Beranda blog Halaman 117

Bangun Integritas Bersama Mitra Kerja, Kemenimipas Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal selaku Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ini menjadi wujud komitmen Kementerian dalam membangun budaya integritas bersama para mitra kerja guna mewujudkan hubungan kerja yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi. Kegiatan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (21/7/2026).

Mewakili Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Ika Yusanti menegaskan bahwa keberhasilan Program Pengendalian Gratifikasi tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh mitra kerja.

“Kami tidak sendiri dalam menyelenggarakan Program Pengendalian Gratifikasi. Kami mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab bersama dengan seluruh mitra kerja. Kegiatan ini bukan hanya untuk menyamakan persepsi, tetapi juga agar seluruh mitra kerja memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa terdapat tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan risiko apabila tidak dipahami sejak awal,” ujar Ika.

Menurut Ika, setiap pelaksanaan pekerjaan harus berpedoman pada prinsip sukses dan selamat. Keberhasilan tidak hanya diukur dari tercapainya target pekerjaan, tetapi juga dari proses yang dijalankan secara benar dan sesuai ketentuan. Pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu, memenuhi standar kualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberhasilan yang dicapai akan berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga seluruh pihak dapat bekerja secara profesional dan terhindar dari risiko pelanggaran.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat Program Pengendalian Gratifikasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.01-26 Tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan di seluruh satuan kerja. Selain itu, Kementerian telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada lima Unit Kerja Eselon I, 178 satuan kerja Imigrasi, dan 662 satuan kerja Pemasyarakatan. Kementerian juga telah mengimplementasikan aplikasi Gratifikasi Online (GOL) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sarana pelaporan gratifikasi secara elektronik.

Pada tahun 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk pertama kalinya mengikuti Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partisipasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat implementasi pengendalian gratifikasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sesuai standar yang ditetapkan KPK.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kegiatan diikuti oleh penyedia barang dan jasa, vendor, konsultan, biro perjalanan, serta berbagai mitra kerja yang menjalin kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Para peserta memperoleh pemahaman mengenai ketentuan gratifikasi, mekanisme pelaporan, serta langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh mitra kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas pada setiap bentuk kerja sama. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat budaya antigratifikasi sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BNN Temui Menko PMK Jalin Sinergitas P4GN Lintas Kementerian/Lembaga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/7). Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai langkah bersama melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN RI yang didampingi oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Plt. Deputi Pencegahan, Plt. Deputi Rehabilitasi, Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, serta Adminkes Madya Deputi Bidang Rehabilitasi memaparkan berbagai strategi penguatan P4GN yang tengah dijalankan BNN. Salah satunya melalui Gerakan Nasional ANANDA BERSINAR (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika) yang mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, dan humanis dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, serta pemanfaatan ruang digital agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak usia dini.

Kepala BNN RI juga menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2025, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Selain itu, BNN menyoroti masih adanya stigma terhadap penyalah guna narkotika yang menyebabkan sebagian masyarakat enggan menjalani rehabilitasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan dapat berjalan secara terpadu.

Lebih lanjut, Kepala BNN RI memaparkan sejumlah bentuk sinergi yang telah dibangun bersama kementerian/lembaga, di antaranya penguatan Program ANANDA BERSINAR bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemanfaatan data kelompok rentan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pengembangan Program Pesantren Bersinar bersama Kementerian Agama, serta penguatan Program Desa/Kelurahan Bersinar bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari transformasi pendekatan P4GN yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan.

Pertemuan juga membahas perkembangan modus penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks, termasuk penyalahgunaan narkotika melalui vape atau rokok elektrik. Menyikapi hal tersebut, Menko PMK menyatakan kesiapan Kemenko PMK untuk mengoordinasikan penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk pembahasan kebijakan terkait pengaturan vape.

Menutup audiensi, Menko PMK menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan BNN dalam memperkuat implementasi P4GN, baik melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga maupun pelaksanaan kegiatan edukasi di berbagai daerah. Sinergi yang semakin solid diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap generasi muda sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang sehat, berkarakter, produktif, dan Bersinar (Bersih Narkoba).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek dan Kemenekraf Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Perguruan Tinggi

Penulis
Lucky PR
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menerima audiensi Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya beserta jajaran di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Rabu (22/7). Audiensi membahas penguatan kolaborasi kedua kementerian dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif melalui pendidikan tinggi, riset, dan penguatan talenta.

