Beranda blog Halaman 1011

Pemerintah Tegaskan Komitmen Transparansi dalam Penanganan Isu Tambang Raja Ampat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akurasi informasi dalam merespons isu tambang di kawasan Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyayangkan beredarnya informasi visual di media sosial yang dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Bahlil menyatakan bahwa sebelum pengambilan keputusan, ia bersama tim telah melihat langsung kondisi Pulau Gag, termasuk kondisi lingkungan laut dan reklamasi.

“Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam keterangannya tersebut, Menteri ESDM menampilkan dokumentasi visual terkini dari lokasi tambang PT Gag Nikel yang memperlihatkan laut yang masih jernih serta kawasan tambang yang telah direklamasi sebagian. Menurut Bahlil, informasi visual yang simpang siur berisiko menciptakan persepsi yang keliru terhadap kebijakan pemerintah.

“Jadi sangatlah mohon maaf, tidak objektif, kalau ada gambar lain yang kurang pas,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa klarifikasi visual ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.

“Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar karena kita semua ingin untuk Indonesia baik,” ucap Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respons Cepat Kemensos untuk Korban Longsor Ambon: Bantuan Logistik Tahap I dan II Disalurkan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat merespons bencana tanah longsor yang melanda Kota Ambon, Maluku, pada Minggu (8/6/2025). Bencana ini mengakibatkan 80 warga terdampak, dengan satu korban sempat tertimbun namun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Mengetahui bencana ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga langsung perintahkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), memberikan bantuan dengan menerjunkan tim ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal dan pendataan. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Masryani Mansyur, menyatakan bahwa Kemensos juga membantu pembersihan pohon tumbang yang sempat menutup akses di Jalan Dr. Latumeten.

“Sesaat setelah kejadian Gus Mensos langsung memerintahkan kami bergerak sehingga kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tagana Provinsi Maluku untuk percepatan penanganan bencana,” ujar Masryani dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

Bantuan logistik disalurkan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, bantuan yang dikirim meliputi:

• 140 paket makanan siap saji

• 100 paket lauk pauk siap saji

• 30 paket makanan anak

• 20 lembar tenda gulung

• 9 lembar kasur lipat

• 5 paket kidsware

• 5 paket family kit

• 19 lembar selimut

• 6 paket sandang dewasa

Total nilai bantuan tahap I mencapai Rp31.131.550.

Sementara itu, bantuan tahap kedua terdiri atas:

• 120 paket makanan siap saji

• 40 paket lauk pauk siap saji

• 12 paket makanan anak

• 10 lembar tenda gulung

• 6 kasur lipat

• 6 paket kidsware

• 6 paket family kit

• 12 lembar selimut

• 6 paket sandang dewasa

Total bantuan pada tahap II senilai Rp23.120.100.

Seluruh bantuan disalurkan melalui gudang Dinas Sosial Provinsi Maluku dan telah diterima oleh para warga terdampak pada hari yang sama, Minggu, 8 Juni 2025.

Adapun lokasi terdampak longsor meliputi BTN Hative Kecil, Belakang Gereja Sion, dan Lorong Putri di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Penanganan bencana melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Sosial Provinsi Maluku, Tagana, aparat kecamatan dan desa, serta unsur-unsur terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah keempat perusahaan, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.

“Mempertimbangakan semua yang ada secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar PT GAG Nikel (izin) dicabut. Saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) maupun Kementerian Kehutanan,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/6).

Pencabutan IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan keputusan Rapat Terbatas (Ratas) serta hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat, baik Gubenur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat.

Selain mempertimbangkan hasil Ratas, pencabutan empat IUP nikel merupakan bagian proses panjang Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan menjalankan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Salah satu dasar pertimbangan Presiden adalah upaya menjaga kawasan geowisata Raja Ampat sebagai salah satu prioritas utama, dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut agar terus terjaga, sekaligus mengembangkan potensi wisata kelas dunia secara berkelanjutan.

