Beranda blog Halaman 112

Kemenperin Luncurkan Program Pemberdayaan IKM Hijau 2026, Dorong Daya Saing Industri Nasional

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian serius untuk mempercepat transformasi sektor manufaktur nasional menuju industri yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah memastikan transformasi tersebut tidak hanya diterapkan oleh industri skala besar, tetapi juga mampu menjangkau jutaan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di seluruh Indonesia.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, perubahan lanskap industri global menuntut pelaku industri untuk tidak lagi hanya berfokus pada kualitas produk dan efisiensi biaya produksi. Saat ini, aspek keberlanjutan telah menjadi indikator utama dalam menentukan daya saing sebuah produk di pasar internasional.

 

“Konsumen dan pelaku usaha global kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap rantai pasoknya. Oleh karena itu, transformasi menuju industri hijau bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku industri nasional, termasuk pelaku IKM,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7).

 

Menurut Agus, tantangan seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dinamika perdagangan dunia, hingga meningkatnya standar keberlanjutan dalam rantai pasok global menjadi sinyal bahwa daya saing industri pada masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh produk akhir yang dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana produk tersebut diproduksi.

 

Oleh sebab itu, Kemenperin berkomitmen memastikan transformasi menuju industri hijau berlangsung secara inklusif. Transformasi tersebut harus dapat diakses oleh seluruh pelaku industri, termasuk jutaan sektor IKM, melalui berbagai program pendampingan, penguatan kapasitas, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

 

“Transformasi menuju industri hijau perlu diwujudkan melalui langkah nyata di tingkat perusahaan dengan menerapkan praktik usaha yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia,” tegas Menperin.

 

Sebagai implementasi komitmen tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) meluncurkan Program Pemberdayaan IKM Hijau Tahun 2026. Program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi IKM agar semakin adaptif terhadap tuntutan pasar global sekaligus mampu menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan.

 

“Program tersebut dirancang sebagai jembatan antara kebijakan nasional mengenai industri hijau dengan kebutuhan nyata pelaku IKM di lapangan melalui panduan implementasi yang sederhana, aplikatif, dan dilakukan secara bertahap,” tutur Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita dalam sambutannya pada peluncuran Program Pemberdayaan IKM Hijau di Jakarta, Kamis (23/7).

 

Selain meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi hijau, program tersebut juga memiliki tujuan untuk membangun kapasitas pelaku IKM agar mampu menerapkan praktik usaha yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

 

“Program Pemberdayaan IKM Hijau mengusung konsep HIJAU, yang merepresentasikan lima nilai utama transformasi IKM, yakni Hemat, Inovatif, Jejaring, Adaptif, dan Unggul,” ungkap Reni. Sementara itu, IKM Hijau didefinisikan sebagai pelaku usaha yang menerapkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penguatan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam menjalankan usahanya.

 

Dirjen IKMA menambahkan, transformasi menuju industri hijau telah menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku IKM di Indonesia. “Penerapan praktik usaha hijau diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing sekaligus memperkuat keberlanjutan industri nasional,” imbuhnya.

 

Menurut Reni, urgensi program tersebut juga tercermin dari besarnya populasi IKM di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 terdapat sekitar 4,45 juta unit IKM atau mencapai 99,79 persen dari total unit usaha industri nasional. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, transformasi IKM menuju industri hijau akan memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan industri nasional yang berkelanjutan.

 

Memperkuat posisi IKM

Lebih lanjut, penerapan praktik IKM Hijau tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, membuka peluang memperoleh pembiayaan hijau (green financing), serta memperkuat posisi IKM Indonesia dalam rantai pasok nasional maupun global.

 

“Diharapkan akan lahir pelaku IKM yang menerapkan aktivitas hijau di dalam usahanya, sekaligus menciptakan role model yang dapat menjadi inspirasi, contoh praktik baik, dan penggerak transformasi bagi IKM lainnya di berbagai daerah di Indonesia,” kata Reni.

 

Sebagai bagian dari implementasi program, Ditjen IKMA juga meluncurkan Buku Saku Pedoman Aktivitas Transformasi IKM Hijau dan Buku Program Pemberdayaan IKM Hijau. Kedua dokumen tersebut disusun sebagai panduan praktis bagi pelaku IKM dalam menerapkan aktivitas hijau sekaligus menjadi referensi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem industri hijau.

 

Reni menjelaskan, penyusunan Program Pemberdayaan IKM Hijau merupakan tindak lanjut implementasi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3 pada sektor manufaktur. Program tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, arah pembangunan nasional dalam Buku Putih Pemberdayaan UMKM Hijau Bappenas, serta kerangka sectoral agnostic decision tree TKBI yang diterjemahkan menjadi berbagai aktivitas hijau yang dapat diterapkan oleh seluruh pelaku IKM di Indonesia.

