.webp)
Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan mengumumkan tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Menurut Maruarar, program rumah subsidi sangat diminati masyarakat karena menawarkan kredit pajak yang rendah. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/3).
Sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025, sebanyak 110.000 unit hunian MBR telah selesai dibangun dan diserahterimakan kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan penyediaan 220.000 unit hunian MBR pada tahun 2024 guna memastikan lebih banyak masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama adalah memastikan subsidi hunian diberikan tepat sasaran, sementara yang kedua berkaitan dengan kualitas bangunan.
Untuk mengatasi tantangan pertama, Kementerian PKP berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan data penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.
“(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, terkait tantangan kedua, pihaknya telah membentuk tim kurator yang terdiri dari pejabat eselon I Kementerian PKP, termasuk dirinya sendiri, untuk memastikan kualitas hunian subsidi tetap terjaga.
Menurutnya, ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas. “Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas,” ujar Menteri PKP itu.
Dalam evaluasi tim kurator, sebagian besar hunian MBR telah memenuhi standar, namun masih ditemukan beberapa kasus kualitas bangunan yang kurang baik akibat kelalaian pengembang. Salah satu contoh ditemukan di Bekasi, di mana hunian subsidi yang baru satu tahun diserahterimakan mengalami permasalahan lantai tidak rata dan bergelembung.
Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.
Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
