.webp)
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak hanya tentang perampingan struktur, melainkan langkah strategis untuk menciptakan organisasi pemerintah yang efisien, cepat mengambil keputusan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Rini saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, penyederhanaan birokrasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil. “Inilah semangat yang harus terus kita jaga, bahwa setiap reformasi yang kita jalankan, setiap langkah yang kita ambil, selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini.
Menteri Rini menilai bahwa tantangan pembangunan nasional semakin kompleks dan lintas sektor, sehingga tidak ada satu instansi pun yang bisa bekerja sendiri.
“Kita perlu meninggalkan cara kerja yang silobased, menuju kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome),” imbuhnya.
Rini mengajak seluruh instansi untuk meninggalkan cara kerja lama yang silo-based dan mulai bertransformasi menuju kolaborasi terpadu yang berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).
Menteri Rini menjelaskan, terdapat tiga kebijakan utama yang menjadi arah penyederhanaan birokrasi nasional, yaitu Penyederhanaan struktur organisasi, Penyetaraan jabatan, dan Penyesuaian sistem kerja.
“Ketiga kebijakan ini dijalankan dengan landasan hukum yang kuat dan menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berdampak,” ucapnya.
Hingga saat ini, penyederhanaan struktur telah dilakukan dengan menghapus 55.649 jabatan eselon III dan IV pada 104 kementerian/lembaga, serta mengalihkan 43.915 jabatan menjadi jabatan fungsional lintas rumpun yang memperkuat profesionalisme 2,1 juta ASN.
Selain itu, klasifikasi jabatan pelaksana disederhanakan dari 3.414 menjadi hanya 3 klasifikasi, berdampak pada peningkatan kelincahan kerja bagi 1,4 juta ASN.
“Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur bukan sekadar perubahan administratif, tetapi transformasi menuju birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil,” jelasnya.
Berdasarkan hasil survei terhadap 389 kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) pada Januari–Oktober 2025, sebanyak 56,53 persen responden menilai penyederhanaan birokrasi berdampak positif, khususnya pada percepatan pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, 56 persen instansi melaporkan peningkatan kinerja, 34 persen stabil, dan 10 persen masih membutuhkan perbaikan lanjutan.
“Oleh karena itu, penyederhanaan struktur organisasi perlu dijaga keberlanjutannya sebagai langkah strategis menuju birokrasi yang lincah dan responsif,” jelasnya.
Menteri Rini juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi harus cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan meninggalkan pola kerja yang memperlambat pelayanan publik.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan langkah konkret menuju birokrasi yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil, didukung oleh ASN yang berintegritas dan siap menjadi motor perubahan.
“Kebijakan penyederhanaan birokrasi tentunya masih menjadi langkah konkret untuk mewujudkan arah tersebut, yaitu membangun birokrasi yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil, dengan dukungan ASN yang berintegritas dan siap menjadi motor perubahan,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
