Beranda blog Halaman 1196

Kementan Perkuat Ketahanan Pangan Desa, Jalin Kerja Sama dengan Kemendes

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan nasional, khususnya di desa dan daerah tertinggal. Dalam rangka mendukung visi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan, Kementan menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) di Operational Room Kemendes PDT, Jakarta (27/2).

“Kementerian Desa dan PDT berencana untuk menurunkan angka stunting di desa, dengan memberikan gizi dan asupan protein yang cukup bagi warga desa”, ujar Menteri Desa PDT Yandri Susanto dalam sambutannya.

Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal. Fokus utama kerja sama ini adalah pengembangan produksi ayam petelur untuk memperkuat ketahanan pangan di desa, perdesaan, dan daerah tertinggal selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Mentan Amran Ingatkan Pegawai Kementan untuk Menjaga Integritas

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda menegaskan bahwa subsektor peternakan, khususnya produksi ayam petelur, memiliki peran strategis dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kementan berkomitmen memberikan pendampingan teknis dan mendorong optimalisasi sumber daya desa agar produksi ayam petelur dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdampak nyata pada ketahanan pangan,” ujarnya.

Kerja sama ini mencakup empat aspek utama, yakni:

1.⁠ ⁠Pertukaran data dan informasi untuk mendukung produksi ayam petelur di desa dan daerah tertinggal.
2.⁠ ⁠Implementasi program produksi ayam petelur guna memperkuat ketahanan pangan.
3.⁠ ⁠Peningkatan kapasitas penerima manfaat melalui pendampingan dan bimbingan teknis.
4.⁠ ⁠Optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendukung pengembangan peternakan unggas.

Agung Suganda menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang Kementan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis desa.

“Kami akan memastikan transfer teknologi, pendampingan intensif, serta dukungan penuh dalam pengelolaan ayam petelur, sehingga desa dapat mandiri dalam menyediakan sumber protein bagi masyarakatnya,” kata Agung.

Sinergi ini juga mendapat dukungan dari Kemendes PDT. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Tabrani, menilai bahwa produksi ayam petelur berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi desa.

“Kami berharap produksi ayam petelur dapat menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Nugroho Setjio Nagoro, menambahkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa.

“Dengan dukungan dari berbagai elemen, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, kami yakin produksi ayam petelur ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi desa dan daerah tertinggal,,” katanya.

Kementan memastikan bahwa kerja sama ini akan terus dikawal untuk menghasilkan dampak optimal bagi masyarakat desa dan daerah tertinggal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkum Supratman Andi Agtas Komit Perbaiki Ekosistem Musik Indonesia

Penulis
Syifa
-

Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mewakili Pemerintah Indonesia, berkomitmen memperbaiki ekosistem musik di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, usai menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Dalam pertemuan kali ini, Menkum dan perwakilan AKSI membahas terkait rencana melakukan revisi Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menkum menjelaskan, masukan yang disampaikan oleh perwakilan AKSI sangat baik, bagaimana struktur Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang ideal, dan usulan system direct license.

“Masukan dari AKSI sangat baik, semua kami tampung. Tapi yang paling penting, kita harus menciptakan sebuah ekosistem permusikan Indonesia yang menjamin hak-hak Kekayaan Intelektual (KI) dimiliki oleh berbagai elemen yang terlibat dalam ekosistem musik, baik itu oleh pencipta, maupun penerima manfaat yang lain,” terang Supratman di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

“Karena itu, sekali lagi semua stakeholder dalam ekosistem musik harus mendapatkan kepastian jaminan hak yang melekat di atas ciptaan soal KI tadi,” tambah Supratman.

Lebih lanjut Menkum menjelaskan, mengapa hak cipta harus diatur secara rigit, karena ada manfaat ekonominya, ada nilai ekonomisnya.

