Beranda blog Halaman 1124

Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Idulfitri 1446 Hijriah

Dalam menyambut Idulfitri 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia. Ucapan tersebut disampaikan dalam video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, 30 Maret 2025.

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Tanah Air dan di seluruh dunia,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam ucapan tersebut, Kepala Negara menekankan makna Idulfitri sebagai momen kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan satu bulan penuh. Di samping itu, Idulfitri tahun ini juga dimaknai Presiden Prabowo sebagai kesempatan bagi umat muslim untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai kebajikan.

“Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadhan, tibalah saat kita merayakan kemenangan. Idulfitri adalah momen suci untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama,” katanya.

Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan Idulfitri sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan dan solidaritas sosial. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Idulfitri harus menjadi landasan dalam membangun bangsa yang lebih adil dan sejahtera.

“Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk menjadikan Idulfitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berkeadaban untuk kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Pada momen yang mulia ini terselip doa dan harapan agar perayaan Idulfitri dapat membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” tutup Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Istana untuk Rakyat, Tradisi Silaturahmi Hadirkan Kebersamaan dan Kehangatan Momen Lebaran

Gelar griya dalam rangka memperingati Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Maret 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta memberikan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi masyarakat. Untuk pertama kalinya dalam tradisi gelar griya di Istana Negara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan langsung atmosfer bersejarah yang selama ini menjadi simbol negara.

Sebagai bagian dari perayaan Idulfitri, masyarakat dari berbagai lapisan diberi akses untuk memasuki ruangan-ruangan di Istana Negara. Para pengunjung yang antusias tidak hanya dapat melihat interior Istana yang terkenal dengan keanggunannya, tetapi juga berkesempatan untuk berfoto di sejumlah lokasi ikonik di dalam Istana dengan menggunakan ponsel pribadi mereka.

Dalam acara gelar griya, Bu Fitri, seorang pengemudi ojek online (ojol), menyampaikan kegembiraan mereka dapat menghadiri gelar griya di Istana Negara. Mereka tak menyangka bisa berkeliling di Istana Negara sekaligus bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo.

“Senang banget, alhamdulillah bisa ke Istana Indonesia, ini pertama kalinya. Untuk tahun ini kita bisa kesempatan ke Istana langsung ketemu Pak Presiden. Happy banget ketemu Pak Prabowo,” tutur Fitri.

Perasaan serupa juga dirasakan oleh pengemudi ojol lainnya, yaitu Yasin yang dengan penuh rasa haru bisa menginjakkan kaki di Istana Negara pada momen Lebaran tahun ini. Banyak dari mereka mengungkapkan kebanggaan dan kebahagiaan karena bisa berkunjung ke Istana Negara.

“Sungguh berbahagia sekali baru kali ini saya sebagai masyarakat Indonesia bisa hadir, dan terharu bisa dapat hadir menginjakkan kaki di Istana Negara,” ucap Yasin.

Selain masyarakat umum, acara gelar griya ini juga ramah bagi penyandang disabilitas, salah satunya dirasakan oleh Marudi. Kegiatan ini mendapat apresiasi luas, di mana Marudi mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan langka ini.

“Alhamdulillah kita bisa berbaur dengan warga umum, disabilitas bisa diterima masuk Istana ini dengan baik,” ujar Marudi.

Sambutan yang hangat dan terbuka di Istana Negara menciptakan suasana yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat. Kesempatan ini adalah sebuah langkah simbolis untuk merayakan Hari Raya Idulfitri dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Gelar Griya Bersama para Tokoh dan Pejabat Negara di Istana

Dalam rangka merayakan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi di Istana Merdeka, Jakarta. Acara gelar griya yang berlangsung pada Senin, 31 Maret 2025 ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Ananda, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, para ketua lembaga, menteri Kabinet Merah Putih, serta para duta besar dari negara sahabat.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang turut hadir pada acara tersebut memberikan ucapan selamat kepada masyarakat yang merayakan Idulfitri. Jusuf Kalla mengutarakan bahwa momen Lebaran ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan menyatukan masyarakat untuk memajukan bangsa.

