Telat atau Tidak Lapor SPT Tahunan? Ini Sanksi dan Dampaknya

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak sebagai bentuk perhitungan dan pembayaran pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajiban ini. Lalu, apa akibatnya jika seseorang telat atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan?

Sanksi Bagi yang Telat atau Tidak Lapor SPT

Pelaporan SPT dapat dilakukan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara online melalui portal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika terlambat atau tidak melaporkan SPT, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

- Advertisement -

Berikut adalah beberapa bentuk sanksi yang bisa dikenakan:

1. Sanksi Bunga

Menurut Pasal 8 UU KUP, jika wajib pajak mengajukan pembetulan SPT yang menyebabkan utang pajak bertambah, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Selain itu, jika wajib pajak diperiksa oleh petugas pajak sebelum dilakukan penyidikan, maka akan dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

2. Sanksi Denda

Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, denda yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT adalah:

• Wajib pajak pribadi: Rp100.000
• Wajib pajak badan: Rp1.000.000

Aturan ini juga dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

3. Sanksi Pidana

Dalam Pasal 39 UU KUP, disebutkan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyampaikan SPT dengan data yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga merugikan pendapatan negara, dapat dikenakan hukuman pidana.

Hukumannya berupa kurungan penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal 2 kali lipat dan maksimal 4 kali lipat dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4. Pemeriksaan Harta oleh Ditjen Pajak

Jika SPT tidak dilaporkan, Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap harta wajib pajak melalui mekanisme ekstensifikasi pajak. Ditjen Pajak juga bekerja sama dengan 69 lembaga yang mengirimkan data transaksi wajib pajak untuk memastikan kepatuhan pajak.

Pentingnya Melaporkan SPT Tahunan

Melaporkan SPT Tahunan adalah kewajiban hukum yang sudah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007. Selain untuk menghindari sanksi, pelaporan ini juga penting untuk:

• Mempertanggungjawabkan perhitungan pajak dalam satu tahun terakhir.
• Melaporkan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan.
• Membangun sistem self-assessment yang memungkinkan wajib pajak mengelola pajaknya sendiri dengan transparan.

Solusi Jika Terlambat atau Lupa Lapor SPT

Jika terlambat melaporkan SPT, wajib pajak dapat membayar denda sesuai dengan ketentuan berikut:

• SPT Tahunan Pribadi: Denda Rp100.000
• SPT Tahunan Badan: Denda Rp1.000.000
• Denda telat bayar pajak: Bunga 2% per bulan dari pajak yang belum dibayar

Untuk menghindari kepanikan saat dikenakan denda, sebaiknya sisihkan dana cadangan sebagai antisipasi.

Prosedur Pembayaran Denda

1. Menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan Pajak.
2. Meminta kode billing melalui portal DJP.
3. Melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau kantor pos dalam waktu maksimal 1 bulan setelah menerima STP.

Meskipun tidak ada sanksi tambahan jika melewati batas waktu pembayaran, sebaiknya segera menyelesaikan kewajiban pajak untuk menghindari masalah lebih lanjut.

Kesimpulan

Melaporkan SPT Tahunan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak. Jika tidak, ada berbagai konsekuensi mulai dari denda, bunga, pemeriksaan pajak, hingga hukuman pidana. Oleh karena itu, pastikan untuk melaporkan SPT tepat waktu agar terhindar dari sanksi yang merugikan.

Jangan lupa, batas waktu pelaporan SPT Tahunan biasanya jatuh pada tanggal 31 Maret untuk wajib pajak pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Segera laporkan sebelum terlambat!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News