.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah mengembangkan ekonomi keuangan digital melalui inovasi berupa kartu kredit untuk belanja pemerintah dan pembayaran lintas negara berbasis Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Inovasi keuangan digital tersebut diharapkan semakin optimal sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual pada acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Turut hadir pula dalam acara tersebut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Amir Uskara, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pimpinan perbankan, dan pejabat jajaran BI.
Dalam acara tersebut, pemerintah meluncurkan kartu kredit yang secara khusus akan digunakan sebagai alat pembayaran belanja, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga. Presiden Joko Widodo menyampaikan, inovasi dan kepercayaan merupakan kunci untuk terus tumbuh dan berkembang sehingga inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital, keamanan, dan perlindungan masyarakat harus terus dikembangkan.
”Inovasi keuangan digital, seperti kartu kredit pemerintah, perlu diperkuat untuk mempermudah pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah demi efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah,” ujarnya.
Perry menjelaskan, peluncuran kartu kredit domestik untuk pemerintah merupakan sinergi antara pemerintah, BI, dan pelaku industri. Dengan biaya nol persen untuk pemerintah dan biaya untuk merchant yang lebih efisien, kini transaksi keuangan pemerintahan pusat dan daerah telah resmi menggunakan kartu kredit domestik.
Selain kartu kredit pemerintah, produk inovasi sistem keuangan digital lainnya yang turut diluncurkan ialah QRIS lintas negara, yakni antara Indonesia dan Malaysia. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari fase uji coba yang telah dilakukan sejak 27 Januari 2022 antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM).
Perry memaparkan, terhubungnya pembayaran QR lintas negara antara Indonesia dan Malaysia merupakan bentuk kerja sama dalam kerangka konektivitas pembayaran regional atau regional payment connectivity /RPC. Dengan demikian, pembayaran diharapkan dapat lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lebih lanjut, program tersebut juga sejalan dengan inisiatif G20 dalam mengembangkan Peta Jalan Penguatan Pembayaran Lintas Batas, sekaligus menjadi sebuah capaian yang signifikan dari keketuaan Indonesia di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun 2023. Selain itu, interkoneksi turut menjadi tonggak pencapaian penerapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
”Kerja sama ini akan memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna layanan transaksi pembayaran lintas batas dengan lebih efisien, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital di kawasan, serta mendukung stabilitas makroekonomi dengan mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas, terutama untuk transaksi bilateral dalam kerangka transaksi mata uang lokal,” kata Perry.
Gubernur BNM Nor Shamsiah Mohd Yunus, dalam keterangan resmi BI, menyampaikan, selain menghubungkan negara-negara di ASEAN, semakin banyak pula pengguna dari Malaysia dan Indonesia yang akan merasakan manfaat dari pembayaran lintas batas yang lebih, aman, mudah dan efisien. Hal ini berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata di kedua negara.
Sebelumya, Indonesia juga membuat pembayaran berbasis QR lintas batas dengan Thailand. Perry menargetkan, pembayaran lintas batas ini akan terus dikembangkan ke seluruh negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura dan Filipina.
Presiden Joko Widodo menambahkan, adanya QRIS tersebut dan kartu kredit pemerintah diharapkan mampu meningkatkan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri maupun dengan memperluas akses ke pasar internasional. Pengguna QRIS tahun ini diperkirakan mencapai 45 juta pengguna yang hampir semuanya berasal dari UMKM.
”Saya minta kepada semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