“Setelah kita turun mengecek ke lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ke arah konservasi. Bapak Presiden juga punya perhatian khusus untuk ini dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia,” lanjut Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah berkontribusi memberikan masukan dan informasi atas keberadaan tambang di kawasan konservasi Raja Ampat.

“Kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, seluruh penerbitan perizinan 4 perusahaan pertambangan yang dicabut izinnya terbit sebelum penetapan Geopark Raja Ampat (Geopark ditetapkan 2017 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 2023 oleh UNESCO).

Dari kelima perizinan, hanya PT Gag Nikel yang perizinannya tidak dicabut. Sesuai arahan Presiden, seluruh aktivitas pertambangan PT Gag Nikel akan diawasi dengan ketat, mulai dari Amdal, reklamasi dan dipastikan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Walaupun Gag tidak kita dicabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasi nya, jadi amdal nya harus ketat, reklamasi nya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang, jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan (penambangan) di Raja Ampat,” jelas Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubri Abdul Wahid Tegaskan Pentingnya Pengawasan Ketat di Kawasan Hutan Lindung

Penulis
Syifa
-

Polda Riau berhasil mengungkap praktik ilegal jual-beli lahan di kawasan hutan lindung Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Dalam operasi tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus menangkap empat orang pelaku.

Dari hasil penangkapan, ada termasuk seorang tokoh adat berinisial DM, yang diduga menjadi dalang utama dalam transaksi tanah ulayat seluas 60 hektare di kawasan hutan lindung Batang Ulak dan hutan produksi terbatas Batang Lipai.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Polda Riau. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kawasan hutan lindung agar tidak hanya menjadi penetapan administratif semata, tetapi dijaga secara konkret di lapangan.

“Ya, menurut saya kalau hutan kita tidak dijaga, lambat laun ya hutan kita tidak ada lagi hutannya. Maka kawasan hutan lindung dan alam memang pengawasannya ini penting,” ujar Gubri Abdul Wahid di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (10/06/2026).

Dijelaskan, perlu dilakukan pendekatan preventif dalam perlindungan hutan. Ia menilai bahwa langkah-langkah pencegahan jauh lebih efektif dan berkelanjutan daripada reaktif terhadap pelanggaran yang sudah terjadi.

“Jadi jangan hanya kita menetapkan ini kawasan, tetapi tanpa ada pengawasan yang ketat. Sehingga begitu kejadian baru kita tangani. Lebih baik kita preventif, daripada kita ada masalah baru kita tangani,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari operasi Satuan Tugas Penanggulangan Perambahan Hutan (Satgas PPH). Satgas ini merupakan tim gabungan dari Krimsus, Krimum, Brimob, Intel, dan Binmas yang dibentuk khusus untuk menangani kejahatan lingkungan hidup di wilayah Riau.

“Kami tidak pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, apakah itu oknum aparat, aparat desa, maupun ninik mamak, akan kami proses secara hukum. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, adil, dan terbuka,” tegas Irjen Herry.

Ia menyebut kerusakan yang terjadi sebagai bentuk ekosida atau pembunuhan massal terhadap pohon-pohon dan ekosistem hutan. Perambahan ini dinilai sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya bersifat lintas generasi dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

“Ini kejahatan luar biasa. Kerugiannya tidak hanya bisa dihitung dengan uang. Dampaknya menciderai hak anak cucu kita atas lingkungan yang sehat.” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Mojokerto Realisasikan Komitmen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Mojokerto merealisasikan komitmen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat demi menyongsong target Indonesia Emas 2045. Hal tersebut ditunjukkan dengan digelarnya Gema Pitu, Gerakan Bersama Masyarakat di Posyandu Integrasi Terpadu.

Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian, mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, SDM yang berkualitas tinggi dan mumpuni sangat diperlukan. Oleh karena itu, Mas Wabup memberi perhatian khusus terkait dengan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak pada usia dini. Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri, mengingat adanya stunting yang masih menjadi momok bagi masyarakat luas.

