Beranda blog Halaman 1012

BPK Apresiasi Upaya Pemprov Bali dalam Menjaga Kualitas Pelaporan Keuangan

Penulis
Syifa
-

Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Daniel Lumban Tobing menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Jumat (6/6), di Denpasar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak berdampak material terhadap kewajaran LK Pemprov Bali.

“BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali beserta seluruh jajaran, untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Anggota II BPK.

Beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Bali, diantaranya adalah realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melebihi anggaran yang ditetapkan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta bukti pertanggungjawaban dana BOS yang masih mengendap di rekening Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Pada kesempatan yang sama, Anggota II BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024. IHPD diharapkan dapat menjadi bahan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk memperkuat fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota, serta bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Selain memuat informasi hasil pemeriksaan, IHPD juga menyajikan informasi indikator makroekonomi sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

BPK juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Anggota II BPK mendorong agar Pemprov Bali terus melaksanakan langkah konkret untuk menyelesaikan tindak lanjut, serta mengajak DPRD untuk terus memantau progres penyelesaian rekomendasi sesuai kewenangannya.

“Capaian opini WTP akan menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Kami berharap pada tahun 2025 ini, Pemprov Bali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menekan tingkat pengangguran,” ujar Anggota II BPK.

Kegiatan tersebut turut diahdiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Nelson Ambarita, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov Bali dan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Apresiasi Capaian Pemprov Sulut Raih WTP ke-11 Kali

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (2/6), di Manado. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

“Capaian ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujar Wakil Ketua BPK.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyampaikan sejumlah capaian positif Pemprov Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024. Di antaranya, alokasi mandatory spending telah dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, khususnya pada bidang pendidikan dan pengawasan. Pemprov Sulawesi Utara juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mengendalikan inflasi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Ketua BPK berharap agar pencapaian-pencapaian tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Beberapa catatan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian Pemprov Sulawesi Utara, antara lain ditemukannya kekurangan volume pekerjaan, belanja atas penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang tidak tertib, dan kekurangan penetapan pajak air permukaan dan sanksi administratif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, J. Victor Mailangkay, para Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Sulawesi Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Investasi Otomotif Terus Melaju, Menperin Apresiasi Pabrik Baru Mercedes di Cikarang

Penulis
Syifa
-

Industri otomotif di Indonesia masih menunjukkan geliat yang positif di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Hal ini tercemin dari sejumlah produsen otomotif di dalam negeri yang merealisasikan investasinya untuk menambah kapasitas produksinya dalam upaya memenuhi peningkatan kebutuhan di pasar domestik dan ekspor.

“Banyak perusahaan-perusahaan multinasional di dalam negeri, termasuk di antaranya sektor otomotif, yang masih melihat Indonesia memiliki prospek menjanjikan untuk menjalankan produksi manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembukaan Pabrik Baru PT Daimler Commercial Vehicles Manufacturing Indonesia (PT DCVMI) di Kawasan Industri Delta Silicon 8, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (10/6).

Menperin menjelaskan, geliat ini sebagai sinyal kuat bahwa investasi di sektor industri otomotif masih terus berjalan dan Indonesia masih menjadi destinasi strategis bagi pengembangan industri kendaraan bermotor, terutama dalam menyambut era kendaraan ramah lingkungan. “Mereka melihat peluang besar dari pasar domestik yang terus tumbuh, serta posisi strategis Indonesia sebagai hub produksi untuk tujuan ekspor pasar global,” ungkapnya.

Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT DCVMI yang telah sukses membangun pabrik barunya. Selain itu juga apresiasi ditujukan kepada Daimler Truck AG yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai salah satu basis produksi bus dan truk Mercedes-Benz di Asia.

“Pembangunan pabrik baru ini merupakan langkah strategis dan komitmen nyata Daimler Truck AG dan PT DCVMI dalam memperkuat sektor industri otomotif di Indonesia, sekaligus mencerminkan keyakinan terhadap prospek positif Indonesia sebagai hub industri kendaraan niaga global. Kami optimistis Daimler bisa menjadi perusahaan yang semakin baik dan lebih besar bersama Indonesia,” papar Agus.

Perlu diketahui, Mercedes Benz sejak pertama diproduksi di Indonesia pada tahun 1978 melalui PT Star Motor Indonesia, hingga terbentuknya PT DCVMI pada tahun 2019. Ini merupakan salah satu brand kendaran niaga yang telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia.