“Hak cipta harus dilindungi oleh kita semua, termasuk di kalangan industri musik, apakah itu pencipta lagu, penyanyi, penyelenggara, EO, termasuk masyarakat secara menyeluruh,” ujar Supratman.

Selanjutnya Menkum menerangkan, bahwa saat ini RUU Hak Cipta masih dalam pembahasan di parlemen.

“Kami (Pemerintah Indonesia) menunggu, mudah-mudahan tidak lama draf Rancangan UU (RUU) (Hak Cipta)-nya bisa diselesaikan di parlemen, kemudian pemerintah akan mengambil sikap,” terang Supratman.

Di akhir keterangan persnya, Menkum mengucapkan terima kasih, dan meminta AKSI dan masyarakat untuk percaya terhadap pemerintah dalam menyusun RUU Hak Cipta.

“Terima kasih kepada Mas Piyu dan teman-teman semua atas perhatiannya. Yakinlah dan percaya, bahwa pemerintah punya komitmen yang tinggi terkait UU Hak Cipta, yang nantinya akan memberi jaminan kepastian hukum kepada semua stakeholder yang terlibat dalam ekosistem musik di Indonesia,” tandas Supratman.

Sementara itu, Ketua Umum AKSI, Piyu Padi mengatakan, bahwa pihaknya menyampaikan keluhan insan pencipta lagu kepada Menkum.

“Banyak senior kami pencipta lagu yang hidupnya tidak sejahtera, belum banyak yang mendapatkan haknya, mendapatkan manfaat dari pertunjukan musik/konser,” kata Piyu.

Menurut Piyu, Perlindungan Hak Cipta bagi para pencipta lagu sebenarnya sudah jelas sejak disahkannya UU Hak Cipta tahun 2014, akan tetapi pasal-pasal dalam UU Hak Cipta banyak yang salah menginterpretasikannya.

“Sehingga terjadi missed leading, dan dalam proses implementasi sebuah event/konser musik, hanya pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya,” jelas Piyu.

Piyu berharap, RUU Hak Cipta ini nantinya dapat menyejahterakan pencipta lagu, dengan mendapatkan haknya dalam penyelenggaraan konser musik.

“AKSI tetap akan memperjuangkan itu, dan Pak Menteri memberikan respon yang positif, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan banyak perubahan, mudah-mudahan draf RUU Hak Cipta segera diberikan ke pemerintah, dan kita bisa tahu bagian-bagian mana yang bisa kita interpretasikan lebih benar lagi,” tutur Piyu.

“Nantinya kami akan ikut menyampaikan ke Pak Menteri, tolong dong Pak bagian ini diperbaiki. Harapannya semua pencipta lagu sejahtera, semua mendapatkan haknya, masyarakat juga tidak mendengar lagi kisruh terkait musik. Semua damai, punya porsi yang sama, dan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang menghargai hak cipta,” lanjut Piyu.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AKSI, Badai eks Kerispatih, mengatakan, dari sisi pencipta lagu, ada banyak ketimpangan dan perbedaan dalam UU Hak Cipta.

“Kami ingin segera ada perubahan. Agar kami mendapatkan hak-hak kami secara wajar. Pak Menteri sepakat, support, tanpa mengesampingkan pihak lain yg terlibat,” ujar Badai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaga Kondusifitas, Pemkot Yogyakarta Atur Jam Buka Hiburan Selama Ramadan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Edaran Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.41866 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Harmawan.

Surat edaran tersebut mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, usaha hiburan dan rekreasi (hiburan malam, karaoke, usaha panti pijat, usaha arena bermain dan jasa impresariat/promotor/event organizer) dan usaha spa pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Kota Yogyakarta.

Dalam surat edaran tersebut, pelaku usaha diwajibkan menutup usahanya pada hari pertama sampai dengan hari ketiga pada bulan Ramadan dan pada Hari Raya Idul Fitri.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogyakarta, Caesaria Eka Yulianti pada Jumpa Pers, Kamis (27/2) di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta.