 

Dalam penyusunannya, Ditjen IKMA turut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, akademisi, praktisi, dunia usaha, hingga pelaku IKM. Sejumlah mitra strategis yang berkolaborasi antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bappenas, Pusat Industri Hijau Kemenperin, Bank Indonesia, Universitas Padjadjaran, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, Business & Export Development Organization (BEDO), Terratai, WasteHub, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi menjelaskan, hasil pendalaman terhadap pelaku IKM menunjukkan kebutuhan akan panduan implementasi yang sederhana, mudah diterapkan, serta dilakukan secara bertahap. Dokumentasi aktivitas hijau juga dinilai semakin penting sebagai dasar asesmen keberlanjutan maupun untuk membuka akses terhadap pembiayaan hijau.

 

Berdasarkan hasil pembahasan bersama para pemangku kepentingan, Ditjen IKMA menetapkan 29 aktivitas hijau sebagai acuan implementasi, yang terdiri atas 14 aktivitas teknis untuk mendukung pencapaian Environmental Objectives (EO) dan 15 aktivitas manajemen guna memperkuat tata kelola berkelanjutan yang mengarah pada Essential Criteria (EC). Pelaku IKM dapat memilih aktivitas yang paling sesuai dengan karakteristik usahanya, dengan tetap mengutamakan pemenuhan aspek sosial serta pengelolaan sampah dan limbah sebagai langkah awal untuk mencegah praktik greenwashing.

 

Pelaksanaan Program Pemberdayaan IKM Hijau Tahun 2026 akan diawali melalui tahap sosialisasi, seminar, dan kurasi peserta sebelum memasuki fase pendampingan teknis. Para peserta akan memperoleh pembekalan mengenai TKBI, prinsip-prinsip IKM Hijau, implementasi aktivitas hijau, penguatan kapasitas digital, hingga penyampaian dampak transformasi melalui sesi pitching. Selanjutnya pada tahun 2027, peserta akan mendapatkan pendampingan lanjutan dalam penyusunan laporan keberlanjutan.

 

Selain meningkatkan peluang pasar dan akses pembiayaan, peserta program juga akan memperoleh prioritas untuk mengikuti berbagai program strategis Ditjen IKMA lainnya, seperti restrukturisasi mesin dan peralatan, business matching, maupun kegiatan promosi.

 

Pelaku IKM yang ingin mengikuti Program Pemberdayaan IKM Hijau dapat memperoleh informasi melalui akun Instagram @ikmhijauofficial serta melakukan registrasi melalui platform daftar.esmartikm.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Anak Nasional 2026: Perpustakaan Kemendag Hadirkan Dongeng Edukatif tentang Literasi Perdagangan

Penulis
Reta
-

Ruang Perpustakaan Kementerian Perdagangan yang biasanya tenang mendadak hangat dan riuh oleh tawa riang puluhan anak. Nyanyian, tepuk tangan, dan sorak-sorai balita memenuhi ruangan saat sebuah boneka buaya sedang beraksi menyapa mereka dalam pertunjukan dongeng tangan yang interaktif.

Momen hangat ini merupakan bagian dari gelaran “Dongeng Literasi Anak (Dolan) di Perpus” yang diadakan di Perpustakaan Kemendag pada Rabu, (22/7), dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Sebanyak 25 anak-anak usia 2—5 tahun, dari Taman Asuh Ramah Anak (TARA) “Little Star Club” Kemendag serta putra-putri dari para pegawai Kemendag, tampak antusias mendengarkan dongeng yang dibawakan.

Tak sekadar hiburan, kegiatan ini menjadi cara edukasi dini yang dikemas sederhana dan menarik untuk anak-anak. Melalui fabel bertema perdagangan, anak-anak diajak menyimak kisah seekor kelinci yang membeli mainan dari buaya. Sang buaya mengaku barang dagangannya itu masih dalam kondisi bagus. Namun, sesampainya di rumah, si kelinci menyadari mainan tersebut ternyata telah rusak. Lewat alur cerita sederhana ini, pesan penting tentang kejujuran dalam berdagang serta ketelitian saat membeli barang disampaikan dengan cara yang menyenangkan.

Sesi dongeng tersebut dibawakan secara apik oleh Valentin Danuwirya (Valen), pendongeng dari Komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Menurut Valen, metode bercerita menjadi salah satu cara untuk menanamkan pemahaman awal tentang gagasan yang ingin disampaikan kepada anak-anak usia dini, termasuk nilai-nilai ekonomi dan perlindungan konsumen.

