Beranda blog Halaman 1133

Gubernur Sumut Bobby Nasution Lantik Dua Pajabat Tinggi Pratama

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dan mengambil sumpah/janji dua orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Kota Medan, Senin (24/3/2025).

Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah, Abdul Haris Lubis sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut. Kemudian, Alexander Sinulingga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Pada pelantikan ini, Bobby Nasution menekankan beberpa poin penting bagi seluruh pejabat dan juga ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk dapat difahami dan juga diimplimentasikan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarkat.

Bobby Nasution meminta pada seluruh ASN untuk dapat bekerja secara ikhlas dan profesional dalam melaksanakan tugas, baik dalam pelayanan administrasi dan juga pelayanan lainnya.

Seluruh penjabat Tinggi Pratama juga diminta untuk dapat menajalankan program sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

“Saya minta program ini dapat diartikan dalam setiap aspek dan bidang di dinas masing-masing dalam upaya memberikan pelayanan pada masyarakat,” ucap Bobby Nasution.

Beberapa poin penting lainnya yang diingatkan Bobby Nasutian yakni jangan mengedepankan ego sektoral dan juga jangan mengagung-agungkan jabatan. “Selamat menjalankan tugas, semoga tugas dan jabatan yang diemban dapat dijalankan secara amanah,” katanya.

Hadir pada pelantikan ini Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Effendy Pohan dan OPD Sumut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Menjaga Akuntabilitas di Tengah Transisi

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama karena dilaksanakan dalam masa transisi pemerintahan yang dinamis. BPK menerima LKPP Tahun 2024 (unaudited) di kantor pusat BPK pada Jumat (21/3).

LKPP tersebut diserahkan oleh Pemerintah, yang berdasarkan Amanat Presiden Nomor R-11/Pres/02/2025 tanggal 12 Februari 2025, disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Ketua BPK, Isma Yatun.

Ketua BPK menegaskan bahwa LKPP tidak hanya sekadar kumpulan angka, melainkan wujud nyata pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran negara sebagai amanah konstitusi.

“Penyerahan LKPP tepat waktu, sesuai dengan amanat undang-undang, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara,” ujarnya.

Baca juga: BPK Memulai Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 pada Entitas di Lingkungan Ditjen PKN V

Proses pemeriksaan ini berlangsung di tengah transisi kepemimpinan nasional, termasuk pembentukan Kabinet Merah Putih dan berbagai penyesuaian pada kementerian/lembaga (K/L). Adanya K/L baru, perubahan nomenklatur, serta penggabungan atau pemisahan K/L menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Selain pemeriksaan LKPP, BPK juga melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal untuk memastikan transparansi pengelolaan keuangan negara. Reviu ini bertujuan untuk memberikan simpulan komprehensif terkait pemenuhan kriteria transparansi fiskal pemerintah pusat, mengacu pada standar internasional seperti IMF Fiscal Transparency Code 2019 dan IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, serta praktik terbaik yang berlaku secara global.

“BPK menegaskan bahwa reviu transparansi fiskal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh INTOSAI P-12 tentang Value and Benefits of Supreme Audit Institutions, yakni untuk mampu memberikan nilai dan manfaat bagi kehidupan warga negara,” tegas Ketua BPK.

BPK mengharapkan dukungan penuh dan komitmen kuat dari pemerintah serta seluruh jajarannya untuk memastikan ketersediaan, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian dokumen, data, informasi, serta penjelasan yang diperlukan selama proses pemeriksaan.

Sementara itu, Angggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, dalam entry meeting pemeriksaan LKPP Tahun 2024, menyatakan harapannya agar pemerintah terus meningkatkan capaian indikator prioritas nasional yang tercermin dalam laporan kinerja pemerintah.

“Kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, yang selama ini sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dapat selaras dengan kualitas capaian hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2024, BPK akan memfokuskan pada beberapa aspek, antara lain: akurasi penyajian saldo akun LKPP; akurasi perhitungan realisasi defisit APBN dan mandatory spending bidang pendidikan; serta penilaian, penyajian dan pengungkapan atas investasi pemerintah, baik investasi permanen maupun nonpermanen.

“Selain itu, sebagai bagian dari pemeriksaan LKPP Tahun 2024, BPK juga akan melakukan pemeriksaan pengendalian intern atas pelaporan kinerja pemerintah dalam menjamin kualitas pengungkapan informasi kinerja pada LKPP, dengan memfokuskan pada proses penyusunan, penyelarasan informasi, dan kecukupan pengungkapan yang disajikan dalam LKPP,” tambah Anggota II BPK.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono; Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadyana; Anggota III BPK, Akhsanul Khaq; Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi; Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini; Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh; serta para Wakil Menteri, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK dan kementerian/lembaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Tekankan Pentingnya Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Anggota MPR RI dari Fraksi Golkar Mukhtarudin mengatakan bahwa pancasila sebagai dasar negara mengajarkan tentang keadilan sosial, persatuan, dan toleransi.

Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat menggelar acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Minggu 23 Maret 2025.

Mukhtarudin mengatakan bahwa UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi hak dan kewajiban warga negara.

“Sementara, NKRI adalah bentuk negara yang harus kita jaga bersama, dan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa,” tutur Mukhtarudin.

Di hadapan para peserta sosialisasi, Mukhtarudin menilai pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara.

“Pancasila sangat tepat menjadi ideologi dasar negara karena menyisipkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa,” beber Mukhtarudin.

Mukhtarudin mendorong penguatan komitmen setiap anak bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila penting dilakukan di tengah berbagai tantangan yang hadir dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Apalagi, lanjut Mukhtarudin, pemerintahan Prabowo yang mengusung misi Asta Cita berisikan tentang upaya pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif itu, harus benar-benar serius diwujudkan.

“Penguatan komitmen terkait sejumlah target di berbagai sektor pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, penting untuk direalisasikan sebagai bagian upaya membangun semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kerja Sama, Wakil Ketua DPR RI dan Bupati Indramayu Kunjungi Ponpes Hidayatuttholibin

Pemerintah Kabupaten Indramayu terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mendorong pembangunan daerah. Pada Senin (24/3/25), Bupati Indramayu Lucky Hakim mendampingi Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Saan Mustofa, dalam kunjungan silaturahmi ke Yayasan Al-Hidayah Karanganyar, Pondok Pesantren Hidayatuttholibin, yang diasuh oleh KH. Juhadi Muhammad.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Indramayu merasa terhormat atas kehadiran Wakil Ketua DPR RI di Indramayu. Untuk kepentingan Indramayu, pihaknya akan berupaya maksimal, termasuk berkoordinasi juga dengan anggota dewan provinsi seperti Pak Rahmat, Ketua NasDem Jawa Barat.

“Ini merupakan momen yang luar biasa, mengingat ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan Lucky Syaefudin sangat tinggi. Saat ini, saya terus menerima aspirasi dari berbagai pihak. Saya berusaha mendengar, mencocokkan data, dan memastikan setiap masukan dapat ditindaklanjuti,” ungkap Bupati Indramayu.

Menurutnya, Indramayu memiliki tanah yang subur, namun masih banyak hal yang perlu dibenahi dan Bupati memohon waktu untuk memperbaiki struktur yang ada. BBupati Indramayu berharap, masyarakat dapat segera merasakan hasil dari upaya ini.

“Saya juga memohon dukungan dan masukan dari para kiai. Jika ada saran, silakan disampaikan agar kami bisa bersama-sama membangun Indramayu yang lebih baik. Selain itu, saya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kami membutuhkan dukungan dalam pengelolaan anggaran agar dana yang tersedia dapat dialokasikan secara tepat dan optimal untuk kemajuan Indramayu,” kata Bupati Indramayu.