“Tentu kita bergembira, mari kita meningkatkan silaturahmi, mari kita bersatu padu untuk memajukan negeri ini, mari saling memaafkan juga saling memberikan saran-saran untuk bangsa ini,” tutur Jusuf Kalla.

Selanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengutip pesan Presiden yang mengungkapkan bahwa Idulfitri adalah momen yang sangat baik untuk saling memaafkan, saling memahami, dan memperkuat kerja sama. Brian menganggap bahwa momen lebaran bukan hanya sekadar menyambung tali silaturahmi, tetapi juga sebagai simbol kekeluargaan yang memperkuat ikatan antar pemimpin dan masyarakat.

“Momen Idulfitri ini momen yang sangat baik untuk saling maaf-memaafkan, untuk saling memahami, sehingga roda pembangunan dapat lebih berjalan secara kekeluargaan. Jadi ini simbol kekeluargaan yang sangat baik dicontohkan oleh Bapak Presiden bersama seluruh elemen masyarakat,” ucap Brian.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa acara gelar griya ini merupakan momen untuk mendekatkan hati dengan masyarakat. Selain itu, Muhaimin memberikan pandangannya terhadap makna dari Idulfitri yang merupakan titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

“Makna lebaran ini ibaratnya setelah sebulan penuh dibersihkan, begitu Lebaran kita restart mengawali dari titik awal untuk perbaikan yang lebih baik dibanding tahun lalu,” ujar Muhaimin.

Pada kesempatan lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan bahwa acara gelar griya ini merupakan tradisi yang sangat baik dan patut dilestarikan. Ahmad menganggap bahwa momen seperti ini menciptakan kesempatan langka untuk mempererat ikatan kebangsaan dan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Saya kira ini sebuah tradisi yang sangat bagus, tradisi yang harus dilestarikan yakni menyatunya antara pejabat, rakyat, para menteri dalam satu kesempatan di Hari Raya Idulfitri ini. Inilah hari kemenangan kita semuanya,” ucap Ketua MPR.

Acara gelar griya ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, mengingatkan seluruh hadirin akan pentingnya nilai-nilai kebersamaan dan saling pengertian di tengah keragaman bangsa Indonesia.

Dengan dilaksanakannya acara tersebut, diharapkan akan makin mempererat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan negara-negara sahabat, serta menginspirasi semangat kerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Maknai Nyepi sebagai Momen Refleksi dan Kedamaian Bangsa

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 kepada seluruh umat Hindu di Tanah Air yang merayakan. Ucapan Presiden Prabowo tersebut disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu, 30 Maret 2025.

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 kepada seluruh umat Hindu di seluruh Tanah Air,” ucap Presiden

Dalam pesannya, Kepala Negara memaknai Hari Raya Nyepi sebagai momen refleksi diri yang mendalam serta menyucikan hati. Selain itu, momen Nyepi ini juga menjadi kesempatan untuk menyelaraskan hubungan manusia dengan alam semesta serta Sang Pencipta.

“Dalam keheningan Nyepi, kita diajak untuk merenungkan kembali makna hidup, memperkuat nilai-nilai kebajikan, dan menumbuhkan semangat kedamaian,” lanjutnya.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan semangat Nyepi sebagai inspirasi dalam membangun kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Menurut Presiden dalam keberagaman ini, kekuatan bangsa akan dapat ditemukan sebagai upaya bersama menuju kesejahteraan.

“Dalam keberagaman yang kita miliki, kita temukan kekuatan sebagai bangsa yang besar yang sedang membangun bersama untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Mengakhiri pesannya, Presiden pun menyampaikan harapan agar perayaan Nyepi dapat membawa kedamaian dan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat.

“Sekali lagi, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi. Semoga kedamaian dan kebijaksanaan senantiasa menyertai kita semua,” tutup Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bagaimana Kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia Mempengaruhi Kredit Anda?

Concept save money financial business investment. Coins stack with icon percentage symbol

Dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) menjadi sorotan banyak pihak. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan finansial masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki atau berencana mengambil kredit.