“Dari dongeng, anak-anak bisa menjadi mawas diri. Ketika membeli sesuatu, anak-anak jadi bisa cek dulu apakah barang itu sudah baik, layak dibeli, dan memang dibutuhkan. Anak-anak bisa melihat bagaimana cara mempersiapkan diri untuk melakukan transaksi,” ujar Valen.

Menurut Valen, dongeng memberi ruang untuk anak-anak mengeksplorasi makna dari cerita yang mereka dengar. Dongeng yang baik mampu memberi ruang untuk berimajinasi alih-alih mendikte suatu pesan. “Kami tidak langsung menyebutkan manfaatnya apa, tetapi membiarkan anak-anak berimajinasi dengan makna yang kami selipkan di dalam setiap cerita. Anak-anak tahu banyak hal dari cerita-cerita yang ada di sekitar,” jelas Valen.

Suasana riang semakin hangat saat Menteri Perdagangan Budi Santoso hadir di tengah-tengah acara untuk berinteraksi langsung. Seorang anak dengan polosnya bertanya bagaimana cara agar bisa menjadi seperti Pak Menteri. Dengan senyum hangat, Mendag Busan menjawab ringkas, “Rajin belajar.”

Mendag Busan mengajak anak-anak yang hadir untuk gemar berkunjung ke perpustakaan dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada untuk membaca dan menambah pengetahuan. “Di sini (kantor Kemendag) ada perpustakaan. Nanti anak-anak bisa baca di sini. Kalian baca ya di sini,” ajak Mendag Busan.

Apresiasi positif juga datang dari para pegawai Kemendag yang membawa buah hatinya. Tino Dhamroni, salah satu pegawai Kemendag mengungkapkan, alasannya mengikuti acara ini adalah untuk menumbuhkan minat baca sang putri sejak dini.

“Saya melihat susunan acaranya menarik, jadi saya tertarik untuk ikut. Saya juga ingin anak saya ada kesadaran untuk membaca buku. Perpustakaan Kemendag menyediakan banyak sekali buku-buku yang menarik,” ujar Tino.

Senada, Nurokhman, pegawai Kemendag yang membawa putranya berharap kegiatan edukatif semacam ini dapat terus berlanjut. “Saya berharap acara seperti ‘Dolan di Perpus’ ini bisa lebih sering diadakan,” ujar Nurokhman.

Melalui ‘Dolan di Perpus’, Perpustakaan Kemendag berhasil menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan. Lewat kisah sederhana tentang Kelinci dan Buaya, benih-benih pemahaman tentang literasi perdagangan dan budaya membaca telah ditanamkan sejak usia dini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tambahan TKD Rp824,9 Miliar Mulai Digunakan, Pemprov Aceh Fokus Pulihkan Infrastruktur dan Ekonomi

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Aceh mempersiapkan pelaksanaan 766 paket kegiatan yang bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp824,90 miliar. Program tersebut diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik, serta memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat.

Sebanyak 14 Satuan Kerja Perangkat Aceh menjadi pelaksana seluruh paket kegiatan tersebut. Berdasarkan rekapitulasi hingga 16 Juli 2026, sebanyak 346 paket atau 45,2 persen dengan nilai Rp337,29 miliar telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.

Progres pekerjaan diperkirakan meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Dari sisi pengadaan barang dan jasa, sebanyak 447 paket atau 58,4 persen senilai Rp570,92 miliar telah menyelesaikan proses pemilihan penyedia. Dari jumlah tersebut, kontrak telah ditandatangani untuk 379 paket dengan nilai Rp546,25 miliar.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan percepatan pekerjaan terus diikuti dengan monitoring dan pengendalian terhadap seluruh perangkat daerah pelaksana. Pengawasan diperlukan agar peningkatan penyerapan anggaran tetap berjalan seiring dengan kualitas hasil pekerjaan.

“Pemerintah Aceh terus melakukan monitoring dan pengendalian secara intensif terhadap seluruh SKPA pelaksana untuk memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar M. Nasir, dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Aceh.

Sampai dengan pertengahan Juli 2026, realisasi keuangan kegiatan tambahan TKD pada tingkat Pemerintah Aceh mencapai Rp98,79 miliar atau 11,98 persen. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya pekerjaan fisik dan pembayaran atas paket-paket yang telah menandatangani kontrak.

Pada tingkat kabupaten dan kota, realisasi tambahan TKD tercatat mencapai Rp27,32 miliar atau 2,4 persen. Realisasi tersebut terdiri atas Rp6,94 miliar untuk sektor infrastruktur, Rp2,95 miliar untuk pendidikan, Rp1,91 miliar untuk pertanian, serta Rp15,53 miliar untuk berbagai urusan lainnya.