“Dengan kemampuan produksi mencapai 5000 unit per tahun, PT DCVMI mampu masuk dalam lima besar produksi kendaraan niaga truk dan bus di Indonesia,” ujar Menperin. Hal ini menunjukan bahwa Mercedes Benz merupakan salah satu top of mind bagi konsumen kendaraan niaga di Indonesia.

Kendaraan niaga ramah lingkungan

Lebih lanjut, melalui pembukaan pabrik baru ini, Kemenperin berharap kepada PT DCVMI agar lebih aktif mengembangkan model produksi khususnya untuk kendaraan niaga ramah lingkungan sebagai respons terhadap tren global yang semakin mengarah pada mobilitas hijau. Dalam hal ini, Kemenperin akan memfasilitasi pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk memacu pengembangan produksi kendaraan niaga yang bisa masuk dalam fase green mobility.

“Di tengah disrupsi global dan tren transisi menuju kendaraan listrik dan energi bersih, Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pasar, namun juga menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan niaga dan kendaraan ramah lingkungan secara global. Apalagi, kami telah menetapkan NZE sektor manufaktur lebih cepat 10 tahun menjadi tahun 2050 dibanding target nasional,” imbuhnya.

Kemenperin menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi industri otomotif di Indonesia menuju era elektrifikasi, digitalisasi, keberlanjutan, dan era otomotif ramah lingkungan atau green mobility. “Oleh karena itu, kami berperan aktif memacu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, mengembangkan teknologi dalam negeri, serta memperluas jaringan riset dan inovasi,” tegas Agus.

Menperin juga menyambut baik komitmen PT DCVMI melalui fasilitas pabrik barunya untuk mengadopsi standar emisi Euro 4 melalui teknologi SCR (Selective Catalytic Reduction) dan penggunaan DEF (Diesel Exhaust Fluid) berbasis urea dan air terionisasi. “Ini merupakan langkah positif dalam mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ke depan, Menperin berharap kepada PT DCVMI agar terus mengembangkan model-model untuk memenuhi pasar ekspor dengan teknologi Euro 5 dan Euro 6 sehingga akan memperkuat posisi PT DCVMI baik di pasar domestik maupun internasional.

“Selain itu, pemerintah juga berharap PT DCVMI dapat terus meningkatkan nilai kandungan lokal, di mana saat ini tercatat rerata nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada line up kendaraan yang diproduksi berada di angka 28,08 persen,” sebutnya.

Menperin mengingatkan pentingnya upaya peningkatan nilai TKDN dalam setiap proses produksi maupun pengadaan bahan baku dan komponen, akan mendukung penguatan industri nasional. Selain itu, peningkatan nilai TKDN dapat juga memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memanfaatkan berbagai insentif fiskal yang telah disediakan.

“Oleh karenanya, pencapaian TKDN yang tinggi melalui peningkatan nilai tambah dan local supply, pada akhirnya dapat memperkuat daya saing perusahaan, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor,” tuturnya.

Neraca perdagangan kendaraan niaga pada bulan Januari hingga Maret 2025, masih mengalami defisit USD608,7 juta atau senilai Rp9,7 triliun. Sebab, ekspor kendaraan niaga tercatat sebesar USD75,5 juta, sedangkan impornya mencapai USD684,2 juta. Untuk itu, langkah peningkatan nilai TKDN, khususnya pada industri kendaraan niaga, merupakan langkah strategis dalam upaya menjawab tantangan terhadap tingginya impor pada kendaraan komersial.

“Kami berbahagia karena orientasi pembangunan pabrik baru ini sangat relevan merespons tantangan defisit perdagangan kendaraan niaga nasional. Kami mencatat komitmen PT DCVMI yang akan mengoptimalkan fasilitas pabrik baru ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk meningkatkan ekspor kendaraan komersial ke berbagai negara. Lebih dari itu, kami juga menyambut baik komitmen PT DCMVI untuk mengembangkan rantai pasok lokal dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui pembangunan pabrik baru ini,” pungkas Menperin.

Sankaranarayanan Ramamurthi, Presiden Direktur DCVMI, menyatakan bahwa peresmian pabrik ini menandai fase pertumbuhan baru bagi DCVMI di Indonesia. “Pabrik ini bukan sekadar penambahan infrastruktur—melainkan perwujudan visi kami untuk memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia, memberdayakan masyarakat lokal, dan membangun ekosistem industri yang lebih kokoh. Setiap unit yang diproduksi di sini mencerminkan keunggulan rekayasa dan semangat kolaborasi, serta keyakinan kami akan masa depan Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, berinovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan Indonesia,” jelasnya.

