Beranda blog Halaman 1043

Layanan SIM Keliling Kembali Hadir di Jakarta, Cek Lokasinya Hari Ini

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali mengoperasikan layanan SIM Keliling Jakarta pada Kamis ini guna mempermudah warga dalam memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).

Melalui akun resmi X @tmcpoldametro, Ditlantas menyampaikan bahwa layanan perpanjangan SIM keliling ini tersedia di lima lokasi strategis di Jakarta, yang akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Warga yang ingin memperpanjang SIM diminta untuk menyiapkan sejumlah persyaratan administrasi, yaitu:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • SIM lama asli yang masih berlaku

  • Bukti pemeriksaan kesehatan

  • Bukti lulus tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol

Perlu diperhatikan bahwa layanan mobil SIM keliling ini hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih aktif. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, meskipun hanya satu hari, maka pemohon wajib mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas terdekat.

Biaya Perpanjangan SIM Terbaru:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP di lingkungan Polri:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, ada biaya tambahan untuk tes kesehatan dan psikologi yang dilakukan melalui aplikasi Simpel Pol.

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya ini terus digelar sebagai solusi efisien bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan SIM tanpa harus mengantre di kantor Satpas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Samsat Keliling Kembali Hadir di 14 Titik Jadetabek, Ini Lokasi dan Jadwal Lengkapnya

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di berbagai wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Layanan ini tersedia pada Kamis (tanggal sesuai publikasi), dan beroperasi di 14 titik strategis yang tersebar di seluruh wilayah Jadetabek.

Informasi resmi yang dibagikan oleh akun X (dulu Twitter) @TMCPoldaMetro menyebutkan bahwa gerai Samsat Keliling akan beroperasi di lokasi-lokasi berikut:

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini:

  1. Jakarta Pusat – Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00–14.00 WIB

  2. Jakarta Utara – Parkir Samsat Jakarta Utara dan Mall Artha Gading, pukul 08.00–14.00 WIB

  3. Jakarta Barat – Mall Citraland, pukul 08.00–14.00 WIB

  4. Jakarta Selatan – Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB) dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–14.00 WIB)

  5. Jakarta Timur – Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati, pukul 08.00–14.00 WIB

  6. Kota Tangerang – Halaman parkir Samsat, pukul 08.00–14.00 WIB

  7. Serpong – Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  8. Ciledug – Giant Poris Ruko Batu Ceper & Fresh Market Green Lake City, pukul 09.00–12.00 WIB

  9. Ciputat – Kantor Kelurahan Pondok Betung, pukul 09.00–11.00 WIB

  10. Kelapa Dua – Pasar Modern Intermoda Cisauk & Gtown House, pukul 08.00–14.00 WIB

  11. Kota Bekasi – Samsat Kota Bekasi, pukul 08.00–12.00 WIB

  12. Kabupaten Bekasi – Samsat Kabupaten Bekasi, pukul 09.00–14.00 WIB

  13. Depok – Samsat Depok, pukul 08.00–14.00 WIB

  14. Cinere – Samsat Cinere, pukul 08.00–14.00 WIB

Persyaratan Pembayaran PKB di Samsat Keliling:

Untuk bisa memanfaatkan layanan ini, wajib pajak diwajibkan membawa dokumen berikut:

  • KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopinya

  • STNK asli dan fotokopinya

  • BPKB asli dan fotokopinya

Catatan penting: layanan Samsat Keliling tidak dapat digunakan untuk pembayaran PKB yang menunggak lebih dari satu tahun, serta tidak melayani penggantian STNK lima tahunan atau pelat nomor. Untuk keperluan tersebut, masyarakat tetap harus mengunjungi kantor Samsat secara langsung.

Alternatif Digital Lewat Aplikasi Signal

Sebagai opsi modern, masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Aplikasi ini memungkinkan pembayaran PKB secara online di 33 provinsi Indonesia langsung dari ponsel. Dokumen STNK pun akan dikirimkan ke alamat pengguna.

Namun demikian, aplikasi Signal tidak dapat digunakan oleh wajib pajak yang menunggak lebih dari satu tahun. Mereka tetap diwajibkan untuk mengurusnya langsung di kantor Samsat.