Menteri Brian menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendorong lahirnya industri-industri baru, berbasis sains dan teknologi. Menurut Mendiktisaintek, sektor ekonomi kreatif merupakan bidang yang paling dekat dengan ekosistem perguruan tinggi sehingga memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui sinergi antarkementerian.

“Kami juga berharap bagaimana kampus bisa mendorong lahirnya industri-industri baru, tentu yang paling tepat sebenarnya industri kreatif ini, yang paling dekat dan paling mungkin didorong dan dikelola oleh perguruan tinggi. Kami berharap bisa cukup banyak kerja sama untuk dapat melahirkan pusat-pusat ekonomi baru melalui kampus,” ujar Menteri Brian.

Selanjutnya, Menekraf Teuku Riefky Harsya memaparkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Tahun 2026–2045 sebagai dasar penguatan kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kemdiktisaintek.

Dalam paparannya, Menekraf menjelaskan empat bidang kolaborasi, yaitu strategi pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), serta program pendukung lainnya yang meliputi kuota beasiswa bidang ekonomi kreatif, Program ECHOES (Pengarusutamaan Ekonomi Kreatif di Kampus), dan penguatan kelembagaan Konsorsium Pendidikan Tinggi Ekonomi Kreatif.

Menekraf juga menyampaikan peluang kolaborasi dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari penguatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pendidikan tinggi. Berbagai upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi kedua kementerian dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Merespons paparan tersebut, Menteri Brian menyampaikan bahwa Kemdiktisaintek tengah mengembangkan Center of Excellence (CoE), sebagai pusat unggulan yang mengintegrasikan riset, pendidikan jenjang magister dan doktor, serta kolaborasi dengan dunia industri pada bidang-bidang strategis. Menurut Mendiktisaintek, ekonomi kreatif berpotensi menjadi salah satu bidang yang dikembangkan melalui skema tersebut dengan target melahirkan startup yang didukung oleh penelitian dan program akademik, terutama pada jenjang magister dan doktor.

“Kita saat ini akan mendirikan Center of Excellence. Harapannya di Indonesia sekitar 50 Center of Excellence, mulai dari riset, S2, S3, tetapi sangat fokus di satu topik. Kami berpikir barangkali ada satu atau dua sampai tiga Center of Excellence yang terkait ekonomi kreatif,” ujar Menteri Brian.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Brian juga mengusulkan agar kantor pendaftaran atau pembinaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tersedia di berbagai perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah. Melalui skema tersebut, kampus diharapkan dapat menjadi pusat pendampingan penyusunan, pendaftaran, hingga komersialisasi kekayaan intelektual. Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Ekonomi Kreatif, yang menyampaikan akan menindaklanjutinya dan mempertimbangkan peluncuran program tersebut.

Audiensi ini mempertegas komitmen Kemdiktisaintek dan Kemenekraf untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan riset, pendidikan, talenta, inovasi, serta pemanfaatan kekayaan intelektual guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Sinergi tersebut sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak yang mendorong pendidikan tinggi, sains, dan teknologi semakin berkontribusi dalam menghasilkan solusi dan inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Ribuan Titik Panas Muncul, Kemenhut Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Sumsel

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatera Selatan selama 12 hari menyusul melonjaknya jumlah titik panas (hotspot) di berbagai wilayah.

Kepala Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, M Hariyanto, mengatakan operasi berlangsung mulai 19 hingga 30 Juli 2026 dengan posko berada di Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang.

Menurutnya, Sumsel saat ini berada dalam kondisi siaga menghadapi musim kemarau. Ancaman karhutla diperkirakan meningkat seiring fenomena El Nino yang masih aktif dan diprediksi bertahan dengan intensitas kuat hingga akhir 2026.

Berdasarkan data pemantauan nasional, jumlah titik panas sepanjang periode 1 Januari hingga Juli 2026 telah mencapai 1.412 titik. Angka tersebut meningkat tajam sebesar 110,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencatat 670 titik panas.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius karena peningkatan hotspot berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini,” katanya, Rabu (22/7/26).

Hariyanto menjelaskan, pelaksanaan OMC merupakan bagian dari perubahan strategi pengendalian karhutla yang kini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dibandingkan penanggulangan setelah kebakaran terjadi.

Operasi tersebut memanfaatkan awan-awan potensial untuk disemai agar menghasilkan hujan di kawasan rawan terbakar.Sehingga kelembapan di lahan gambut tetap terjaga untuk mencegah kebakaran.

