Beranda blog Halaman 1184

Ngatiyana-Adhitia Resmi Pimpin Cimahi, Gelar Syukuran Bersama Warga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi menggelar tasyakur binimah atas pelantikan Walikota-Wakil Walikota Cimahi Ngatiyana-Adhitia Yudisthira. Hal itu sebagai ungkapan syukur sehingga Kota Cimahi memiliki kepala daerah-wakil kepala daerah definitif periode 2025-2030.

Kegiatan berlangsung di Plaza Rakyat Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Sabtu (1/3/2025) petang.

Kegiatan tasyakur digelar dalam suasana bulan suci ramadan 1446 hijriyah, menghadirkan tausiyah dari Ustadz Ramdan Juniansyah dan KH MD Ubaydillah AB serta dimeriahkan kelompok musik religibAlma Esbeye. Hadir dalam acara tersebut dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemkot Cimahi, DPRD Kota Cimahi, instansi vertikal, ulama, dan masyarakat dari berbagai wilayah se-Kota Cimahi.

Baca juga: Kabar Gembira! Pemkot Cimahi Kembali Adakan Program Mudik Gratis Tahun ini

Kegiatan diawali prosesi Pedang Pora yang dilakukan rekan-rekan TNI Ngatiyana, dia didampingi istri Midjiati Ningsih melangkah beriringan melintasi ayunan pedang satu persatu. Menyusul tiba di lokasi Adithia Yudisthira beserta istri.

Ngatiyana memgatakan, kegiatan tersebut bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas amanah yang telah diberikan.

“Saya menyadari bahwa tanggung jawab yang diemban sangat besar. Oleh karena itu, saya mohon do’a dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan, dedikasi, dan integritas. Saya berkomitmen untuk membangun Kota Cimahi yang Mantap (maju, agamis, nyaman, teladan, aman dan produktif),” ujarnya.

Pihaknya mendapat penekanan langsung dari Presiden RI pada agenda retreat di Akmil Magelang.

“Kami baru sampai di Kota Cimahi setelah menjalani retreat. Intinya menyamakan persepsi agar kepala daerah benar-benar melaksanakan tugas melindungi dan mengayomi masyarakat. Setelah resmi dilantik, program prioritas yakni peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan sampah, dan layanan kesehatan gratis di Puskesmas,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana ibadah ramadhan. “Menjadi momen melanjutkan ibadah kita, karya kita, dan pengabdian kita kepada Sang Pencipta dan kepada sesama umat manusia,” ucapnya.

Pihaknya mengajak para ulama, tokoh masyarakat, para intelektual, seluruh jajaran pemerintahan, serta segenap komponen lapisan masyarakat bersama-sama berbuat yang terbaik dalam melaksanakan dan melanjutkan pembangunan di Kota Cimahi.

“Mari kita sama-sama jaga, kita bangun Kota Cimahi dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan rasa tanggung jawab demi masa depan yang akan datang. Mari berbuat yang terbaik dalam melanjutkan pembangunan Kota Cimahi, dapat terwujud apabila kita saling memperkuat, saling mengisi, dan saling mengingatkan, InsyaAllah yang kita cita-citakan dapat diwujudkan bersama dengan kebersamaan dan kekeluargaan,” tuturnya.

Dia mengingatkan kontestasi politik sudah usai. “Kini marilah kita saling bergandeng tangan, saling eratkan persaudaraan serta silaturahim diantara kita. Semoga ridho serta pertolongan Allah SWT senantiasa menyertai menuju Cimahi yang lebih baik, lebih hepi, lebih syahdu dan juga barokah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Puji Komitmen Gubernur Sumsel dalam Peningkatan Produktivitas Padi

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., menyebut Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dapat menempati posisi teratas sebagai provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia, bahkan melampaui pulau Jawa.

Menurut Mentan, selain Provinsi Sumsel memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2025, kemudian hasil kerja keras para petani dan insan pertanian, daerah ini juga dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkomitmen penuh dalam meningkatkan produktivitas padi.

Hal ini diungkapkannya saat Rapat koordinasi luas tambah tanam dan penyerapan gabah sekaligus Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, Bertempat di Gedung Serbaguna PT. Pusri Palembang, pada Selasa (4/3/2025) Siang.

“Kami ingin Provinsi Sumsel menjadi nomor satu terbaik nasional daerah penghasil beras terbsar. Ini Gubernur Sumsel adalah petarung, dan pasti akan menyelesaikan masalah. Pak Gubernur aku percaya bisa, Jadi peringkat satu rancang ini Sumsel menjadi lumbung pangan Indonesia,” terangnya.