Baca juga: Menteri Dody Dukung Pembangunan Kampus Terpadu Muhammadiyah Yogyakarta

Kabid Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogyakarta, Caesaria Eka Yulianti saat menyampaikan SE Wakil Wali Kota Yogyakarta omor 100.3.41866 Tahun 2025, pada Jumpa Pers, Kamis (27/2) di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta.

“Kami mengajak untuk kegiatan usaha jasa makanan pada saat bulan Ramadan untuk melakukan usahanya pada siang hari dan menggunakan tirai/penutup. Sehingga, para pelaku usaha ini ikut menghormati umat yang sedang berpuasa,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk jam operasional juga sudah diatur dalam surat edaran tersebut. Dimana untuk usaha hiburan dan rekreasi jenis hiburan malam seperti karaoke, panti pijat, area permainan jenis ketangkasan dan game net pada siang hari dapat dimulai pukul 09.00 – 17.00 WIB dan malam hari pukul 22.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB.

Selain itu, untuk hiburan dan rekreasi jenis hiburan malam seperti kelab malam, diskotik ataupun pub hanya diperkenankan buka mulai pukul 22.00 – 01.00 WIB.

Sedangkan untuk usaha karaoke kelab malam dibuka hanya pada malam hari pukul 22.00 – 01.00 WIB. Selain itu, untuk usaha spa yang berada di dalam hotel bintang, bisa buka sesuai dengan jam operasional usaha. Namun, untuk di luar hotel bintang, jam operasional pada siang hari dimulai pukul 09.00 – 17.00 WIB.

“Untuk SE Wakil Wali Kota Yogyakarta ini juga akan dilakukan sosialisasi ke setiap Kemantren. Kami juga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan penindakan dilapangan,” ungkapnya.

Selaras dengan hal tersebut, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mendukung pelaksanaan pemantauan SE Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/866 Tahun 2025, dengan berkolaborasi bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Ia menekankan bahwa langkah ini bukan untuk melarang, tetapi untuk mengatur agar lingkungan tetap nyaman bagi warga dan wisatawan pada saat bulan Ramadan.

“Kami akan terus mengawasi hingga menutup usaha yang tidak sesuai dengan peraturan. Kami tekankan, Pemkot tidak melarang, tetapi mengatur agar kondusifitas di Kota Yogyakarta tetap terwujud,” jelas Octo Noor Arafat saat ditemui.

Selain itu, pihaknya juga menggandeng berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Sosial DIY, Kementerian Sosial, serta Satpol PP DIY untuk menjaga ketertiban dan kondusifitas kota, salah satunya dengan memperketat pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) di berbagai titik jalan yang rawan ditemui saat bulan Ramadan.

Dimana, beberapa titik rawan yang menjadi fokus pemantauan meliputi Stasiun Tugu, kawasan Malioboro, Kraton Yogyakarta, hingga Masjid Gede Kauman.

Namun, pihaknya menegaskan, bagi yang tidak mengindahkan aturan, tindakan hukum yang tegas akan diterapkan sesuai regulasi yang berlaku.

“Dengan adanya pengawasan dan koordinasi lintas sektor ini, harapan kami Kota Yogyakarta tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak, baik masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang berkunjung terutama pada saat buan Ramadan,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Minta Jaminan Kelancaran Pasokan BBM

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Papua berharap agar permasalahan korupsi dalam tata kelola minyak di tingkat pusat tidak mengganggu distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Papua.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa ketersediaan BBM harus tetap terjaga demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami meminta Pertamina memastikan kelancaran pasokan BBM ke Papua. Urusan hukum biarlah menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi jangan sampai mengganggu distribusi BBM, terutama ke wilayah kami,” ujar Ramses.

Ia menjelaskan bahwa Papua sangat bergantung pada pasokan BBM dari luar daerah karena lokasinya yang jauh dari kilang minyak.