Sementara itu, KH. Juhadi Muhammad dalam sambutannya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam membangun Indramayu. Dia menyoroti pentingnya perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya pondok pesantren, yang memiliki peran besar dalam membangun moral dan karakter generasi muda.

“Kami berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada pesantren, karena selain membangun dari sisi ekonomi dan infrastruktur, pembangunan spiritual juga sangat penting untuk menciptakan generasi yang religius dan berakhlak,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Saan Mustofa, menegaskan, pesantren memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Dia juga menyampaikan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus diperkuat guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.

“Di era digital saat ini, semua orang dapat mengakses informasi dan berbagai hal hanya dengan satu perangkat. Tidak ada batasan ruang dan waktu dalam teknologi. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk mencegah dampak negatifnya adalah dengan meningkatkan karakter dan kepribadian anak-anak, yaitu dengan menanamkan akhlak yang terpuji,” katanya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap pesantren, semua komponen bangsa harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan lembaga pendidikan keagamaan ini. Kolaborasi harus terus diperkuat. Kunjungan ini pun menjadi bukti komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada pesantren.

“Kolaborasi dan kerja sama antara pesantren dan pemerintah daerah sangatlah penting. Kontribusi terbesar dalam pembentukan karakter bangsa berasal dari para kiai dan pondok pesantren. Kita tidak akan sampai pada titik ini tanpa perjuangan mereka. Maka, kita harus terus menjaga dan mengingat jasa pesantren agar tidak terlupakan,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Polri Terapkan Tilang ETLE bagi Pelanggar Ganjil-Genap di Tol saat Mudik Lebaran

Pemudik yang nekat melanggar aturan ganjil-genap di jalan tol selama arus mudik Lebaran 2025 harus bersiap menerima sanksi. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan akan menindak pelanggar dengan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis.

Direktur Gakkum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Raden Slamet Santoso, menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggar akan dilakukan secara otomatis melalui kamera ETLE yang dipasang di berbagai titik.

“Penindakan pelanggarnya menggunakan ETLE,” ujar Raden Slamet pada Senin, 24 Maret 2025.

Selain dikenakan tilang, para pelanggar aturan ganjil-genap juga akan dikeluarkan dari jalan tol dan dialihkan ke jalur arteri.

“Karena pemberlakuan gage kan hanya pada penggal-penggal jalan tertentu, panjang jalannya pun bervariasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho mengumumkan penerapan ganjil-genap di beberapa ruas tol, di antaranya:
– Km 47 Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Tol Semarang-Batang.
– Km 31 hingga Km 98 Tol Tangerang-Merak.

Aturan ini akan mulai berlaku pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Ahad, 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

Selain itu, Polri juga akan menerapkan skema contra flow di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai Km 70. Contra flow tahap pertama akan diberlakukan mulai Kamis, 27 Maret pukul 14.00 WIB hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. Periode kedua akan dimulai Senin, 31 Maret 2025 pukul 13.00 hingga 18.00 WIB dan Selasa, 1 April 2025 pukul 11.00 hingga 18.00 WIB.

Untuk mengurai kepadatan arus mudik, skema one way juga akan diterapkan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Tol Semarang-Batang. One way akan berlaku mulai Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

“Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya H-3 Idulfitri, akan kami lakukan one way nasional. Termasuk juga pada saat nanti arus balik,” kata Agus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ambulans Udara Disiagakan Untuk Situasi Genting Saat Arus Mudik

Ditpoludara Baharkam Polri mulai menyiagakan Ambulans Udara guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama masa mudik Lebaran 2025. Ambulans Udara tersebut mulai disiagakan di KM 29 Tol Kalikangkung.

“Kami optimis adanya ambulans udara ini bisa mendukung kelancaran kegiatan operasi ketupat 2025, mudik aman keluarga nyaman,” ujar Kasubsatgas Poludara, Kombes Pol. Agus Herli Sudiawan, S.E., M.M., Selasa (25/3/25).