“Stunting bisa mengganggu kecerdasan anak-anak kita di masa depan. Oleh karena itu apabila stunting ini bisa ditangani, maka target Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama,” terangnya dalam keterangan pers, Sabtu (7/6/2025).

Giat Gema Pitu merupakan program yang salah satu tujuannya adalah untuk percepatan penurunan stunting, yang juga termasuk dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Catur Abhipraya Mubarok.

Selain percepatan penurunan stunting, Gema Pitu juga berfokus pada pelayanan kesehatan segala siklus pada kehidupan manusia, baik itu remaja, ibu hamil, hingga lansia, sesuai dengan tugas pokok dari program Integritas Layanan Pokok (ILP) Posyandu.

Mengingat fungsi ILP Posyandu yang fundamental tersebut, Mas Wabup mengajak seluruh pihak elemen masyarakat untuk turut membantu dan berkolaborasi demi pelayanan kesehatan yang optimal dan merata.

“Posyandu bukan sekedar tempat menimbang bayi, tetapi menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang berbasis keluarga dan siklus hidup manusia. Saya mengajak seluruh stakeholder, baik dari pemerintahan, swasta, akademisi, pengusaha, maupun para organisasi masyarakat, untuk bergandengan tangan menguatkan kolaborasi dan kaderisasi posyandu juga memperluas cakupan kesehatan dasar,” ajaknya.

Di akhir arahannya, Mas Wabup juga mengutarakan cita-cita dan harapannya yang terkait dengan program dan usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya pada bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

“Mari kita pastikan agar tidak ada lagi anak-anak kita yang kekurangan gizi, tidak ada lagi ibu yang kehilangan nyawanya saat melahirkan karena keterlambatan penanganan. Saya percaya dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat, kita bisa mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang sehat, kuat, dan berkualitas,” pungkas Mas Wabup.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Apresiasi Upaya Pemprov Bali dalam Menjaga Kualitas Pelaporan Keuangan

Penulis
Syifa
-

Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Daniel Lumban Tobing menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Jumat (6/6), di Denpasar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak berdampak material terhadap kewajaran LK Pemprov Bali.

“BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali beserta seluruh jajaran, untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Anggota II BPK.

Beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Bali, diantaranya adalah realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melebihi anggaran yang ditetapkan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta bukti pertanggungjawaban dana BOS yang masih mengendap di rekening Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Pada kesempatan yang sama, Anggota II BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024. IHPD diharapkan dapat menjadi bahan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk memperkuat fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota, serta bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Selain memuat informasi hasil pemeriksaan, IHPD juga menyajikan informasi indikator makroekonomi sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

BPK juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Anggota II BPK mendorong agar Pemprov Bali terus melaksanakan langkah konkret untuk menyelesaikan tindak lanjut, serta mengajak DPRD untuk terus memantau progres penyelesaian rekomendasi sesuai kewenangannya.

“Capaian opini WTP akan menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Kami berharap pada tahun 2025 ini, Pemprov Bali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menekan tingkat pengangguran,” ujar Anggota II BPK.

Kegiatan tersebut turut diahdiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Nelson Ambarita, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov Bali dan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Apresiasi Capaian Pemprov Sulut Raih WTP ke-11 Kali

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (2/6), di Manado. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

“Capaian ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujar Wakil Ketua BPK.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyampaikan sejumlah capaian positif Pemprov Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024. Di antaranya, alokasi mandatory spending telah dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, khususnya pada bidang pendidikan dan pengawasan. Pemprov Sulawesi Utara juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mengendalikan inflasi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Ketua BPK berharap agar pencapaian-pencapaian tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Beberapa catatan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian Pemprov Sulawesi Utara, antara lain ditemukannya kekurangan volume pekerjaan, belanja atas penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang tidak tertib, dan kekurangan penetapan pajak air permukaan dan sanksi administratif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, J. Victor Mailangkay, para Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Sulawesi Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Investasi Otomotif Terus Melaju, Menperin Apresiasi Pabrik Baru Mercedes di Cikarang