Lalu, sebenarnya bagaimana dampak suku bunga terhadap kredit yang Anda miliki atau yang akan Anda ajukan? Mari kita bahas secara tuntas.

Apa Itu Suku Bunga Bank Indonesia?

Suku bunga Bank Indonesia, atau sering disebut juga suku bunga BI, adalah acuan utama bagi perbankan nasional dalam menetapkan bunga pinjaman dan bunga tabungan. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, biasanya bank-bank komersial akan ikut menyesuaikan bunga kredit dan bunga simpanan mereka.

Dampak Kenaikan Suku Bunga terhadap Kredit Anda

1. Kredit Rumah (KPR)

Kenaikan suku bunga BI akan membuat bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ikut naik, terutama untuk KPR dengan skema bunga mengambang (floating). Ini berarti cicilan bulanan Anda bisa menjadi lebih mahal, sehingga perlu memperhitungkan ulang kemampuan membayar sebelum mengambil atau melanjutkan KPR.

2. Kredit Kendaraan Bermotor

Bagi Anda yang berencana membeli mobil atau motor dengan cara kredit, kenaikan suku bunga Bank Indonesia juga akan berdampak pada kredit kendaraan. Angsuran per bulan bisa naik, atau total bunga yang dibayarkan selama masa kredit menjadi lebih besar.

3. Pinjaman Tanpa Agunan (KTA)

Jenis pinjaman konsumtif seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) biasanya paling cepat terpengaruh. Dengan bunga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan jenis kredit lain, kenaikan BI Rate akan membuat cicilan KTA terasa lebih berat dan bisa membebani keuangan pribadi.

Tips Menghadapi Kenaikan Suku Bunga

Agar keuangan Anda tetap sehat meski di tengah perubahan suku bunga, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan:

  • Pilih kredit dengan suku bunga tetap (fixed rate) jika memungkinkan, setidaknya untuk beberapa tahun pertama.

  • Hitung ulang kemampuan membayar cicilan sebelum mengajukan kredit baru.

  • Perbesar dana darurat untuk mengantisipasi cicilan yang lebih mahal.

  • Lunasi utang berbunga tinggi secepat mungkin untuk mengurangi beban bunga.

Kesimpulan

Kenaikan suku bunga Bank Indonesia merupakan kebijakan yang perlu direspons dengan bijak oleh masyarakat. Memahami dampak suku bunga terhadap kredit akan membantu Anda mengatur strategi keuangan yang lebih aman dan stabil. Jika Anda sedang mempertimbangkan mengambil pinjaman, pastikan untuk memperhitungkan skenario kenaikan cicilan agar tidak terjebak dalam masalah keuangan di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

5 Cara Mengatur Keuangan Pribadi di Tengah Kenaikan Harga Barang

Kenaikan harga barang yang terus terjadi membuat banyak orang perlu berpikir ulang dalam mengelola keuangan sehari-hari. Jika tidak diatur dengan baik, kondisi ini bisa mengganggu stabilitas finansial. Berikut lima cara mengatur keuangan pribadi yang bisa Anda terapkan agar tetap aman di tengah tekanan inflasi.

1. Buat Anggaran Keuangan Bulanan

Langkah pertama dalam mengatur keuangan pribadi adalah membuat anggaran bulanan yang realistis. Catat seluruh pemasukan dan rencanakan pengeluaran berdasarkan prioritas kebutuhan pokok, seperti makanan, transportasi, dan tagihan. Dengan anggaran yang jelas, Anda dapat lebih mudah mengendalikan pengeluaran dan menghindari pemborosan di tengah kenaikan harga barang.

2. Bedakan Kebutuhan dan Keinginan

Saat inflasi melanda, penting untuk memperketat pengeluaran dengan membedakan kebutuhan dan keinginan. Fokuskan belanja hanya pada barang atau layanan yang benar-benar diperlukan. Strategi keuangan ini membantu Anda menghindari pembelian impulsif yang bisa menggerus tabungan.

3. Cari Alternatif yang Lebih Hemat

Mengatur keuangan pribadi juga berarti mencari alternatif yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya, beralih ke merek lokal untuk kebutuhan sehari-hari atau memanfaatkan diskon dan promo. Keterampilan ini sangat berguna dalam menghadapi dampak inflasi terhadap keuangan pribadi.