“Lahan diharapkan tetap lembab sehingga vegetasi dan bahan bakar alami tidak mudah terbakar, tinggi muka air tanah (TMAT) di lahan gambut dapat dipertahankan di atas ambang kritis, serta waduk, kanal, embung, dan kolam retensi terisi sebagai cadangan air yang dapat dimanfaatkan dalam operasi pemadaman darat apabila terjadi karhutla,” ujarnya.

Selain menjaga kelembaban lahan, OMC juga bertujuan mengisi kembali sumber-sumber cadangan air yang dapat digunakan saat proses pemadaman apabila kebakaran terjadi.

Hariyanto menjelaskan, keberhasilan operasi ini bergantung pada sinergi berbagai pihak. Pelaksanaan OMC melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lanud Sri Mulyono Herlambang TNI AU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah daerah.

“Selama operasi berlangsung, kita terus mengoptimasi dan memantau dampak untuk memastikan target semai sesuai pada zona-zona kubah gambut yang rawan,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Menteri Nusron Minta Jajaran Utamakan Kemudahan Layanan bagi Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara beserta Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Sumatera Utara, di Medan, Rabu (22/07/2026). Pengarahan difokuskan pada penguatan budaya pelayanan yang mengedepankan kemudahan, kepastian, dan kepuasan masyarakat sebagai fondasi transformasi layanan pertanahan.

“Saya mengajak Bapak dan Ibu, kita tata kantor ini dengan menciptakan _legacy_ yang lebih baik. Kita puaskan dan permudah layanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada niat sedikit pun untuk mempersulit ataupun memperlambat masyarakat. Kalau memang sudah saatnya dilayani, layani berdasarkan sistem,” tegas Menteri Nusron.

Transformasi layanan pertanahan, menurut Menteri Nusron, tidak hanya diwujudkan melalui penyempurnaan sistem dan tata kelola, namun juga perubahan budaya kerja seluruh jajaran. Pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.

Pada sesi pengarahan yang diikuti oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha, beserta para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Sumatera Utara ini, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pelayanan yang prosesnya terukur. Dengan begitu, masyarakat akan memperoleh kepastian atas setiap proses layanan yang diajukan.

“Pelayanan publik itu harus terukur, sistematis, terpantau, transparan, dan ada kepastian. Pemohon harus tahu prosesnya sudah sampai di mana, kapan selesai, serta apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin pelayanan berbasis perhatian, tetapi pelayanan berbasis sistem,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Budaya melayani masyarakat perlu menjadi komitmen seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron mendorong agar setiap pegawai mengedepankan integritas, profesionalisme, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan pertanahan.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menerima laporan kinerja jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, yang disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha. Adapun hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenag Tinjau MTsN Kota Bogor, Pastikan PHTC Presiden Tingkatkan Kenyamanan Belajar Murid

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi’i meninjau pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo berupa rehabilitasi dan revitalisai sekolah di MTsN Kota Bogor. Menag memastikan program prioritas Presiden ini telah membuat murid semakin nyaman dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

MTsN Kota Bogor memperoleh rehabilitasi dan renovasi sebanyak 32 ruang dengan total anggaran Rp5.549.964.000. Anggaran ini mencakup pekerjaan konstruksi hingga pengadaan mebel. Lingkup pekerjaan meliputi rehabilitasi ruang kelas, perbaikan bangunan, hingga pembangunan toilet baru untuk mendukung kenyamanan warga madrasah.

Wamenag menilai pelaksanaan pekerjaan di MTsN 1 Kota Bogor berjalan dengan baik. “Menurut pengamatan saya, hasil pekerjaannya sangat baik. Bangunannya kini lebih rapi dan tertata, mebelnya juga semuanya baru, serta pengerjaannya bersih,” katanya di Kota Bogor, Rabu (22/7/2026).

Ia berharap seluruh pelaksanaan PHTC di berbagai daerah dapat menjaga kualitas pekerjaan sesuai tujuan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

“Ini merupakan cita-cita yang sangat luhur dari Bapak Presiden, yaitu menghadirkan ruang belajar yang nyaman bagi peserta didik dan ruang mengajar yang layak bagi para guru. Karena itu, anggaran yang telah dikucurkan harus direalisasikan dengan sebaik-baiknya sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan,” tegasnya.

Dalam kunjungan kali ini, Romo juga menyempatkan diri berdialog bersama para murid, Wamenag mengajak mereka mengenal Program PHTC. “Ini adalah program PHTC. Siapa yang tahu kepanjangannya?” tanya Wamenag sambil memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil menjawab.

