.webp)
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah merancang skema baru sebagai pengganti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Langkah ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam pernyataannya pada Kamis, 28 November 2024.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas rencana peralihan subsidi BBM menjadi BLT. Meskipun pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM, Bahlil memastikan bahwa subsidi tidak akan dihapuskan sepenuhnya. Subsidi akan tetap ada, namun akan diberikan secara selektif kepada kendaraan yang memenuhi syarat.
Baca juga:Â Pemerintah Evaluasi Subsidi BBM, LPG, dan Listrik: Fokus Tepat Sasaran
“Kita ingin, habis ini saya akan laporan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan BLT jalan dulu,” ujar Bahlil saat ditemui di kediamannya, di Jakarta Selatan, dikutip Kamis (28/11/2024).
Pemberian BLT ini dimaksudkan sebagai “bantalan” bagi masyarakat selama masa transisi perubahan skema subsidi BBM. Bantalan yang dimaksud, merupakan strategi bagi pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah masa transisi pergeseran skema subsidi untuk BBM di Indonesia.
“Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan. Ini dalam rangka Pak Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Untuk memastikan bantuan ini sampai kepada yang berhak, pemerintah akan memanfaatkan data gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, serta data dari PT PLN dan PT Pertamina.
“Datanya pasti, ini datanya gabungan ya, antara data dari Kemensos, data dari Bappenas, data dari PLN, data dari Pertamina, data dari Kemenko PMK, digabung satu, kemudian diselaraskan oleh BPS,” bebernya.
BPS, sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelaraskan data, akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan data penerima BLT subsisi BBM terverifikasi dengan baik. Bahlil juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan adanya penyatuan data agar penyaluran BLT lebih terarah dan tepat.
“Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tandasnya.
Sayangnya, Bahlil enggan memberikan keterangan lebih lanjut perihal berapa jumlah masyarakat yang nantinya akan menerima BLT dari rencana pergeseran subsidi BBM cs di Indonesia.
Namun yang pasti, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah nantinya akan diumumkan oleh Prabowo bersama dengan pihaknya.
“Kemudian, nanti Bapak Presiden Insya Allah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” tandasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