4. Tingkatkan Dana Darurat

Di masa ketidakpastian ekonomi, memiliki dana darurat sangat penting. Sisihkan minimal 10% dari penghasilan untuk menambah tabungan darurat Anda. Dana ini dapat menjadi penyelamat saat terjadi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan mendadak biaya hidup.

5. Cari Sumber Penghasilan Tambahan

Salah satu tips keuangan yang semakin relevan adalah mencari peluang penghasilan tambahan. Anda bisa mencoba freelance, bisnis kecil-kecilan, atau monetisasi hobi. Pendapatan ekstra ini dapat membantu menjaga keseimbangan keuangan pribadi saat harga barang melonjak.

Kesimpulan

 

Mengatur keuangan pribadi saat kenaikan harga barang memang menantang, tetapi bukan tidak mungkin. Dengan membuat anggaran, memperketat pengeluaran, mencari alternatif hemat, memperbesar dana darurat, dan menambah penghasilan, Anda bisa menjaga kondisi finansial tetap stabil. Mulailah dari langkah kecil dan konsisten untuk hasil yang lebih baik!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google Berita

Pasang Tanda Batas Tanah di Kampung Halaman saat Mudik Bisa Terhindar dari Sengketa Pertanahan

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Virgo Eresta Jaya, mengatakan bahwa lebih dari 50% masalah sengketa tanah terjadi akibat tidak adanya tanda batas tanah atau yang biasa disebut patok. Di momen libur Lebaran yang banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk mudik ini bisa dimanfaatkan untuk mengecek keadaan patok atas tanah yang dimiliki di kampung halaman.

“Lebih dari 50% masalah sengketa batas terjadi akibat ketiadaan patok batas. Oleh karena itu, kita akan mengatur dalam regulasi baru bahwa tanda batas harus bersifat permanen. Jika tidak permanen, maka tidak bisa diukur. Tidak bisa lagi hanya menggunakan bambu sebagai tanda batas, harus sesuatu yang permanen, seperti beton, tembok, atau pagar. Buat masyarakat yang mudik, yuk di cek kembali patok atau tanda batas tanahnya” jelas Virgo Eresta Jaya, saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (27/03/2025).

Menjaga aset tanah, termasuk tanah di kampung halaman, menurut Dirjen SPPR adalah kewajiban dari setiap pemilik tanah. Bentuk menjaga itu sendiri bisa dimulai dengan memasang patok batas tanah tersebut. Patok ini juga merupakan langkah awal dalam proses legalisasi hak atas tanah sebelum akhirnya dikeluarkan sertipikat tanah.

“Nanti ketika di kampung halaman masing-masing, tanahnya ditembok atau pagari. Dalam proses pemasangan tanda atas, pasti akan ada silaturahmi dengan tetangga, minimal dengan yang ada di kiri, kanan, dan belakang. Jadi, memasang tanda batas bukan hanya soal administrasi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan keberkahan,” ujar Virgo Eresta Jaya.

Merujuk kepada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah memiliki beberapa aturan. Di antaranya, pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan; pemasangan tanda batas dilakukan pemotretan terhadap tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat, atau _geotagging_; pada pemasangan tanda batas, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemohon; adanya surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan; kemudian, adanya hasil pemotretan tanda batas dan surat pernyataan pemasangan tanda batas, serta persetujuan pemilik yang berbatasan menjadi syarat kelengkapan berkas permohonan.

Sebagai informasi, pada Februari 2023 lalu, Kementerian ATR/BPN telah mulai mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), berupa pemasangan sebanyak 1 juta patok batas secara serentak di seluruh Indonesia. Gerakan tersebut diinisiasi agar masyarakat terhindar dari sengketa pertanahan dan sebagai upaya mempercepat proses pendaftaran tanah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Prabowo Dorong Kabinet Tingkatkan Komunikasi Publik, Bahlil Jelaskan Alasan

Presiden Prabowo
Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Dalam sebuah pertemuan dengan para menteri, wakil menteri, serta pejabat lainnya di Istana Merdeka, ia memberikan arahan strategis untuk meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait capaian-capaian program pemerintah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun transparansi, memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.