Mentan Andi menegaskan, pertanian yang diprioritaskan oleh Kementerian Pertanian meliputi provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Papua Selatan.

“Ini menjadi terbesar kita rancang pertaniannya, untuk menjadi lumbung pangan nasional, dan insya Allah pasti meningkat minimal nomor 3 nanti kedepan,” katanya

Mentan mengungkapkan, Pemerintah berupaya meningkatkan produksi beras nasional melalui Program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR), untuk di Provinsi Sumsel.

Sementara Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terhadap wilayahnya. Menurutnya, program dari Kementan turut membangun sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Terima kasih kami kepada Bapak Menteri dan jajaran yang sudah begitu perhatian kepada provinsi Sumatera Selatan, terutama diberikan program Serasi (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani), sebelumnya provinsi Sumsel pada peringkat 8 produksi berasnya, dengan adanya program serasi menjadi peringkat 5, yang insya Allah akan jadi peringkat 3 minimal,” ungkapnya

Herman Deru mengakui merasakan sentuhan seluruh jajaran Kementerian Pertanian terhadap pertanian khususnya di Provinsi Sumsel. Herman Deru menyebut Provinsi Sumsel menjadi sasaran daerah lain untuk study banding mengenai Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP).

Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, B.ENG., M.M., M.BA., Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dr. Idha Widi Arsanti, SP., M.P., Forkopimda Provinsi Sumsel yang berkesempatan hadir maupun mewakili.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stok Pangan Lebih Dari Cukup, Mentan Imbau Jangan Ada Permainan Harga

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, yang di dampingi langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengecek dan meninjau langsung Operasi Pasar Pangan Murah yang berlokasi di Kantor Pos Jl. Merdeka Kota Palembang.

HD dan Menteri Pertanian RI Andi Arman Sulaiman beserta Wamen Pertanian RI Sudaryono secara langsung turun lapangan untuk memastikan masyarakat merasakan kestabilitasan harga pangan khususnya pada bulan ramadhan agar tidak ada oknum yang menjual harga pangan di atas harga yang sudah di tentukan.

Andi Arman Sulaiman menghimbau untuk pengusaha pangan di seluruh indonesia jangan ada yang menjual harga di atas harga yang sudah di tentukan seperti minyak goreng, beras dan lain-lain, andi juga menginformasikan bahwa stok pangan yang kita miliki lebih dari cukup.

“Hari ini kami mengecek langsung di palembang Provinsi Sumatera Selatan, mengecek langsung Operasi Pasar yang di selenggarakan oleh PT. Pos Indonesia dan stakholder lainnya untuk memastikan secara langsung kestabilan harga pangan di sumsel apalagi saat ramadhan” jelasnya

dalam kegiatan tersebut juga di hadiri oleh para kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Forkopimda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HNW Dukung Negara Muslim Jadi Anggota Tetap DK PBB dengan Hak Veto

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung usulan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan agar negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki keterwakilan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan hak veto. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diakui secara internasional.

“Apa yang diusulkan oleh Presiden Erdogan agar ada negara yang mayoritas warganya beragama Islam sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diterima secara internasional sebagai prinsip penting dalam demokrasi yang diserukan oleh negara-negara barat,” kata HNW, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (5/2).

HNW menilai bahwa representasi negara Muslim di PBB sangat besar, dengan 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mencakup hampir 30 persen dari total anggota PBB. Namun, hingga kini tidak ada negara Muslim yang memiliki hak veto di DK PBB, yang dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dalam tatanan global.

”Dan Indonesia, sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sudah selayaknya ikut memperjuangkan gagasan yang bisa mereformasi tatanan dunia ini,” ujarnya.

Dia menilai representasi negara-negara Muslim sangat besar di PBB sehingga perlu memperoleh kedudukan yang layak, di mana jumlah negara anggota OKI sendiri berjumlah 57 negara.

“Jadi, representasi negara OKI di PBB mencapai hampir 30 persen,” ucapnya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera bergerak dengan negara sahabat, dan bila perlu membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti gagasan tersebut.

“Adanya ketidakadilan dan ketidakterwakilan, padahal situasi geopolitik di dunia yang semakin dinamis tapi mengkhawatirkan ini seharusnya bisa dijadikan momentum untuk mereformasi keanggotaan tetap DK PBB,” tuturnya.

Sesuai dengan amanat konstitusi, dia menyebut Indonesia penting untuk bisa memainkan perannya dalam menghadirkan keadilan dan perdamaian abadi di dunia.