Dengan adanya layanan Samsat Keliling dan kemudahan lewat aplikasi digital, masyarakat diharapkan lebih tertib dan mudah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

5 Tips Penting untuk Jemaah Haji yang Baru Tiba di Tanah Suci

Sudah dua pekan masa operasional haji berlangsung, masih kerap dijumpai jemaah yang kebingungan ketika tiba di Bandara Arab Saudi. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basir, menyampaikan sejumlah tips penting agar proses kedatangan berjalan lancar.

Berikut lima hal yang perlu diperhatikan jemaah:

1. Pastikan Paspor Selalu Siap dan Aman

Salah satu kendala yang sering ditemukan di bandara adalah jemaah yang lupa menyimpan paspor atau tidak tahu keberadaannya. PPIH telah menyediakan tas khusus paspor. Simpan paspor di tas tersebut dan letakkan di tempat yang aman serta mudah dijangkau.

2. Ikuti Arahan Petugas Haji

Setibanya di bandara, jemaah diminta untuk mengikuti seluruh arahan dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Hal ini penting agar proses imigrasi, pengumpulan dokumen, dan perpindahan ke bus dapat berjalan tertib dan cepat.

3. Serahkan Paspor kepada Wukala di Bus

Setelah melewati proses imigrasi, paspor akan dikumpulkan oleh wukala (perwakilan lokal Arab Saudi) di dalam bus. Penyerahan ini wajib dilakukan karena paspor akan digunakan untuk pendataan layanan oleh syarikah (penyedia layanan haji). Jika paspor tidak sesuai atau tidak dikumpulkan, maka jemaah bisa tertunda keberangkatannya ke Makkah.

4. Hindari Membawa Barang yang Dilarang

Jemaah juga diminta mematuhi aturan internasional tentang barang bawaan. Jangan membawa barang terlarang seperti rokok dalam jumlah besar. “Beberapa waktu lalu, ada jemaah yang membawa rokok dalam jumlah banyak dan langsung disita,” kata Basir.

5. Jangan Titip Paspor ke Orang Lain

Hindari menitipkan paspor kepada jemaah lain. Selain berisiko hilang, hal ini dapat menyulitkan saat proses pencocokan data dan berpotensi menyebabkan masalah administratif.

Dengan memperhatikan lima hal ini, diharapkan proses kedatangan dan perjalanan ibadah haji jemaah Indonesia dapat berjalan lancar dan tertib. Selamat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Fasilitasi Badal Haji Bagi Jemaah yang Wafat

Kepala Bimbingan Ibadah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Zaenal Muttaqin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, termasuk dengan memfasilitasi pelaksanaan badal haji bagi jemaah yang tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah karena telah wafat.

“Bagi jemaah yang telah meninggal dunia sebelum wukuf di Arafah, pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pelaksanaan badal haji atau mereka akan dibadal hajikan,” terang Zaenal di depan Kantor Urusan Haji Daerah Kerja Makkah pada Rabu (14/5/2025).

“Kriteria jemaah yang dibadalkan hajinya antara lain, jemaah yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan ibadah haji, baik saat berada di embarkasi atau embarkasi antara, dalam perjalanan ke Arab Saudi, ataupun setelah tiba di Madinah atau Mekah, tetapi belum sempat wukuf di Arafah,” lanjutnya.

Selain jemaah yang telah wafat, tambah Zaenal, terdapat dua kategori lain yang berhak mendapatkan badal haji, yakni jemaah yang sakit berat sampai tidak mampu disafariwukufkan, serta jemaah yang mengalami demensia atau kehilangan akal.

“Ketiga kondisi ini, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan badal haji,” ungkapnya.

Untuk memastikan pelaksanaan badal haji berjalan dengan baik, Zaenal menjelaskan bahwa PPIH Arab Saudi telah menyiapkan prosedur ketat, mulai dari pendataan jemaah hingga penunjukan petugas pelaksana badal. Petugas yang ditugaskan wajib sudah pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya.

“Setelah pelaksanaan badal, petugas akan menerima haknya sesuai ketentuan, dan pemerintah akan menerbitkan sertifikat badal haji yang menyatakan bahwa jemaah tersebut telah melaksanakan ibadah haji melalui proses badal,” ujarnya.

