.webp)
SuaraPemerintah.ID – BPOM mendapatkan tiga penghargaan dalam perhelatan puncak Hari Kearsipan ke-52 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 22–23 Mei 2023. Penghargaan pertama diraih BPOM sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memperoleh Peringkat I untuk “Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022” dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kepala ANRI. Penerimaan penghargaan oleh BPOM diwakili oleh Sekretaris Utama, Rita Mahyona.
Kedua, penghargaan untuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai arsiparis teladan. Penghargaan ini diraih oleh ASN dari Balai Besar POM di Pontianak, Fransiska Murni sebagai Juara II Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2023 untuk Kategori Keterampilan. Ketiga, Biro Umum BPOM juga dinyatakan sebagai Unit Kearsipan I terakreditasi untuk penyelenggaraan kearsipan dengan kualifikasi Akreditasi AA (Istimewa).
Puncak peringatan Hari Kearsipan ke-52 ini digelar bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan Tahun 2023. Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah Gerakan Kearsipan Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul.
Dalam sambutannya, Kepala ANRI, Imam Gunarto, menyampaikan harapan agar Gerakan kearsipan dapat berdampak luas bagi bangsa. Dampak utama adalah dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi dan mendorong pemajuan kebudayaan melalui terbentuk memori kolektif bangsa dan peradaban unggul. “Gerakan ini dapat terwujud melalui tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa yang harus dikolaborasikan dengan lintas sektor,” ujarnya.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, ikut menyampaikan mengenai pentingnya gerakan kearsipan untuk menjaga memori kolektif bangsa. Menurut beliau, memori Kolektif bangsa harus terawat dengan baik, sehingga anak-anak dan cucu bangsa akan bisa mendapatkan memori tersebut dengan baik di masa mendatang. Untuk merawat memori kolektif tersebut perlu dilakukan upaya, salah satunya melalui digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi.
“Kita harus bergerak untuk reformasi birokrasi. Birokrasi itu harus berdampak dan perlu strategi untuk melipatgandakan capaian kinerja, yaitu melalui digitalisasi,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