“Untuk wilayah timur, BBM biasanya dipasok dari kilang di Ambon dan Sorong sebelum masuk ke Papua,” tambahnya.

Ramses menekankan bahwa gangguan dalam distribusi BBM dapat berdampak luas, mulai dari sektor transportasi hingga logistik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga bahan pokok.

“BBM adalah komoditas vital yang harus dijaga ketersediaannya. Jika distribusi terhambat, logistik bisa tersendat, harga barang naik, dan berpotensi menyebabkan inflasi,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemimpin Sumut, Agus Fatoni, Bobby Nasution dan Surya Bertemu di Retret Magelang

Penulis
Syifa
-

Kegiatan Retret kepala daerah di Akmil Magelang, menjadi momen yang penting dan bersejarah bagi Sumatera Utara (Sumut), karena menjadi momen bertemu pemimpin Sumut. Antara lain, mantan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni, Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya bertemu dan hadir bersama pada kegiatan parade senja, serta makan malam bersama di Akmil Magelang, Kamis (27/2/2025).

Pada kedua kegiatan tersebut, selain dihadiri pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, juga dihadiri Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Hadir pula antara lain Menteri Kooridinator, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI dan beberapa Menteri Kaninet Merah Putih.

Pada momen yang istimewa tersebut, selain mantan Pj Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, bertemu juga para Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Sumut.

Kegiatan retret merupakan momen yang sangat baik bagi pemimpin daerah untuk bersama-sama dan saling mengenal lebih dekat, memperkuat silaturahmi, bertukar pengalaman dan informasi, sekaligus peningkatan kapasitas, menimba ilmu dan pengetahuan.

“Kegiatan retret ini momen yang sangat bagus untuk saling mengenal lebih dekat, mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan, menimba ilmu pengetahuan dan mendapat pembekalan dari seluruh pemateri dan narasumber,” ujar Fatoni.

Pada kegiatan retret, Fatoni sebagai Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri juga menjadi narasumber dan memberikan materi tentang pengelolaan keuangan daerah. Antara lain menyampaikan materi tentang peran dan kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, postur APBD, peningkatan pendapatan asli daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana transfer, penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), penyesuaian pendapatan dan efesiensi anggaran, percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan APBD Tahun 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Walikota Jaya Negara Komitmen Wujudkan Percepatan Peningkatan Infrastruktur, Penanganan Sampah, Hingga Gangguan Kamtibmas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Garapan Inagurasi bertajuk Tangi Gati Ibu Negari menjadi sajian puncak Peringatan HUT ke-237 Kota Denpasar yang digelar di Dharma Negara Alaya Kota Denpasar pada Kamis (27/2/25). Dalam kesempatan tersebut, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan peningkatan infrastruktur perkotaan, penanganan sampah, penanganan banjir, penanganan kemacetan hingga mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Sebelum mengikuti rangkaian inagurasi, Peringatan HUT ke-237 Kota Denpasar terlebih dahulu dilaksanakan apel yang dipimpin langsung Gubernur Bali, Wayan Koster. Dilanjutkan dengan peninjauan Parade Ngelawar, SENJA DENPASAR (Santai Kulineran Jalan-Jalan di Denpasar), Denpasar Job Fair serta pameran teknologi informasi serangkaian Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Festival (D’TIK Fest) Tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan anugrah Penghargaan Parama Budaya, Kerti Budaya, Penghargaan Sanggar Seni di Kota Denpasar serta lomba-lomba serangkaian HUT Kota Denpasar.