Ia menjelaskan, dalam dua Ambulans Udara yang disiagakan, terdapat sembilan personel dari Dokkes dan tim Poludara di dalamnya. Mereka terdiri dari dua tenaga medis, dua tim SAR, dan lima crew heli.

Ambulans Udara ini, ujarnya, akan disiagakan di jalur mudik hingga 8 April 2025. Jika nantinya terjadi kecelakaan maupun peristiwa mendesak yang mengharuskan adanya pertolongan kepada korban, maka Ambulans Udara mampu membawa 1 pasien dan 1 paramedis.

“Adapun Titik lokasi sasaran evakuasi Ambulans udara, yaitu 8 rumah sakit di Jawa Tengah, 9 rumah sakit di Jabodetabek yang memiliki helipad, dan 9 RSUD terdekat di jalur Pantura,” jelasnya.

Untuk kelengkapan Ambulans Udara terdiri dari 1 Ventilator; 3 Tabung O²; Monitor dan Devibrilator; Syring pump; infus pump; suction pump; stretcher portable; dna Oksigen Portable.

Penggunaan heli Ambulance bila terjadi situasi yang dibutuhkan bisa melalui Kaposko Gerbang tol Kalikangkung Kompol Aspauri dengan nomor 081326862110. Selain itu, Ambulance Udara di KM 29 dapat digunakan dengan menghubungi AKP Sandy Titah Nugraha dengan nomor. 082223222012.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan Shinara Resto & Café, Bupati Lucky Hakim Harap Jadi Pengungkit Perekonomian

Shinara Resto dan Café Indramayu resmi dibuka dengan penuh kemeriahan oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim. Kehadiran Resto dan Café tersebut diharapkan dapat menjadi pengungkit perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Indramayu.

Bupati Lucky Hakim mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan luas kepada para pengusaha baik local dan lainnya untuk berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Indramayu.

Menurut Bupati Lucky Hakim kehadiran Shinara Resto dan Café menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk melakukan wisata kuliner dan mengenalkan wisata Indramayu.

“Tentu saja kehadiran resto dengan konsep baru ini bisa menjadi harapan kita agar bisa menjadi pengungkit ekonomi di Indramayu. Makin banyak wisata buatan makan pengunjung semakin banyak termasuk resto ini,” kata Bupati Lucky Hakim.

Pemilik Shinara Resto & Café, H. Cipto melalui salah satu keluarganya H. Syaefudin menjelaskan bahwa tempat ini mengusung konsep unik dengan menghadirkan menu andalan khas Indramayu, seperti Bakakak Ayam dan Sayur Kepala Ikan Gombyang.

Selain menyajikan hidangan lezat, Shinara juga menghadirkan pengalaman berbeda dengan konsep wisata kuliner di dalam pesawat.

“Kami ingin memberikan pengalaman baru bagi pengunjung, tidak hanya menikmati makanan khas Indramayu, tetapi juga merasakan sensasi makan di dalam kabin pesawat asli,” ujar Syaefudin.

Hal yang menjadi daya Tarik Shinara Resto dan Café ini menggunakan pesawat sungguhan yang diubah menjadi area makan.

“Pesawat kelas ekonomi masih asli sepenuhnya, sementara di kelas bisnis, kursinya telah dimodifikasi agar lebih nyaman,” tambahnya.

Selain menawarkan pengalaman kuliner yang unik, Shinara juga memiliki misi sosial, yakni menciptakan lapangan kerja dan membantu meningkatkan perekonomian lokal. Harapan kami, masyarakat Indramayu dan sekitarnya bisa menikmati makanan berkualitas dengan harga terjangkau bagi keluarga,” kata Syaefudin.