Pabrik DCVMI di Cikarang berdiri di atas lahan seluas 15 hektar dengan total investasi mencapai Rp500 miliar. Fasilitas ini menjadi wujud nyata dari komitmen Daimler Truck dalam memperkuat industri kendaraan niaga di Indonesia.

Pabrik ini akan terus memproduksi model-model andalan seperti Mercedes-Benz Axor Trucks: 2528 CH, 4928 T, 4028 T, 4023 T, 2528 RMC, 2528 CX, dan 2528 C, serta sasis bus Mercedes-Benz: OH 1626 L dan OH 1626 S yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Minta Majalengka Bersiap Sambut Industri Strategis di Jabar Utara

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, Majalengka bagian utara akan menjadi kawasan industri strategis. Untuk itu, Majalengka perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal kompeten yang siap mengisi kawasan yang dinamai Metropolitan Rebana.

“Majalengka bagian utara akan menjadi kawasan industri strategis,” ucap Dedi disampaikan saat rapat paripurna DPRD Majalengka dalam rangka Hari Jadi Majalengka ke-535 di Pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka, Sabtu (7/6/2025).

KDM –sapaan Gubernur Dedi– menjelaskan, untuk mendukung kawasan industri, perguruan tinggi di Majalengka harus mengembangkan program studi berbasis pasar. Selain itu, jurusan di SMK juga disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, SDM Majalengka akan siap menjawab kebutuhan Rebana.

“Yang harus dibangun pertama adalah pengembangan pendidikan tinggi berbasis pasar. SMK juga dorong pertumbuhannya supaya menguasai industri rebana,” ujarnya.

Saat ini sejumlah industri baru sudah mulai berdiri di wilayah Majalengka, termasuk Cirebon, Indramayu, dan Subang. Dedi mengatakan, selain kompeten dalam bidang keilmuan, SDM Majalengka juga harus dibangun sikap dan mentalnya.

“Sikap mentalnya juga harus dibangun kalau tidak maka pabrik akan diisi oleh SDM dari wilayah lain,” kata KDM.

Sikap dan mental yang dimaksud KDM yakni dibangun melalui pendidikan karakter yang disebut manusia panca waluya. Yaitu cageur, bageur, bener, pinter, singer.

“Gimana sikap mentalnya? Membangun pendidikan karakter Pendidikan yang disebut manusia panca waluya, cageur, bageur, bener, pinter, singer,” jelasnya.

Di momen hari jadi ke-535 ini, KDM berharap Majalengka terus tumbuh menjadi daerah termaju di Jabar, baik dari segi infrastrukturnya, pendapatannya, pendidikan, dan derajat kesehatan masyarakatnya. Hal ini sesuai tema yang diusung yakni “Ngahiji Ngawangun Majalengka Langkung Sae” atau bersama membangun Majalengka yang lebih baik.

“Mudah-mudahan ke depan Majalengka lebih baik lagi masyarakatnya, makin bagus pembangunannya, meningkat pendapatannya, pendidikannya, dan derajat kesehatan masyarakatnya,” harap KDM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamentan Salurkan Sapi Kurban ke Ponpes, Santri Juga Harus Makan Bergizi

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono, menyalurkan bantuan sapi kurban ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ihsan di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Sabtu (8/6).

Penyaluran sapi qurban dilakukan melalui Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP), salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Bantuan diterima langsung oleh pihak Ponpes dan disambut hangat oleh para pengurus serta santri.

Kepala BPMSP, Dayat mengatakan bahwa penyaluran hewan kurban ini tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga bagian dari kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk di lingkungan pesantren.

“Ini bukan sekadar berbagi hewan kurban, tapi juga upaya untuk memastikan para santri mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, sejalan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digaungkan Kementerian Pertanian,” ujar Dayat.

Menurut Dayat, para santri yang tengah menimba ilmu agama juga berhak mendapatkan asupan protein hewani yang cukup, sebagai bekal tumbuh kembang dan daya pikir mereka dalam menuntut ilmu. Ia berharap semangat pengorbanan Idul Adha juga dimaknai sebagai momen berbagi kebaikan dalam bentuk pangan bergizi.