Disela kegiatan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan bahwa HUT ke-237 Kota Denpasar mengusung tema Bergerak Bersama Menuju Denpasar Maju. Dimana, hal ini menjadi momentum dalam mendukung peecepatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“HUT ke-237 Kota Denpasar sekaligus menjadi awal pengabdian di periode kedua, tentu menjadi momentum untuk mendukung percepatan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” ujar Walikota Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan Walikota Jaya Negara, beberapa sektor utama akan menjadi prioritas dalam melanjutkan program kerja pembangunan di Kota Denpasar. Yakni peningkatan infrastruktur perkotaan, penanganan sampah, penanganan banjir, penanganan kemacetan hingga mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Untuk infrastruktur, selain peningkatan kualitas jalan kota, gorong-gorong dan drainase, beberapa pembangunan juga akan disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Bali, kita berdua akan melanjutkan pekerjaan, terutama permasalahan sampah, kemacetan dan infrstruktur, termasuk pendidikan dan kesehatan yang muaranya pada peningkatan kualitas SDM, mari bersinergi untuk mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Makmur, Aman, Jujur dan Unggul (MAJU),” tutur Walikota Jaya Negara.

Ditambahkan Walikota Jaya Negara, pelaksanaan HUT ke-237 Kota Denpasar dikemas apik dengan tetap mempedomani Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga, kegiatan yang biasanya digelar secara parsial, kini digabung menjadi satu dalam balutan D’TIK Fest serangkaian HUT ke-237 Kota Denpasar.

“Tentu Inpres tentang efisiensi menjadi pedoman, sehingga pelaksanaannya digabung menjadi satu dari lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, fokus pelaksanaan kegiatan HUT ke-237 Kota Denpasar kali ini dikemas dengan prinsip pelayanan publik, serta berbagai kegiatan wajib memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga, dari pelaksanaannya tidak hanya ceremonial, melainkan bagaimana memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Denpasar.

“Bukan hanya menampilkan event terkait inovasi dalam dunia teknologi, informasi dan komunikasi semata, namun juga hadirkan beragam event yang mengoptimalkan manfaat festival ini bagi masyarakat, jadi fokus kita adalah pelayanan publik, memberikan kemudahan serta kebermanfaatan bagi masyarakat, salah satunya adalah penguatan sektor UMKM, pelaksanaan Job Fair, hingga pelayanan publik bagi masyarakat,” ujar Walikota Jaya Negara.

Sementara, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana didampingi Kadis Kominfos Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Mertha menjelaskan bahwa, memasuki usia ke 13, D’TIK Fest merupakan ajang kolaborasi dalam mengenalkan dan mengedukasi teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat menumbuhkan dan mendorong pembangunan di Kota Denpasar yang berkelanjutan.

Dikatakannya, D’TIK Fest yang kali ini mengangkat tema “Information and Communication Technology for Sustainability” ini memadukan berbagai event lintas OPD. Seperti halnya memfasilitasi Start Up yang ada di Kota Denpasar, Civitas Akademika yang bergerak di bidang TIK dengan berbagai inovasinya, Layanan Pelayanan Publik dan Inovasi Smart City, memfasilitasi e-Sport, memfasilitasi UMKM Kota Denpasar melalui SENJA (Santai Kulineran Jalan-Jalan), memfasilitasi Dog Festival dan Kontes Ikan Mas Koki, memfasilitasi yowana untuk melestarikan budaya tradisi ngelawar dan memberikan ruang inovasi bagi generasi muda dalam pembuatan ogoh-ogoh, serta job fair untuk memfasilitasi informasi lowongan kerja bagi masyarakat Kota Denpasar.

Lebih lanjut dijelaskan, kolaborasi antar Perangkat Daerah dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, menghadirkan event sebagai berikut yakni Dinas Kominfo dengan kegiatan Mandala Blockchain Academy, Seminar Digital Trust, Workshop Bali AI Connect, Coding Academy dan Seminar Kebiasaan Digital, aneka lomba seperti e-Sport, Lomba Logo, Lomba Website Instansi dan Lomba Video Potensi Desa-Kelurahan, Expo dari 50 Penyaji Layanan Publik dan TIK, serta aneka hiburan dan pertujukan seni dan budaya.