Penulis
Syifa
-

Industri otomotif di Indonesia masih menunjukkan geliat yang positif di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Hal ini tercemin dari sejumlah produsen otomotif di dalam negeri yang merealisasikan investasinya untuk menambah kapasitas produksinya dalam upaya memenuhi peningkatan kebutuhan di pasar domestik dan ekspor.

“Banyak perusahaan-perusahaan multinasional di dalam negeri, termasuk di antaranya sektor otomotif, yang masih melihat Indonesia memiliki prospek menjanjikan untuk menjalankan produksi manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembukaan Pabrik Baru PT Daimler Commercial Vehicles Manufacturing Indonesia (PT DCVMI) di Kawasan Industri Delta Silicon 8, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (10/6).

Menperin menjelaskan, geliat ini sebagai sinyal kuat bahwa investasi di sektor industri otomotif masih terus berjalan dan Indonesia masih menjadi destinasi strategis bagi pengembangan industri kendaraan bermotor, terutama dalam menyambut era kendaraan ramah lingkungan. “Mereka melihat peluang besar dari pasar domestik yang terus tumbuh, serta posisi strategis Indonesia sebagai hub produksi untuk tujuan ekspor pasar global,” ungkapnya.

Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT DCVMI yang telah sukses membangun pabrik barunya. Selain itu juga apresiasi ditujukan kepada Daimler Truck AG yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai salah satu basis produksi bus dan truk Mercedes-Benz di Asia.

“Pembangunan pabrik baru ini merupakan langkah strategis dan komitmen nyata Daimler Truck AG dan PT DCVMI dalam memperkuat sektor industri otomotif di Indonesia, sekaligus mencerminkan keyakinan terhadap prospek positif Indonesia sebagai hub industri kendaraan niaga global. Kami optimistis Daimler bisa menjadi perusahaan yang semakin baik dan lebih besar bersama Indonesia,” papar Agus.

Perlu diketahui, Mercedes Benz sejak pertama diproduksi di Indonesia pada tahun 1978 melalui PT Star Motor Indonesia, hingga terbentuknya PT DCVMI pada tahun 2019. Ini merupakan salah satu brand kendaran niaga yang telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia.

“Dengan kemampuan produksi mencapai 5000 unit per tahun, PT DCVMI mampu masuk dalam lima besar produksi kendaraan niaga truk dan bus di Indonesia,” ujar Menperin. Hal ini menunjukan bahwa Mercedes Benz merupakan salah satu top of mind bagi konsumen kendaraan niaga di Indonesia.

Kendaraan niaga ramah lingkungan

Lebih lanjut, melalui pembukaan pabrik baru ini, Kemenperin berharap kepada PT DCVMI agar lebih aktif mengembangkan model produksi khususnya untuk kendaraan niaga ramah lingkungan sebagai respons terhadap tren global yang semakin mengarah pada mobilitas hijau. Dalam hal ini, Kemenperin akan memfasilitasi pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk memacu pengembangan produksi kendaraan niaga yang bisa masuk dalam fase green mobility.

“Di tengah disrupsi global dan tren transisi menuju kendaraan listrik dan energi bersih, Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pasar, namun juga menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan niaga dan kendaraan ramah lingkungan secara global. Apalagi, kami telah menetapkan NZE sektor manufaktur lebih cepat 10 tahun menjadi tahun 2050 dibanding target nasional,” imbuhnya.

Kemenperin menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi industri otomotif di Indonesia menuju era elektrifikasi, digitalisasi, keberlanjutan, dan era otomotif ramah lingkungan atau green mobility. “Oleh karena itu, kami berperan aktif memacu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, mengembangkan teknologi dalam negeri, serta memperluas jaringan riset dan inovasi,” tegas Agus.