Sementara itu, pengurus Ponpes Al Ihsan menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Bantuan tersebut dianggap sangat bermanfaat bagi kesejahteraan para santri.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian. Kepedulian ini menjadi teladan bagi para santri, sekaligus membantu meningkatkan kualitas konsumsi mereka, terutama dalam merayakan momen spesial Hari Raya Idul Adha,” kata perwakilan pengurus ponpes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kalteng Dukung Penuh Penguatan Koperasi Merah Putih Di Sampit

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran meresmikan sekaligus meninjau fasilitas Koperasi Kelurahan Merah Putih yang berlokasi di Jalan HM. Arsyad Nomor 121, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Sampit, Senin (09/06/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalteng dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran didampingi oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalteng Herson B. Aden serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Koperasi Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum ini menjalankan berbagai unit usaha seperti Gerai Sembako, Gerai Pupuk Subsidi, serta layanan Gerai Fotokopi dan Alat Tulis Kantor. Kegiatan ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pendorong kegiatan ekonomi produktif di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi kinerja dan semangat pengurus koperasi serta mendorong agar koperasi ini terus berkembang dan menjadi contoh bagi koperasi lainnya di Kakteng.

“Koperasi seperti ini harus terus kita dorong. Tidak hanya menjalankan usaha yang bermanfaat bagi anggota, tapi juga memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat sekitar,” ujar Gubernur.

Koperasi Kelurahan Merah Putih mengusung visi menjadi koperasi handal dan terpercaya yang dikelola secara profesional, berkesinambungan, serta menjadi badan penghubung usaha-usaha anggota demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Adapun misinya yaitu meningkatkan wawasan manajemen dan anggota melalui pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan, mengembangkan usaha baru di sektor riil yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, memberdayakan ekonomi anggota menghubungkan/mempromosikan usaha-usaha yang dimiliki anggota serta memberi kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat.

Kunjungan ini diharapkan menjadi semangat baru bagi para pengurus dan anggota koperasi untuk terus berinovasi dan berkembang, sekaligus menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis komunitas di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin: Inspektur Tambang Harus Pastikan PT Gag Nikel Patuhi UU

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menyatakan dukungan penuh terhadap Inspektur Tambang yang ditugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi lima lokasi pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Mukhtarudin menegaskan inspektur tambang akan memeriksa dokumen izin usaha pertambangan (IUP) dan dokumen lingkungan (AMDAL) perusahaan, seperti PT Gag Nikel, untuk memastikan kepatuhan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Ya, tugas inspektur tambang Kementerian ESDM ini penting untuk sampel air, tanah, dan vegetasi untuk menganalisis potensi pencemaran akibat aktivitas tambang, termasuk sedimentasi yang dapat merusak terumbu karang dan biota laut di wilayah wisata Raja Ampat,” tandas Mukhtarudin, Minggu 8 Juni 2025.

Politisi Dapil Kalteng ini juga mengatakan Inspektur tambang yang ditugaskan Menteri ESDM tersebut agar dapat memastikan aktivitas tambang tidak melanggar batas konsesi yang ditetapkan, terutama di zona lindung atau kawasan wisata.

“Dengan menggunakan data geospasial dan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” imbuh Mukhtarudin.

Penting juga, kata Mukhtarudin, Inspektur tambang dapat berkoordinasi dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan untuk mengumpulkan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan, termasuk keluhan masyarakat terhadap operasi PT Gag Nikel.

Untuk itu, Komisi XII DPR RI berharap Inspektur tambang segera menyusun laporan komprehensif yang mencakup temuan pelanggaran, rekomendasi perbaikan, atau usulan sanksi, seperti pencabutan izin lingkungan, yang akan diserahkan ke Kementerian ESDM dalam waktu dekat.

Mukhtarusun bilang langkah-langkah ini harus dilakukan secara transparan dan independen.

“Kami mendukung inspektur tambang untuk bekerja secara profesional demi melindungi Raja Ampat sebagai aset lingkungan dunia. Tidak boleh ada kompromi jika ditemukan pelanggaran,” ujarnya.

Fraksi Golkar Senayan juga mendorong percepatan proses evaluasi agar hasilnya dapat segera diumumkan, memberikan kepastian hukum bagi perusahaan tambang.

“Sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia terhadap pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Global geopark di Raja Ampat,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Siap Bangun Fasilitas Berstandar Internasional untuk Cabor Berprestasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan komitmen serius dalam mendorong prestasi olahraga melalui penyediaan sarana latihan yang layak dan berstandar internasional.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andri Yansyah, saat membuka Invitasi Cabang Olahraga Terukur Mahasiswa Tahun 2025 yang digelar pada 10–12 Juni.

Ajang yang diikuti 340 atlet mahasiswa dari 53 perguruan tinggi se-Indonesia ini menjadi bagian dari seleksi menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX yang akan digelar di Semarang, September mendatang. Tiga cabang olahraga dipertandingkan, yakni atletik (Lapangan Atletik PPOP), renang (Kolam Renang Bulungan), dan panahan (Lapangan GOR Ciracas).

Andri menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta siap memberikan penghargaan nyata dalam bentuk fasilitas olahraga jika suatu cabang olahraga mampu menunjukkan prestasi luar biasa, khususnya dengan melampaui target perolehan medali di ajang nasional.

“Salah satu bentuk apresiasi kita adalah pembangunan dan renovasi venue. Contohnya atletik, tahun ini stadion di Rawamangun kita rehab total. Insya Allah selesai Oktober atau November 2025,” ujarnya, Selasa (10/6).

Andri mengatakan, renang menjadi cabang pertama yang mendapat perhatian khusus setelah mencetak rekor perolehan 23 medali emas di POMNAS 2024, mengungguli rekor 21 emas yang bertahan selama hampir dua dekade. Menyikapi prestasi tersebut, Andri memastikan bahwa kolam renang berstandar internasional akan dibangun tahun 2026.

“Ini bentuk dukungan serius terhadap pembinaan atlet, dan nantinya bisa dimanfaatkan juga oleh atlet pelatda maupun disabilitas,” katanya.

Panahan pun tak luput dari perhatian. Untuk pertama kalinya dipertandingkan di POMNAS, cabang ini akan melombakan 21 nomor.

“Kalau panahan bisa menunjukkan prestasi dan bahkan jadi juara umum, kami akan carikan tempat latihan yang lebih keren dan representatif,” ucap Andri.

Tidak hanya fokus pada atlet umum, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen membangun fasilitas olahraga yang ramah disabilitas. Di tahun 2026, rencananya akan dibangun kompleks olahraga inklusif di GOR Cendrawasih yang mencakup 16 cabang olahraga, termasuk sarana renang.

“Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi bagian dari strategi besar membangun ekosistem olahraga yang profesional, berkelanjutan, dan inklusif. Kita dorong atlet terus berprestasi, dan pemerintah hadir memberikan dukungan konkret,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, Gubernur Pramono: Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (8/6/2025). Kebakaran hebat yang terjadi pada Jumat dini hari (6/6) di RT 017/RW 004 menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal.

“Informasi yang kami terima, kebakaran ini bermula dari salah satu bangunan semi permanen dan merambat cepat hingga menghanguskan 485 bangunan lainnya. Saat ini, kurang lebih ada 800 kepala keluarga atau sekitar 3.200 jiwa terdampak, dengan 1.900 orang sudah berada di lokasi pengungsian,” ungkap Gubernur Pramono.

Gubernur Pramono telah menginstruksikan Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil—untuk segera menangani kebutuhan para pengungsi secara menyeluruh.

“Bagi keluarga korban yang ijazah, KTP, atau dokumennya terbakar, saya minta segera diselesaikan. Karena kejadiannya masih baru, datanya masih bisa dilacak. Mudah-mudahan ini bisa membantu mereka yang saat ini berada di pengungsian,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menyempatkan diri berdialog langsung dengan para pengungsi untuk mendengarkan keluhan serta kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

“Saat saya keliling tadi, memang ada beberapa keluhan. Namun, untuk urusan makanan, minuman, dan kesehatan, tidak ada kendala. Hanya saja, karena cuaca cukup panas, warga meminta kipas angin. Ada juga permintaan susu formula untuk anak-anak. Susu sudah tersedia, sebagian dibantu oleh TNI. Mudah-mudahan semua permintaan masyarakat bisa kami penuhi secepatnya,” tambahnya.