Ia berharap fasilitas pendidikan yang semakin baik dapat memotivasi para siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita setinggi mungkin. “Semoga dari ruangan ini lahir guru, menteri, bahkan presiden di masa depan. Semangat menuntut ilmu dan terus berprestasi,” pesan Wamenag.

Kepala MTsN Kota Bogor, Ahmad Tarmiji, mengaku bersyukur atas rehabilitasi yang telah dilakukan. Menurutnya, sebelum direnovasi kondisi bangunan cukup memprihatinkan. “Dulu kondisinya memprihatinkan. Banyak talang yang bocor dan rusak. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bocor lagi,” ungkap Ahmad.

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh mebel yang sebelumnya terbuat dari kayu dan banyak yang lapuk kini telah diganti dengan mebel baru sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman.

Sejumlah murid kelas VII yang baru sekitar dua bulan belajar di ruang kelas baru MTsN Kota Bogor ini mengaku senang dengan ruang kelas yang baru. Mereka menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian terhadap fasilitas pendidikan yang kini lebih nyaman untuk digunakan belajar setiap hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendes PDT Gandeng PT. Mojo Indonesia Raya Pangkas Pengangguran di Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Taufik Madjid mengapresiasi atas kolaborasi pihaknya dengan PT. Mojo Indonesia Raya dalam membantu menekan angka pengangguran pemuda desa di banyak wilayah di Indonesia.

Menurutnya, PT. Mojo Indonesia Raya terbukti secara konkret telah membantu fasilitasi penyediaan pelatihan vokasi dan penyaluran tenaga kerja profesional ke luar negeri, khususnya ke Negara Jepang secara berkelanjutan.

“Kerja sama dengan PT. Mojo Indonesia Raya ini sangat membantu kami, terutama untuk anak-anak muda di wilayah-wilayah desa, terutama untuk wilayah terdekat seperti Jawa Barat,” papar Sekjen Taufik saat menerima audiensi PT. Mojo Indonesia Raya terkait pelepasan tenaga migran Indonesia ke Jepang, di Executive Room, Kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Rabu (22/07/2026).

Lebih luas, Sekjen Taufik juga menambahkan, Kemendes PDT akan terus mendukung dan akan mengintensifkan sosialisasi dan pendataan pengangguran pemuda di berbagai desa, salah satunya menggunakan instrumen 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia.

Langkah ini dinilai sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, yang menugaskan pemerintah pusat agar menempatkan desa sebagai pusat pembangunan dan pemberdayaan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di berbagai pelosok desa di Indonesia.

“Kami juga siap untuk membantu, memfasilitasi, menyosialisasikan dan memberikan informasi dan akses untuk masyarakat di wilayah-wilayah desa dan perdesaan termasuk di daerah tertinggal yang termasuk salah satu tugas pokok kami di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu; Staff Khusus Menteri Andi Rahma, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Dirjen PPDT Samsul Widodo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Sekjen ATR/BPN: Butuh Pejabat Penggerak Organisasi yang Hasilkan Kerja Berdampak bagi Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menilai Pejabat Administrator harus mampu menjadi motor penggerak perubahan pada Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kepemimpinan tidak lagi cukup berfokus pada penyelesaian pekerjaan administratif, tetapi harus mampu menghasilkan kinerja yang berorientasi pada manfaat untuk masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN membutuhkan pemimpin Administrator yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, mengambil keputusan yang tepat, dan menggerakkan organisasi menghasilkan kinerja yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I hingga III Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Rabu (22/07/2026).

Pejabat Administrator diimbau untuk tidak bekerja mengikuti rutinitas semata, namun juga memberikan perubahan yang baik, memberikan solusi nyata untuk unit kerja.

“Kalau Anda sekarang bekerja menjadi Kepala Satker, apa yang harus ditingkatkan di kantor ini? Permasalahan apa yang muncul di kantor ini? Bagaimana Anda melihat kondisi dan langkah ke depannya gerak Kantor Pertanahan itu sangat bergantung pada Anda,” tegas Sekjen ATR/BPN.

Pesan tersebut Sekjen ATR/BPN sampaikan kepada 131 pegawai yang masuk sebagai peserta PKA Angkatan I hingga III Tahun 2026. Peserta terdiri dari 20 Pejabat Administrator Kementerian ATR/BPN Pusat dan 111 Pejabat Administrator dari Satker di daerah.