Percepatan pemanfaatan tambahan TKD dijalankan sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ mengenai penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui kebijakan tersebut, penggunaan tambahan TKD dapat diarahkan untuk kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Ruang penggunaannya mencakup pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, rehabilitasi sarana pertanian, hingga penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota memperoleh tambahan TKD sekitar Rp1,652 triliun. Selain memperkuat kemampuan fiskal daerah, dukungan tersebut diharapkan mempercepat perubahan anggaran menjadi pekerjaan yang langsung dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seleksi Jabatan Administrator dan Pengawas Kemenhaj Diperpanjang, ASN Masih Punya Kesempatan

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia memperpanjang masa pendaftaran Seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kemenhaj. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penerapan sistem merit sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses seleksi.

Perpanjangan masa pendaftaran tersebut ditetapkan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor S-452/SJ/2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Seleksi ASN Karier Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

Seleksi dilaksanakan melalui aplikasi ASN Karier Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai implementasi sistem merit dalam manajemen ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui mekanisme ini, Kemenhaj berupaya memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi, kualifikasi, integritas, dan rekam jejak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan bahwa perpanjangan masa pendaftaran dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi ASN yang memenuhi persyaratan sehingga proses seleksi dapat menghasilkan pejabat administrator dan pengawas yang mampu mendukung transformasi kelembagaan Kemenhaj.

“Perpanjangan ini merupakan langkah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada ASN yang memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti proses seleksi. Dengan semakin banyak kandidat yang berkualitas, kami berharap dapat menghasilkan pejabat administrator dan pengawas yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menjawab tantangan organisasi ke depan,” ujar Teguh di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Berdasarkan ketentuan terbaru, batas akhir pendaftaran yang semula ditetapkan pada 22 Juli 2026 diperpanjang hingga 5 Agustus 2026. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Kemenhaj juga diminta untuk mendorong pegawai yang memenuhi persyaratan agar memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengikuti proses seleksi.

Teguh menegaskan bahwa pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui sistem merit merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah.

Sejalan dengan komitmen pembangunan Zona Integritas, Kemenhaj kembali menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, objektif, dan akuntabel dengan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, konflik kepentingan, maupun praktik lain yang bertentangan dengan prinsip integritas dan sistem merit.

Melalui optimalisasi proses seleksi ini, Kemenhaj berharap dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja untuk memperkuat transformasi kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Anak Nasional 2026, KPK Gandeng Erasmus Huis Tanamkan Nilai Antikorupsi Melalui Film

Penulis
Reta
-

Pendidikan antikorupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman belajar yang dekat dengan keseharian generasi muda. Memanfaatkan kekuatan seni dan budaya sebagai media pembelajaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis mengedukasi nilai-nilai integritas kepada 150 pelajar SMP Negeri 57 Jakarta melalui pemutaran film dan diskusi interaktif. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 tersebut berlangsung di Auditorium Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (23/7).

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya KPK memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi melalui pendekatan yang lebih kreatif, partisipatif, dan relevan dengan karakter generasi muda. Melalui media audio-visual, para pelajar diajak memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, serta keberanian mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari.

Para peserta menyaksikan tiga film pendek pilihan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), yakni “Loma”, “Review Klinik Baru ft. Sissy”, dan “Rahasia Umum”. Ketiga film tersebut mengangkat persoalan integritas yang dekat dengan kehidupan remaja, mulai dari kebiasaan bersikap jujur hingga keberanian menolak perilaku yang tidak benar. Kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi interaktif dan kuis yang melibatkan para pelajar bersama guru pendamping untuk memperdalam pemahaman atas pesan-pesan yang disampaikan melalui film.

Membangun Budaya Jujur Sejak Dini

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Cahya H. Harefa menekankan pentingnya membiasakan perilaku jujur melalui tindakan-tindakan sederhana, khususnya di lingkungan sekolah.

“Kami berharap nilai-nilai antikorupsi yang disampaikan melalui film dapat sampai kepada para siswa. Integritas dimulai dari hal-hal kecil, seperti tidak menyontek. Hal itu terlihat sederhana, tetapi sering kali tidak mudah dilakukan. Karena itu, membangun budaya jujur harus dimulai sejak usia dini agar tidak berkembang menjadi perilaku koruptif yang lebih besar di masa depan,” ujar Cahya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyano, mengatakan pendidikan karakter merupakan salah satu investasi penting dalam membangun generasi penerus yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.

“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, membangun karakter dan integritas sejak dini merupakan investasi penting bagi masa depan Indonesia. KPK meyakini bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan,” kata Guntur.

Menurut Guntur, film menjadi media pembelajaran yang efektif karena mampu menyampaikan pesan antikorupsi secara edukatif dengan pendekatan yang dekat dengan pengalaman dan keseharian anak muda, sehingga nilai-nilai integritas lebih mudah dipahami dan diinternalisasi.