Tak terkecuali, ujarnya lagi, dengan ikut mendorong reformasi keanggotaan DK PBB agar ada keterwakilan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sebelumnya, Senin (3/3), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan representasi yang adil dari keterwakilan negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam mekanisme pengambilan keputusan global, seraya menyoroti pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB.

“Kaum Muslim, yang merupakan seperempat dari populasi dunia, harus terwakili sebagaimana mestinya,” kata Erdogan saat berpidato pada jamuan buka puasa bersama para duta besar di Ankara, Turki.

Dia lantas melanjutkan, “Memiliki negara Islam dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB bukan sekadar kebutuhan, tetapi kewajiban.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sumedang Pangkas Anggaran Rp46 Miliar untuk Efisiensi

Penulis
Syifa
-

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan saat efesiensi belanja berhasil memangkas anggaran mencapai Rp46 miliar. Efisiensi anggaran dilakukan menyusul terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Dalam efisiensi anggaran tersebut dikatakan Pemda Sumedang telah menyisir kurang lebih Rp 46 miliar untuk anggaran belanja. “Kami telah memotong setengah anggaran perjalanan dinas, makan minum, alat tulis kantor, seminar, seremonial dan sebagainya, total ada Rp 46 miliar. Efisiensi ini nanti kami akan alokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Dony saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Hibah Uang Bidang Keagamaan Tahun 2025 di Aula Tampomas, Rabu (5/3/2025).

Untuk itu Dony berharap melalui pertemuan tersebut bisa menjadi sebuah wahana untuk memikirkan program-program yang tepat untuk mengalokasikan anggaran di bidang keagamaan. “Buatlah program dan kegiatan yang berdampak untuk organisasi dan untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain kegiatan harus berdampak, Dony juga berharap agar program kegiatan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam pengelolaannya, perencanaannya, dan pengusulannya. “Jadi harus sukses kegiatan, dan sukses administrasi, supaya tidak ada ekses negatif apapun setelah itu. Jalankan sesuai dengan perencanaan kemudian dipertanggung jawabkan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KJP Plus Tahap 2 Alokasi Maret 2025: Kapan Cair?

Penulis
Syifa
-

Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 2 alokasi Maret 2025 tengah menantikan pencairan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu, kapan dana tersebut akan cair? Berikut informasi lengkapnya.

Jadwal Pencairan KJP Plus Tahap 2 Maret 2025

Berdasarkan pola pencairan sebelumnya, dana KJP Plus biasanya mulai disalurkan pada tanggal 4 hingga 6 setiap bulan. Sebagai contoh, pencairan untuk Februari 2025 dilakukan pada tanggal 4. Dengan demikian, pencairan KJP Plus tahap 2 alokasi Maret 2025 diperkirakan akan dilakukan dalam rentang waktu yang sama, yaitu 4 hingga 6 Maret 2025.

Namun, pencairan dilakukan secara bertahap. Jadi, apabila dana belum masuk pada tanggal 4, penerima tidak perlu khawatir karena proses pencairan masih berlangsung. Hingga berita ini ditulis, Pemprov DKI Jakarta dan Bank DKI belum mengonfirmasi jadwal pasti pencairan, tetapi dana dipastikan tetap disalurkan dalam bulan Maret 2025.

Besaran Dana KJP Plus Tahap 2 Maret 2025

Setiap jenjang pendidikan mendapatkan jumlah bantuan yang berbeda. Berikut rincian nominal yang diterima:

  • SD/MI: Rp 135 ribu/bulan (rutin), Rp 115 ribu/bulan (berkala), tambahan SPP sekolah swasta Rp 130 ribu/bulan.
  • SMP/MTs: Rp 185 ribu/bulan (rutin), Rp 115 ribu/bulan (berkala), tambahan SPP sekolah swasta Rp 170 ribu/bulan.
  • SMA/MA: Rp 235 ribu/bulan (rutin), Rp 185 ribu/bulan (berkala), tambahan SPP sekolah swasta Rp 290 ribu/bulan.
  • SMK: Rp 235 ribu/bulan (rutin), Rp 215 ribu/bulan (berkala), tambahan SPP sekolah swasta Rp 240 ribu/bulan.
  • PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat): Rp 185 ribu/bulan (rutin), Rp 115 ribu/bulan (berkala), tanpa tambahan SPP.

Cara Cek Status Penerima KJP Plus Tahap 2 Maret 2025

Bagi penerima yang ingin mengetahui status pencairan KJP Plus, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Melalui Sekolah

Calon penerima dapat menanyakan langsung kepada pihak sekolah untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai status pencairan dana KJP Plus.

