.webp)
SuaraPemerintah.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Rukka Sombolinggi menyerukan kepada seluruh Masyarakat Adat di Nusantara dalam kegiatan KMAN VI untuk bangkit bersatu melawan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan di negeri ini. Masyarakat diminta terus memperkuat solidaritas.
“Masyarakat Adat bangkit bersatu,” seru Rukka dalam KMAN VI yang berlangsung di Stadion Barnabas Youwe (SBY), Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Senin 24 Oktober 2022.
Rukka mengatakan, bahwa Masyarakat Adat sudah membuktikan kontribusi terhadap negara ini.
Menurutnya 80 persen keanekeragamanan hayati yang masih ada di dunia saat ini, dijaga oleh Masyarakat Adat. Sekarang, ketika menghadapi krisis iklim, jawabannya ada di wilayah adat.
“Investasi yang terbaik saat ini, kalau dunia ini ingin keluar dari bencana iklim adalah investasi perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, bukan investasi tambang, sawit, apalagi IKN (ibu kota negara),” katanya.
KMAN VI, kata dia, dilaksanakan untuk membicarakan perjuangan Masyarakat Adat. Masyarakat Adat tidak boleh berpuas diri dengan apa yang telah diraih karena perjuangan masih panjang.
“Perjuangan kita masih panjang. Dan, semua itu tergantung dari kita sendiri,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia akan baik-baik saja ketika serius dalam mengurus Masyarakat Adat, termasuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat melalui Undang-Undang Masyarakat Adat. Keseriusan tersebut hendaknya ditunjukkan oleh pemerintah untuk melihat masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Sekarang, saatnya pemerintah mensahkan RUU Masyarakat Adat. Sebab, jika tidak segera disahkan, nanti bisa karatan. Kalau sudah karatan, nanti sekrup bisa copot,” ujarnya.
Rukka mengatakan bahwa masih banyak masalah politik. Sikap politik yang terjadi di negeri ini harus disikapi oleh Masyarakat Adat pada kesempatan KMAN VI. Karena itu, momentum KMAN VI harus dimanfaatkan oleh seluruh utusan Masyarakat Adat se-Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan hak Masyarakat Adat.
“Kita harus pastikan kekerasan terhadap Masyarakat Adat segera berhenti dan tidak terjadi lagi,” katanya sembari berseloroh jika tidak ada kekerasan, maka Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) bisa dibubarkan karena tidak ada lagi perampasan wilayah adat.
Sampai hari ini, kata dia, sudah ada peta wilayah adat sebanyak 20 juta hektar. Hampir semua sudah diserahkan ke pemerintah, tetapi belum dapat pengakuan yang sah. Padahal, kata Rukka, selama pandemi Covid-19, wilayah adat menjadi daerah yang paling aman dan nyaman.
“Di wilayah adat, kita menyaksikan Masyarakat Adat yang tertib melakukan karantina justru menjadi tempat yang palin aman dan nyaman. Kita panen, kita menanam, kita produksi obat-obatan,” katanya sembari mengakui bahwa ada juga Masyarakat Adat yang tidak beruntung selama pandemi karena wilayah adatnya sudah dihabisi oleh perusahaan perkebunan sawit maupun tambang. Rukka juga menepis anggapan bahwa Masyarakat Adat buta teknologi. Menurutnya, anggapan itu tidak benar.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