“Saat ini, telah didata sekitar 140 petugas PPIH, baik dari kloter maupun non-kloter yang berada di Arab Saudi, untuk bersiap melaksanakan badal haji,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Resmikan SPPG Pertama yang Dikelola BUM Desa

Mendes PDT Yandri Susanto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh BUM Desa Sejahtera Bersama di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Rabu (14/5/25) pagi.

Mendes Yandri mengatakan, ini merupakan SPPG pertama di Indonesia yang dikelola oleh BUM Desa.

“Ini BUM Desa pertama di Indonesia yang miliki Unit Usaha SPPG,” katanya.

SPPG ini, kata Mendes Yandri, bakal layani satu Desa Panongan dengan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini 3.034 siswa, baik SD maupun SMP.

“Ini merupakan langkah cepat kita untuk mendukung program Badan Gizi Nasional melalui pendirian SPPG,” kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Mendes Yandri menegaskan jika pihaknya bakal beri dukungan kepada desa-desa lain yang juga ingin mendirikan SPPG.

Mantan Anggota DPR ini juga mendorong Desa-desa untuk menjadi penyuplai bahan baku untuk program MBG ini.

“Kami sudah menyusun modul untuk pembuatan desa-desa tematik seperti Desa Ayam Petelur, Desa Jagung, Desa Padi, dan Desa Ikan Nila agar desa-desa menjadi penyuplai bahan baku untuk program MBG,” tuturnya.

Kita berharap, kata Mendes Yandri, dengan Program Pemerintah, Ekonomi di Desa akan meningkat dan turut menyumbang dua hingga tiga persen pertumbuhan ekonomi nasional.

Mendes Yandri menegaskan jika SPPG ini bisa direplikasi ke desa-desa lain dan Desa Panongan bisa dijadikan Desa Percontohan.

“Desa Panongan bakal jadi Desa Percontohan, bahwa SPPG bisa didirikan oleh BUM Desa,” katanya.

Replikasi ini juga diharapkan percepat program Pemerintah yang menargetkan membangun 30.000 SPPG dengan 82,9 juta penerima manfaat.

Mendes Yandri juga sempat meninjau langsung fasilitas yang ada di SPPG Desa Panongan ini.

Turut hadir Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Direktur Kerjasama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional M Risal, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, Kepala Dinas PMD Provinsi Banten Rd. Berly Rizky Natakusumah, Forkompimda Kabupaten Tangerang dan Kepala Desa Uhendi.

Turut mendampingi Irjen Teguh, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Staf Ahli Ansar Husen.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Dorong Kebijakan Pertanahan dan Bank Tanah Berbasis Data

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/05/25).

Proyek LANDLAB ini merupakan implementasi hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.

“Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap pihak JICA, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam rangka proyek ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan di bidang pengembangan pertanahan dan Bank Tanah lebih berkualitas,” ujar Menteri Nusron saat membuka rapat perdana JCC untuk program LANDLAB.

Proyek ini akan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC ini, dirumuskan langkah-langkah peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di momen ini, Menteri Nusron menekankan pentingnya menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Kebijakannya tidak lagi menggunakan feeling atau rencana jangka pendek, tapi betul-betul based on data dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, ke depan (kebijakan) kita tidak tambal sulam dalam mengambil keputusan,” terang Menteri Nusron.

Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola pengembangan pertanahan dan Bank Tanah di Indonesia. “Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia punya daratan lima kali lebih luas. Ini memberikan potensi besar dalam pengembangan pertanahan yang strategis,” ucapnya.

Ia berharap, LANDLAB mampu mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Ia lantas menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. “Sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, kami sangat mengharapkan masukan dari instansi yang terlibat. Saya sangat senang kita bisa memulai langkah pertama ini bersama-sama, kerja sama produktif dengan kita semua,” ungkap Takeda Sachiko.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga, baik secara langsung maupun daring. Pihak yang hadir antara lain dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum; Pemerintah Provinsi DKJ Jakarta; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; serta PT MRT Jakarta.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Cimahi Perkuat Sistem Respons Darurat Kesehatan melalui Sosialisasi Manajemen Krisis

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatan menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Manajemen Krisis Kesehatan bertempat di Aula Gedung A Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Rabu (14/05). 

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Harjono dan dihadiri oleh unsur lintas sektor, termasuk kepala OPD, pimpinan rumah sakit, camat, lurah, akademisi, organisasi profesi kesehatan, serta relawan kebencanaan. 

Sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan akibat bencana alam, wabah penyakit menular, kecelakaan massal, dan kejadian luar biasa lainnya.

Harjono menegaskan bahwa kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur ring of fire membuat wilayah Kota Cimahi memiliki risiko tinggi terhadap bencana, seperti gempa bumi dan banjir. Ia menyebutkan bahwa kejadian bencana akan menimbulkan beberapa kerugian baik secra materil maupun moril salah satunya adalah munculnya krisis kesehatan pada wilayah terdampak.

Sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang efektif dalam menghadapi bencana sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan bencana. Menurut Harjono, hal tersebut dapat terwujud dengan sinergitas semua unsur pentaheliks.

“Krisis kesehatan bukan hanya soal penanganan korban, tapi juga menjamin kesinambungan layanan kesehatan saat kondisi darurat. Maka dari itu, respons lintas sektor harus cepat, terencana, dan sinergis,” ujar Harjono.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Moh. Dwihadi Isnalini, menekankan pentingnya integrasi seluruh komponen tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan bidan dalam satu kesatuan respons darurat. 

“Jadi semua tenaga kesehatan yang ada di Kota Cimahi, semua potensinya itu kita rangkul bersama, untuk meningkatkan penangangan masalah kesehatan khusus kebencanaan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Apresiasi Langkah Jakarta: Pasukan Putih dan Inovasi Layanan Promotif-Preventif untuk Kesehatan Masyarakat

Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif bagi masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hadiah terbaik bagi rakyat Indonesia: hidup sehat dan berkualitas.

“Saya ingin mengucapkan selamat karena teman-teman di DKI Jakarta benar-benar ingin mengusahakan agar masyarakatnya tetap sehat. Jangan sampai sakit,” ujar Menkes Budi saat menghadiri peluncuran program kesehatan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Menkes menjelaskan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi kesehatan, hanya dibutuhkan dua strategi utama untuk menjaga kesehatan masyarakat. Pertama, edukasi gaya hidup sehat (promotif), dan kedua, pemeriksaan kesehatan rutin yang mudah diakses dan tanpa biaya (preventif).

“Kalau dua hal ini dijalankan secara konsisten, maka masyarakat akan memiliki usia harapan hidup yang panjang, tapi juga sehat dan produktif,” jelasnya.

Salah satu terobosan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah membentuk Pasukan Putih, yaitu tim layanan kesehatan masyarakat yang berfokus pada edukasi dan pencegahan penyakit. Tim ini akan secara aktif mendatangi warga, terutama lansia dan penderita penyakit kronis seperti stroke dan diabetes, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kesehatan secara langsung.

“Tugas kita adalah memastikan semua masyarakat Indonesia bisa hidup sehat hingga usia 74 tahun, bukan hanya hidup lama tapi juga tetap bugar,” ungkap Menkes.

Program ini juga menekankan pentingnya menerapkan pola hidup sehat melalui istirahat cukup, konsumsi makanan bergizi, olahraga rutin minimal 30 menit sehari, serta pengelolaan stres.

Menkes Budi juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga empat indikator utama kesehatan: tekanan darah (maksimal 120/80), gula darah (tidak lebih dari 200 mg/dL), kadar kolesterol terkontrol, dan lingkar perut (maksimal 90 cm untuk pria dan 80 cm untuk wanita).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa tantangan kesehatan di kawasan padat penduduk seperti Rusun Tanah Tinggi memerlukan pendekatan aktif dan responsif. Oleh karena itu, selain Pasukan Putih, Jakarta juga meluncurkan layanan konseling kesehatan jiwa yang dapat diakses secara daring maupun via telepon.

“Pasukan Putih akan fokus melayani Lansia dan warga yang memiliki penyakit seperti stroke dan diabetes. Mereka akan proaktif mendatangi warga,” ujar Gubernur Pramono.

Dalam memperkuat respon darurat medis, Pemprov DKI juga menyiagakan 78 unit ambulans serta 17 unit motor ambulans yang dirancang khusus untuk menjangkau area padat dan gang sempit di pemukiman warga.

