekitar 564.000 ODHIV pada tahun 2025, namun baru 63% yang mengetahui statusnya. Dari jumlah tersebut, 67% telah menjalani terapi antiretroviral (ARV), dan hanya 55% yang mencapai viral load tersupresi artinya virus tidak terdeteksi dan risiko penularan sangat rendah.

Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, dr. Ina Agustina, menyampaikan bahwa 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas, yakni: DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Kepulauan Riau.

“Penyebaran kasus HIV secara nasional banyak terjadi di populasi kunci seperti laki-laki seks dengan laki-laki (LSL), waria, pekerja seks perempuan, dan pengguna napza suntik. Tapi di Papua, penularan sudah menyebar ke populasi umum, dengan prevalensi mencapai 2,3%,” jelas dr. Ina dalam temu media secara daring, Jumat (20/6).

Dalam tiga tahun terakhir, positivity rate HIV cenderung stagnan, namun kasus IMS justru meningkat, termasuk di kelompok usia muda. Data Kemenkes mencatat 23.347 kasus sifilis pada tahun lalu, mayoritas merupakan sifilis dini (19.904 kasus), dan 77 di antaranya adalah sifilis kongenital, yang menular dari ibu ke bayi. Gonore juga tercatat tinggi dengan 10.506 kasus, terutama di DKI Jakarta.

“IMS bukan hanya masalah kesehatan pribadi, ini masalah kesehatan masyarakat. IMS membuka pintu bagi penularan HIV, dan kasus terbanyak terjadi di usia produktif 25-49 tahun, bahkan kini mulai meningkat pada usia remaja 15-19 tahun,” tegas dr. Ina.

Ia menambahkan, infeksi Human Papillomavirus (HPV) salah satu IMS yang dapat memicu kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi perempuan, khususnya jika tidak terdeteksi sejak dini.

Dr. dr. Hanny Nilasari dari Departemen Dermatologi dan Venereologi FKUI-RSCM turut menyoroti perlunya edukasi kesehatan reproduksi yang menyeluruh. Menurutnya, IMS dan infeksi saluran reproduksi (ISR) sering kali tidak bergejala, terutama pada perempuan, sehingga kerap terlambat ditangani.

Jika tidak ditangani dengan tepat, IMS bisa menyebabkan komplikasi seperti radang panggul, kehamilan ektopik, bahkan infertilitas. Bayi yang dilahirkan dari ibu dengan IMS juga berisiko mengalami kematian neonatal, berat lahir rendah, atau lahir prematur.

Ia menegaskan pentingnya skrining rutin dan perilaku seksual yang aman. “Tren kejadian IMS dari tahun ke tahun terus meningkat, dan usia penderita makin muda. Sudah banyak kasus IMS maupun kehamilan tidak diinginkan pada remaja, dan ini mendorong tingginya angka aborsi,” jelas dr. Hanny

Gejala IMS dapat berupa luka atau lenting di area kelamin, cairan abnormal dari vagina atau penis, gatal atau nyeri saat buang air kecil, pembengkakan kelenjar di lipat paha, dan ruam di kulit. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual (oral, vaginal, anal), pertukaran cairan tubuh, hingga dari ibu ke anak saat kehamilan atau menyusui.

Kemenkes terus memperluas akses layanan untuk mencapai target eliminasi HIV dan IMS. Target utama adalah mencapai 95-95-95 pada 2030, yaitu 95% ODHIV mengetahui statusnya, 95% dari mereka menjalani pengobatan, dan 95% dari yang diobati mencapai supresi virus.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan eliminasi sifilis dan gonore hingga 90%, serta mendorong triple elimination HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak.

Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten/kota, dan tes viral load di 192 kabupaten/kota. Kampanye pencegahan juga terus digalakkan melalui pendekatan “ABCDE”: Abstinence (tidak berhubungan seksual sebelum menikah), Be faithful (setia pada satu pasangan), Condom (penggunaan kondom untuk kelompok berisiko), Drugs (tidak menggunakan narkoba), dan Education (edukasi dan peningkatan kesadaran).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Tegaskan Untuk Jaga Integritas dan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada jajaran pejabat baru yang dilantik untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara. Pada acara Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, pada Jumat (20/6) di Jakarta, Menkeu menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat di level menengah, terutama pejabat eselon III, IV, dan fungsional, memiliki peran krusial dalam menentukan kemajuan Indonesia.