Kolaborasi Seni, Budaya, dan Pendidikan

Pada kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar (Deputy Head of Mission) Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Adriaan Palm, mengajak para pelajar memaknai film sebagai refleksi kehidupan yang memberikan pelajaran tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian dalam menentukan pilihan.

“Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Melalui film, kita dapat melihat bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar adalah pilihan yang harus terus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Adriaan.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Kepala SMP Negeri 57 Jakarta, Endro Suwarno. Ia menilai pendekatan pendidikan antikorupsi melalui film lebih mudah diterima oleh para pelajar karena dekat dengan keseharian mereka.

“Kami sangat mengapresiasi kesempatan bagi para siswa untuk mengikuti kegiatan pemutaran film antikorupsi ini. Ke depan, kami berharap ada kolaborasi lanjutan berupa pelatihan pembuatan film antikorupsi sehingga para siswa dapat turut menjadi agen penyebar nilai-nilai integritas di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” ujar Endro.

Kolaborasi antara KPK melalui ACFFEST dan Erasmus Huis menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat diperkuat melalui sinergi lintas sektor yang memadukan seni, budaya, dan pendidikan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik, reflektif, dan berdampak bagi generasi muda.

Momentum Hari Anak Nasional 2026 juga menjadi pengingat bahwa penanaman nilai integritas perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Dengan membangun budaya jujur sejak usia dini, diharapkan lahir generasi yang kritis, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan yang benar, serta menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

7 Putra-Putri Kawasan IKN Raih Beasiswa Universitas Brawijaya 2026, Siap Jadi SDM Unggul Nusantara

Penulis
Reta
-

Rasa haru dan bangga menyelimuti pelepasan tujuh putra-putri warga kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berhasil meraih Beasiswa Universitas Brawijaya (UB) Tahun Akademik 2026/2027, Kamis (23/07/2026) di Kantor Otorita IKN. Beasiswa tersebut merupakan program kerja sama antara UB dengan Otorita IKN untuk memberi kesempatan masyarakat di delineasi IKN mendapatkan pendidikan tinggi terbaik.

Setelah melalui serangkaian seleksi yang kompetitif, mereka kini bersiap melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dengan dukungan pembiayaan penuh berupa Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama delapan semester.

Keberhasilan tersebut tidak diraih dengan mudah. Sebanyak 44 peserta mengikuti proses seleksi, terdiri atas 12 pendaftar Fakultas Pertanian dan 32 pendaftar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Para peserta harus melewati seleksi administrasi, penulisan esai, wawancara, presentasi, hingga Focus Group Discussion (FGD) sebelum akhirnya terpilih menjadi penerima beasiswa.

Dalam acara pelepasan, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, berpesan agar para penerima beasiswa membuktikan bahwa mereka memang layak memperoleh kesempatan tersebut. Menurutnya, semangat juang dan kerja keras menjadi modal utama selama menempuh pendidikan.

“Anak-anakku, seperti kata Pak Sahram Guru SMAN 3 PPU tadi, you have to prove that you are the right people to be selected. Tunjukkan bahwa saudara berhak dan layak mendapatkan beasiswa ini. Fighting spirit-nya harus kuat!” ujar Basuki.

Bagi para penerima beasiswa, kesempatan belajar di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus amanah. Ifka Nurul Adha, siswi SMAN 3 Penajam Paser Utara, mengaku bersyukur dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya dan berharap ilmu yang diperolehnya kelak dapat kembali dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di IKN.

“Perasaan saya sangat bangga. Saya harap ilmu yang saya dapatkan dari Universitas Brawijaya bisa saya implementasikan di IKN,” kata Ifka.

Harapan serupa juga disampaikan para orang tua. Musyaheri, ayah dari salah satu penerima beasiswa di jurusan Agroekoteknologi, M Rafiqul Huda, menilai kesempatan tersebut bukan hanya membawa manfaat bagi anaknya, tetapi juga bagi masyarakat di kampung halaman. Sebagai petani kelengkeng di Amborawang Laut, Samboja, ia berharap ilmu yang dipelajari putranya di bidang pertanian dapat diterapkan untuk mengembangkan potensi pertanian di daerah.