Langkah-langkah inovatif ini diharapkan menjadi model layanan kesehatan masyarakat yang bisa direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Desak Pemerintah Perkuat Pendidikan dan Akses Kerja untuk Tekan Kemiskinan

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dari 60,3% pada 2024 menjadi 58,7% pada 2025 adalah kabar positif yang mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Dengan angka ini, sekitar 4,7 juta orang diperkirakan akan keluar dari garis kemiskinan (berdasarkan standar US$6,85 per hari versi purchasing power parity).

“Namun, angka ini juga mengingatkan kita bahwa tantangan besar masih menghadang, dan keberhasilan jangka panjang memerlukan strategi yang lebih terfokus dan inklusif,” tutur Mukhtarudin, Rabu 14 Mei 2025.

Politisi Dapil Kalteng ini menjelaskan konteks angka 58,7% standar kemiskinan Bank Dunia yang tinggi (US$6,85 per hari) memang berbeda dengan garis kemiskinan nasional BPS (sekitar Rp595.242 per bulan pada 2024), yang menghasilkan angka kemiskinan jauh lebih rendah, yakni 8,57% pada September 2024.

Menurut Mukhtarudin, perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem, tapi banyak penduduk masih berada dalam zona rentan.

Kata Mukhtarudin penurunan kemiskinan sebesar 1,6% dalam setahun adalah langkah yang patut diapresiasi, tetapi lajunya masih lambat untuk sebuah negara yang bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi global.

Untuk itu, Mukhtarudin mendorong
pemerintah perlu memperkuat investasi pada pendidikan, pelatihan kerja, dan akses ke pasar tenaga kerja, terutama bagi kelompok usia produktif di daerah tertinggal.

Mengingat, lanjut Mukhtarudin, ancaman eksternal seperti perubahan iklim dan volatilitas harga komoditas global dapat menggagalkan proyeksi optimistis ini.

Artinya, Mukhtarudin bilang Indonesia, sebagai negara agraris dan kepulauan, sangat rentan terhadap banjir, kekeringan, dan gangguan rantai pasok pangan.

“Tanpa strategi adaptasi yang kuat, seperti pengembangan pertanian berkelanjutan atau diversifikasi ekonomi lokal, kelompok miskin dan rentan akan terus berada di ujung tanduk,” imbuh Mukhtarudin.

Di sisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI ini mengatakan ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan di mana digitalisasi ekonomi, yang kian pesat di Indonesia, dapat menjadi katalis untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan akses ke layanan finansial, terutama bagi UMKM.

Selain itu, Mukhtarudin berujar bonus demografi yang masih berlangsung hingga dekade mendatang harus dioptimalkan melalui pendidikan vokasi dan inovasi teknologi.

“Saya kira ini penting, agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga penggerak ekonomi,” ungkap Mukhtarudin.

Pada akhirnya, penurunan kemiskinan ke 58,7% pada 2025 adalah sinyal bahwa Indonesia berada di jalur yang benar, tetapi ini bukan saatnya berpuas diri.

Fraksi Golkar Senayan meminta pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar mengangkat kesejahteraan jutaan rakyat.

“Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dapat mewujudkan visi menjadi negara maju yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidayat Nur Wahid Desak Uni Eropa Bertindak Nyata Hentikan Genosida Israel di Gaza

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin Uni Eropa agar Israel segera membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina yang telah berlangsung selama dua bulan. Tapi HNW mengkritisi karena mestinya Uni Eropa dapat menekan Israel agar sejarah kelam ‘holocaust’ yang dahulu terjadi atas bangsa Yahudi di kawasan Eropa, tidak terulang kembali dengan dipraktekkannya holocaust oleh Israel yang yahudi itu terhadap bangsa Palestina di Gaza.

“Sebagai bukti keseriusan pernyataan Uni Eropa, seharusnya Uni Eropa secara langsung melakukan langkah-langkah politik, ekonomi, sosial dan militer untuk menekan Israel, agar membuka blokade bantuan ke Gaza, agar tragedi kemanusiaan seperti holocaust yang dahulu terjadi atas bangsa Yahudi di kawasan Eropa tidak terulang kembali dan menimpa warga Gaza di Palestina,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu(10/5).