Menkeu menegaskan bahwa APBN berfungsi sebagai penahan syok yang sangat dibutuhkan di tengah gejolak ekonomi global. Oleh karena itu, para pejabat di Kementerian Keuangan diharapkan untuk responsif dan lincah dalam mengelola keuangan negara, memastikan setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Keputusan Anda harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan akurat,” tegas Menkeu.

Menanggapi tantangan zaman, Menkeu juga mengingatkan pentingnya kompetensi dan integritas dalam mengelola pajak dan belanja negara. Pejabat Kemenkeu diminta untuk menjaga agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, mengingat mereka mengelola uang rakyat. Di era digital, pengelolaan data dan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam mendukung efisiensi dan keamanan sistem keuangan negara.

“Jika sistem kita lemah, maka seluruh sistem keuangan negara dapat lumpuh,” ujar Menkeu, menekankan pentingnya menjaga infrastruktur digital yang kuat di Kementerian Keuangan.

Di akhir arahannya, Menkeu mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk tidak pernah lelah mencintai Republik Indonesia dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, demi mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Ajak Polri Kawal Stabilitas Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan keberhasilan pelaksanaan APBN sebagai alat pembangunan. Hal ini disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 di Jakarta pada Kamis (19/6).

“Saya mungkin termasuk menteri yang rajin hadir di forum ini untuk menunjukkan betapa pentingnya Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara dan menjaga masyarakat, serta perekonomian,” ujar Menkeu.

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme. Menurutnya, situasi tersebut membuat negara seperti Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, baik di sektor ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

“Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyoroti pentingnya APBN sebagai shock absorber dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Untuk itu, seluruh elemen di APBN harus tetap sehat saat menghadapi jalan terjal dalam ekonomi.

“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan melalui program-program unggulan seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Peran Polri menjadi penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujar Menkeu.

Apresiasi juga disampaikan Menkeu atas kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai, serta dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak.

“Peranan Kepolisian sangat penting untuk masyarakat, untuk ekonomi, dan bagi kami sebagai Kementerian Keuangan. Sinergi Polri dengan Kementerian Keuangan terus terjalin baik. Kami akan terus akan mengajak bekerja sama, bekerja untuk menjaga Indonesia dan menjaga masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung MBR Punya Rumah, Hingga Mei 2025 Pemerintah Salurkan Rp12,59 T untuk FLPP

Hingga 31 Mei 2025, Pemerintah telah menyalurkan Rp12,59 triliun untuk mendukung program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP merupakan bagian dari pembiayaan investasi dalam APBN, dengan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses yang lebih mudah ke pembiayaan perumahan, sehingga dapat memiliki rumah berkualitas dengan harga yang terjangkau.

“Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Pembiayaan ini telah mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya,” ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono pada Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Selasa (17/06).

Pada tahun 2025, Pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah. Hal ini menambah realisasi program FLPP yang telah berjalan dengan total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 sebanyak 1.598.879 unit rumah senilai Rp151,22 triliun. Selain itu, Pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung implementasi program 3 juta rumah.

“Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah,” jelas Wamenkeu Thomas.

FLPP menjadi salah satu program penting yang dijalankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Presiden meminta seluruh jajaran menteri untuk mengakselerasi berbagai program prioritas yang sudah berjalan, salah satunya FLPP. Akselerasi ditingkatkan baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga setiap program dapat memberikan multiplier effect dalam perekonomian juga bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

“Pada saat ini Bapak Presiden terus meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai program-program yang sudah selama ini dilaksanakan. Akselerasi sangat penting, terutama program-program seperti makanan bergizi, pemberian makanan bergizi gratis, program di sektor perumahan, peningkatan target FLPP, program koperasi desa merah putih, dan program sekolah rakyat,” jelas Menkeu dalam Konferensi Pers Pengumuman Lima Paket Stimulus Ekonomi di Jakarta, Senin (02/06).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Angkat Diplomasi Damai Indonesia di Forum Dunia

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip nonblok dan solusi damai atas konflik global dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang digelar di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, pada Jumat, 20 Juni 2026.