Sementara Diskop dan UMKM menghadirkan SENJA DENPASAR (Santai Kulineran Jalan-Jalan di Denpasar) dengan melibatkan 50 UMKM Kota Denpasar berlokasi di Lapangan Lumintang sisi selatan. Selanjutnya untuk Disnaker hadir dengan kegiatan Job Fair yang siap memfasilitasi Lowongan sebanyak 5.999 dari 30 Perusahaan. Sementara itu, Dinas Pertanian juga hadir dengan Weekend Dog Festival berupa Lomba Anjing Sehat, Dog Fashion Show hingga Vaksinasi Rabies dan Sterilisasi.

Tak hanya itu, dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Kontes Ikan Mas Koki yang melibatkan asosiasi Ikan Mas Koki Bali. Selaian beberapa kegiatan diatas, beberapa OPD juga turut hadir memberikan pelayanan, seperti halnya Pelayanan Pajak dari Bapenda Kota Denpasar, Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Disdukcapil Kota Denpasar, serta pelayanan lainya di bawah naungan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

“Semoga dengan hadirnya bergam event yang dikemas dalam satu gabung ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk mendapat pelayanan, serta mencari pekerjaan, termasuk juga mendukung penguatan sektor UMKM di Kota Denpasar,” ujarnya. (adv)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menaker: Transformasi Pengujian K3 Kunci Keselamatan Kerja yang Lebih Baik

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, transformasi dalam pelaksanaan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi suatu yang penting guna memastikan perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) Nasional Pengujian K3 yang bertajuk “Quo Vadis Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pasca Berlakunya Peraturan MenPAN RB Nomor 30 Tahun 2020,” di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menaker Yassierli menggarisbawahi bahwa pengujian K3 memiliki peran krusial dalam menjamin standar keselamatan di tempat kerja. Ia menyebut pengujian K3 bukan hanya sekadar prosedur teknis, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan perbedaan antara Pengujian Norma K3 dan Pengujian K3, serta menyoroti transformasi dalam pelaksanaan pengujian K3 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3. Ia juga menyoroti sejumlah tantangan regulasi dan kewenangan dalam sistem pengujian K3.

“Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang ada selaras dengan kebutuhan di lapangan serta memberikan kejelasan mengenai peran dan kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan maupun Penguji K3,” ucapnya.

Melalui FGD ini, Menaker berharap dapat dirumuskan suatu kebijakan yang lebih efektif dalam mengimplementasikan pengujian K3 di masa depan. “Dengan demikian, kepatuhan industri terhadap standar K3 dapat meningkat dan angka kecelakaan kerja di Indonesia bisa ditekan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kemnaker, Fahrurozi, menyampaikan bahwa FGD Nasional ini bertujuan untuk menyerap masukan dari berbagai pihak terkait keberlanjutan pengangkatan atau pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis, serta menyusun kebijakan baru atau revisi regulasi yang ada guna memastikan keselarasan dalam implementasi norma ketenagakerjaan dan K3.

“Semoga dapat segera diambil langkah-langkah konkret untuk memperjelas regulasi dan peran masing-masing jabatan fungsional, sehingga dapat memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia,” ucap Fahrurozi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meutya Hafid Ajak IBM Tanam Investasi di Ekosistem Digital RI

Penulis
Syifa
-

Indonesia siap menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, mengundang IBM untuk berinvestasi dalam ekosistem digital Indonesia guna mempercepat transformasi digital dan membangun infrastruktur teknologi yang berkelanjutan.

“Kami tidak hanya membuka pintu, tetapi juga mengundang IBM untuk menjadi bagian dari perubahan besar ini—membangun ekosistem digital yang lebih kuat, lebih canggih, dan lebih inklusif di Indonesia,” ujar Meutya Hafid dalam pertemuan dengan perwakilan IBM di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta.