Dalam pelatihan ini, peserta PKA menerima materi terkait kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, serta aktualisasi kepemimpinan kinerja organisasi. Peserta akan mengikuti serangkaian sesi, mulai dari pembelajaran mandiri, e-learning, studi lapangan, dan produk aktualisasi kepemimpinan dengan durasi pelatihan dari 17 Juni-2 November 2026. Selain pelatihan, para peserta juga menjalani evaluasi, mulai dari evaluasi sikap perilaku, evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, dan evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan.

Kepada seluruh peserta PKA angkatan ini, Dalu Agung Darmawan meminta agar sebagai Kepala Satker, mereka memperkuat koordinasi di unit kerja masing-masing, baik dalam lingkup internal, maupun eksternal. “Lakukan dialog-dialog kinerja secara rutin dengan para pejabat dan pegawai di Satker masing-masing. Kita juga mulai mengubah budaya kerja lewat integrasi data. Data kita semakin hari semakin baik. Di berbagai kesempatan kita telah banyak bertemu dengan berbagai kementerian/lembaga untuk membangun integrasi data kita untuk mencapai tujuan dari program yang kita jalankan,” imbaunya.

Pada Pembukaan PKA ini, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Norman Subowo, turut melaporkan kepada Sekjen ATR/BPN terkait pelaksanaan pelatihan daring ke depannya. Adapun bertugas sebagai moderator yang memandu prosesi Pembukaan PKA ialah Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Madya, Ivan Syahreza.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag di FABC XII: Sinodalitas Katolik Selaras dengan Nilai-Nilai Luhur Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka Sidang Raya XII Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC). Menag menilai semangat sinodalitas Gereja Katolik sejalan dengan nilai musyawarah dan gotong royong yang menjadi falsafah bangsa Indonesia.

“Saya percaya bahwa semangat sinodalitas Gereja Katolik memiliki kesamaan dengan nilai-nilai luhur Indonesia, yaitu ‘musyawarah’ dan ‘gotong royong’, yang bermakna melangkah bersama demi mewujudkan kebaikan bersama,” ujar Menag di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia mengatakan, berbagai persoalan global saat ini tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan ekonomi atau politik. Konflik bersenjata, polarisasi sosial, ekstremisme, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, migrasi massal, hingga disrupsi kecerdasan buatan (AI), menurutnya, memerlukan landasan moral yang kuat.

“Dalam situasi demikian, agama memikul tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Agama tidak boleh sekadar menjadi identitas. Agama harus menjadi energi yang menghadirkan kekuatan besar bagi pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi,” tegasnya.

Menag menambahkan, nilai kasih, kebaikan, dan kepedulian harus menjadi jembatan yang mempererat persaudaraan di tengah keberagaman. Karena itu, para pemimpin agama memiliki tanggung jawab memastikan agama terus menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemecah belah.

Menurut Menag, semangat berjalan bersama untuk mencapai kebaikan bersama tersebut sejalan dengan tema Sidang Raya XII FABC, The Call to Synodal Conversion and the Mission to Be Bridges and Bridge-Builders in Asia. Tema tersebut dinilainya relevan dengan kebutuhan masyarakat Asia yang menghadapi beragam tantangan bersama.

Keberagaman dan Apresiasi untuk Indonesia

Presiden FABC Kardinal Filipe Neri Ferrão menilai keberagaman Asia merupakan kekuatan yang harus terus dirawat. Menurutnya, semangat tersebut selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identitas Indonesia.

“Di Asia, bukan hanya manusianya yang berpakaian penuh warna; alam kita, seluruh benua Asia pun sangat kaya akan warna, tempat kita merayakan semboyan Unity in Diversity atau kesatuan dalam keberagaman,” kata Kardinal Ferrão.

Atas nama pimpinan gereja Katolik se-Asia, Kardinal Ferrão menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Indonesia yang telah mendukung penuh penyelenggaraan acara berskala internasional ini.

Mendengarkan Kelompok Terpinggirkan

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, mengatakan Sidang Raya XII FABC bukan sekadar pertemuan para uskup, melainkan ruang bersama untuk mendengarkan suara masyarakat Asia, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan.

“Sidang ini lebih dari sekadar pertemuan para uskup. Ini adalah saat yang kudus untuk mendengarkan Roh Kudus, mendengarkan satu sama lain, serta mendengarkan suara umat di Asia, khususnya kaum perempuan, orang miskin, mereka yang terpinggirkan, para migran dan pengungsi, serta semua orang yang hidupnya sedang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan digital yang pesat,” papar Mgr. Antonius.