“Terima kasih karena anak saya bisa lulus melalui seleksi beasiswa IKN. Harapan kami ke depan, ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk pertanian di Amborawang Laut, Samboja. Saya petani kelengkeng dan kami yakin jika anak-anak belajar di sana, ilmunya akan bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Program beasiswa ini menjadi salah satu upaya Otorita IKN untuk menyiapkan sumber daya manusia lokal yang unggul. Harapannya, para penerima beasiswa tidak hanya meraih prestasi selama menempuh pendidikan, tetapi juga kembali membawa pengetahuan dan pengalaman untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pembangunan FPSO Bahtera Haluan Lestari Dimulai, Proyek Gas Rp190 Triliun Siap Produksi 2028

Penulis
Reta
-

Percikan api dari pemotongan baja pertama di Tanjung Balai Karimun menandai dimulainya konstruksi FPSO Bahtera Haluan Lestari, fasilitas produksi terapung yang akan menjadi pusat pengolahan gas dari 16 sumur di Lapangan Geng North dan Gehem. Proyek North Hub senilai US$11,8 miliar itu ditargetkan mulai berproduksi pada 2028 sebelum menyalurkan gas ke Terminal Santan melalui pipa ekspor berdiameter 32 inci.

Pembangunan Floating Production Storage and Offloading atau FPSO Bahtera Haluan Lestari resmi memasuki tahap konstruksi melalui seremoni first steel cut atau pemotongan baja pertama bagian topside di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (23/7/2026).

Pemotongan baja perdana tersebut menjadi awal proses fabrikasi struktur utama FPSO untuk North Hub Development Project. Proyek lepas pantai terintegrasi itu mencakup pengembangan Lapangan Geng North dan Lapangan Gehem di Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan proyek migas lepas pantai tersebut memiliki total investasi US$11,8 miliar. Dari jumlah itu, sekitar US$2,9 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan fasilitas FPSO.

“Besarnya nilai investasi ini menjadi bukti nyata bahwa iklim bisnis Indonesia masih sangat menarik bagi investor dan tetap dipercaya oleh dunia internasional. Keberhasilan industri fabrikasi dalam negeri dalam menjawab tantangan proyek berskala besar ini membuktikan bahwa teknologi tinggi kini mampu diimplementasikan di dalam negeri,” ujar Djoko.

North Hub Development Project telah melewati sejumlah tahapan penting sejak penemuan gas di sumur eksplorasi Geng North-1. Persetujuan Plan of Development atau POD I Kutei North Hub diperoleh pada Agustus 2024.

Proyek kemudian menyelesaikan Front-End Engineering Design atau FEED pada Januari 2025 dan mencapai Final Investment Decision atau FID pada Maret 2026. Empat bulan setelah FID, proyek memasuki tahap pemotongan baja pertama pada Juli 2026.

Direktur Eni North Ganal Ltd Mirko Araldi mengatakan peresmian tersebut menandai dimulainya tahapan yang lebih besar daripada sekadar pembangunan modul topside. Menurut dia, pencapaian itu mencerminkan kerja keras, dedikasi, dan visi bersama berbagai pihak untuk menghadirkan pasokan energi yang andal bagi Indonesia.

“Kami di Searah bangga menjadi bagian dari perjalanan energi Indonesia. Pencapaian hari ini merupakan wujud kepercayaan kami yang berkelanjutan terhadap sektor energi Indonesia, sekaligus komitmen jangka panjang kami untuk terus berinvestasi, bertumbuh, dan menciptakan nilai di negara ini,” ujar Mirko.

Ia mengatakan pihaknya akan berupaya memenuhi target first gas yang telah disepakati pada akhir 2028. North Hub ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu kurang dari tiga tahun setelah keputusan investasi final.

“Kami menargetkan produksi perdana pada 2028. Proyek strategis ini ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu kurang dari tiga tahun setelah Keputusan Investasi Final (Final Investment Decision/FID), yang mencerminkan komitmen kuat, kolaborasi, dan keunggulan eksekusi dari seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.

Dalam pengembangannya, North Hub menghubungkan 16 sumur melalui sistem produksi bawah laut menuju FPSO Bahtera Haluan Lestari. Gas yang telah diproses selanjutnya akan disalurkan ke Terminal Santan melalui jaringan pipa ekspor berdiameter 32 inci.

Dimulainya fabrikasi FPSO menjadi salah satu tahapan penting menuju target produksi pada 2028. Keberhasilan proyek akan ditentukan oleh ketepatan jadwal konstruksi, kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Airlangga Dorong Implementasi Two Countries Twin Parks untuk Perkuat Investasi Indonesia-Tiongkok

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Fujian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyepakati untuk mendorong penyusunan daftar potensi proyek dan sektor prioritas, sebagai dasar pengembangan kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP), yang lebih konkret dan berorientasi pada kebutuhan kedua negara.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Fujian RRT H.E. Zhao Zenglian, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/07) kemarin. Implementasi program TCTP bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan pengembangan industri.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengembangan KEK Industropolis Batang yang telah diresmikan sejak 20 Maret 2025, sebagai Shenzhen-nya Indonesia, diharapkan dapat segera diwujudkan. Salah satunya melalui percepatan implementasi berbagai proyek konkret dalam kerangka program TCTP,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan kerja sama konkret yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Fujian dan Pemerintah Indonesia, sekaligus mendorong percepatan implementasi program TCTP.