2. Melalui Aplikasi JakOne Mobile

Cek status pencairan secara online melalui aplikasi JakOne Mobile dari Bank DKI dengan langkah-langkah berikut:

  • Unduh aplikasi JakOne Mobile melalui Play Store atau App Store.
  • Login dengan akun yang sudah terdaftar atau buat akun baru.
  • Pilih menu “KJP Plus” untuk melihat status pencairan dana.
3. Melalui Website Resmi KJP

Selain melalui aplikasi, penerima juga bisa mengecek status pencairan melalui situs resmi KJP:

  • Kunjungi kjp.jakarta.go.id
  • Pilih menu “Cek Status Penerima”
  • Masukkan data yang diminta
  • Status penerima akan ditampilkan

Dengan mengetahui jadwal pencairan dan cara cek status penerima, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan informasi terbaru mengenai bantuan KJP Plus tahap 2 alokasi Maret 2025. Pastikan untuk selalu memantau informasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta agar tidak ketinggalan update terbaru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Percepat Penanganan Banjir di Jabodetabek

Penulis
Syifa
-

Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras menangani dampak banjir yang melanda kawasan Jabodetabek di awal Maret 2025. Sejumlah langkah strategis telah disusun untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan pascabencana.

Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melalui daring, pada Selasa (4/3/2025).

Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan utama masing-masing daerah terdampak, mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana.

“Ada tiga fokus utama dalam penanganan bencana ini. Pertama, penyelamatan masyarakat terdampak melalui evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama makanan dan kebutuhan lain yang semakin krusial di bulan Ramadan ini, serta pelayanan kesehatan baik di pengungsian maupun di rumah penduduk. Ketiga, pemulihan pemukiman dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya,” jelas Pratikno.

Dalam upaya penanganan darurat di lapangan, BNPB akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait, termasuk TNI, Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan.

“Kita harus bergerak cepat. Prioritas kita menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat terdampak, memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Kemenko PMK akan turut mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga,” tegas Pratikno.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah rawan banjir, dan wilayah rentan longsor agar meningkatkan kesiapsiagaan.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wali Kota Depok Supian Suri, perwakilan BPBD DKI Jakarta, BPBD Jawa Barat, BPBD Kota Tangerang, BPBD Banten, BPBD Bogor, serta unsur dari TNI dan Polri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin: Skema Baru HGBT Bantu Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Penulis
Syifa
-
Mukhtarudin (dpr.go.id)

Sektretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai skema baru harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sangat memberikan dampak positif guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Keberlanjutan kebijakan HGBT ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

“Kami berharap skema baru HGBT ini akan secara langsung membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo,” tutur Mukhtarudin, Minggu 2 Maret 2025.

Baca juga: Ucapkan Selamat Berpuasa, Mukhtarudin: Semoga Ibadah Kita Semua Diterima Allah SWT

Adapun kebijakan ini mencakup tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu, termasuk industri pupuk, oleochemical, petrokimia, baja, kaca, keramik, dan sarung tangan karet.

Keputusan ini merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Anggota Komisi XII DPR RI ini bilang dengan adanya skema baru HGBT maka sektor Industri tanah air akan lebih berkontribusi terhadap perekonomian saat ini.

“Karena keputusan ini sangat bermanfaat bagi sektor industri kita yang bergantung pada gas bumi,” ungkap Mukhtarudin

Fraksi Golkar Senayan pun berharap penerapan HGBT tersebut mesti didukung seluruh pelaku industri tanah air dengan harapan target pertumbuhan ekonomi 8 perden yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud.

Mengingat, lanjut Mukhtarudin, penerapan skema baru HGBT akan memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja di samping kontribusi pembayaran pajak kepada negara.

“Skema baru HGBT ini juga saya kira agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain, terutama negara kawasan ASEAN,” pungkas Mukhtarudin.

Untuk diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, skema baru HGBT bertujuan memperkuat daya saing industri sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran negara.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” kata Bahlil Lahadalia.

Ketum Golkar ini mengatakan dengan skema baru HGBT ini, pemerintah berharap sektor industri dapat lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Serahkan Laporan Keuangan Unaudited ke BPK

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) resmi menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selasa (4/3). Penyerahan laporan ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Sekjen Kunta mengatakan laporan keuangan yang diserahkan terdiri dari beberapa komponen penting. Di antaranya adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

“Secara keseluruhan, laporan keuangan tersebut telah diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan laporan yang disampaikan, pendapatan Kemenkes tercatat mencapai sekitar 110% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja yang dikeluarkan Kemenkes tercatat sekitar 95% dari anggaran yang telah disusun.