Ia mengingatkan pesan Paus Fransiskus bahwa gereja yang sinodal harus mendengarkan sebelum berbicara dan mendampingi sebelum menghakimi. Hal ini sejalan dengan arahan Bapa Suci Paus Leo XIV dalam pidato perdananya pada 8 Mei 2025 yang menyerukan ucapan “Damai sejahtera bagi Anda semua” serta mengajak Gereja menjadi pembangun jembatan melalui dialog, keterbukaan, dan kasih.

“Seraya kita memperdalam komitmen untuk menjadi gereja yang lebih sinodal di Asia, kita berkumpul di sini dari berbagai bangsa, budaya, dan tradisi di seluruh Asia, bersama para tamu kehormatan dari Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Oseania, bersatu sebagai saudara dan saudari dalam iman, harapan, dan kasih,” tambahnya.

Sidang Raya XII FABC ini berlangsung pada 20–26 Juli 2026 di Jakarta. Pertemuan ini menghimpun lebih dari 120 uskup dan kardinal dari 22 konferensi waligereja serta wilayah gerejawi se-Asia. Selain memperkuat persaudaraan lintas agama, para pimpinan gereja Katolik Asia ini berkumpul untuk merumuskan respons bersama terhadap krisis iklim dan tantangan kemanusiaan di kawasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhut Gandeng OceanX Perkuat Pengelolaan Taman Nasional Laut Berbasis Sain

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmen kuatnya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi, dalam hal ini Taman Nasional (TN) Laut di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan melalui penguatan basis data dan informasi ilmiah (scientific data) guna mendukung pengambilan kebijakan serta tata kelola kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dengan jajaran pimpinan organisasi riset nirlaba global, OceanX, di Jakarta, Rabu (22/7).

Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan ekosistem laut yang sangat krusial, termasuk berbagai kawasan taman nasional laut prioritas seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Wakatobi. Untuk mengoptimalkan perlindungan serta potensi kawasan tersebut, Kemenhut memegang kendali penuh atas program-program strategis dalam pengelolaannya.

“Pengelolaan kawasan konservasi laut harus didasarkan pada data dan riset ilmiah yang kuat. Kementerian Kehutanan berkomitmen penuh dalam meningkatkan pengelolaan taman nasional laut di Indonesia, termasuk memperkaya ketersediaan data pembanding (baseline data), pemetaan bawah laut, hingga inventarisasi keanekaragaman hayati,” tegas Menhut.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kehutanan juga menekankan prinsip mendasar terkait kedaulatan negara (national sovereignty) yang wajib menjadi fondasi utama dalam seluruh bentuk kerja sama eksplorasi perairan Indonesia

Menanggapi komitmen dan penjelasan Kemenhut, Co-CEO sekaligus Chief Science Officer OceanX, Vincent Pieribone menyambut baik serta menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh. Melalui kapal riset canggih yang dimilikinya, OceanX siap mendukung program-program prioritas Kemenhut melalui ekspedisi bersama yang mencakup pemetaan kedalaman laut, survei megafauna, analisis eDNA, hingga eksplorasi laut dalam.

Semua dukungan riset dan ekspedisi tersebut ditegaskan berada di bawah koridor kepemimpinan program Kemenhut, bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait serta melibatkan penuh ilmuwan dan peneliti Indonesia. Seluruh data, sampel, serta informasi ilmiah yang dihasilkan dari kolaborasi ini sepenuhnya menjadi milik pemerintah Indonesia.

Selain penguatan data ilmiah, kerja sama ini juga akan mencakup peningkatan kapasitas (capacity building) bagi tim teknis dan pengelola taman nasional di lapangan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi media berkualitas tinggi guna mengenalkan keindahan serta pentingnya konservasi taman nasional laut Indonesia ke tingkat dunia.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kemenhut dan OceanX saat ini tengah mematangkan penyusunan nota kesepahaman (MOU) dan detail teknis rencana ekspedisi bersama yang dijadwalkan akan dilakukan di sejumlah kawasan taman nasional laut pada akhir tahun ini.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri (HKLN), Ristianto Pribadi; Direktur Perencanaan Konservasi, Ammy Nurwati; serta Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air, Panas Matahari, Angin, Panas Bumi, dan Karbon, Kadim Martana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...116117118...4,862Halaman 117 dari 4,862