Dalam kerangka program TCTP, Indonesia dan RRT telah membangun berbagai kerja sama antara kawasan ekonomi dan industri, Pemerintah Daerah, serta pelaku usaha kedua negara. Hingga saat ini, sebanyak 30 Nota Kesepahaman telah ditandatangani dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp37,1 triliun.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Zhao menyampaikan beberapa langkah strategis untuk mempercepat implementasi program TCTP, yaitu dengan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, identifikasi proyek dan sektor prioritas, serta penyusunan langkah tindak lanjut agar kerja sama dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan terarah.

“Kami siap untuk bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mendorong perkembangan kawasan dalam program TCTP dan berkomitmen untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang berpotensi dikembangkan bersama dengan Provinsi Fujian,” ungkap Wakil Gubernur Zhao.

Berbagai upaya juga sudah dilakukan untuk memperkuat ekosistem pendukung implementasi TCTP, antara lain melalui penguatan fasilitasi perdagangan, koordinasi kepabeanan, dukungan terhadap kelancaran arus barang, serta peningkatan akses pasar. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di kawasan TCTP.

Kedua belah pihak juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi program TCTP melalui penyusunan langkah tindak lanjut yang terukur. Pemerintah Indonesia juga akan mengintegrasikan berbagai masukan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut ke dalam penyusunan masterplan implementasi sebagai acuan pelaksanaan program ke depannya.

Menutup pertemuan, Wakil Gubernur Zhao mewakili Pemerintah RRT dan Pemerintah Provinsi Fujian menyampaikan undangan resmi secara langsung kepada Menko Airlangga untuk menghadiri acara China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) yang akan diselenggarakan di Kota Xiamen pada 8 September 2026 mendatang. Acara ini merupakan salah satu pameran investasi internasional terbesar di dunia yang fokus pada promosi investasi dua arah dan perdagangan global.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu antara lain Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral, beserta jajaran Delegasi Pemerintah Provinsi Fujian RRT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG dan ANRI Perkuat Kerja Sama Kearsipan untuk Dukung Mitigasi Bencana Nasional

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperkuat sinergi kelembagaan di bidang kearsipan guna mendukung tata kelola arsip nasional serta mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menerima kunjungan audiensi Kepala ANRI beserta jajaran di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Dalam sambutannya, Faisal menekankan pentingnya pengelolaan arsip sebagai fondasi dalam mendukung pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sekaligus menjaga keberlanjutan data dan memori kelembagaan BMKG.

“Bagi BMKG, arsip memiliki nilai yang sangat strategis. Selain sebagai memori kelembagaan, arsip juga merupakan sumber data ilmiah dan rekam jejak berbagai kejadian cuaca, iklim, gempa bumi, hingga tsunami. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, data tersebut merupakan aset nasional yang perlu dijaga dan dilestarikan,” ujar Faisal.

Menurut Faisal, informasi yang dihasilkan BMKG dimanfaatkan secara luas untuk mendukung berbagai sektor strategis. Selain mendukung mitigasi bencana, BMKG juga berperan dalam menjamin keselamatan transportasi darat, laut, dan udara, mendukung sektor pertanian dan peternakan, membantu nelayan, hingga menyediakan informasi bagi pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya air.

Di sektor kesehatan, BMKG memanfaatkan data iklim untuk mendukung prediksi potensi penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD), malaria, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa BMKG dan ANRI telah memiliki fondasi kerja sama yang kuat. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai kegiatan, mulai dari penataan arsip dinamis, penyelamatan arsip statis, hingga peningkatan kompetensi arsiparis melalui pelatihan yang difasilitasi ANRI.

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2025, BMKG juga telah menyerahkan sejumlah arsip statis bernilai sejarah kepada ANRI, antara lain arsip seismogram gempa bumi dan tsunami Aceh, arsip buku iklim, arsip kebencanaan, serta arsip terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Tentang kearsipan ini merupakan salah satu derap napas dari BMKG. Karena tugas kami adalah memberikan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika berdasarkan hasil observasi, prakiraan, pengolahan data, pemodelan, hingga simulasi. Dari proses itulah kami menghasilkan informasi dan rekomendasi yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kearsipan, BMKG terus mengimplementasikan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang terhubung dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), melakukan digitalisasi arsip, pengelolaan arsip vital, serta pembinaan dan pengawasan kearsipan secara berkelanjutan.

Berbagai langkah tersebut membuahkan hasil dengan capaian nilai pengawasan kearsipan BMKG tahun 2025 sebesar 93,02 atau kategori “AA” (Sangat Memuaskan).