Nilai aset Kemenkes per 31 Desember juga tercatat mengalami kenaikan signifikan,” ujar Sekjen Kunta.

Baca juga: Kemenkes Ajak Masyarakat Peduli Kesehatan Pendengaran

Aset yang dimiliki Kemenkes mencapai 120,9 triliun, menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik.
Selain itu, Sekjen Kunta juga memberikan informasi terkait progres tindak lanjut (TL) dari hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Sekitar 95,48% tindak lanjut dari LHP BPK sudah berhasil diselesaikan. Sedangkan tindak lanjut dari LHP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tercatat mencapai sekitar 98,04%, dan tindak lanjut dari LHP Inspektorat Jenderal (Itjen) sekitar 94%. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kemenkes.

Sekjen Kunta juga menegaskan komitmen kementerian untuk terus melakukan percepatan dalam penyelesaian tindak lanjut tersebut.

“Kami akan terus bekerja keras untuk menyelesaikan semua tindak lanjut yang belum selesai,” ucapnya.

Di samping itu, Kemenkes juga berupaya menjaga kualitas laporan keuangan yang telah disusun. Berdasarkan temuan-temuan yang muncul pada pemeriksaan sebelumnya, perbaikan-perbaikan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya temuan berulang pada laporan-laporan keuangan di masa mendatang.

Kemenkes terus berkomitmen untuk mengoptimalkan sistem pengendalian intern di kementerian tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui penerapan dan penilaian pengendalian intern secara berkala untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang semakin baik.

“Upaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan ini merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Sekjen Kunta.

Peningkatan kualitas laporan keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenkes.
Kemenkes juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Melalui transformasi yang telah dilakukan, diharapkan semakin banyak perbaikan yang bisa dicapai. Kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah semakin hari semakin meningkat. Diharapkan, kualitas laporan keuangan ini bisa semakin baik dari tahun ke tahun, seiring dengan upaya perbaikan yang terus dilakukan.

Dengan segala upaya yang terus dilakukan, Kemenkes berkomitmen untuk mencapai tujuan akhir yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Tri Adhianto Pastikan Bantuan Tersalurkan ke Warga Terdampak Banjir

Penulis
Syifa
-

Banjir yang tengah melanda di Kota Bekasi hari ini, usai rapat koordinasi bersama Kapolres Metro Bekasi Kota melalui Zoom Meeting bersama Kepala perangkat daerah dan segenap Camat Lurah Se Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono meninjau langsung salah satu wilayah yang terdampak banjir yakni Perumahan Pondok Gede Permai dan Kemang Ifi.

Menurutnya, kondisi pada perumahan tersebut menjadi terdampak cukup parah akibat luapan Kali Bekasi, Tri Adhianto didampingi Camat Jatiasih, Ashari memastikan semua dapur umum beroperasi dan melayani kebutuhan warga.

“Dipastikan dapur umum berjalan secara maksimal dalam memenuhi warga yang terdampak banjir, para perugas telah siaga di lokasi dan pastikan tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan bantuan,” tegas Wali Kota.

Baca juga: Polri Turun Evakuasi Bantu Warga Korban Banjir di Bekasi dan Depok

Dijelaskan pada hari ini sebagai laporan dari zoom meeting bersama Camat dan Lurah se Kota Bekasi, dampak dari banjir hari ini membuat titik kemacetan yang padat karena buangan dari area banjir yang tengah memadati kondisi ruas jalan yang dipenuhi kendara.

Tri menegaskan untuk tetap mengikuti arahan petugas lapangan yang telah disebar, melalui petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Polres Metro Bekasi Kota karena menurut laporan air yang jatuh pads area banjir tidak bisa dilalui.

Selain itu, Wali Kota Bekasi juga memastikan para tim BPBD Kota Bekasi juga mengerahkan para relawan yang tengah bekerja secara optimal dalam evaluasi warga dampak banjir ini, ia menegaskan untuk memprioritaskan terlebih dahulu anak anak, lansia dan wanita untuk segera di evakuasi.

“Keselamatan warga adalah bentuk prioritas utama kami, dan kami mengajak semua pihak untuk saling membantu bersama sama dalam memghadapi kondisi ini.” ujar Tri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1831,1841,185...4,935Halaman 1,184 dari 4,935