Menperin juga menyambut baik komitmen PT DCVMI melalui fasilitas pabrik barunya untuk mengadopsi standar emisi Euro 4 melalui teknologi SCR (Selective Catalytic Reduction) dan penggunaan DEF (Diesel Exhaust Fluid) berbasis urea dan air terionisasi. “Ini merupakan langkah positif dalam mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ke depan, Menperin berharap kepada PT DCVMI agar terus mengembangkan model-model untuk memenuhi pasar ekspor dengan teknologi Euro 5 dan Euro 6 sehingga akan memperkuat posisi PT DCVMI baik di pasar domestik maupun internasional.

“Selain itu, pemerintah juga berharap PT DCVMI dapat terus meningkatkan nilai kandungan lokal, di mana saat ini tercatat rerata nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada line up kendaraan yang diproduksi berada di angka 28,08 persen,” sebutnya.

Menperin mengingatkan pentingnya upaya peningkatan nilai TKDN dalam setiap proses produksi maupun pengadaan bahan baku dan komponen, akan mendukung penguatan industri nasional. Selain itu, peningkatan nilai TKDN dapat juga memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memanfaatkan berbagai insentif fiskal yang telah disediakan.

“Oleh karenanya, pencapaian TKDN yang tinggi melalui peningkatan nilai tambah dan local supply, pada akhirnya dapat memperkuat daya saing perusahaan, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor,” tuturnya.

Neraca perdagangan kendaraan niaga pada bulan Januari hingga Maret 2025, masih mengalami defisit USD608,7 juta atau senilai Rp9,7 triliun. Sebab, ekspor kendaraan niaga tercatat sebesar USD75,5 juta, sedangkan impornya mencapai USD684,2 juta. Untuk itu, langkah peningkatan nilai TKDN, khususnya pada industri kendaraan niaga, merupakan langkah strategis dalam upaya menjawab tantangan terhadap tingginya impor pada kendaraan komersial.

“Kami berbahagia karena orientasi pembangunan pabrik baru ini sangat relevan merespons tantangan defisit perdagangan kendaraan niaga nasional. Kami mencatat komitmen PT DCVMI yang akan mengoptimalkan fasilitas pabrik baru ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk meningkatkan ekspor kendaraan komersial ke berbagai negara. Lebih dari itu, kami juga menyambut baik komitmen PT DCMVI untuk mengembangkan rantai pasok lokal dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui pembangunan pabrik baru ini,” pungkas Menperin.

Sankaranarayanan Ramamurthi, Presiden Direktur DCVMI, menyatakan bahwa peresmian pabrik ini menandai fase pertumbuhan baru bagi DCVMI di Indonesia. “Pabrik ini bukan sekadar penambahan infrastruktur—melainkan perwujudan visi kami untuk memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia, memberdayakan masyarakat lokal, dan membangun ekosistem industri yang lebih kokoh. Setiap unit yang diproduksi di sini mencerminkan keunggulan rekayasa dan semangat kolaborasi, serta keyakinan kami akan masa depan Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, berinovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan Indonesia,” jelasnya.

Pabrik DCVMI di Cikarang berdiri di atas lahan seluas 15 hektar dengan total investasi mencapai Rp500 miliar. Fasilitas ini menjadi wujud nyata dari komitmen Daimler Truck dalam memperkuat industri kendaraan niaga di Indonesia.

Pabrik ini akan terus memproduksi model-model andalan seperti Mercedes-Benz Axor Trucks: 2528 CH, 4928 T, 4028 T, 4023 T, 2528 RMC, 2528 CX, dan 2528 C, serta sasis bus Mercedes-Benz: OH 1626 L dan OH 1626 S yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Minta Majalengka Bersiap Sambut Industri Strategis di Jabar Utara

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, Majalengka bagian utara akan menjadi kawasan industri strategis. Untuk itu, Majalengka perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal kompeten yang siap mengisi kawasan yang dinamai Metropolitan Rebana.