HNW sapaan akrabnya tragedi kemanusiaan holocaust yang diklaim menyebabkan terbunuhnya sekitar 6 juta warga Yahudi di kawasan Eropa merupakan pengalaman buruk yang dijadikan dalih legalisasi adanya negara Israel, mestinya tidak boleh terulang kembali apalagi dilakukan sendiri oleh bangsa Yahudi di negara Israel, terhadap siapa pun, apalagi terhadap kepada bangsa Palestina, yang dahulu sangat ramah dan baik hati menerima para diaspora Yahudi korban holocaust Nazi, dengan kini diberlakukan blokade kemanusiaan total atas Gaza, yang menghadirkan tragedi genosida dengan kelaparan massal di Jalur Gaza akibat blokade bantuan kemanusiaan dan serangan Israel yang terus berlangsung. “Ini terutama harus menjadi tanggung jawab negara-negara Uni Eropa untuk menghentikannya. Bukan hanya urusan negara-negara Arab (Timur Tengah), atau negara-negara muslim saja.
Karena kalau dilihat dari sejarah terbentuknya negara Israel yang menjajah bangsa Palestina, negara-negara di kawasan Eropa yang tergabung ke dalam Uni Eropa seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih. Pasalnya, para warga Israel yang menduduki tanah dan menjajah Palestina berasal dari kawasan Eropa tersebut,” jelasnya.

“Seharusnya ada tanggung jawab yang lebih dan dibebankan kepada negara-negara Eropa tersebut, karena persoalan penjajahan Israel terhadap Palestina dimulai dari sana,” tukasnya.

HNW mengatakan Uni Eropa yang mempunyai kekuatan politik, militer dan ekonomi, seharusnya bisa lebih berani dari masyarakat Eropa penolak kejahatan kemanusiaan Israel atas Gaza di Eropa. Misalnya, seperti Federasi Serikat Buruh Norwegia dengan jutaan anggotanya yang berani mengeluarkan keputusan untuk memboikot segala bentuk barang dan investasi yang berkaitan dengan Israel. Juga 30-an aktivis yang kembali mencoba menerobos blokade Israel atas Gaza dengan perahu kemanusiaannya, sekalipun ditenggelamkan oleh Israel.

“Apalagi saat ini juga dikabarkan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Turmp yang merupakan sekutu terdekat dengan Israel sudah merenggang hubungannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini semakin menunjukkan bahwa membabibuta mendukung Israel lebih banyak menghadirkan mudharat bagi kepentingan nasionalnya,” tukasnya.

Oleh karena itu, HNW berharap agar Uni Eropa juga bisa ikut bertindak lebih konkret untuk menghentikan genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan bisa sampai ke penduduk Gaza, Palestina, bukan hanya sekadar menyampaikan pernyataan. “Apabila para aktivis di Eropa juga pernah berani mencoba menerobos beberapa tahun lalu dalam program kapal Freedom Flotilla, lalu dihentikan atau ditenggelamkan Israel, maka tentu Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bisa bertindak lebih dari itu,” tukasnya.

“Uni Eropa dan negara-negara anggotanya yang menjadi anggota ICC dan ICJ (yang keduanya bermarkas di Belanda/Eropa) dan menyetujui Resolusi PBB terkait illegalitas pendudukan Israel, mestinya melaksanakan keputusan-keputusan itu, dan tidak malah melakukan tindakan represif terhadap demo-demo damai membela Gaza dan yang mengkritisi laku genosida/holocaust Israel terhadap Gaza seperti tindakan represif yang terjadi di Jerman, Belanda, Perancis dan Inggris,” ujarnya.

“Dan mestinya negara-negara Uni Eropa kemudian bisa bertindak langsung dengan mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bila itu mereka lakukan kecil kemungkinan Israel berani menghalangi apalagi menenggelamkan kapal bantuan dari Uni Eropa. Mengingat mereka memiliki hubungan baik diplomatik dan dagang satu sama lain. Dan bahkan mungkin sikap serius Uni Eropa akan lebih didengarkan oleh Israel. Apalagi kalau Uni Eropa termasuk Jerman, mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi dan negara Israelnya yang dulu hadir dengan klaim sebagai korban holocaust, seharusnya tidak melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi seperti yang dilakukan sekarang oleh Israel atas Gaza dengan melakukan holocaust, genosida dan sekaligus apartheid terhadap Gaza/Palestina. Dan kalau itu semua dilakukan Uni Eropa, maka mereka akan membuat sejarah, menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News