Menurut Presiden Prabowo, Indonesia telah lama memegang teguh posisi nonblok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata, termasuk dalam situasi di Ukraina. Kepala Negara juga menyinggung usulan gencatan senjata yang pernah disampaikan Indonesia dua tahun lalu.

“Dalam konflik di Ukraina, saya kira dua tahun lalu, kami mengusulkan gencatan senjata segera di tempat. Dan saat itu, tanggapan dari pihak Rusia cukup terbuka, bahkan sangat positif,” tuturnya.

Presiden Prabowo lalu mencontohkan situasi di Semenanjung Korea sebagai model gencatan senjata yang efektif menjaga stabilitas, meskipun konflik secara resmi belum selesai. “Bahkan di Korea saat ini, antara Korea Utara dan Korea Selatan ada zona demiliterisasi yang disupervisi oleh PBB. Perang Korea belum berakhir secara resmi, namun ada kondisi damai yang tercipta,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia akan terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, tanpa harus memihak atau tunduk pada tekanan dari pihak manapun.

Usai menghadiri SPIEF 2025, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, isu Iran turut menjadi perhatian bersama. Ia menyebut peran Rusia sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Tentunya pengaruh Rusia lebih besar di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media.

Forum ekonomi tahunan SPIEF 2025 kali ini dihadiri para pemimpin dunia, pengusaha global, dan akademisi internasional yang mendiskusikan isu-isu strategis mulai dari ketahanan pangan, investasi, hingga stabilitas geopolitik. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan peran aktif Indonesia di panggung global sebagai negara yang konsisten menyuarakan jalan damai dan solusi diplomatik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertumbuhan Ekonomi Menuju 7 Persen, Prabowo Usung Visi Kemitraan di SPIEF 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memaparkan pencapaian dan prospek ekonomi Indonesia dalam pidatonya pada sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, Rusia, pada Jumat, 20 Juni 2025. Di hadapan para pemimpin global dan pelaku ekonomi dunia, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme bahwa ekonomi Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dan menjanjikan.

“Para ahli saya menyampaikan bahwa di semester pertama ini, pertumbuhan ekonomi kami lebih dari 5 persen. Bahkan bisa mendekati 7 persen pada akhir tahun ini atau bahkan lebih,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menegaskan bahwa capaian ini mencerminkan keberhasilan arah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Dengan landasan tersebut, Presiden Prabowo yakin target-target besar dalam waktu dekat akan bisa dicapai.

“Ini menunjukkan bahwa kami telah memilih jalan yang benar dan kami sedang mencapai tujuan kami,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya menargetkan swasembada, tetapi juga akan menjadi eksportir pangan bersih untuk komoditas utama seperti beras dan jagung dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami akan menjadi eksportir bersih beras dan jagung dalam beberapa tahun,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan ini dibentuk sebagai warisan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Kami membentuk dana kekayaan negara yang kami sebut Danantara, artinya energi masa depan Indonesia. Dana ini untuk melindungi kekayaan anak dan cucu kita. Saat ini telah memiliki aset senilai USD1.000 miliar di bawah manajemen Danantara,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis dengan siapa pun. Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa hubungan baik dengan korporasi Rusia telah terjalin sejak lama.

“Kami terbuka untuk bisnis. Kami mengundang semua kelompok dari mana pun,” ucap Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Angkat Capaian Indonesia di SPIEF 2025

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pencapaian awal pemerintahannya dalam sektor pangan dan komitmen Indonesia terhadap kerja sama global. Berbicara di hadapan para pemimpin dunia, tokoh ekonomi, dan pelaku bisnis internasional, Presiden Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas lonjakan produksi pangan nasional yang berhasil dicapai hanya dalam tujuh bulan masa pemerintahannya.