“Majalengka bagian utara akan menjadi kawasan industri strategis,” ucap Dedi disampaikan saat rapat paripurna DPRD Majalengka dalam rangka Hari Jadi Majalengka ke-535 di Pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka, Sabtu (7/6/2025).

KDM –sapaan Gubernur Dedi– menjelaskan, untuk mendukung kawasan industri, perguruan tinggi di Majalengka harus mengembangkan program studi berbasis pasar. Selain itu, jurusan di SMK juga disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, SDM Majalengka akan siap menjawab kebutuhan Rebana.

“Yang harus dibangun pertama adalah pengembangan pendidikan tinggi berbasis pasar. SMK juga dorong pertumbuhannya supaya menguasai industri rebana,” ujarnya.

Saat ini sejumlah industri baru sudah mulai berdiri di wilayah Majalengka, termasuk Cirebon, Indramayu, dan Subang. Dedi mengatakan, selain kompeten dalam bidang keilmuan, SDM Majalengka juga harus dibangun sikap dan mentalnya.

“Sikap mentalnya juga harus dibangun kalau tidak maka pabrik akan diisi oleh SDM dari wilayah lain,” kata KDM.

Sikap dan mental yang dimaksud KDM yakni dibangun melalui pendidikan karakter yang disebut manusia panca waluya. Yaitu cageur, bageur, bener, pinter, singer.

“Gimana sikap mentalnya? Membangun pendidikan karakter Pendidikan yang disebut manusia panca waluya, cageur, bageur, bener, pinter, singer,” jelasnya.

Di momen hari jadi ke-535 ini, KDM berharap Majalengka terus tumbuh menjadi daerah termaju di Jabar, baik dari segi infrastrukturnya, pendapatannya, pendidikan, dan derajat kesehatan masyarakatnya. Hal ini sesuai tema yang diusung yakni “Ngahiji Ngawangun Majalengka Langkung Sae” atau bersama membangun Majalengka yang lebih baik.

“Mudah-mudahan ke depan Majalengka lebih baik lagi masyarakatnya, makin bagus pembangunannya, meningkat pendapatannya, pendidikannya, dan derajat kesehatan masyarakatnya,” harap KDM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamentan Salurkan Sapi Kurban ke Ponpes, Santri Juga Harus Makan Bergizi

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono, menyalurkan bantuan sapi kurban ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ihsan di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Sabtu (8/6).

Penyaluran sapi qurban dilakukan melalui Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP), salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Bantuan diterima langsung oleh pihak Ponpes dan disambut hangat oleh para pengurus serta santri.

Kepala BPMSP, Dayat mengatakan bahwa penyaluran hewan kurban ini tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga bagian dari kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk di lingkungan pesantren.

“Ini bukan sekadar berbagi hewan kurban, tapi juga upaya untuk memastikan para santri mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, sejalan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digaungkan Kementerian Pertanian,” ujar Dayat.

Menurut Dayat, para santri yang tengah menimba ilmu agama juga berhak mendapatkan asupan protein hewani yang cukup, sebagai bekal tumbuh kembang dan daya pikir mereka dalam menuntut ilmu. Ia berharap semangat pengorbanan Idul Adha juga dimaknai sebagai momen berbagi kebaikan dalam bentuk pangan bergizi.

Sementara itu, pengurus Ponpes Al Ihsan menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Bantuan tersebut dianggap sangat bermanfaat bagi kesejahteraan para santri.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian. Kepedulian ini menjadi teladan bagi para santri, sekaligus membantu meningkatkan kualitas konsumsi mereka, terutama dalam merayakan momen spesial Hari Raya Idul Adha,” kata perwakilan pengurus ponpes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0101,0111,012...4,920Halaman 1,011 dari 4,920