Dalam pertemuan ini, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembangunan tiga Pusat Data Nasional (PDN) yang akan menjadi tulang punggung digitalisasi di sektor publik maupun swasta. PDN pertama di Cikarang dijadwalkan beroperasi pada kuartal pertama 2025, sementara dua lainnya akan menyusul di Batam dan satu lokasi lain yang masih dikaji.

“Kami ingin IBM terlibat dalam pengembangan layanan cloud computing, infrastruktur komputasi, serta operasional pusat data untuk memperkuat daya saing digital Indonesia,” tegasnya.

Senior Vice President IBM untuk Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Pasar Berkembang, Ana Paula Assis, menyambut ajakan ini dengan antusias. IBM melihat peluang besar dalam teknologi cloud hybrid dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data di Indonesia.

“IBM siap menjadi mitra strategis dalam membangun infrastruktur digital yang terintegrasi—menghubungkan teknologi tradisional dengan cloud modern serta memastikan keamanan data yang lebih baik,” ungkapnya.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi di sektor digital, termasuk perlindungan data dan regulasi yang pro-bisnis. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba, menegaskan kesiapan pemerintah dalam membangun ekosistem yang kondusif bagi investor.

“Kami ingin memastikan bahwa IBM dan mitra lainnya mendapatkan ekosistem investasi yang stabil, regulasi yang jelas, serta peluang pertumbuhan yang besar di Indonesia,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Komdigi dan IBM akan menggelar diskusi lebih lanjut untuk merancang model investasi dan skema kerja sama yang saling menguntungkan.

“Kami ingin Indonesia bukan hanya menjadi pasar digital, tetapi juga pemimpin di era ekonomi digital global. Kolaborasi ini adalah langkah besar menuju visi tersebut,” pungkas Mira Tayyiba.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga dan Program Strategis, Aida Rezalina. Sementara itu, dari pihak IBM, Presiden Direktur IBM Indonesia, Roy Kosasih, turut mendampingi Ana Paula Assis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin: Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Miliki Fasilitas R&D Apple

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian berhasil mendorong Apple untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan (R&D) sebagai bagian dari kesepakatan komitmen investasi periode 2023-2029 antara Kemenperin dengan Apple.

Program ini merupakan salah satu bentuk realisasi komitmen Apple yang memilih skema investasi inovasi untuk dapat menerbitkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produk-produknya.

Pembangunan fasilitas R&D Apple di Indonesia akan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di dunia dan pertama di Asia yang memiliki fasilitas Apple tersebut. “Selama ini, Apple hanya membangun fasilitas R&D di Amerika, hanya satu negara di luar Amerika yaitu Brazil. Kita akan menjadi negara kedua di luar Amerika dan negara pertama Asia yang memiliki Apple R&D,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/2).

Fasilitas R&D Apple di Indonesia tentunya akan membawa dampak positif tidak hanya bagi sektor industri nasional, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi di dalam negeri. Selain itu, program ini akan menambah job creation, serta memberikan kesempatan dan mendukung para ahli di perguruan tinggi dan mahasiswa Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses riset dan pengembangan.

Menperin mengungkapkan, alasan mengapa Apple membangun fasilitas R&D di Indonesia adalah karena memandang bahwa SDM Indonesia sudah siap untuk mendukung berjalannya fasilitas R&D Apple. Pendirian R&D Center juga akan melibatkan 15 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk ITB, UI, UGM, dan ITS yang tergabung dalam Indonesia Chip Design Collaborative Center (ICDEC).

Apple R&D Center Indonesia nantinya akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang meliputi pengembangan perangkat lunak (software) di bidang kesehatan, Internet of Things (IoT), artificial intellegence (AI).

Di dalam MoU juga disepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Apple, meliputi pendirian Apple Software Innovation and Technology Institute, pendirian Apple Professional Developer Academy, dan keberlanjutan Apple Academy.