Dengan konsep inovatif dan cita rasa khas daerah, Shinara Resto dan Café siap menjadi destinasi favorit bagi warga Indramayu dan wisatawan yang ingin menikmati kuliner dengan nuansa berbeda.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wakil Wali Kota Cimahi Umumkan Tambahan Kuota Mudik Hepi 2025

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengumumkan penambahan kuota program Cimahi Mudik Hepi 2025. Program yang diinisiasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi tersebut ditujukan untuk memfasilitas perjalanan mudik masyarakat ke kampung halaman dalam rangka Lebaran 2025 agar aman dan selamat.

“Para wargi Cimahi, saya ingin mengabarkan bahwa Mudik Hepi Cimahi kuotanya ditambah. Ini kami lakukan karena banyaknya permintaan wargi Cimahi yang ingin mengikuti program Cimahi Mudik Hepi tersebut,” ujarnya, Senin (24/3/2025).
Warga Kota Cimahi dapat mendaftar secara online melalui tautan bit.ly/m/MUDIKHEPI. Atau juga dapat menghubungi Dishub Kota Cimahi.

“Bagi wargi Cimahi yang belum daftar atau kehabisan kuota bisa melakukan pendaftaran pada link tautan yang tersedia,” ucapnya.
Adhitia mengajak masyarakat memanfaatkan program gratis tersebut. “Yuk bagi Wargi Cimahi silahkan daftar dan jangan sampai kehabisan lagi. Mudik Hepi 2025 Pulang Dengan Cerita, Kembali Dengan Semangat,” tuturnya.

Sebelumnya, Dishub Kota Cimahi menyediakan 750 kuota mudik gratis lebaran 2025. Syaratnya yaitu KTP Kota Cimahi kartu keluarga dan setiap KK dibatasi empat orang.

Masyarakat yang sudah mendaftar dan mendapat kuota akan diangkut menggunakan 15 armada bus, rute yang ditempuh yaitu Cimahi-Semarang via Cirebon dan Cimahi-Solo via Yogyakarta. Rencananya, pemberangkatan akan dilakukan pada 29 Maret 2025 dari Kompleks Pemkot Cimahi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Ingatkan Tanggung Jawab PNS dan Apresiasi Kinerja SKPD

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin pimpin apel gabungan terakhir di Bulan Ramadan, serta lantik kepada 7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang dilaksanakan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (24/3/2025).

Dalam amanatnya, Syakur mengingatkan para PNS yang baru dilantik mengenai beratnya tanggung jawab sumpah jabatan.

“Sumpah itu adalah sumpah yang akan meminta pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga saya berharap, bahwa ini perkara sangat serius dengan melaksanakan tugas dengan senang hati dan tetap mengikuti aturan yang berlaku dan jangan berbuat tindakan yang tercela,” tegasnya.

Baca juga: Safari Ramadan 1446 H, Bupati Garut Tekankan Pentingnya Kerukunan dan Kesiapsiagaan Bencana

Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan jam kantor yang dimulai pukul 06.30, dan berharap hal ini dapat meningkatkan kualitas waktu bersama keluarga.

“Pelaksanaan jam kantor mulai pukul 06.30 relatif baik. Tentu saja saya berharap ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas bersama keluarga,” ujarnya.

Mengakhiri bulan Ramadan, Bupati mengimbau seluruh SKPD untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas. Ia juga menyampaikan pengalamannya selama hampir tiga minggu memimpin Kabupaten Garut.

“Ini adalah apel terakhir pada bulan puasa dan saya berharap SKPD lebih bersemangat melaksanakan tugasnya. Perlu diketahui bahwa alhamdulillah dalam beberapa hari ini saya sudah mulai menikmati proses bersama rekan SKPD di pemerintahan Kabupaten Garut, hampir 3 minggu lebih saya mulai bisa mengikuti ritme bahkan mengatur ritme dan sampai saat ini so far saya cukup menikmatinya sebagai upaya kita bersama untuk memajukan Kabupaten Garut,” ungkapnya.