“Saya bangga berdiri di sini di hadapan Anda semua. Dalam tujuh bulan pemerintahan saya, kami telah mencapai peningkatan produksi beras dan jagung sekitar 50 persen. Dan ini adalah peningkatan produksi agregat terbesar dalam sejarah Republik Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya pada sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, pada Jumat, 20 Juni 2025.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyebut bahwa cadangan beras nasional saat ini juga mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yaitu sebesar 4,4 juta ton beras. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah efisiensi, pemberantasan korupsi, dan deregulasi yang telah dilakukan sejak awal masa jabatannya.

“Dalam beberapa bulan saja, kami meningkatkan efisiensi, kami melawan korupsi dengan sangat keras, kami melakukan deregulasi, memotong semua regulasi yang menambah inefisiensi. Dan kami langsung melihat hasil yang cepat,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara mitra terhadap keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan New Development Bank (NDB). Ia menyebut proses penerimaan Indonesia berlangsung sangat cepat.

“Kami percaya bahwa Indonesia bisa memainkan peran positif dalam hubungan internasional. Misalnya, dalam keikutsertaan kami di BRICS. Kami berterima kasih kepada pemerintah Rusia atas dukungan agar kami menjadi anggota BRICS dengan sangat cepat. Saya kira kami salah satu anggota yang diterima paling cepat,” ujar Presiden Prabowo.

“Kami juga diterima menjadi anggota New Development Bank dengan cepat. Kami berterima kasih kepada pemerintah Tiongkok dan pemerintah Afrika Selatan atas dukungannya,” tambahnya.

Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia. “Kami percaya bahwa bersama-sama BRICS dapat berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas dan kesejahteraan dunia,” tutur Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di SPIEF 2025, Prabowo Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Penegasan ini disampaikan Presiden dalam pidatonya di sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, Rusia, pada Jumat, 20 Juni 2025.

“Kami selalu menganut dan akan terus mempertahankan kebijakan non-blok,” ucap Presiden.

Dalam forum ekonomi global tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi damai dan kerja sama ekonomi antarnegara di tengah peningkatan ketegangan di dunia. Presiden pun menyampaikan apresiasi kepada Rusia atas dukungannya dalam penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

“Kami berterima kasih kepada Rusia atas dukungan dalam tercapainya CEPA Indonesia-Uni Eurasia. Kami juga telah menyelesaikan negosiasi dengan CPTPP dan Uni Eropa, dan saat ini mengajukan keanggotaan OECD,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya kerja sama global yang damai di tengah batas-batas antarbangsa yang makin kecil dalam era globalisasi. “Kami akan bekerja sama untuk kolaborasi yang damai, hidup berdampingan secara damai dengan semua negara,” katanya.

Menanggapi situasi geopolitik global khususnya di kawasan Timur Tengah, Presiden menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya konflik di sana. Kepala Negara berharap situasi dapat mereda dan solusi damai segera terwujud.

“Kami sangat menyesalkan meningkatnya eskalasi dan konflik di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah. Dan kami berharap semua pihak dapat mencapai penyelesaian damai sesegera mungkin,” tutup Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puncak HUT ke-498 Jakarta, Ini Rekayasa Lalin di Sekitar Lapangan Banteng

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pengalihan arus lalu lintas (Lalin) sehubungan bakal digelarnya rangkaian kegiatan Puncak HUT ke-498 Kota Jakarta tahun 2025 di Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 22 Juni 2025.

“Pengalihan arus lalu lintas dilakukan mulai pukul 16.30 WIB sampai dengan 23.00 WIB atau bersifat situasional,” ujar Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sabtu (21/6).

Berikut pengalihan arus lalu lintas pada ruas jalan yang bersinggungan (bersifat situasional) dengan lokasi pelaksanaan HUT Kota Jakarta ke 498 di seputar Kawasan Lapangan Banteng:

• Jalan Perwira;

• Jalan Lapangan Banteng Barat;

• Jalan Lapangan Banteng Utara;

• Jalan Pejambon;

• Jalan Medan Merdeka Timur.

Rute Alternatif yang dapat dilalui selama kegiatan berlangsung sebagai berikut:

• Dari Arah Timur (Pasar Senen) yang akan menuju ke arah Barat (Harmoni) dapat melalui Jalan Senen Raya-Jalan Kwini I-Jalan Abdul Rahman Saleh-Jalan Kramat Kwitang-Putar Balik Barat-Barat-Jalan Kramat Kwitang-Jalan Arief Rahman Hakim-Tugu Tani-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran dst atau dapat melalui Jalan Gunung Sahari-Jalan Budi Utomo-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Katedral-Jalan Veteran dan seterusnya.