Penanganan kebakaran Kapuk Muara melibatkan kolaborasi lintas instansi, dengan rincian sebagai berikut, 23 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, 1 unit layanan darurat PLN Jakarta Utara, 1 unit ambulans gawat darurat (AGD) Dinas Kesehatan, Personel PSKB/TAGANA dari Sudin Sosial Jakarta Utara dan Dinas Sosial Provinsi, serta Personel dari Polsek Penjaringan dan Koramil Penjaringan.

Adapun bantuan yang telah disalurkan meliputi perlengkapan mandi, pakaian dalam, kaus, daster, pakaian bayi, popok anak dan dewasa, air mineral, biskuit, serta makanan siap saji sebanyak 2.5000 paket sejak Jumat malam. Sedangkan fasilitas darurat yang telah tersedia di lokasi pengungsian meliputi toilet umum, toren air bersih, tenda pengungsian, tenda logistik, serta posko kesehatan, dan dapur umum.

Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan yang masih terus diberikan melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain komoditas seperti bantuan-bantuan sebelumnya, diserahkan pula seragam sekolah SD, SMP, dan SMA, tas punggung dan kaos kaki.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memantau kondisi pengungsi dan memastikan seluruh kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga sedang mengkaji langkah lanjutan terkait relokasi sementara serta bantuan jangka menengah bagi korban kebakaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidayat Nur Wahid: Penyelenggaraan Haji 2025 Perlu Dibenahi Aspek Lembaga hingga Layanan

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, teknis maupun pelayanan jamaah di lapangan. Pernyataan ini dikemukakan dalam agenda Dialektika Demokrasi dengan tema: “Strategi Timwas Haji Menaikkan Standar Layanan dan Keselamatan Jemaah” di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

“Sampai tadi pagi, kami dapat kabar dari Makkah ternyata masih juga belum selesai (beberapa masalah). Dari misalnya terpisahnya suami dan istri atau masih belum terberangkatkan, masih ada ego sektoral antar Syarikah,” ungkap Hidayat dihadapan para awak media.

Terkait dengan terpisahnya anggota keluarga, Hidayat menyebutkan bahwa Dirjen Haji dan Umroh, Kementerian Agama telah menjelaskan fenomena ini terjadi lantaran pelunasan yang tak dilakukan secara bersamaan. Berangkat dari penilaian ini, ia mengusulkan adanya pengelompokan berdasarkan keluarga atau kloter yang utuh.

Baginya, usulan ini bisa mencegah perpisahan suami-istri atau orang tua-anak karena sistem data pelunasan yang tidak terintegrasi. “Kalau setiap keluarga satu syarikah, maka lunasnya bareng atau tidak bareng, tidak bermasalah,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat di tingkat kementerian dan pelaksanaannya di lapangan, termasuk kurangnya koordinasi antara syarikah dan petugas di lapangan. Hal ini, sebutnya, semakin diperparah oleh keterbatasan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, Indonesia, maupun Inggris.

Persoalan lain yang ia ungkap adalah adanya penyusutan kualitas layanan kesehatan akibat pengurangan jumlah tim medis. Jika dibiarkan, jelasnya, berpotensi semakin meningkatkan jumlah kematian jemaah.

“Akibat dari terjadinya pengurangan tim kesehatan maka pelayanan kesehatan terhadap jamaah kita tidak semaksimal seperti yang dulu, sehingga jumlah jemaah yang meninggal tahun ini per hari ini saja sudah melampaui jumlah jamaah yang meninggal pada tahun yang lalu,” tuturnya.

Politisi Fraksi PKS ini juga mengemukakan wacana perubahan kelembagaan penyelenggara haji mulai 2026, di mana kewenangan tak lagi berada di Kementerian Agama melainkan di tangan badan khusus. Hal ini dinilainya berpotensi menimbulkan masalah diplomatik jika tidak diatur dengan baik secara hukum.

“Mereka (Arab Saudi) ternyata memposisikan komunikasi itu dalam konteks yang setara, selevel. Mereka akan menerima segala komunikasi termasuk segala pembahasan, kesepakatan bila itu setara kementerian saja. Sementara tahun yang akan datang menyelenggarakan haji ini levelnya bukan kementerian adalah badan penyelenggara haji,” jelas Hidayat.

Maka dari itu, Hidayat mendorong agar revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dilakukan secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Sebagai anggota Panja RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, ia menekankan pernya alas hukum dan regulasi yang kuat yang diberikan kepada lembaga penyelenggara ibadah haji.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,0111,0121,013...4,920Halaman 1,012 dari 4,920