Syakur menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan amanat untuk melaksanakan asesmen terhadap kinerja SKPD.

Penilaian ini, menurutnya, merupakan mekanisme untuk mengukur kinerja seluruh jajaran, karena mereka dibayar untuk melaksanakan pekerjaan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

“Pihaknya mendapatkan amanat untuk melaksanakan asas asesmen terhadap kinerja daripada SKPD dan saya menilai SKPD, Camat merupakan mekanisme untuk mengukur kinerja Bapak/Ibu semua atas pencapaian tugas,” ucapnya.

“Hal ini karena itu dibayar untuk melaksanakan pekerjaannya dan bukan hanya sekedar bekerja tapi juga ada target-target yang harus dicapai sebagai dari pertanggungjawabannya,” imbuhnya.

Berdasarkan penilaiannya, Bupati Garut menyatakan bahwa secara umum kinerja SKPD Kabupaten Garut baik, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya kejelasan ukuran kinerja agar dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemarin saya lihat secara umum hampir SKPD Kabupaten Garut baik, namun ada yang perlu ditingkatkan. Ia membahas terkait tentang kinerja tugas, sesuatu harus jelas ukurannya, kalau tidak tercapai saya tidak bisa beralasan. Ia menegaskan bahwa kita harus accountable agar bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan pula seluruh jajaran bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat.

“Kita tugasnya adalah melayani publik, public servant (Pelayan Publik). Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hal ini mengabdian kepada bangsa dan negara serta perwakilan sebagai dari makrifatullah di bumi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Bersama Bupati Tuban Kompak Bagikan Santunan 2.000 Anak Yatim

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky kompak membagikan sejumlah santunan uang saku beserta tas sekolah, alat tulis dan buku kepada 2.000 anak yatim dan 250 difabel. Penyerahan santunan tersebut dilakukan di Alun-alun Kabupaten Tuban, Minggu (23/03) sore.

Tak hanya santunan kepada anak yatim, Gubernur Khofifah juga memberikan bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) dan alat bantu kepada penyandang disabilitas, serta penyerahan program keluarga harapan (PKH) plus.

Berdasarkan data rekapitulasi bantuan sosial tahun 2025 selama triwulan I di Kabupaten Tuban dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Bantuan ASPD sebanyak 123 penerima manfaat dan Bantuan Sosial PKH Plus sebanyak 1.989 penerima manfaat

Gubernur Khofifah menyebut, kehebatan menyantuni anak yatim piatu setiap sebelum melaksanakan acara besar selalu diawali dengan santunan kepada anak yatim piatu.

“Inilah kehebatan menyantuni anak yatim piatu sehingga Bupati Tuban selalu meresmikan sejumlah infrastruktur yang diawali dengan santunan terlebih dilakukan di Bulan Suci Ramadan,” ujarnya.

“Mudah mudahan Ramadan kali ini dilimpahkan keberkahan, kasih sayang, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua,” ungkap Khofifah menambahkan.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah turut mengajak seluruh anak yatim piatu untuk melantunkan Salawat Jibril yang diikuti oleh seluruh anak yatim piatu dan para undangan.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, bahwa ini santunan yang rutin dilakukan setiap tahun. Disampaikannya, pemberian santunan yang dilakukan hari ini merupakan ciri khas dan amalan baik yang dipesankan oleh Gubernur Khofifah, yang setiap agenda Pemkab Tuban selalu mengundang anak yatim piatu dan difabel.

“Pesan dari ibu Gubernur terus kami laksanakan dengan mengundang anak yatim piatu di setiap acara agenda besar di Kabupaten Tuban,” terangnya.

Di tempat yang sama Gubernur Khofifah bersama Bupati Tuban menyaksikan penyerahan CSR 1 Unit Mobil Tangki Air dari Bank Jatim kepada Pemkab Tuban yang diterima oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Tuban.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News