• Dari arah Selatan (Cikini) yang akan menuju ke Utara (Jalan Veteran) dapat melalui Jalan Menteng Raya-Jalan Arief Rahman Hakim-Tugu Tani-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Katedral dan seterusnya.

• Dari arah Utara (JI Gunung Sahari) yang akan menuju ke Selatan (Tugu Tani) dapat melalui Jalan Dr Sutomo-JI Gedung Kesenian-Jl Lapangan Banteng Utara-JI Katedral dan seterusnya.

• Dari arah Jalan Batu Ill menuju ke arah Utara (Harmoni) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Tani-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran dan seterusnya.

• Arah lalu lintas dari Arah Barat (Tomang) yang akan menuju Arah Timur (Pasar Senen) dapat melalui JI Tomang Raya-JI Kyai Caringin-Balikpapan-Jl Suryopranoto-JI Ir Juanda-JI Pos-JI Dr Sutomo-JI Gunung Sahari dan seterusnya.

Ia mengimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lal lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.

“Kepada para pengguna Kereta Api jarak jauh yang akan menuju Stasiun Gambir agar dapat menyesuaikan waktu perjalanannya,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi Parkir Terdekat ke Lapangan Banteng saat HUT Jakarta 498, Cek Titiknya!

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan lokasi titik parkir di sekitar lokasi acara malam puncak HUT ke-498 Kota Jakarta yang akan berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Minggu, 22 Juni 2025.

Fasilitas parkir disediakan untuk mendukung kelancaran acara, memudahkan masyarakat yang ingin hadir, dan menghindari kepadatan lalu lintas.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tersedia ribuan satuan ruang parkir (SRP) untuk mobil dan sepeda motor yang tersebar di sembilan titik strategis, baik dalam bentuk parkir on street maupun off street.

Dua titik parkir terdekat adalah di sisi timur dan selatan Lapangan Banteng, masing-masing menyediakan 50 dan 65 SRP untuk mobil, serta 200 dan 400 SRP untuk motor. Keduanya hanya berjarak sekitar lima meter dari pusat acara.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga menyiapkan lokasi parkir alternatif lainnya seperti di Kantor Pos Pasar Baru (120 mobil, 100 motor), Masjid Istiqlal (100 mobil, 25 motor), Gereja Katedral (50 mobil, 75 motor), Kantor Kementerian Agama (459 mobil, 350 motor), dan Kantor Pusat Pertamina (584 mobil, 930 motor). Jarak tempuh dari titik-titik ini berkisar 1–3 menit berjalan kaki ke lokasi acara.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lokasi parkir resmi yang telah disiapkan dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kenyamanan dan keamanan bersama,” ujar Syaftin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sabtu (21/6).

Sebagai tambahan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyediakan ruang parkir di area Kementerian Keuangan (60 mobil, 200 motor) dan Hotel Borobudur (192 mobil, 54 motor), yang berjarak 2 menit berjalan kaki dari Lapangan Banteng.

“Dengan ketersediaan fasilitas parkir yang cukup memadai dan aksesibilitas yang mudah dijangkau, diharapkan masyarakat dapat menikmati malam puncak perayaan HUT Jakarta dengan aman, nyaman, dan tertib,” tandas Syafrin.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) akan menggelar malam puncak perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta pada Minggu, 22 Juni 2025 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Acara bertajuk ‘Jakarta Kota Global dan Berbudaya’ ini gratis untuk masyarakat umum dan akan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai.

Malam puncak perayaan tahun ini dirancang meriah, inklusif, dan menghadirkan beragam hiburan untuk seluruh warga.

Deretan musisi papan atas yang akan memeriahkan acara antara lain Diskoria, JKT48, Juicy Luicy, Wali, Andien, Adikara, Sandy Sandoro, Mirabeth Sonia, Olivia Pardede, hingga grup Keroncong Toegoe.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News