Arahan Komunikasi Publik dari Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan pesan penting dari Presiden terkait peran komunikasi publik dalam menciptakan narasi yang positif dan berbasis fakta.

Menurutnya, komunikasi publik yang baik adalah kunci untuk memberikan gambaran yang jelas tentang capaian pemerintahan kepada masyarakat. “Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Artinya, program-program yang sudah dilakukan, yang sudah dirasakan oleh rakyat itu harus mampu kita komunikasikan secara baik, dengan narasi yang baik, dengan kecepatan informasi yang juga cepat,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Bahlil juga menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan ruang-ruang komunikasi diisi oleh fakta-fakta yang telah dicapai pemerintah, sehingga tidak ada celah bagi informasi yang dipelintir oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadi sangat penting mengingat sering kali informasi yang kurang akurat atau negatif dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah.

Komitmen Kabinet Merah Putih

Arahan ini tidak hanya ditujukan kepada para menteri, tetapi juga seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersama-sama memastikan bahwa komunikasi publik mereka mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait kebijakan dan program pemerintah. “Jangan sampai rakyat itu digiring oleh opini-opini dengan narasi-narasi yang enggak benar. Itu salah satu kontribusi dari sektor saya sebagai wakil menteri pertanian. Kita kan banyak keberhasilan-keberhasilan, ya. Salah satunya yang paling kelihatan sekali adalah bagaimana pupuk lancar. Itu rakyat happy,” katanya.

Pernyataan Sudaryono memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sektor pertanian telah menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih di bawah arahan Presiden Prabowo.

Menurutnya, distribusi pupuk yang lancar telah menjadi salah satu keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga sangat penting untuk menyampaikan informasi ini secara efektif kepada publik.

Menangkal Informasi yang Tidak Akurat

Komunikasi publik yang efektif juga menjadi alat strategis untuk menangkal penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Bahlil menegaskan bahwa komunikasi publik harus didasarkan pada fakta dan data yang valid, sehingga informasi yang beredar di masyarakat benar-benar mencerminkan apa yang telah dilakukan pemerintah.

“Tujuannya adalah agar apa yang sudah kita lakukan baik itu betul-betul bisa tersampaikan ke tengah-tengah publik. Sehingga ruang-ruang komunikasi itu bisa diisi oleh fakta-fakta apa yang kita kerjakan,” jelasnya.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajarannya untuk membangun narasi komunikasi yang jelas dan positif terkait dengan capaian-capaian pemerintah.

Dengan demikian, publik tidak akan mudah terpengaruh oleh informasi yang dipelintir oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintah.

Langkah Strategis untuk Masa Depan

Arahan Presiden Prabowo terkait komunikasi publik mencerminkan strategi yang lebih luas untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dalam menyampaikan informasi dan capaian program pemerintah menjadi fondasi utama untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan rakyat.

Selain itu, langkah ini juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga mereka dapat mendukung program-program yang sedang berjalan.

Di tengah era digital yang penuh dengan berbagai informasi, kemampuan untuk menyampaikan narasi yang kuat dan berbasis fakta menjadi semakin penting. Pemerintah

Kabinet Merah Putih harus memanfaatkan berbagai platform komunikasi untuk menjangkau masyarakat secara luas, mulai dari media tradisional hingga media sosial. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilakukan benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memperbaiki komunikasi publik mereka. Ini bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun narasi yang kuat, berbasis fakta, dan mampu menggugah kepercayaan masyarakat.

Dengan langkah ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan transparansi yang lebih baik, memperkuat hubungan dengan rakyat, dan memberikan dampak positif yang nyata terhadap kehidupan masyarakat. (Sumber: Liputan Khusus).