“Kami mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan dari ANRI sehingga BMKG dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan,” kata Faisal.

Ia juga mengungkapkan bahwa penguatan kearsipan turut dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Saat ini, BMKG memiliki sekitar 6.000 pegawai yang tersebar di 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia sehingga pengelolaan arsip menjadi aspek penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, BMKG melalui Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama akan menyiapkan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) baru antara BMKG dan ANRI.

“Kami berharap Nota Kesepahaman ini menjadi tonggak penguatan kolaborasi BMKG dan ANRI dalam menjaga memori kolektif bangsa, meningkatkan tata kelola kearsipan, serta mengoptimalkan pemanfaatan arsip untuk mendukung pelayanan publik, penelitian, dan mitigasi bencana di Indonesia,” ujar Faisal.

Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menyampaikan apresiasi atas pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang telah dilakukan BMKG. Menurutnya, BMKG merupakan salah satu contoh instansi yang berhasil mengoptimalkan pemanfaatan arsip untuk mendukung berbagai sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Arsip BMKG ini sangat penting perannya dalam pembangunan nasional, sekaligus menjadi fondasi bagaimana kita dapat bersama-sama memperkuat tata kelola data dan informasi berskala nasional,” ujar Mego.

Ia juga menyampaikan bahwa ANRI ingin mempelajari model pemanfaatan arsip yang telah diterapkan BMKG dan terbukti memberikan manfaat luas bagi berbagai sektor.

“Harapannya, kami bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya dapat mereplikasi hal tersebut, serta memanfaatkan arsip dari setiap instansi secara optimal sebagaimana yang telah dilakukan BMKG untuk mendukung berbagai sektor pembangunan,” tutupnya.

Melalui penguatan kerja sama ini, BMKG dan ANRI berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam penyelamatan, digitalisasi, preservasi, dan pemanfaatan arsip di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta kebencanaan guna mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Perkuat Sinergi dengan BNN Berantas Narkotika, Dukung Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

BPOM menghadiri puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido, Bogor pada Kamis (23/7/2026). Pada kegiatan tersebut, Deputi Bidang Penindakan (Deputi 4) BPOM Tubagus Ade Hidayat hadir mewakili Kepala BPOM Taruna Ikrar. Turut hadir pula Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalucia, perwakilan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri), Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Barang bukti yang dimusnahkan hari ini berupa narkotika golongan I jenis sabu, hashish, dan ganja. Pemusnahan ini merupakan bentuk ketegasan negara dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus memastikan barang bukti yang telah memperoleh ketetapan untuk dimusnahkan tidak dapat disalahgunakan kembali.

Dalam sambutan Kepala BNN RI, yang dibacakan oleh Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Pol. Aswin Sipayung, disampaikan bahwa total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 3.373.558,27 gram dan 2.640 mililiter. Melalui sambutan tersebut, BNN juga menegaskan bahwa pemberantasan narkotika merupakan bagian penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.

Mewakili Kepala BPOM, Deputi 4 BPOM Tubagus Ade Hidayat menegaskan bahwa BPOM terus memperkuat sinergi dengan BNN, Kepolisian, Ditjen Bea dan Cukai, serta seluruh pemangku kepentingan. “BPOM berkomitmen mendukung upaya nasional dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui penguatan pengawasan, penindakan, serta kolaborasi lintas sektor. Sinergi yang kuat antarlembaga menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan produk obat yang berpotensi disalahgunakan,” ujar Tubagus Ade Hidayat.

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui dukungan BPOM terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2026–2029. Dalam rencana aksi tersebut, BPOM berperan mendukung peningkatan ketahanan masyarakat melalui kampanye P4GN yang dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, BPOM juga mendukung efektivitas penegakan hukum melalui pengungkapan pabrik gelap (clandestine laboratory) narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan zat pikoaktif baru (ZPB) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.

Lebih lanjut, BPOM mengusulkan agar ruang lingkup pengungkapan pabrik gelap dalam RAN P4GN diperluas hingga mencakup golongan obat-obat tertentu (OOT), sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM. BPOM pun mendorong adanya kejelasan pembagian target indikator serta mekanisme penghitungan capaian antara BPOM dan Kepolisian sebagai instansi pelaksana agar implementasi RAN P4GN dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

“Melalui implementasi RAN P4GN, BPOM akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan obat, prekursor, serta pengungkapan pabrik gelap yang menjadi kewenangan BPOM. Kami percaya bahwa kolaborasi yang terintegrasi akan semakin memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika,” tutup Tubagus.

Melalui partisipasi pada puncak peringatan HANI 2026, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung dalam mewujudkan ekosistem pengawasan yang kuat serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...111112113...4,861Halaman 112 dari 4,861