Menperin juga menjelaskan fungsi dari Apple Professional Academy yang merupakan bagian dari komitmen tersebut. Di fasilitas tersebut, para ahli, baik yang merupakan lulusan Apple Academy maupun dari luar itu, nanti akan dikumpulkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi, dan untuk peningkatan skill bagi expert yang ingin menambah skill baru,” ujarnya.

Selain itu, Apple telah setuju berkomitmen menambah investasi dalam rangka memenuhi sanksi akibat belum menjalankan komitmen inovasi pada periode sebelumnya dengan semestinya, sesuai yang diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

Penambahan investasi tersebut ditempuh dengan cara membawa perusahaan Global Value Chain (GVC) mereka, yaitu ICT Luxshare untuk berinvestasi memproduksi aksesoris AirTag di pabrik yang sedang dibangun di Batam dengan investasi USD150 juta, dan akan menjadikan Indonesia sebagai supplier bagi 65% AirTag di pasar dunia. Dalam hal ini, Apple berkomitmen bahwa komponen baterai AirTag akan dipenuhi dari produsen dalam negeri.

Selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple tertuang dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) untuk komitmen investasi pada periode 2023-2029 antara Kemenperin dengan Apple pada Rabu (26/2) lalu.

Ketegasan Kemenperin dalam bernegosiasi dengan Apple menunjukkan peran penting pemerintah Indonesia dalam hal ini menciptakan ribuan lapangan kerja baru, mendorong perkembangan ekosistem startup teknologi, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan daya saing Indonesia di kancah global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Eksplorasi Migas, Bahlil Minta Dukungan Kepala Daerah untuk Permudah Perizinan

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai dengan salah satu misi Presiden RI Prabowo Subianto. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan bisa meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemerintah Daerah juga memiliki andil yang besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor.

“Saya minta tolong untuk kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Karena kalau tidak, maka kita semua adalah bagian yang ingin untuk tetap impor (migas) terus,” ungkap Bahlil saat menjadi narasumber pada acara ‘Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030’ di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

Lebih lanjut, Bahlil kembali menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah menyusun strategi untuk mendongkrak produksi migas nasional, yaitu pertama melalui intervensi sumur-sumur migas dengan teknologi, seperti yang telah dilakukan di beberapa sumur.

“Seperti di Cepu itu yang didapatkan sebelumnya kurang lebih sekitar 100 ribu barrel oil per day (bopd). Tapi oleh ExxonMobil diintervensi dengan teknologi sehingga sekarang dia bisa mencapai 163 ribu bopd. Sementara di Rokan, ini salah satu kontribusi juga terbesar. 160-200 ribu bopd. Maka langkah yang harus dilakukan adalah seluruh sumur-sumur yang dikuasai oleh KKKS harus mampu melakukan inovasi dengan mengintervensi teknologi, salah satu diantaranya adalah EOR,” paparnya.

Teknologi EOR atau Enhanced Oil Recovery merupakan salah satu metode pengurasan minyak tingkat lanjut untuk mengoptimalkan produksi migas. Teknologi ini memberikan solusi untuk mempertahankan produktivitas sumur yang sudah mulai menurun.

Selain itu, Pemerintah berupaya mengaktifkan kembali ribuan sumur idle yang masih memiliki potensi produksi. Dari 16.990 sumur idle yang terdata, sekitar 4.495 sumur dapat dioperasikan kembali. Bahlil menegaskan bahwa sumur-sumur ini adalah aset negara yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal, bukan dibiarkan terbengkalai oleh kontraktor.

Eksplorasi di wilayah Indonesia Timur juga menjadi fokus utama, mengingat potensi cadangan migas yang masih besar di kawasan tersebut. Untuk mempercepat pengembangannya, Pemerintah akan menawarkan skema kerja sama yang lebih fleksibel serta insentif menarik bagi para investor.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian ESDM juga akan melelang 60 Wilayah Kerja (WK) migas baru guna menarik investasi dan mempercepat eksplorasi serta produksi migas nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,1951,1961,197...4,938Halaman 1,196 dari 4,938