Siap Dukung Penanganan Banjir Melalui Tata Ruang dan Pengadaan Tanah, Wamen Ossy: Ke depankan Sinergitas dan Kolaborasi

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyatakan komitmennya mendukung upaya penanganan dan pengurangan risiko banjir di Indonesia. Melalui perencanaan tata ruang dan Pengadaan Tanah, Kementerian ATR/BPN ikut berupaya menangani masalah yang kerap terjadi ini, termasuk di wilayah Jabodetabek-Punjur.

Namun, Wamen Ossy menekankan bahwa penanganan masalah banjir perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait.

“Kementerian ATR/BPN mendukung penuh niat baik kita semua dalam mencari solusi atas permasalahan banjir. Kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi daripada saling menyalahkan,” ungkap Wamen Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (27/03/25).

Secara khusus, langkah pengendalian banjir di Jabodetabek-Punjur itu sendiri telah tertuang dengan detail pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabek-Punjur, yang juga diatur dalam Perpres 60 Tahun 2020. Wamen Ossy menyebut, tantangan utama atas rencana tersebut adalah dalam implementasi, pengawasan, dan penertiban di daerah.

“_Grand design_ tata ruang kita sudah sangat komprehensif, tetapi dalam pelaksanaannya di daerah masih banyak kendala. Salah satunya adalah perbedaan kebijakan di tiap daerah yang membuat implementasi tidak mudah,” jelasnya.

Salah satu langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung, yang diharapkan dapat segera dieksekusi setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025. Kementerian ATR/BPN juga siap mendukung upaya pengamanan badan air, termasuk penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.

“Kami siap melakukan sertipikasi tanah-tanah di atas badan sungai. Jika ada kepemilikan tanah yang sudah berlangsung lama, kami akan mempertimbangkan mekanisme pengadaan tanah bersama pemerintah daerah,” tutur Wamen Ossy.

Kementerian ATR/BPN juga telah menyiapkan tiga hal untuk menangani banjir ini, yaitu revisi Rencana Tata Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna menyesuaikan dengan kondisi terkini; sertipikasi tanah di kawasan badan air untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir; dan Pengadaan Tanah untuk proyek pengendalian banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami siap bekerja bersama pemerintah daerah dalam proses Pengadaan Tanah, terutama jika ini berkaitan dengan kepentingan umum dan mitigasi bencana. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menekan potensi konflik sosial dalam implementasinya. Kami juga menyambut baik arahan Menko agar kita dapat bekerja bersama dalam penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Wamen Ossy.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk segera merumuskan aksi ekosistem pencegahan risiko bencana yang komprehensif dari hulu ke hilir.

“Pendekatannya harus berbasis ekosistem, tidak boleh terkotak-kotak. Hari ini kita akan menyusun rencana aksi pencegahan risiko bencana banjir di Jabodetabek, yang akan menjadi acuan dalam langkah-langkah konkret ke depan,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Wakil Menteri Pekerjaan Umum; Gubernur Daerah Khusus Jakarta; Gubernur Banten; serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. Hadir mendampingi Wamen Ossy, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Bandung Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2024 ke BPK

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Rabu (26/3/2025).

Penyerahan ini dilakukan bersama 26 pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 56 Ayat 3 mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada kesempatan itu, Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam menyajikan laporan keuangan yang profesional dan akuntabel.

“Kami berharap bimbingan dan arahan dari BPK agar pengelolaan keuangan di Kota Bandung semakin baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyoroti tata kelola keuangan tidak sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga harus berdampak nyata bagi masyarakat.

“Tugas negara adalah memberikan kesejahteraan. Saat ini, tingkat pengangguran kita tertinggi di Indonesia, dan gini rasio Jawa Barat masih berada di peringkat 37 dari 38 provinsi. Oleh karena itu, LKPD ini harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar ritual,” tegasnya.

Herman juga mengingatkan agar pengawasan internal diperkuat, dengan meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Di tempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Pandjaitan mengapresiasi kepatuhan pemerintah daerah dalam menyerahkan LKPD sesuai regulasi.

Namun, ia juga menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu diperbaiki, diantaranya terkait pengawasan internal, aset hingga pengelolaan hibah.

Rencananya BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci mulai 9 April sampai 25 Mei 2025 dan menyerahkan LK Audited pada 25 Mei 2025 mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News